Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21077 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aliatul Fachriah
"Kebijakan PPN yang berlaku saat ini menentukan bahwa seluruh pengusaha emas perhiasan, termasuk yang tergolong sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai evaluasi terhadap kebijakan penetapan PKP emas perhiasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penetapan PKP terhadap semua pengusaha emas perhiasan tidak memenuhi salah satu kriteria yang baik dari tipe evaluasi proses menurut Langbein, yaitu kesesuain pelaksanaan dengan peraturan. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan identik dengan asas certainty di dalam perpajakan. Kebijakan penetapan PKP terhadap pengusaha emas perhiasan yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diatur di dalam UU PPN.
Di dalam UU PPN hanya diatur bahwa pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria lainnya dari tipe evaluasi proses, seperti sumber daya, manfaat, dan strategi sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kriteria tipe evaluasi outcomes, kebijakan penetapan PKP emas perhiasan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung berdampak kepada tercapainya tujuannya dari kebijakan, namun secara tidak langsung berdampak kepada cost of taxation yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

The current value-added tax policy, states that, the entire gold jewellery businessmans, including those classified as small businessman, is obliged to report his attempt to be confirmed as a Taxable Person. This research is aimed to provide a comprehensive overeview regarding policy implementation process of the determination taxable person to gold jewellery businessman and obstacle that found of the implementation. The research is conducted by using a qualitativedescriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.
The results of the research indicate that the determination taxable person of gold jewellery businessmans, including those classified as small businessmen, not in accordance with one of the good criteria from the type of process evaluation according to Langbein, suitability implementation of the regulation. Those criteria are identical to the certainty of taxation principle. The policy of determination taxable person gold jewellery that classified as small entrepreneurs is not regulated in the Law on VAT.
In the VAT Law stipulated only that employers are classified as small entrepreneurs are not obliged to report his business to be confirmed as taxable person. Other criteria of the type of evaluation process, such as resources, benefits, and strategies have been properly fulfilled. Based on the criteria of the type of outcomes evaluation, the policysetting gold jewellery Taxable Person impact directly and indirectly. Policies directly affect the achievement of the objective of the policy, but indirectly it affect the cost of taxation to be considered by policy makers.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61051
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Sari
"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa kena pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian alasan pembatasan 3 (tiga) jenis jasa karena mudah melakukan pengawasan. Prinsip netralitas, menjadikan ekspor sebagai objek PPN dengan tarif 0%. Maka, dapat dilakukan cross border adjustment. Apabila tidak menjadi objek PPN maka Pajak Masukan itu akan menambah harga pokok, sehingga akan melemahkan daya saing. Evaluasi dari kebijakan ini dikaitkan dengan national competitiveness dan cross border adjustment. Maka, tidak berjalan jika tidak disertai dengan kebijakan lainnya yaitu pengembalian pendahuluan. Kebijakan yang tujuannya cross border adjustment agar netral menghindarai cascading effect sehingga mempunyai daya saing yang tinggi itu tidak akan komprehensif.

The purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on the export of taxable services. This study useda qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. In order to obtain data, researcher conducted a field study through depth interview and also literature study.The results of the study limitations grounds 3 (three) types of services because it is easy to supervise. The principle of neutrality, making exports an object VAT at the rate of 0%. Thus, it can be done cross border adjustment. If it does not become the object of the VAT Input Tax that will add to the cost, so it will weaken competitiveness. The evaluation of this policy is associated with the national competitiveness and cross border adjustment. So, do not run if it is not accompanied by other policies that preliminary returns. Policies that aim neutral cross border adjustment in order to avoid a cascading effect that has high competitiveness that will not comprehensive."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41775
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bella Almira
"Penelitian dilakukan untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya PMK No. 48/2023 serta implementasinya jika ditinjau dari dengan menggunakan asas pemungutan pajak ease of administration dan prinsip netralitas. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian murni, penelitian cross-sectional, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan serta studi literatur. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga latar belakang dibuatnya kebijakan PMK No. 48/2023, yaitu memberikan kepastian dari sisi ketentuan pengkreditan pajak masukan, memberikan keadilan bagi pedagang emas perhiasan, dan memberikan kemudahan serta kesederhanaan administrasi dari segi penentuan besarnya PPN terutang. Dengan latar belakang tersebut, PMK No. 48/2023 ditujukan dapat mencapai voluntary compliance dan revenue productivity. Penerapan ketentuan PPN atas penyerahan emas perhiasan oleh pedagang emas perhiasan berdasarkan teori ease of administration dari segi asas certainty tidak terpenuhi, asas efficiency tidak terpenuhi, dari segi asas convenience of payment terpenuhi, dan asas simplicity tidak terpenuhi. Penerapan ketentuan PPN atas penyerahan emas perhiasan ditinjau dari prinsip netralitas menunjukkan adanya distorsi kepentingan ekonomi akibat adanya kepentingan perpajakan, baik dari segi pedagang emas perhiasan maupun konsumen.

The research was conducted to find out the background of the issuance of PMK No. 48/2023 and its implementation when viewed from using the principle of tax collection ease of administration and the principle of neutrality. The research was conducted using a post-positivism approach. The type of research used is descriptive research, pure research, cross-sectional research, and data collection is carried out using field research and literature studies data collection techniques. The results obtained were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the research show that there are three backgrounds for the making of the PMK No. 48/2023 policy, namely providing certainty in terms of VAT input crediting provisions, providing justice for gold jewelry traders, and providing administrative convenience as well as simplicity in terms of determining the amount of VAT payable. With this background, PMK No. 48/2023 aims to achieve voluntary compliance and revenue productivity. The application of VAT on supply of gold jewelry by gold jewelry traders based on the theory of ease of administration in terms of the principle of certainty is not fulfilled, the principle of efficiency is not fulfilled, in terms of the principle of convenience of payment is fulfilled, and the principle of simplicity is not fulfilled. The application of VAT on supply of gold jewelry based on principle of neutrality shows a distortion of economic activity due to taxation interests, both in terms of gold jewelry traders and consumers."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqa Choirunisaa
"Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Kebijakan ini mengalami banyak perubahan. Perubahan perlakuan PPN atas penyerahan emas perhiasan diatur di dalam PMK Nomor 38 /PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan latar belakang dari perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dan kaitannya dengan asas ease of administration, menganalisis perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilali atas Penyerahan Emas Perhiasan, bila ditinjau dari prinsip Presumptive Taxation, dan menggambarkan implikasi bagi Pengusaha Emas Perhiasan atas perubahan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan yang diatur di dalam PMK Nomor 38/PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penyelarasan peraturan pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Perubahan ini berkaitan dengan asas ease of administration yaitu certainty, convenience, efficiency, dan simplicity. Perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan apabila ditinjau dari pendekatan Presumptive Taxation disebabkan karena emas perhiasan merupakan komoditas yang masuk ke daam kategori hard to tax. Yang dimaksud hard to tax disini adalah emas perhiasan memiliki karakteristik yang khusus sehingga obyek komoditas emas perhiasan menjadi sulit diidentifikasi. Komoditas emas perhiasan tidak mengenal barang bekas dan dapat berpindah tangan berkali – kali sehingga tidak dapat diidentifikasi berapa nilai tambah yang sebenarnya. Implikasi yang terjadi atas perubahan peraturan yang mengatur PPN atas penyerahan emas perhiasan diantaranya terjadinya peningkatan tenaga kerja karena adanya pertumbuhan dari industri emas itu sendiri. Selain itu implikasi yang terjadi adalah wajib pajak diberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan mekanisme nilai lain yang lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dalam metode penghitungan PPN yang terutang.

This study discusses the Implementation of Treatment Delivery of Value Added Tax on Gold Jewellery. This policy is undergoing many changes. Changes in VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38 / PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014. The purpose of this study is to describe the background of the policy changes governing the treatment of Value Added Tax on Delivery Gold Jewellery and relation to the principle of ease of administration, analyzing policy changes governing the VAT treatment Nilali upon Delivery Gold Jewellery, when viewed from the principle of Presumptive Taxation , and describe the implications for Entrepreneurs Gold Jewelry on the changes in treatment of Value Added Tax on Delivery of Gold Jewellery. This research is a descriptive qualitative approach. The results of this study concluded that the reason for the policy change VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38/PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014 is to provide legal certainty and regulatory harmonization imposition of VAT on the transfer of gold jewelry. This change is related to the principle of ease of administration, namely certainty, convenience, efficiency, and simplicity. Changes in Value Added Tax treatment policy on the transfer of gold jewelry when viewed from the approach of Presumptive Taxation is because gold jewelry is a commodity that comes into the category daam hard to tax. What is meant here is hard to tax gold jewelry has a special characteristic that gold jewelry object becomes difficult to identify. Gold jewelry knows no used items and can change hands many - times that are not identified what really adds value. Implications that may arise from regulatory changes governing VAT on the transfer of gold jewelery including an increase in employment due to the growth of the gold industry itself. Besides the implication that happens is the taxpayer given the ease of their tax obligations by using mechanisms other values ??are more modest than the input tax crediting mechanism in the method of calculating VAT payable."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dessy Puspita Sari
"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.
Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif.

This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach.
The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practicioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Roma Mery Sara Angelina
"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri.
Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.
Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61053
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhayu Kartika Utami
"Berdasarkan PMK No. 196/2016, impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Penelitian inin bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut ini dengan menggunakan kriteria Dunn, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif dan kurang tepat, namun cukup responsif bagi perusahaan panas bumi. Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena pemberian fasilitas tidak menyeluruh dan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai kurang tepat karena tidak memberikan fasilitas untuk kegiatan produksi listrik yang menjadi inti pengusahaan panas bumi. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap responsif karena sesuai dengan kebutuhan yang tinggi dari perusahaan panas bumi terhadap barang impor untuk kegiatan usaha mereka.

Pursuant to PMK No. 196 2016, zero rate VAT facility may be granted on the import of Taxable Goods for geothermal exploration and exploitation activities. The purpose of this research is to evaluate this zero rate VAT policy by using policy evaluation criterias from Dunn, i.e. effectivity, responsivity, and appropriateness. This research uses qualitative approach with field research and library study as data collection methods.
The results show that this policy is considered not quite effective and appropriate even though it is the opposite with its responsivity. This policy is said to be ineffective because the facility given does not cover all stages in geothermal activities and the presence of other factors that have greater influence on geothermal energy development in Indonesia. It is also viewed as not quite appropriate because it does not give VAT facility on the import of goods for electricity production activity which is the core of geothermal business activities. On the other side, this policy is considered responsive due to its suitability to geothermal companies rsquo significant needs of imported goods for their business activities.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Salsabila Putri
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran atas transaksi penjualan harian PT PAI yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHG. Evaluasi prosedur kepatuhan Pajak Keluaran tersebut mencakup proses penerbitan Faktur Pajak, perlakuan perpajakan pada transaksi ekspor, serta proses untuk transaksi retur dan dibatalkan. Aspek-aspek tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur kepatuhan Pajak Keluaran yang diimplementasikan oleh KAP CHG terhadap transaksi PT PAI telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

This internship report aims to evaluate the compliance procedures of output Value Added Tax (VAT) on PT PAI's daily sales transactions conducted by KAP CHG. The evaluation of output tax compliance procedures includes the process of issuing Tax Invoices, tax treatment of export transactions, and processes for returned and canceled transactions. These aspects are then evaluated based on the applicable tax regulations in Indonesia. Based on the evaluation results, the output tax compliance procedures implemented by KAP CHG for PT PAI's transactions are in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Ariyanto
"Confidence and strong motivation are keys of better management reformation. It is also Similar with taxation, because despite the good consequences of a reformation on substantive provision on taxation, if it is not followed by moral reform of tax officer and taxpayer, it seems inadequate to measure the success of overall tax reform.
The key word of tax collection using self assessment system is taxpayer voluntary compliance. The problem is that voluntary compliance is a product of mental with its self continues learning process based on equality. Paradigm of assessment which uses aspect of power must be replaced and switched to any efforts applying educational aspects on taxpayer in general meaning such as training, servicing, and coaching.
Tax audit done by fiscus in assessing the overpaid tax assessment restitution of PPN of taxable business person is a safeguard mechanism in the tax administration. However, in operational level there is a trade off on compliance level of taxable business person to end the assessment. That phenomenon is one of organizational adaptation strategies on their environment. In the theory of organisation it is called contingency theory which is a model or tool of management organisation that must be suited with its environment in order to reach their success. Organisational contingency on its environment is a modern approach which can explain that in a certain situation, an Organisation which can give a paying-off will survive and prosper.
The principal of contingency theory explains that the approach of the goal of organisation is influenced by value and also preference of the leader of organisation that is if there is a clear output and transformation processes, hence the criteria of efficiency cost to reach the goal will be applied. The implementation is that taxable business person as an organisation will use some part off buffers and boundary spanning in facing audit done by fiscus when they assess PPN overpaid restitution.
This research is an associative research which is identifying the level of symmetric relation between variables that reveal concurrently. It is not a causal or interactive relation using a quantitative approach. A survey is applied on respondents who are taxable business person in the audit result report on their restitution assessment in the period of 2005. There are 27 respondents according to the report. The technique of data collection is questionnaire to identify the score or value of the compliance level of the respondents. Thus, the relation of variable of compliance level and efficiency of their tax administration is analysed using Spearman Rank Correlation.
Base on the research, there is an efficiency of tax administration done by respondent as an implementation of contingency, which are 1) preference as the main factor for the leader of the company of the taxable business person is on the criteria of cost efficiency and time to finish the assessment of overpaid PPN restitution; and 2) the utilisation of tax consultant or other outsource as part of the buffer for uncertainty and the existence of a specific unit in the structure or special staff in the organisation to handle their tax obligation as a part of boundary spanning facing the assessment of overpaid PPN restitution.
The recommendation from the research is that 1) compliance level has an economic value for taxable business person that must be part of their mission to increase their compliance into voluntary compliance, and not only the duty of fiscus or the directorate; 2) the directorate as the policy maker should put forward the ongoing concern life of taxpayer rather that focuses on fullilling the income target. For example, if fiscus prioritize the formality rather than substance of tax inconte (form over substance), as a result distortion will take place as a double taxation (cascading effect) because the discreditable income tax is more dominant than formality aspects or requirements."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T22249
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farrel Rizky Ananditya
"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.

The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>