Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 156155 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Risa Mustika Handari
Analisis technology acceptance model wajib pajak dalam penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) di KPP wajib pajak besar 4 = Analysis of technology acceptance model on the taxpayers using electronic tax return (e-SPT) at the large taxpayers office 4
"Pengembangan sistem e-government dalam administrasi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan teknologi informasi adalah penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan wajib pajak badan di KPP WP Besar 4 ditinjau dari pendekatan technology acceptance model (TAM) serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan SPT elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP WP Besar 4 menerima penggunaan aplikasi e-SPT yang terlihat dari dimensi job relevance memiliki mean tertinggi, diikuti dimensi usefulness, intention to use, dan ease of use. Hal ini mengindikasikan minat wajib pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan pekerjaan mereka, manfaatnya atau kegunaan dari e-SPT tersebut dan kemudahan dalam pengoperasian aplikasi e-SPT. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor yang mendorong wajib pajak menggunakan e-SPT adalah adanya kewajiban dari KPP, hasil yang rapi, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pekerjaan, serta waktu yang digunakan lebih efisien. Sementara faktor penghambatnya adalah aplikasi sering error, format impor data yang rumit, serta file csv (Comma Separated Value) yang sering tidak terbaca oleh sistem di KPP WP Besar 4.
Development of e-government system in tax administration in the Directorate General of Taxation (DGT) by using information technology is the implementation of electronic tax return (e-SPT). This study aimed to describe the corporate taxpayers? view in Large Taxpayers Office (LTO) 4 in terms of the approach to technology acceptance models (TAM) as well as the driving and inhibiting factors in the use of e-SPT. This study uses a quantitative approach and data collection through surveys. The results showed that the taxpayer in LTO 4 accepts e-SPT seen from the dimensions of job relevance has the highest mean, followed by usefulness, intention to use, and ease of use. This indicates tax payers? interest to use electronic tax return is based on conformity with the purpose of their jobs, benefits or usefulness of e-SPT, and also ease of operation. Factors that encourage taxpayers to use electronic tax return is the obligation as LTO tax payers, the results were neat, reduce paper usage, facilitate the work, as well as time is used more efficiently. While inhibiting factor is the frequent application errors, complex data import formats, as well as CSV file which are often not readable by the system in LTO 4."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S59656
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Selamat Muda
Peningkatan pelayanan wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak : studi kasus model pelayanan baru di KPP WP besar satu Jakarta = The improvement of services to taxpayers as an effort in increasing tax revenue : case study of the new service model in large taxpayer office one Jakarta
"Tesis ini membahas permasalahan mengenai Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak di KPP WP Besar Satu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tesis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan:
Seberapa jauh peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak?
Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa jika pelayanan yang diberikan oleh KPP WP Besar Satu meningkat, maka akan terjadi tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, dan jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah di KPP WP Besar Satu, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa analisis atas data-data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pajak digunakan SWOT analysis yang juga didukung oleh data sekunder.
Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah menyebabkan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Dengan demikian peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah dapat meningkatkan Kinerja KPP WP Besar Satu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17926
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Permanawati
Analisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan sistem informasi elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu = An analysis on the application of tax e-administration to taxpayer's compliance in the Large Taxpayers Office One (LTO1)
"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.
Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.
Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.
Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.
Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.
The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.
I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.
Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21612
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devi Yanty
Analisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak (Studi pada KPP wajib pajak besar dua) = The analysis of impact of tax administration modernization on taxpayers satisfaction (Study on KPP wajib pajak besar dua)
"ABSTRAK
Modernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.
ABSTRACT
Modernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T50008
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khalisa Zahra Savira
Analisis penerapan aplikasi pemetaan (geotagging) dalam kegiatan pengadministrasian wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat = Analysis of implementation mapping application geotagging on administration activity of taxpayers in Central Jakarta Regional Tax Office Area
"Geotagging merupakan suatu aplikasi berbasis web yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu dalam pengadministrasian Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi geotagging kegiatan pengadministrasian Wajib Pajak di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Pusat termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur efektifitas dari penerapan aplikasi geotagging dengan menggunakan masing-masing dimensi teori sistem informasi manajemen dan asas ease of administration.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada petugas pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukan efektifitas dari penerapan aplikasi geotagging dalam kegiatan pengadministrasian Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat berdasarkan teori sistem informasi manajemen dan asas ease of administration dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan aplikasi tersebut.
Geotagging is a web based application created by Directorate General of Taxation to assist in the admnistration of the taxpayers. This study aimed to analyze the implementation of geotagging appliacations administrating the activities of the taxpayers in Central Jakarta Regional Tax Office area including supporting and inhibiting factors. In addition, this study alson aimed to measure the effectiveness of the implementation of geotagging applications using each dimension of management information systems theory and principles of ease of administration.
The approach in this study using the positivist approach to data obtained through in-depth interview to tax officers who were in Central Jakarta Regional Tax Office area. These results indicate the effectiveness of the implementation of geotagging applications in the activities of the administration of the taxpayer in Central Jakarta Regional Tax Office area based on management information systems theoru and ease of administration principles and analyzes factors that affect the implementation of the application."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65989
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Warsiana Yustianingsih Agustin
Evaluasi Efektivitas Peran Jabatan Baru Fungsional Penyuluh Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Matraman) = Evaluation Of The Effectiveness Of The Role Of The New Functional Position Of Tax Advisor On Compliance With Annual Notification Letter (SPT) Of Individual Taxpayers (Case Study Of KPP Pratama Jakarta Matraman)
"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 
The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deswita Lupiana
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat = The Effect of Tax Payer Perception of Tax Administrative Reform to The Tax Payer Compliance at Medium Taxpayer Office at Central Jakarta
"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.
The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T33978
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Hendroharto
Peran sistem administrasi perpajakan modern dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (large taxpayer office one) = Modern tax administration system role in way of improving tax compliance in large taxpayer office one
"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.
Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.
Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.
To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.
Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.
From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.
The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.
Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22080
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanullang, Eska S.
Implikasi perubahan surat pemberitahuan pajak penghasilan dalam kerangka pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi = Implications of changes in income tax return in order to fulfill personal income tax liability
"Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi sebagai kewajiban yang harus dijalankan dan ketentuannya telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaporan SPT selama ini menimbulkan banyak permasalahan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang telah berkeluarga (menikah) karena status pernikahan akan menentukan di dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP). Sesuai dengan perubahan format yang baru melalui dikeluarkannya Peraturan Direkur Jenderal Pajak PER-19/PJ/2014 yang mewajibkan pengisian status kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi khusunya yang telah menikah maka hal tersbut akan menimbulkan implikasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan wawancara mendalam. Implikasi yang timbul adalah kurang bayar maupun lebih bayar dalam pelaporan SPT PPh OP.
Reporting tax return for individual tax payers as an obligation that must be carried out which provisions have been set in accordance with the provisions of the existing legislation. Reporting SPT, has brought many problems, especially for individual taxpayers who have a family (married) because of marital status will determine in reporting personal income tax (SPT individual income tax). In accordance with the new format changes through the enactment of the DGT (Directorate General of Taxation) Regulation PER-19/PJ/2014 which requires the charging status of tax obligations for an individual taxpayer who has been married especially then it will lead to some tax implications. This study aims to analyze the implications of changes in the tax return for individual tax payers. This study used a qualitative approach. Data collection techniques done with literature studies and in-depth interviews. The implication that arises is underpayment or overpayment of the reporting individual income tax returns."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S60980
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riska Marlinda Darmanti
Analisis upaya penagihan pajak pada KPP wajib pajak besar satu = Analysis on tax collection efforts in large taxpayer tax office one
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan penagihan dan bagaimana perkembangan dan pencairan tunggakan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui umur dan kualitas dari piutang pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Bagian terakhir dari pembahasan adalah mengenai kendala-kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dari kegiatan penagihan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melaui wawancara dengan petugas pajak serta data sekunder yang didapatkan penulis baik dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan bahwa kegiatan penagihan pajak sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari saldo piutang pajak yang masih tinggi serta kualitas piutang pajak dalam kategori macet masih cukup tinggi. Kendala dari internal Direktorat Jenderal Pajak terutama di bidang Informasi Teknologi dimana data piutang pajak belum terintegrasi antara KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih diperlukan proses rekonsiliasi secara berkala.
The objective of the study is to discover the implementation of tax collection activities and the progress of tax arrears disbursements in LTO One. The study also aims to determine the age and quality of tax receivables in LTO One. The last part discusses the constraints and efforts to address the issues arising from tax collection activities in LTO One.
The research method used is qualitative method. Types and sources of data used are primary data obtained from interviews with tax officials as well as secondary data that the author obtained from both LTO One documents along with data, text, and statistical data taken from online or printed media.
Based on the research results, it can be concluded that the tax collection activities are done well but not optimal, observed from the increasing balance of tax receivable and the relatively high amount of the tax receivable with bad quality. Internal constraints of the Directorate General of Taxation (DGT), especially in the area of Information Technology where the tax receivables data have not been integrated between Tax Offices, Regional Tax Offices, and the DGT Head Office, requiring a periodical reconciliation process."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46727
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>