Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi SIMAK BMN serta faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kebijakan ini hadir agar dapat membantu penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN di Indonesia. Sudah hampir 7 tahun semenjak tahun 2008 kebijakan ini diterapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia, namun sejumlah masalah masih hadir sehingga penerapan belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Konsep yang digunakan meliputi keuangan negara, good governance, SIM, e-government, dan kebijakan publik.Hasil penelitian ini menunjukan implementasi SIMAK BMN secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat. Seiring terimplementasinya kebijakan ini ternyata masih memiliki kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pemimpin yang belum boerkomitmen, komunikasi yang belum baik, sosialisasi dan pelatihan yang minim, sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan maksimal, kebijakan yang masih lemah, serta sistem aplikasi yang belum baik.

---

ABSTRACTThis thesis reviewing the implementation of SIMAK BMN in Ministry Of Public Works and Public Housing Republic Of Indonesia and including determinates factors of the policy implementation. This policy comes to help the administration of BMN on the scheme of The order administration and The Proper Management of BMN in Indonesia. There are almost seven years since 2008, this policy implements in all ministries and institution in Indonesia, but various problems still comes so that implementation still far from the target. This research used qualitative approaching and descriptive design. The concept used in this research include public finance, good governance, information and management system, egovernment, and public policy.The result shows the whole implementation of SIMAK BMN works properly and giving benefits but still have problems which caused by human resources factors, lacks of leader?s commintment, bad comunication, less of training and socialization, unuseful facilities, weak policy and unwell application system."

"SIMAK-BMN memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Namun dalam penggunaannya, aplikasi SIMAK-BMN belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna di Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat keluhan tentang perlunya perbaikan SIMAK-BMN secara berkelanjutan dari para pengguna, padahal di lain pihak, pengembang aplikasi justru seringkali melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean dikombinasikan dengan model penerimaan teknologi UTAUT. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, dan service quality. Pengolahan data dilakukan dengan PLS-SEM dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi asumsi SEM. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN adalah effort expectancy, service quality dan facilitating conditions. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa faktor di luar penelitian yang diperoleh berdasarkan pertanyaan terbuka yang disertakan dalam kuesioner penelitian. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pengembang aplikasi serta unit pembina guna tercapainya efektivitas penerapan SIMAK-BMN.

---

SIMAK-BMN has an important role on assets administration. Unfortunately, SIMAK-BMN doesn’t take in a good use by the user at the ministry of public works. On the other hand, there are complaint about the need for enhancement of SIMAK-BMN by the user while application developers make improvements repeatedly. This study aims to determine factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN in ministry of public works. Model used in this study refers to the successful model of information system by DeLone and McLean combined with the technology acceptance model UTAUT. Variabel used in this study includes performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, and service quality. Application that are used for data processing is PLS-SEM because the data used in this study did not meet SEM assumptions. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN are effort expectancy, facilitating conditions, and service quality. In addition to these three factors, there are several factors beyond the research obtained by open-ended questions were included on questionnaire. Thus, the problems associated with these factors need special attention either by the developers and supporting unit to achieve effective implementation of SIMAK-BMN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan SIMAK BMN telah dilakukan secara efektif dengan mencerminkan keseluruhan dan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga serta sejauh mana pemanfaatan asset hasil SIMAK BMN dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan berupa wawancara dengan petugas SIMAK BMN dan melakukan observasi di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMAK BMN sudah dilakukan secara cukup efektif dengan mencerminkan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga. Dengan adanya SIMAK BMN, pencatatan atas asset tetap lebih terpola dan dapat digunakan untuk pengambilan kep utusan. Catatan atas laporan aset yang dihasilkan dari SIMAK BMN sejauh ini cukup dapat diandalkan, namun tidak mencakup semuanya.

---

The purpose of this study is to determine if the implementation of SIMAK BMN has been conducted effectively to reflect the overall and the current asset condition in Bina Marga and the extent of which the assets have been utilized by the users of financial statements. The study was conducted by field studies in the form of interviews with operator of SIMAK BMN and observing in Ditjen Bina Marga Ministry of Public Works.

The results of the study indicate that the application SIMAK BMN has been utilized quite effective as it reflects the current asset condition of Bina Marga's assets. With the existence of SIMAK BMN application, recording of fixed assets will be more patterned and can be utilized for decision making. Notes to asset report resulting from SIMAK BMN is reliable, however it does not cover the whole Bina Marga's assets."

"Penelitian ini membahas pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan menggunakan Model Update DeLone dan McLean (2003). SIMAK BMN merupakan sistem informasi untuk pelaksanaan penatausahaan aset pada satuan kerja Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari 101 responden pengguna petugas penatausahaan aset. Hasil penelitian ini secara umum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003). Karena penerapan aplikasi SIMAK BMN sifatnya wajib, maka penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel kualitas informasi, sistem dan layanan terhadap penggunaan sistem. Variabel kualitas informasi, kualitas sistem dan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh terhadap manfaat bersih. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan, selain melalui jalur formal dapat juga dilakukan juga melalui jalur informal seperti sharing grup antara petugas penatausahaan aset.

---

This study discusses the influence of information quality, system quality, service quality and the use toward user satisfaction, and the influence of use and user satisfaction toward net benefits in the implementation of Accounting Management Information Systems of State-Owned Assets (SIMAK-BMN) at State Universities, by using Model Update DeLone and McLean (2003). SIMAK BMN is an information system for the implementation of the administration of the assets at the working unit of the Central Government. This study uses primary data compiled from 101 respondents the asset administration officials.

The results of this study are generally consistent with research conducted by DeLone and McLean (2003). By reason of the application SIMAK BMN is mandatory, this research does not examine the effect variable of information quality, systems, and service toward system usage. The information quality, systems quality and the use influence the user satisfaction, however service quality does not influence the user satisfaction. Furthermore, use and user satisfaction was found influence to the net benefits. To optimize service quality, in addition through formal channels also can be held by informal channels such as sharing group between asset administration officials."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"ABSTRAKKementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACTThe Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH."

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu bagian yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam pengusulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangungan pemeliharaan jembatan yang ada di instruksi kerja proses Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana resiko tertinggi terdapat pada penyusunan RKAKL. Selanjutnya dilakukan dilakukan perbaikan prosedur dalam Instruksi Kerja dan simak Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan.

---

Budgetary Implementation of Bridges in the Directorate General of Highways is one crucial part in the implementation of infrastructure development. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instruction Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

The purpose of this study was to determine the most influential events in the program proposal and budget for the organization pembangungan maintenance of the bridge in the process work instructions Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the preparation of RKAKL. Furthermore, the improvement of procedures performed in the Work Instructions and refer to the Proposed Program and Budget Implementation Bridge."