Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini Presiden RI selalu memiliki dua atribut: Jawa dan Islam. Pada Pemilu 2014, hanya ada dua kandidat da keduanya bersuku Jawa dan beragama Islam. Lalu, apa yang mempengaruhi pilihan politik pemilih? Tulisan ini ingin melihat sejauh mana hubungan faktor sosiologis dengan perilaku pemilih untuk memilih figur Joko Widodo atau Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2014. Faktor sosiologis yang dimaksud antara lain adalah wilayah, agama, etnis, kelas, keluarga, teman, dan keanggotaan. Studi ini menggunakan pendekatan teoritis sosiologi politik sehingga berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Lebih khusus lagi, studi ini menggunakan variabel jarak sosial dan sosialisasi yang belum pernah digunakan pada studi terdahulu. Berbeda dengan hasil studi Liddle dan Mujani (2007, 2010, 2011), penelitian ini berkesimpulan bahwa agama masih berpengaruh pada pilihan politik. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara selfadministered, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder.

---

For the time being, President of Republic of Indonesia has to have two attributes: Javanese and Mosleem. In 2014 election, there are two candidates (Prabowo Subianto and Joko Widodo) and they both have those attributes. The next question is what is the influental factor of voter‘s political choice? This study tries to examine the correlation between sociological factors and political choice of university student in 2014 presidential election. Sociological factors that has been choosen are region, religion, ethnics, class, family, peer, and membership. This study uses political sociology theoretical approach. This study uses social distance and socialization as it's variables which had not been used yet in other studies. This study indicates religion remains an infuental factor that determines voter behavior. This study uses quantitative approach and survey method. Gathering data is done by self-administered online questionnaire and in-depth interview."

"Penelitian ini membahas mengapa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, namun partai-partai Islam tidak pernah menang. Dari literatur sebelumnya dijelaskan peran struktur negara pada masa Orde Baru dan elit politik Islam yang tidak kredibel membuat pemilih muslim lebih memilih partai lain (partai non-Islam). Sementara dalam penelitian ini lebih melihat perilaku pemilih muslimnya. Faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosialkeagamaan, dan orientasi Islam politik berhubungan dengan pilihan politik muslim dan menyebabkan adanya aliran politik. Selain itu, pada faktor psikologis, adanya hubungan afeksi atau kedekatan partai dan tokoh dengan pilihan politik muslim. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 pemilih muslim yang berasal dari partai politik yang berbeda. Penarikan sampel menggunakan cluster random sampling. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosial-keagamaan, dan orientasi Islam politik memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Sementara faktor psikologis yang meliputi afeksi partai dan afeksi tokoh tidak memiliki hubungan dengan perilaku memilih.

---

This study discusses why the majority of the population in Indonesia are Muslims, but the Islamic parties have never won. From the literature previously described the role of state structures in the New Order and the political elite of Islam is not credible make Muslim voters prefer the other party, while this research is looking at the behavior of Muslim voters. Sociological factors which include the ritual of worship, involvement in socio-religious groups, and the orientation of political Islam have relationship with political choice of muslim voters and make a political cleavages in islamic societies. Moreover, in the psychological factors, including affection of parties and leader have relationship with political choice of muslim voters. This study uses a quantitative method with data collection through surveys. The number of samples is 100 Muslim voters who come from different political parties. Sampling using cluster random sampling. From the research found that the sociological factors that include rituals, involvement in socioreligious groups, and the orientation of political Islam have relationship with voting behavior. While psychological factors that include affection of party and leader have no relationship with voting behavior."

"Pemilihan makanan merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan banyak faktor, mulai dari biologis hingga antropolgis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan makanan pada mahasiswa S1 Reguler Universitas Indonesia. Penelitian menggunakan desain studi cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan makanan dalam penelitian ini diukur menggunakan skor pemilihan makanan yang mencakup aspek kecukupan asupan zat gizi, variasi, dan keseimbangan zat gizi makro. Variabel independen yang dinilai berhubungan signifikan dengan skor pemilihan makanan berdasarkan penelitian ini adalah tempat tinggal, motivasi dalam memilih makanan, dan pengetahuan gizi.

---

Food Choice is a complex process involving different factors from biological to anthropological. This study was conducted to find the factors influencing food choice in undergraduate students of University of Indonesia. This study uses cross-sectional design with quantitative method. Food choice in this study were measured using food choice score which includes aspects of nutrition intake adequacy, variety, and macronutrient balance. Independent variables considered significantly related to food choice score in this study are place of recidency, food choice motivation, and nutrition knowledge."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information.

This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province.

The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures. "

"[Tesis ini membahas tentang budaya produksi dalam newsroom TVONE pada pilpres 2014. Budaya produksi media, berkaitan dengan komposisi dan struktur sosial internal dari para pekerja media dan hubungan yang dipelihara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di dalam program “Presiden Pilihan Rakyat”. Untuk mengetahui budaya produksi dalam newsroom TVONE pada pilpres 2014, peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam terhadap jurnalis TVONE. Hasil penelitian menunjukanbahwa individual level, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media serta level ideologi berperan dalam budaya produksi pada newsroom TVONE di pilpres 2014.;This research focused on the cultural production in newsroom TVONE at the 2014 presidential election. Media production culture, with regard to the composition and internal social structure of the media workers and relationships are maintained. This is a qualitative research that using case study on Presiden Pilihan Rakyat programme. To find out cultural production in newsroom TVONEat the 2014 presidential election, therefore the author use case study on Presiden Pilihan Rakyat TV programme. In order to find out the cultural production in newsroom TVONE at the 2014 presidential election, the author observed and interview the TVONE journalist. The results showed that individual level, routines media level, organization level, extra media level and ideology play a role in the cultural level of production in the newsroom of TVONE at the 2014 presidential election, This research focused on the cultural production in newsroom TVONE at the2014 presidential election. Media production culture, with regard to thecomposition and internal social structure of the media workers and relationshipsare maintained. This is a qualitative research that using case study on PresidenPilihan Rakyat programme. To find out cultural production in newsroom TVONEat the 2014 presidential election, therefore the author use case study on PresidenPilihan Rakyat TV programme. In order to find out the cultural production innewsroom TVONE at the 2014 presidential election, the author observed andinterview the TVONE journalist. The results showed that individual level,routines media level, organization level, extra media level and ideology play arole in the cultural level of production in the newsroom of TVONE at the 2014presidential election]"

"Tesis ini membahas tentang bagaimana brand politik mempengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya proses penggalangan dana kampanye yang terjadi dalam sebuah ajang pemilu presiden di Indonesia. Dimana, penulis membatasi penelitian ini pada proses penggalangan dana yang secara regulasi dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang terdiri dari sumbangan dana perorangan, sumbangan dana kelompok masyarakat, dan sumbangan dana badan usaha non pemerintah. Objek dari penelitian ini adalah proses pendanaan pihak lain yang dilakukan oleh Tim Kampanye Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist, dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya peran penting brand kandidat dalam menggalang dana kampanye berdasarkan pengalaman best practice dari Tim Kampanye Joko Widodo yang berhasil mencatatkan namanya sebagai penerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain terbesar di 2014 dan 2019. Penelitian ini juga mengulas tentang faktor-faktor dan kendala yang ada dalam melakukan proses penggalangan dana kampanye.

---

This thesis discusses how political brands affect the political participation, especially in fundraising process that occurs in a presidential election in Indonesia. The limitation of this research is in the fundraising process from third parties, which consist of individual donations, community group donations, and non-government business entity donations. The aim of this research is to understand how third parties funding process conducted by the Joko Widodo Campaign Team in 2014 and 2019 presidential elections. This research uses a post positivist paradigm, with qualitative methods and a case study approach. The results of this study are the important role of political brand in campaign funding process based on Joko Widodo Campaign Team experienced who made them self as the largest recipient donations from third parties in 2014 and 2019. This research also examines the factors and constraints that was involved in the campaign fundraising process."

"Makalah ini akan difokuskan kepada peran hubungan masyarakat dalam rangka mendukung kampanye salah satu pemenang pemilihan presiden lalu, yaitu Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi). Kemenangan Jokowi dalam pemilu dikarenakan oleh penggunaan media yang maksimal selama masa kampanye oleh tim kampanye Jokowi. Tim kampanye bisa membantu Jokowi untuk mendapatkan pendukung dan memenangkan pemilu di banyak provinsi di Indonesia. Jokowi adalah salah satu kandidat yang unik karena pesan yang disampaikan dalam kampanyenya sangat kuat dan berbeda. Berbeda dengan kandidat lainnya yang lebih memfokuskan kepada seberapa kuat kekuatan politik mereka dan image mereka sebagai orang yang elite. Kampanye Jokowi lebih memfokuskan kepada imagenya sebagai orang yang rendah hati dan dekat dengan rakyatnya. Makalah ini juga akan membahas sarana yang digunakan oleh praktisi humas selama masa kampanye Jokowi. Makalah ini juga akan menentukan peran hubungan masyarakat dalam proses Jokowi untuk menjadi pemenang dalam pemilu.

---

This paper will be focused on the role of public relations in order to support the campaign of one of the last presidential election winner, Joko Widodo (as known as Jokowi). The victory of Jokowi in the election is because of numerous uses of media in his campaign by their campaign team. His campaign team was able to help Jokowi to gain voters and win the election in many provinces in Indonesia. This pair is one of the unique candidates for Indonesian president because of his strong and different campaign messages. Other candidates were mostly focused on how strong they are politically and portrait themselves as the person who are majestic. However Jokowi?s campaign is different where he will be more likely to be seen as a humble man who is really close to their people. This paper also examines the tools used by public relations practitioners in regard of Jokowi?s campaign. It will also determine the role of public relations in the process of Jokowi?s way to be the winner of the election."

"Perilaku asertif menjadi salah satu keterampilan yang perlu diterapkan oleh mahasiswa. Social Skills Training (SST) adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia untuk meningkatkan perilaku asertif pada Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dalam Social Skills Training (SST) tersebut, terdapat pengenalan mengenai self-esteem dan penerimaan sosial mahasiswa sebagai upaya meningkatkan perilaku asertif. Sementara itu, berdasarkan teori, hubungan penerimaan sosial, perilaku asertif, dan self-esteem memiliki hubungan yang berjenjang di mana penerimaan sosial memengaruhi self-esteem kemudian self-esteem memengaruhi perilaku asertif. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerimaan sosial terhadap perilaku asertif mahasiswa dengan self-esteem sebagai variabel antara. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei dan instrumen berupa kuesioner. Penelitian cross-sectional ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2023 secara online melalui Google formulir. Responden dalam penelitian ini adalah 83 Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia angkatan 2019-2022 yang diambil dengan menggunakan teknik simple random probability sampling. Data penelitian dengan uji korelasi Kendall’s tau-b dan metode analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa nilai hubungan penerimaan sosial dengan perilaku asertif tanpa adanya variabel antara lebih besar, yaitu sebesar 0,468 dibandingkan nilai hubungan dengan adanya self-esteem sebagai variabel antara, yaitu sebesar 0,078. Hasil tersebut berarti bahwa penerimaan sosial memiliki hubungan terhadap perilaku asertif secara langsung bagi mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia angkatan 2019-2022. Selain itu, didapat juga hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self-esteem dengan perilaku asertif, yaitu sebesar 0,369. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Social Skills Training (SST) sudah tepat sasaran dan Social Skills Training (SST) penting untuk diikuti oleh mahasiswa.  

---

Assertive behavior is one of the skills that students need to apply. Social Skills Training (SST) is one of the efforts made by the Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia to increase assertive behavior in Social Welfare College Students. In the Social Skills Training (SST), there is an introduction to self-esteem and social acceptance of students as an effort to increase assertive behavior. Meanwhile, based on theory, the relationship between social acceptance, assertive behavior, and self-esteem has a tiered relationship where social acceptance influences self-esteem and then self-esteem influences assertive behavior. Therefore, this study aims to determine the relationship of social acceptance of assertive behavior of students with self-esteem as an intervening variable. The study uses a quantitative research approach with a survey research type and questionnaire as an instrument. This cross-sectional research study was conducted online from February to April 2023 via the Google form. Respondents in this study were 83 Social Welfare College Students, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia class of 2019-2022 who were taken using the simple random probability sampling technique. The results of the study using the Kendall's tau-b correlation test and the path analysis method show that the value of the link between social acceptance and assertive behavior without an intervening variable was 0,468, while the value of the relationship with self-esteem as an intervening variable was 0,078. These results mean that social acceptance has a direct relationship to assertive behavior for students of the Social Welfare Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia class of 2019-2022. In addition, the results also show that there is a relationship between self-esteem and assertive behavior, which is equal to 0,369. From these results, it can be concluded that the implementation of Social Skills Training (SST) is right on target and Social Skills Training (SST) is important for students to participate in."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."