Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., serta penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. Peneliti menemukan bahwa prosedur sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah berjalan dengan baik. Perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan ketentuan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

---

This research is about accounting information system on PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., also to examine implementation of PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. researcher found that accounting information system procedure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has implemented well. Accounting treatment in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has met the accounting provision according to PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. "

"Penelitian ini memaparkan mengenai dampak penerapan ISAK 16 terhadap penyajian laporan keuangan induk PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada periode tahun 2012. Setelah penerapan ISAK 16, perusahaan harus menghapus biaya pelapisan ulang ditangguhkan, mengakui aset tak berwujud, provisi, dan pendapatan konstruksi, serta melakukan penyajian kembali laporan keuangan.Dalam penyajian kembali laporan keuangan di tahun 2012 dibandingkan dengan periode sebelumnya, penerapan ISAK 16 dalam perusahaan menyebabkan penurunan aset sebesar Rp414.972.757,00, kenaikan liabilitas sebesar Rp336.923.880,00, dan penurunan saldo laba sebesar Rp751.896.637,00 di tahun 2010 serta penurunan aset sebesar Rp571.206.536,00, kenaikan liabilitas sesbesar Rp299.518.760,00, dan penurunan saldo laba sebesar Rp870.824.566,00 di tahun 2011. Angka tersebut disajikan dalam ribuan rupiah.

---

This study describes the impact of the implementation of ISAK 16 to the presentation of financial statement of PT Jasa Marga (Persero) Tbk for the in period 2012. After the application of ISAK 16, the company had to remove the cost of overlay and recognize intangible asset, provision, and construction revenue, as well as restated financial statement.In the restatement of financial statements in the year 2012 compared with the previous period, application of ISAK 16 in the company led to a reduction of Rp414.972.757,00 assets, liabilities rise by Rp336.923.880,00, and a decrease in retained earnings of Rp751.896.637,00 in 2010 and decline assets amounted Rp571.206.536,00, the increase amounted Rp299.518.760,00 liabilities and decrease retained earnings by Rp870.824.566,00 in 2011. These figures are presented in thousands of rupiah."

"Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market.

The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Pada era globalisasi saat ini baik negara maju maupun negara berkembang tidak henti-hentinya mengadakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan ini pada dasamya adalah untuk memfasilitasi penduduk dari negara tersebut. Pembangunan yang dapat kita lihat hasil nyatanya secara fisik adalah pembangunan dibidang ilmu sipil, seperti pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan layang dan pelabuhan, dimana pada dasamya semua pembangunan tersebut bertujuan untuk menunjang kehidupan manusia.Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang saat ini sedang berusaha mengejar berbagai ketertinggalan dengan melakukan pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan fisik sarana dan prasarana umum. Di lain pihak sumber daya manusia terampil maupun dana amat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan merupakan langkah utama yang harus ditempuh. Pembangunan sarana dan prasarana umum termasuk didalamnya adalah infrastruktur diantaranya jalan tol.Jalan tol dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan (pembangunan dan hasil-hasilnya) serta untuk keseimbangan dalam pengembangan wilayah antar daerah. Jalan tol diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi serta mendukung kelancaran transportasi.Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolajalan tol harus melakukan efisiensi di segala bidang termasuk dalam din organisasi itu sendiri, salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja sistem informasi pemeliharaan. Oleh karena itu keefektifan dan keefisienan dalam penyusunan data guna mendukung keputusan manajemen sangatlah penting untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat mendukung keputusan manajemen mengenai pemeliharaan yang baik, optimal, dan dapat dipertanggungjawabkan.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem informasi pemeliharaan pada PT Jasa Marga (Persero) melalui beberapa aspek yaitu reliabilitas informasi dan aksesibilitas terhadap informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada PT Jasa Marga (Persero) tentang sistem informasi yang dimiliki oleh PT Jasa Marga. Untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan pentingnya suatu informasi guna mendasari keputusan manajemen terutama dalam pemeliharaan jalan tol. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa dalam hal reliabilitas dari suatu informasi, PT Jasa Marga (Persero) telah memiliki informasi yang cukup reliable sehingga dapat digunakan untuk mendasari suatu keputusan pemeliharaan yang baik. Namun dalam hal aksesibilitas terhadap informasi PT Jasa Marga (Persero) dinilai masih belum maksimal."

"Jalan tol memiliki peranan yang semakin penting bahkan telah menjelma menjadi urat nadi perekonomian. Bagi perusahaan, tarif tol harus cukup memadai untuk menghasilkan pendapatan yang dapat menutupi biaya, namun juga tidak boleh memberatkan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan tarif tol serta biaya apa saja yang menjadi determinannya. Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa metoda pengumpulan data. Melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelaahan terhadap textbook, makalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah jalan tol. Melalui penelitian lapangan , penulis melakukan kunjungan ke PT Jasa Marga (Persero) dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang. Mengingat, tarif tol memiliki kepentingan sosial yang tinggi, maka tarif tol ditetapkan oleh Presiden dan bukan berdasarkan teori supply and demand. Besar tarif tol yang dihitung oleh Jasa Marga berdasarkan biaya operasi kendaraan (BOK) serta nilai waktu. BOK melalui jalan tol ditambah tarif tol harus lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan apabila melalui jalan bukan tol. Hal tersebut di atur dalam U.0 Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Persentase tarif terhadap besar keuntungan biaya operasi kendaraan Biaya-biaya perhitungan tarif maksimal sebesar 70%. yang dipertimbangkan Jasa Marga dalam tol hanyalah pemakai jalan. Faktor lain yang waktu dan pertumbuhan ekonomi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ikut dipertimbangkan adalah nilai masyarakat setempat. Secara umum dikatakan bahwa penetapan harga jasa jalan tol pada Jasa Marga memakai metode berdasarkan biaya. Dalam menghitung tarif tol, hendaknya semua biaya perjalanan baik yang dikeluarkan oleh pemakai jalan maupun perusahaan ikut dipertimbangkan. Mengingat tarif tol memiliki arti penting bagi masyarakat, diperlukan keterbukaan dari pihak perusahaan penyelenggara tol."

"Skripsi ini membahas tentang sistem pemberkasan arsip korespondensi di Biro Umum Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Dimana dalam pemberkasan itu sendiri terdapat kegiatan inspecting, indexing, coding, labeling, dan storing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberkasan di Biro Umum Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberkasan arsip korespondensi di Biro Umum Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan temu kembali arsip yang dilakukan secara tepat dan cepat.

---

This thesis discusses about correspondence archives filing system in the General Division of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office. In filing system process, it has five steps, there are inspecting, indexing, coding, labeling, and storing. This research’s purpose to provide an overview about the implementation of the filing in General Division of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office. This type of research used a qualitative approach, and collection data techniques are observation and interviews. The results showed that correspondence archives filing system in the General Division of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office goes well, it is indicated by archives retrieval is correctly and quickly."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."

"Pelindungan terhadap pengguna jalan tol sebagai konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, hal ini harus diiringi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan ini menganalisa mengenai pelindungan konsumen di jalan tol dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pungutan liar yang terjadi dalam ruas jalan tol. Penggunaan jasa derek di jalan tol cukup tinggi, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti KUHPER, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Jalan, UU Jalan Tol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dari kasus pungutan liar derek mobil ini, terungkap bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen atas keamanan dan transparansi biaya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehingga dalam hal ini, Badan Usaha Jalan Tol sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian, Badan Usaha Jalan Tol juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dalam jasa layanan derek mobil di Jalan Tol Jagorawi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peraturan yang berkaitan sehingga praktik pungutan liar derek mobil ini dapat diminimalisir.

---

Protection of toll road users as consumers is an important aspect that needs to be considered, this must be accompanied by the application of Minimum Service Standards (MSS) for Toll Roads by applicable regulations. This paper analyzes the protection of consumers on toll roads and the responsibilities of Toll Road Business Entities, especially PT Jasa Marga (Persero) Tbk, in overcoming cases of illegal levies that occur on toll roads. The use of towing services on toll roads is quite high, which is sometimes utilized by unscrupulous people to commit illegal levies. This research utilizes a doctrinal approach based on applicable regulations in Indonesia and theories that are following the situation. The data used in this research is secondary data that refers to positive laws in Indonesia, such as the KUHPER, KUHP, Consumer Protection Law, Road Law, Toll Road Law, and other regulations related to consumer protection. The case of illegal fees for towing cars revealed that consumers' rights to safety and transparency of fees per the Consumer Protection Law have been violated. So in this case, the Toll Road Business Entity as a business actor is responsible for replacing consumer losses under applicable regulations. Not only has the responsibility to compensate for losses, the Toll Road Business Entity also has the responsibility to make efforts to prevent and supervise the practice of illegal levies that occur in car towing services on the Jagorawi Toll Road. This can be done by improving the relevant regulations so that the practice of illegal car towing can be minimized."