Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 181220 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ari Tri Haryanto
Analisis putusan banding pengadilan pajak : kasus thin capitalization dengan skema back to back loan dan kasus treaty shopping mengenai penentuan status beneficial owner = The analysis of tax court appeal decisions thin capitalization with back to back loan scheme case and treaty shopping regarding determination of beneficial owner status case
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa penghindaran pajak melalui thin capitalization dengan skema back to back loan, penyelesaian kasus tersebut di pengadilan pajak, serta menganalisis ketentuan thin capitalization rule di Indonesia dalam menangkal thin capitalization dengan skema back to back loan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan sengketa penentuan status beneficial owner, penyelesaian kasus tersebut di pengadilan pajak, serta menganalisis regulasi perpajakan Indonesia dalam menangani sengketa penentuan status beneficial owner. Penelitian ini menggunakan delapan belas putusan banding Pengadilan Pajak tahun 2011-2014 yang terkait dengan thin capitalization dengan skema back to back loan dan beneficial owner sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan thin capitalization rule di Indonesia membuat majelis hakim menggunakan diskresi dalam memutuskan sengketa mengenai thin capitalization dengan skema back to back loan. Selain itu diketahui bahwa untuk menentukan status beneficial owner, majelis hakim menggunakan prinsip substance over form dan pendekatan ekonomis dengan lebih banyak memberikan beban pembuktian kepada terbanding.
The purposes of the research are to analyze tax avoidance through thin capitalization with back to back loan disputes and the settlement of the disputes in tax court, and to analyze thin capitalization rule in Indonesia in combatting thin capitalization with back to back loan. The research also aims to describe the disputes of determination of beneficial owner and the settlement of the disputes in tax court, and to analyze tax regulation in Indonesia regarding determination of beneficial owner. The research used 18 tax court appeal decisions in 2011-2014 that are related to thin capitalization with back to back loan and beneficial owner as the research objects. The results of the research show that the absence of thin capitalization rule in Indonesia has made the judges used discretion in deciding the disputes. In addition, in order to determine beneficial owner, the judges used substance over form principle and economic approach and gave more burden of proof to tax authority."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S59722
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Siswadhi
Analisis kebijakan penentuan beneficial owner di Indonesia sebagai upaya pencegahan praktek treaty shopping studi komparasi dengan oecd model tax convention 2012 = Analysis of beneficial owner determination in Indonesia as an attempt to deterrence of treaty shopping practice comparation study with oecd model tax convention 2012
"ABSTRAK
Terminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber.
Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk pelaksanaanya terdapat pada PER-61/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 serta PER-62/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-25/PJ./2010.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan serta menganalisis relevansi kebijakan beneficial owner di Indonesia dengan kondisi setelah dipublikasikan revised proposal beneficial owner meaning oleh OECD (2) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam mencegah adanya treaty shopping.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) kebijakan penentuan beneficial owner masih relevan dengan ketentuan yang ada di OECD (2) Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk menerapkan kebijakan anti-treaty shopping dalam upaya menangkal penyalahgunaan P3B. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar (1)Untuk memberi kekuatan hokum agar kebijakan anti-treaty shopping diatur secara komprehensive dalam UU PPh atau masuk dalam ketentuan treaty, (2) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang di indikasikan menggunakan skema treaty shopping, (3)meningkatkan kompetensi dari pegawai, serta (4) mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari negara mitra P3B melalui EOI.
ABSTRACT
The terminology of beneficial owner is an important matter in determining whether foreign tax owner could have a decreased tariff from a treaty. Through a treaty shopping practice, tax payer is trying to modify the transaction to have a treaty benefit in order to maintain their income through P3B partner country. It is surely will erode the potential of the state tax revenue sources.
Therefore, the authority of Indonesian taxation made a regulation on antitreaty shopping as stipulated in Article 26 1a UU PPh in 2008. Furthermore, the implementation guidelines is in PER-61/PJ./2009 as currently modified with PER-24/PJ./2010 and PER-62/PJ./2009 as currently modified with PER-25/PJ./2010.
The purpose of this study is to (1) Describe and analyze the regulation relevance between beneficial owner in Indonesia and the condition following the published of revised proposal beneficial owner meaning by OECD (2) Understand and analyze the attempts coming from the tax authorities in Indonesia to prevent treaty shopping.
This study is an qualitative analysis with a desrciptive design. From the study, the author has concluded that (1) the regulation of beneficial owner determination is still in relevance with the provision stated in OECD (2) Directorate General of Tax has attempting to implement the anti-treaty shopping regulation in the effort to avoid the manipulation of P3B. The author suggested (1) to give a legal force, it is important that the anti-treaty shopping regulation is handled comprehensively in UU PPh or get involved in the treaty provision (2) monitor tax payer indicated to use treaty shopping scheme (3) improve the staff competence and (4) optimizing information gathered from the P3B partner country through EOI."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014
T42013
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Martina Lenora Lelyemin
Analisis upaya pencegahan treaty shopping melalui penentuan beneficial owner
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009
S10482
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Geovanny Vanesa Paath
Analisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner atas transaksi pembayaran bunga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda: studi kasus putusan PT X = Analysis of the application of the substance over form principle in determining beneficial owner status in interest payment transactions as an effort to prevent abuse of the Indonesia-Netherlands tax treaty: case study of X Company
"Salah satu kasus sengketa mengenai beneficial owner yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT X yang melakukan transaksi pinjaman bunga dengan perusahaan MFBV di Belanda. Untuk mengatasi sengketa tersebut, prinsip substance over form dapat diterapkan untuk menentukan status beneficial owner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan dalam P3B untuk menentukan interpretasi pengertian beneficial owner pada kasus PT X serta menganalisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner dalam mencegah penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda pada kasus PT X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menginterpretasikan definisi beneficial owner di kasus PT X perlu merujuk kepada ketentuan domestik, dan juga dapat mengacu ke dokumen eksternal lainnya. Prinsip substance over form dalam kasus ini diterapkan melalui keputusan hakim yang tidak menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai alat untuk menentukan status beneficial owner, melainkan dengan melihat kepada substansi dari perusahaan MFBV di Belanda. Di sisi lain, terdapat juga keputusan hakim yang mengedepankan SKD karena keputusan hakim terikat dengan adanya alat bukti dan peraturan yang ada juga masih belum cukup kuat mengatur mengenai penerapan substance over form dalam menentukan status beneficial owner. Atas permasalahan tersebut, saran yang diberikan adalah pemerintah Indonesia perlu menyusun kesepakatan untuk mengatur dengan jelas mengenai beneficial owner dalam P3B, serta membuat peraturan domestik mengenai beneficial owner yang lebih rinci dan konstruktif dengan berlandaskan prinsip substance over form di tingkat peraturan yang lebih tinggi.
One of the dispute cases regarding the beneficial owner that occurred in Indonesia was the case of X Company which carried out interest loan transactions with an MFBV company in the Netherlands. To resolve the dispute, the principle of substance over form can be applied to determine the beneficial owner status. The purpose of this study is to analyze the application of the provisions in the Tax Treaty to determine the interpretation of the meaning of beneficial owner in the case of X Company and to analyze the application of the principle of substance over form in determining the status of beneficial owner in preventing misuse of the Indonesian-Dutch Tax Treaty in the case of X Company. The research method used in This research is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that in interpreting the definition of beneficial owner in the case of X Company, it is necessary to refer to domestic provisions, and may also refer to other external documents. The principle of substance over form in this case was applied through a judge's decision not to use a Certificate of Domicile (CoD) as a tool to determine the beneficial owner status, but by looking at the substance of the MFBV company in the Netherlands. On the other hand, there is also a judge's decision that puts forward the CoD because the judge's decision is bound by the existence of evidence and the existing regulations are still not strong enough to regulate the application of substance over form in determining beneficial owner status. Regarding these problems, the advice given is that the Indonesian government needs to draw up an agreement to clearly regulate beneficial owners in the Tax Treaty, as well as make domestic regulations regarding beneficial owners that are more detailed and constructive based on the principle of substance over form at a higher regulatory level."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Sekarkinanti
Analisis Kebijakan Carry Forward dan/atau Carry Back sebagai Pendukung Pendekatan Interest-to-EBITDA dalam Thin Capitalization Rules = Analysis of Carry Forward and/or Carry Back Policy as a Support for the Interest-to-EBITDA Approach in Thin Capitalization Rules
"OECD memberikan rekomendasi untuk menerapkan carry forward dan/atau carry back untuk mengatasi isu volatilitas earnings dan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dalam pendekatan interest-to-EBITDA. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah pendekatan interest-to-EBITDA perlu dilengkapi dengan kebijakan carry forward dan/atau carry back, manakah di antara keduanya yang paling sesuai diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat alternatif selain menerapkan kebijakan carry forward dan/atau carry back sebagai pelengkap pendekatan interest-to-EBITDA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward dan/atau carry back perlu diterapkan untuk menangani isu volatilitas earnings sebagai bentuk kompensasi atau tax benefits. Kebijakan carry forward dan/atau carry back juga perlu diterapkan jika terdapat perbedaan pengakuan beban antara akuntansi dan pajak. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward atas interest expense dan/atau kapasitas bunga memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kebijakan carry back sehingga lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Namun, terdapat alternatif lain yaitu mengubah pendekatan interest-to-EBITDA menjadi filter ketiga ketentuan DER; atau menggunakan ketentuan DER untuk mengatasi EBITDA negatif serta menerapkan kompensasi kerugian fiskal.
OECD provides recommendations for implementing carry forward and/or carry back to address the issue of earnings volatility and differences in treatment between accounting and taxes in an interest-to-EBITDA approach. Furthermore, this study also seeks to answer questions related to whether the interest-to-EBITDA approach needs to be complemented by carry forward and/or carry back policies, which of the two is most suitable to be applied in Indonesia, and whether there are alternatives to implementing carry forward and/or carry back policies to complement the interest-to-EBITDA approach. The approach used in this study is a qualitative approach. Then, the results of the study concluded that carry forward and/or carry back policies need to be applied to deal with the issue of earnings volatility as a form of tax benefits. Carry forward and/or carry back policies also need to be applied if there is a difference in expense recognition between accounting and taxes. Next, the carry forward policy on interest expense and/or interest capacity has more advantages than the carry back policy so that it is more suitable to be applied in Indonesia. However, there is another alternative, which is to change the interest-to-EBITDA approach to the third filter of DER; or using DER to address negative EBITDA as well as apply fiscal loss compensation."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinambela, Lastri Defani
Interpretasi beneficial owner dalam penerapan P3B (tax treaty) dan implikasinya terhadap kepastian pendanaan perusahaan melalui penerbitan global bond: studi kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia = Interpretation of beneficial owners in the implementation of tax treaty and implications for certainty of corporate funding through global bond issuance: case study of results of the decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia
"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis interpretasi konsep beneficial owner yang digunakan dalam kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/B/PK/PJK/2017 antara PT PLN dan DJP serta melihat implikasinya terhadap kepastian pendanaan Perusahaan melalui Penerbitan global Bond. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan banyak kasus yang sering dibawa ke pengadilan pajak. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat ada kecenderungan Perusahaan membentuk SPV di luar negeri untuk menerbitkan global Bond. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif method dengan menggunakan berbagai sumber data dalam sebuah penelitian (data triangulation). Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari PT PLN dan data sekunder yaitu commentary OECD, jurnal-jurnal, peraturan, hasil putusan, pembahasan tentang kasus sejenis.Dari hasil analisi yang telah dilakukan terhadap Hasil
putusan dan peraturan tentang beneficial owner di Indonesia dinyatakan dalam PER-10/PJ/2017, hal yang menjadi penyebab perbedaan interpretasi tentang beneficial owner adalah kurangnya pembuktian dari wajib pajak tentang fakta sebenarnya terkait entitas yang disebut SPV tersebut. Perlu adanya penambahan lampiran dalam peraturan perpajakan Indonesia yaitu permintaan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa entitas tersebut merupakan benefial owner sebenarnya. Suatu Entitas dapat dibuktikan sebagai beneficial owner apabila telah memenuhi persyaratan yang ada dalam commentary OECD tentang Limitation on Benefit.
The purpose of this study is to analyze the beneficial owner concept interpretation used in the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 133/B/PK/PJK/2017 between PT PLN and DGT and see the implications for the Companys funding certainty through Global Bond Issuance. This difference in interpretation raises many cases that are often brought to the tax court. From several cases that occur, it can be seen that there is a tendency for the Company to form SPVs abroad to issue global bonds.
The method used in the study is a case study approach. The research design used is a qualitative method using various data sources in a study (data triangulation). The data collected are primary data, namely the results of interviews with informants from PT PLN and secondary data, namely OECD comments, journals, regulations, the results of decisions, discussions about similar cases.
From the results of the analysis carried out on the results of the decision and the rules on the beneficial owner in Indonesia stated in PER-10/PJ/2017, the cause of the difference in interpretation of the beneficial owner is the lack of evidence from the taxpayer about the actual facts related to the entity called SPV . It is necessary to add an attachment to the Indonesian tax regulation, namely the request for documents that can prove that the entity is the actual beneficial owner. An Entity can be proven as a beneficial owner if it has fulfilled the requirements contained in the OECD commentary about Limitation on Benefit."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggrainy Kusuma Permatasari
Analisis perkembangan konsep beneficial owner dalam perjanjian penghindaran pajak berganda OECD model = Analysis development concept of beneficial owner in tax treaty OECD model
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep beneficial owner dalam perjanjian penghindaran pajak berganda OECD Model yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa pajak sehubungan aplikasi tax treaty pasal 10,11,12. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan situasi fakta sengketa pajak, jurnal ilmiah dan OECD Model serta Commentary-nyauntuk mendapatkan solusi permasalahan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa beneficial owner tidak lagi diinterpretasikan secara teknis dibawah hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian (tax treaty), namun harus diartikan dibawah pengertian internasional, salah satunya melalui OECD Commentary. Di bawah pengertian internasional sesuai OECD Commentary, beneficial owner merupakan isu legal. Selama pihak penerima penghasilan memiliki wewenang untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi secara kontrak untuk meneruskan secara langsung kepada pihak lain, maka pihak tersebut adalah beneficial owner.Konsep beneficial owner ditujukan untuk menentukan pihak yang berhak mengaplikasikan treaty dan tidak digeneralisasi sebagai anti avoidance rule yang dapat menyebabkan perluasaan makna konsep ini dan menimbulkan ketidakpastian. Secara substansi, konsepbeneficial owner tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan terletak dari penyusunan kata dan penambahan beberapa kriteria untuk melengkapi konsep beneficial owner secara komprehensif dengan tujuan agar diadakannya tax treaty yaitu mencegah pengenaan pajak berganda dapat tercapai.
The purpose of this study is to analyze the concept of beneficial owner in the tax treaty OECD Model which is an issue of tax disputes application article 10,11,12. This study uses a descriptive analysis method. The author uses the fact situation, journal and the OECD Model with its commentary to solve the problem. The result show that the beneficial owner is no longer technically be interpreted under the domestic law of the country which has an agreement (tax treaty), but must be interpreted under international understanding, such as through OECD Commentary. Under international meaning according the OECD Commentary, the beneficial owner is a legal issue. As long as the income beneficiary has the authority to use and enjoy the income without a limited contract to pass directly to another person, that party is the beneficial owner. The concept of beneficial owner is intended to determine which person has the right to apply the treaty and not generalized as an anti-avoidance rule that could lead to expansion of the meaning of this concept and create uncertainty. In substance, the concept of beneficial owner does not change significantly. The change is from the addition of several criteria to complete a comprehensive concept of beneficial owner in order to prevent double taxation."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kirey Angelica
Analisis Koreksi Biaya Bunga Pinjaman dan Penerapan Secondary Adjustment: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak atas Permohonan Banding PT WBI = Analysis of Loan Interest Expense Correction and Application of Secondary Adjustment: A Case Study of the Tax Court Decision on Appeal Filed by PT WBI
"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.
The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saraswati Aisya
Analisis Sengketa Pajak Transfer Pricing: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak 2020-2023 = Tax Dispute Analysis of Transfer Pricing: Case Study Of 2020-2023 Tax Court Appeal Decisions
"Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif.
The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Dwi Sarinastiti
Analisis sengketa pajak dalam menentukan beneficial owner pada transaksi pembayaran bunga: studi kasus pada PT XYZ = Analysis of tax dispute in determining beneficial owner in interest payment transaction: case study PT XYZ
"Di era globalisasi, transaksi lintas batas negara dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melakukan pinjaman luar negeri yang mewajibkan pembayaran bunga pinjaman. Sebagai penghasilan pasif, untuk menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) perlu memperhatikan beneficial owner dari suatu transaksi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan beneficial owner secara konsep yang paling tepat antara DJP, PT XYZ, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui penerapan azas kepastian hukum dalam Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam kasus sengketa ini, penerapan beneficial owner secara konsep menurut PT XYZ adalah yang paling tepat dilakukan dibandingkan penerapan beneficial owner oleh DJP dan Majelis Hakim. Selain itu, dalam kasus ini ketiga belah pihak tidak memenuhi prinsip lex specialis derogate lex generalis, karena mengesampingkan P3B sebagai dasar dalam menentukan beneficial owner. Berdasarkan analisis menurut azas kepastian hukum, dapat dilihat menjadi tiga bagian: kepastian dari segi hukum pajak material dan formal, kepastian hukum dari segi kepastian hukum dari segi jaminan hukum, dan kepastian hukum dari segi menemukan hukum yang diwujudkan dengan metode interpretasi hukum. Untuk mengatasi perbedaan penentuan beneficial owner seharusnya tidak hanya mengacu pada UU Domestik melainkan perlu memperhatikan International Best Practice. Selain itu, perlu meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan tax treaty yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU Domestik. Pengetahuan terkait perpajakan internasional khususnya beneficial owner juga perlu ditingkatkan oleh Majelis Hakim untuk memenuhi kepastian hukum, terutama dari segi jaminan hukum dan interpretasi hukum.
In the era of globalization, cross-border transactions are carried out by multinational enterprises through foreign loans that require to payment of loan interest. As a passive income, to applying tax treaty it is necessary to pay attention to the beneficial owner of a transaction.This thesis aims to find out the most appropriate concept of beneficial owner between DGT, PT XYZ, and Panel of Judges, in addition the other aims to find out the application of the principle of legal certainty in the Appeal Decision issued by the Tax Court. The research method used in this study is descriptive qualitative method with data collection techniques through library research and field research. In the case of this dispute, the application of conceptually beneficial owner according to PT XYZ is the most appropriate compared to the application of the beneficial owner by the DGT and the Panel of Judges. Furthermore, in this case three parties are not to fulfill the principle of lex specialis derogate lex generalis, because they override the tax treaty as a basis in determining the beneficial owner.Based on the analysis according to the principle of legal certainty, it can be seen as three parts: certainty in terms of material and formal tax law, legal certainty in terms of legal guarantees, and legal certainty in terms of finding laws through legal interpretation methods. To overcome the difference in determining the beneficial owner, it should not only refer to the Domestic Law, but also need to pay attention to International Best Practice. Moreover, there is a necessary to increase the knowledge about position of the tax treaty that is higher than the Domestic Law. The knowledge related international tax especially beneficial owner also needs to be improved by the Panel of Judges to fulfill legal certainty, especially in terms of legal guarantees and legal interpretations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>