Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penguasaan terhadap benda virtual (virtual property), dan untuk menganalisis hal tersebut dapat dilihat dari teori-teori serta konsep-konsep dari para ahli mengenai kebendaan dan penguasaan, serta perkembangannya. Konsep serta teori yang diambil tidak hanya yang ada pada sistem hukum civil law, yang mana sistem hukum tersebut merupakan sistem hukum yang dianut oleh hukum Indonesia, tetapi juga memasukkan konsep serta teori yang ada dan berkembang dalam sistem hukum common law, karena konsep dan teori mengenai benda virtual (virtual property) dan penguasaannya lebih banyak serta mendalam dibahas oleh para ahli dari negara yang menganut sistem hukum common law, sekaligus menjadi pembanding agar dapat kita ketahui bagaimana penguasaan terhadap benda virtual (virtual property) yang ada dalam sistem hukum common law dan bagaimana seyogyanya atau semestinya apabila ingin diterapkan dan diatur lebih jelas mengenai benda virtual (virtual property) dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia. Tetapi konsep dan teori yang dianalisis dan dibandingkan tidak hanya mengenai benda vitual (virtual property), dibandingkan juga mengenai konsep dan teori penguasaan itu sendiri antara sistem hukum common law dengan sistem hukum civil law. Serta disinggung pula mengenai perbedaan dari Virtual Property dan Digital Property yang mungkin apabila sekilas dilihat kedua hal tersebut adalah sama, namun sebenarnya tidak.

---

This study reviews on the possession and ownership of virtual property and analyses the concept as from perspectives of specialists’ theories of property and ownership, as well as the development. The selected concepts and the theories were not only taken from the system of civil law, which what Indonesia’s law is abiding to, but also were taken from the existing and developing system of common law. This is due to the more and deeper discussions of the concept and theory of virtual property and its ownership done by specialists whose countries abide the system of common law, as well as to link the capability of the ownership of virtual property by common law system to be implemented properly as by the civil law, which Indonesia abides to. In other words, the analyzed concepts and theories were not only respected only to the virtual property, but also were compared to the concepts and theories of the ownership based on common and civil law systems. This thesis also discusses the differences between virtual and digital property, which frequently mistaken as the equal concepts."

"Hipotek adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Ketentuan hipotek diatur dalam Buku II KUHPerdata Bab XXI pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) maka hipotek atas tanah dan segala benda benda yang berkaitan dengan tanah itu menjadi tidak berlaku lagi. Namun di luar itu berdasarkan Undang-Undang No . 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, hipotek masih berlaku dan dapat dijaminkan atas kapal terbang dan helikopter. Demikian juga berdasarkan pasal 314 ayat (3) KUHD, Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, maka kapal laut dengan berat minimal 20 m3 yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan hipotek. Kenyataan saat ini, dunia usaha pelayaran nasional mengalami kesulitan di bidang pembiayaan (ship financing), baik untuk penambahan armada maupun untuk peremajaan armada. Pengadaan kapal-kapal dengan jaminan hipotek kapal laut memiliki berbagai kendala diantaranya adalah karena kpal tidak mudah untuk dijual, eksekusi atas hipotek kapal sulit dilaksanakan dan alasan dari bank ataupun lembaga keuangan bahwa bisnis pelayaran di Indonesia dianggap feasible, secara ekonomis. Kendala lain yang juga tidak kalah penting adalah kelemahan peraturan-peraturan yang ada yang mengatur hipotek kapal. Ditinjau dari segi materinya, pengaturan tentang hipotek kapal masih tersebar dan menggunakan kaidah-kaidah hukum peninggalan kolonial Belanda seperti yang terdapat dalam KUHPerdata, KUHD, HIR, Ordonansi Pendaftaran Kapal. Ketentuan-ketentuan tersebut dirasakan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dewasa ini. Oleh karenanya langkah pemerintah untuk membuat undang-undang tentang hipotek kapal sudah selayaknya didukung hingga dapat tercipta suatu kodifikasi hukum dan juga untuk menambah kepastian hukum bagi para pihak pelaksana hipotek kapal."

"Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia yang salah satu didalamnya memuat peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sisi kesiapan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan dari sisi administrasi utamanya Regulasi, Sumber Daya Manusia serta penyempurnaan Teknologi Informasi.

---

With the adoption of Law No.28 of 2009 about regional tax and regional retribution

as the tax reform policy in Indonesia regulated about handed property tax. The purpose of this study is to analysis the readiness of DKI Jakarta government to implement the property tax administration by using qualitative approach. The result of this study is the property tax devolution in DKI Jakarta Province still need perfecting and completing for administration specialy of Regulation, Human

Resources and Information Technology."

"Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bisnis rumah kost sangat berkembang khususnya di kota-kota besar. Arsitektur dalam konteks ini mengambil peran bukan hanya sekedar merancang bangunan yang ideal untuk manusia sebagai tempat tinggal, tapi juga agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal dari perancangannya. Rumah kost sebagai sebuah tempat tinggal multi-family yang disewakan secara bulanan juga bersifat sedemikian rupa. Skripsi ini membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah rumah kost, bagaimana sebuah rumah kost dapat dikatakan sebagai bisnis real estate, dan fenomena apa saja yang terjadi terkait rumah kost tersebut.

---

Without a doubt that business for boarding house is growing rapidly in Indonesia, especially in large cities. In this context, architecture has a role not only to design an ideal place for the human to live in, but to give a maximum profit due to the design. Boarding house as a loan multi-family unit also got to has a good design and give a profit to the owner. This thesis discusses about what is a boarding house, how can a boarding house be a property of real estate and what kind of phenomena happens in the matter of boarding house."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas BMN serta pejabat yang menangani penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian.

---

This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official. Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the research conclude that the control activites in administration process of state property at the General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control activities."

"Perjanjian Jual beli tanah adalah salah satu perjanjian yang tidak dapat dilakukan cukup dengan dibawah tangan. Kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah mengakibatkan perlu  adanya kekuatan hukum pada pembuktian dalam perjanjian jual beli dengan objek hak atas tanah. Umumnya perjanjian jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang  yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr perjanjian jual beli tanah dibawah tangan ini di sahkan  oleh pengadilan, yakni para pihak Penjual dan Pembeli melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli tanah tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi serta penyelesaian pada peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Putusan Hakim  pembeli mendapatkan  perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, namun  kepastian hukum pembeli atas tanah yang seharusnya menjadi kepemilikan nya tidak tercapai. Dari hasil studi, dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli dibawah tangan  yang dinyatakan sah tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembeli sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Selain itu penyelesaian eksekusi terhadap tanah tersebut tidak  dapat dilakukan.  Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji bahan-bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yanhg didukung dengan wawancara, selanjutnya penelitian ini mengenai Kekuatan Hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan  terhadap peralihan hak atas tanah  dan penyelesaian pada putusan yang telah disahkan pengadilan di analisi secara kualitatif. 

---

Land sale and purchase agreement is one of the agreements that cannot be done simply under the hand. Legal certainty in the land sale and purchase agreement results in the need for legal force in proof in the sale and purchase agreement with the object of land rights.  Generally, land sale and purchase agreements are made before an authorized official, namely the Land Deed Official (PPAT). However, what happened in the North Jakarta District Court Decision Number 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr was that this underhand land sale and purchase agreement was legalized by the court, namely the Seller and Buyer parties carried out the legal action of the land sale and purchase agreement not before an authorized official. For this reason, the issues raised in this research are regarding the legal force of the land sale and purchase agreement under the hands of the transfer of land rights that occur and the settlement of the transfer of land rights.Based on the Judge's Decision, the buyer gets legal protection as a good faith buyer, but the buyer's legal certainty over the land that should be his ownership is not achieved.  From the results of the study, it can be explained that the underhand sale and purchase agreement which is declared valid cannot provide legal certainty to the buyer as the basis for transferring land rights. In addition, the settlement of execution against the land cannot be done.  This doctrinal legal research examines secondary legal materials through literature studies which are supported by interviews, then this research on the Legal Power of land sale and purchase agreements under the hands of the transfer of land rights and the settlement of court-approved decisions is analyzed qualitatively. "