Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan internet berimplikasi terhadap perkembangan aktivitas bisnis di internet Aktivitas ini memunculkan ide ide untuk membentuk perusahaan perintis berbasis digital di Indonesia Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perintis berbasis digital merupakan objek pajak penghasilan Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak pengasilan tersebut Penelitian ini meneliti pada 2 perusahaan perintis berbasis digital Penelitian ini menunjukkan bahwa PT A sebagai perusahaan perintis berbasis digital dengan kegiatan usaha jasa pembuatan website dan aplikasi mobile belum memenuhi kepatuhan formal maupun material atas ketentuan pajak penghasilan Terdapat perilaku tax evasion dan melalaikan pajak pada PT A Sedangkan PT B yang merupakan perusahaan perintis berbasis digital di bidang e commerce fashion muslimah telah memenuhi kepatuhan formal dan material atas ketentuan pajak penghasilan kecuali kepatuhan pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Hambatan yang dihadapi oleh PT A dan PT B adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif untuk melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap mereka agar menjadi Wajib Pajak yang patuh.

---

The development of internet give implication toward the development of business activities in the Internet These activities bring many ideas to form a digital start up company based in Indonesia Income received or accrued by the business activities conducted by the digital start up is an object of income tax Thus tax compliance is crucial in income tax collection system This study discusses about case in two the digital start up companies This study shows that PT A as a digital start up company whose main activity is website and mobile application creation service has not yet fulfill the formal and material compliance on income tax regulations Tax evasion and tax neglecting is found on PT A While PT B as a digital start up company in moslem fashion e commerce has fulfill the formal and material compliance on income tax except compliance toward PP 46 2013 The difficulties faced by PT A and PT B are the lack of comprehensive understanding to comply as a taxpayer and the lack of supervision from KPP towards them so they can be compliant tax payers."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan pajak penghasilan dalam PP 23 Tahun 2018 terkait dengan pilihan tarif, jangka waktu, dan ambang batas peredaran bruto. Evaluasi menggunakan theory of planned behavior untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dalam kondisi umum dan prospect theory untuk kondisi ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap data kepatuhan DJP, data keuangan UMKM, serta wawancara kepada UMKM, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu dan ambang batas peredaran bruto perlu ditinjau ulang. Komponen TPB yang paling berperan besar terhadap kepatuhan adalah perceived behavioral control dengan faktor tax knowledge and capability. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada wajib pajak untuk menghilangkan persepsi bahwa pembukuan adalah sulit. Berkaitan dengan prospect theory, dalam kondisi Covid-19, wajib pajak cenderung mengambil posisi loss framing sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak agar tepat sasaran.

---

The focus of this study is to evaluate the income tax provisions for MSMEs in Government Regulation Number 23 of 2018 related to the tax rates, periods of imposition, and gross income threshold. The evaluation uses the theory of planned behavior (TPB) to evaluate tax compliance in general conditions and prospect theory for conditions of uncertainty during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis techniques on DGT compliance data, MSME financial data, as well as interviews with MSMEs, DGT, tax consultants, and academics. The results of the study show that the implementation of PP 23 of 2018 increases tax compliance. However, the provisions regarding the period and gross income threshold need to be reviewed. The TPB component that has the most significant role in compliance is perceived behavioral control with tax knowledge and capability factors. Therefore, it is necessary to educate taxpayers to eliminate the perception that bookkeeping is difficult. In terms of prospect theory, under the conditions of Covid-19, taxpayers tend to take a loss framing position, so evaluation and supervision of the use of tax incentives is needed to make it right on target."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai biaya kepatuhan yang timbul dari peraturan Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2010 dimana untuk wajib pajak kawin pisah harta diatur khusus dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi biaya kepatuhan dari perjanjian kawin pisah harta dan manajemen pajak untuk wajib pajak kawin pisah harta dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi. Menurut teori Sandford (1998) biaya kepatuhan terdiri atas biaya langsung, biaya waktu, dan biaya psikologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan aspek biaya kepatuhan bagi wajib pajak kawin pisah harta yang lebih besar daripada tidak pisah harta dan menjelaskan cara manajemen pajaknya sesuai wawancara narasumber.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance costs arising from regulation No. SE-29/PJ/2010 where to split the treasure arranged marriage specifically in the fulfillment of personal income tax liability. This study aims to identify the compliance costs of mating separation agreement and management of property taxes for married taxpayers split the treasure in the fulfillment of personal income tax liability. According to the theory Sandford (1998) compliance costs consist of direct costs, time costs, and psychological costs. The results of this study describes aspects of compliance costs for taxpayers mating separation greater treasure than not explain how to split property and tax management according informant interviews."

"Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

---

In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation."

"Dalam proses administrasi pajak terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan fiskus Contoh transaksi yang menimbulkan biaya tersebut adalah proses pengembalian kelebihan bayar pajak dalam hal status utang pajak adalah Lebih Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya pajak yang timbul apabila kebijakan pilihan disumbangkan ke kas negara dimunculkan kembali untuk status pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Lebih Bayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme dengan metode kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa compliance costs, yang terdiri dari direct money costs, time costs, dan psychological costs yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat berkurang. Disisi lain, administrative costs yang terdiri dari structural costs dapat berkurang. Namun, incidental costs yang dikeluarkan oleh otoritas pajak bersifat fleksibel. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penambahan opsi pada Pasal 17B UU KUP untuk pengecualian pemeriksaan dalam hal kasus WP OP yang Lebih Bayar tidak lebih dari batasan jumlah tertentu.

---

In the tax administration process, some costs must be incurred by the taxpayer and the tax authorities. An example of a transaction that generates these costs is returning tax overpaid if the tax debt status is overpaid. The purpose of this study is to analyze the cost of taxation that arise if the option of donating to the state is raised again for the reporting status of Overpaid Individual Taxpayers. This study uses a post-positivism research approach with qualitative methods equipped with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that compliance costs, which consist of direct money costs, time costs, and psychological costs incurred by taxpayers can be reduced. On the other hand, administrative costs, which consist of structural costs, can be reduced. However, incidental costs incurred by the tax authorities are flexible. The Directorate General of Taxes can add options to Article 17B of the KUP Law for inspection exceptions in the case of overpaid WP OP not exceeding a certain amount."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT RBA dan mengetahui alternatif-alternatif yang ada dari perencanaan pajak dalam berbagai transaksi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya dapat diterapkan alternatif yang terbaik yang memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling maksimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT RBA, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara dengan pihak perusahaan maupun melalui observasi secara langsung.

---

The objectives of this study is to provide an overview of the implementation of tax planning on a PT RBA and knowing that there are alternatives of tax planning in a variety of business transactions. Then can be applied to the best alternative that provides tax saving and net profit after tax at the maximum. Scope in this study is limited within PT RBA data collection technique with library research and field research by interviewing with the manajemen as well as direct observations."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Tingkat kepatuhan pajak dan penggunaan E-filing sebagai sistem pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya SE/8/2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT PPh OP oleh ASN/TNI/Polri melalui e- filing. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan e- filing pada golongan Bintara Polda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey. Hasil penelitian menyebutkan bahwa golongan Bintara Polda memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT PPh OP berdasarkan teori Mazur. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan e-filing, pengenaan kewajiban penggunaan e-filing dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya.

---

The level of tax compliance and e filing usage in Indonesia for tax reporting system remains low. Thus, Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform enacted the SE 8 2015 about Personal Income Tax Return Reporting Obligation through e filing. This research aims to measure the compliance level of e filing usage of NCO division of Polda Metro Jaya. This research used quantitative approach and survey as data collection technique. As the result, NCO has high level of compliance in using e filing based on Mazur theories. For recommendation, the government may apply the same policy of e filing obligation to other government institutions to increase the compliance level. "

"Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti rendahnya rasio pajak, jumlah penduduk yang ber-NPWP dan kecilnya angka pengembalian SPT Tahunan tak Iepas dari rendahnya kualitas administrasi pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak. Silvani (1992:290) tidak maksimalnya kinerja adminisirasi pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan tersebut diantaranya ditandai dengan gejala kurangnya penggunaan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai langkah preventif dan amtisipasi. Informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan memudahkan administrasi pajak untuk menetapkan perbedaan perlakuan baik bagi kelompok yang patuh atau belum patuh. Informasi yang memadai juga akan membantu proses formulasi strategi peningkatan kepatuhan. Osbome (2000:170) memandang bahwa wajib pajak adalah juga sebagai pelanggannya kantor pajak, hanya saja pelanggan disini bersifat unik karena berperan juga sebagai subyek kepatuhan. Bila administrasi pajak ingin mengetahui apa yang kurang dari kinerja Iayanan kepada pelanggannya maka wajib pajak menjadi sumber informasi umpan baliknya. Tujuan utama dan administrasi pajak adalah meraih kepatuhan sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oieh pemerintah diantaranya dengan merubah Strategi pelayanan dan pengawasan berdasarkan tipe wajib pajak melaiui pembentukan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Smaff Tax Offce (STO). STO menerapkan sistem administrasi modem yang ciri utamanya di bandingkan dengan model sebelumnya adalah adanya Account Representative (AR). Satu wajib pajak akan dilayani dan diawasi oleh seorang Account Representative untuk seluruh jenis pajak Namun pada kenyataannya setelah dilakukan modernisasi, dari indikator pencapaian target penerimaan STO Jakarta Sawah besar. Dua untuk tahun 2005 hanya meraih 61%, kendati demikian disisi lain tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya cukup menggembirakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Iebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1.75% dan SPT PPh Badan turun relatif kecil sebesar 7%. Dari kedua indikator tersebut tetap memicu adanya kesan bahwa administrasi perpajakan modern di STO Jakarta Sawah Besar Dua tidak membawa dampak perubahan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Kondisi tersebut sekaligus menurut Silvani menandakan bahwa seluruh faktor pendorong kepatuhan yang diaplikasikan melalui program pelayanan dan pengawasan oleh petugas pajak (Account Representadve) tidak penting (tidak memiliki arti) bagi wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat masalah hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang efektif harus mampu melihat faktor mana yang menjadi hambatan (burden) dan kemudahan (oppurtunity) bagi wajib pajak. Banyak faktor pendorong kepatuhan wajib pajak namun tidak semua dalam kendali administrasi pajak. Memahami hambatan dan kemudahan kemudian menilai mana yang paling dominan akan meningkatkan fokus strategi selanjutnya (effort to increase and effort to increase effectiveness). Penelitian ini bersifat kuantitif dengan menggunakan data variabel terikat yaitu kepatuhan waib pajak (ketetapan waktu Iapor dan bayar) dan variabel bebas yaitu pola sikap wajib pajak terhadap program yang telah dijalankan oleh Account Representadve. Penelitian ini mencoba menjelaskan adanya hubungan penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di kelurahan Pasar Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan mengetahui faktor-faktor penentu pendorong kepatuhan yang paling penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan penerapan administrasi modern dengan tingkat kepatuhan dan program pemberian instruksi yang jelas (clear instruction), mengingatkan batas waktu akhir pelaporan atau pembayaran (remind) dan pemberian informasi peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan wajib pajak (informing) merupakan faktor yang paling penting dan membedakan antara kelompok wajib pajak yang telah patuh, menjadi patuh dan belum patuh. Mengetahui sikap wajib terhadap program memudahkan administrasi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyusun usaha peningkatan efektifitas pelayanan dan pengawasan.

---

Indonesia is still having face low tax compliance, low of tax ratio, less of citizen who are registered as tax payer and tax payer did not return tax report timely or absence. Tax administration has duties to delivery service quality and to monitor tax payer. Silvani (1992:290) many tax administration did not have well performance because cannot use encourage factors to influence tax payer act under the tax law. The appropriate informations provide significant measurement for tax administration to build preventif and anticipate programme. Tax administration most get suficient segmentation of tax payer in order to aplicate a different treatment for different group (comply or not comply) and become a fundamental fit to strategic process. Osborne (2000:170) has seen tax payer as client and a complier to tax obligations. If tax administration want to know about a degree of the quality service, administrator should ask to the tax payer and receive a feed back.The main objective of tax administration is to foster voluntary compliance. Many actions were created by the government, one of them is to changed the strategy of services and monitor programme by tax payer organization. Small tax office which build as a modern tax office has a significant and strategic contact person for tax paver. He or she was called as Account Representative. One tax payer has an Account Representative to serves and monitors for all tax obligation. In 2005 STO Sawah Besar Dua has just only 61% from the given target, as the bright sight personal income tax payer giving positive movement 1.75% more than last tax year. A positive from individual income tax is not followed by coorporate income tax payer, they are relatively less than last tax year (7%). Two unwanted indicators have build perception that modernization has no relation with tax compliance (Silvani). Without any sign of the positive relation, signal that tax administration (Account Representative) cannot delivery a quality programme has rise at once. Researcher has seen the unexpected situation is an interesting object to declare. The effective tax administration must has information about the burden and opportunity which could be a influence tax payer. Many factors surround a tax payer purpose in fitting a tax law but just a little under control by tax administration. The information of determinant factor is quite correct increasing a sharp strategy (effort to increase compliance and effort to increase effectiveness). The paper use a quantitative measurement, the dependent variable is counted from filling and payment timely, the other side independent variable is represented tax payer perception of quality services from STO Sawah Besar Dua.The research has two main objective, first to describe the significant relation between modern tax administration and the voluntary compliance and second to figure several determinant factors by tax payer categorically grouped in Pasar Baru District in STO Sawah Besar ua. Tax payer group divided into three different kind such as; who was complied, going to comply and perfectly not comply. There are three factors (programmes); clear instruction, remind and informing have strong related with tax payer perception by each group. Knowledge information of tax payer could be used to answer what the tax administration can do better to increase the effectiveness program in order to succeed tax compliance."