Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persekongkolan tender dianggap sebagai aktivitas yang dapat menghambat upaya pembangunan Negara. Anggapan seperti ini disebabkan bahwa pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi dianggap bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu hampir semua Negara menganggap perlu melarang tegas aktivitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaturan dan penerapan terhadap persekongkolan tender di Indonesia, Amerika, dan juga Uni Eropa dalam hukum persaingan usaha, yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan terhadap persekongkolan tender yang sebaiknya dilakukan oleh KPPU.

---

Bid Rigging is often assumed as an activity that may hinder Country‟s development. This assumption was caused by the nature of conspiracy which is in contrary with justice, because it does not provide an equal chance for every business actors. Thus, almost every State strictly forbid such activity. The outcome of this study shows the regulation and the application of bid rigging in Indonesia, America, as well as European Union in Competition Law, which is aimed. to fix the regulation which supposedly conducted by Business Competition Supervisory Commission"

"Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan tender yang melarang adanya pihak terafiliasi untuk mengikuti tender secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya adalah penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Dalam menganalisa mengenai pihak terafiliasi dan bagaimana perilakunya maka penulis menggunakan putusan kppu tentang persekongkolan tender pada periode 2010-2015, dari kelima putusan tersebut akan dapat disimpulkan bagaimana pihak dan perilaku terafiliasi dalam persekongkolan tender dan bagaimana KPPU membuktikan adanya afiliasi dalam putusannya. Kepemilikan saham silang, jabatan rangkap, dan adanya hubungan kekerabatan merupakan kriteria pihak terafiliasi yang berhasil dibuktikan oleh KPPU sedangkan pembuatan dokumen penawaran secara bersamaan dan tukar menukar informasi sebelum proses tender dimulai menjadi kriteria perilaku terafiliasi. KPPU dalam membuktikan adanya afiliasi menggunakan Pedoman Pasal 22 yang dikeluarkan KPPU. Peranan Pemerintah dan KPPU sebagai lembaga penegak hukum diharapkan terus melakukan sosialiasi kepada para pelaku usaha dan panitia tender tentang adanya larangan perusahaan terafiliasi dalam mengikuti tender.

---

This thesis discusses about the affliates in bid rigging, basically Law No. 5 of 1999 did not explain further about the affiliated party in bid rigging, but often the existence of affiliated parties has potentially lead to bid rigging. Although in Act 5 of 1999 is not clearly regulated, but there are several other regulations related to the implementation of the tender which prohibits any affiliated parties to participate in the tender simultaneously. This research used normative juridical means the research refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. In analyzing the behavior affiliated parties and how the writer uses the KPPU decision on bid rigging in the period 2010-2015, the decision from the five will be able to conclude how the parties and affiliated behaviors in bid rigging, and how the Commission proved the existence of an affiliate in its decision. Share ownership, double position, and the existence of kinship relations is the criteria of affiliated party that has been demonstrated by the Commission while at the same time offer document creation and exchange of information before the bidding process starts becoming affiliated behavioral criteria. The Commission in proving the existence of Article 22 affiliates using guidelines issued by the Commission. Governments and the Commission's role as law enforcement agencies are expected to continue to conduct socialization to businesses and tender committee about the prohibition of affiliated companies in the participate in tender."

"Krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari adanya persaingan usaha tidak sehat dengan segala bentuknya. Terjadinya pemusatan ekonomi pada segelintir pihak dan praktek-praktek monopoli membuat pasar menjadi terdistorsi dan membahayakan pertumbuhan perekonomian yang didasari pada persaingan usaha yang sehat. Banyaknya kasus-kasus persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa selama ini kesempatan berusaha tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dan hanya dapat dinikmati oleh pihakpihak yang kuat dan dekat dengan kekuasaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan mampu untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktek-praktek persekongkolan tender di Indonesia. Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua macam metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kasus-kasus persaingan usaha, yaitu per se illégal dan rule of reason.Terdapat perbedaan mendasar antara kedua metode pendekatan tersebut. Pendekatan rule of reason membutuhkan analisis ekonomi untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan per se ¿Ilegal tidak lagi mensyaratkan adanya analisis ekonomi. Dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai persekongkolan tender terlihat menggunakan analisis secara rule of reason, dimana hal tersebut bertolak belakang dengan beberapa putusan KP PU yang menggunakan pendekatan per se illégal.Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain adalah menggunakan pendekatan per se illégal dalam kasus-kasus persekongkolan tender (bid rigging) bahkan dipertegas dengan mengkategorikan sebagai perbuatan pidana.Hal ini menunjukkan bahwa P'asal 22 UU No.5 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan mengingat persekongkolan tender sama sekali tidak berkaitan dengan struktur pasar (structure), dan tidak terdapat unsur pro-persaingan sama sekali. Persekongkolan tender lebih mengutamakan perilaku (behavior) berupa perjanjian untuk bersekongkol iconspiracy) yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Hal tersebut juga perlu dilakukan agar terdapat kesesuaian dengan penanganan kasus-kasus persekongkolan tender di negara-negara yang telah berpengalaman, sehingga tercipta suatu konvergensi antara aturan hukum di Indonesia dengan negara lain, sepanjang hal tersebut bermanfaat dan baik untuk diaplikasikan.(is)"

"Buku yang berjudul "Handbook of rigging : for construction and industrial operations" ini ditulis oleh W. E. Rossnagel. Buku ini merupakan sebuah buku panduan mengenai konstruksi dan operasi industrial."

"Tesis ini membahas tentang  penggunaan alat bukti kesamaan dokumen/surat oleh KPPU dalam memutus perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi. Alat bukti yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara ini adalah kesamaan dokumen, Alat Bukti kesamaan dokumen tersebut merupakan alat bukti petunjuk. Petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu alat bukti petunjuk harus mengacu pada persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Alat bukti petunjuk hanya dikenal dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Pengaturan mengenai petunjuk di hukum pidana didasarkan pada prinsip bahwa hakim bersifat aktif untuk mencari keadilan,

---

This thesis discusses the use of document similarity evidence / letter by the Commission in deciding the case 41/KPPU-L/2010 of Tender for Procurement of Infrastructure Energy Conversion. Evidence used by the Commission in deciding the case this is the similarity of a document, the document similarity Evidence is evidence instructions. Hints of various kinds of evidence may not be obtained without the use of a judge thought about the fact that the existence of correspondence between one another, or between one reality to the offense itself. Therefore evidence should refer to the instructions of correspondence between the events, circumstances, actions, and with the crime itself. Instructions only known evidence in criminal procedural law (Criminal Procedure Code) and Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Instructions on setting the criminal law is based on the principle that judges are actively to seek justice."

"Penetapan kriteria dan bobot penilaian yang tepat pada evaluasi penawaran merupakan faktor terpenting dalam seleksi pemilihan penyedia barang/jasa. Seringkali yang dijadikan kriteria utama dengan bobot terbesar pada evaluasi penawaran untuk pemilihan penyedia barang/jasa masih berdasarkan atas penawaran terendah (lowest bid). Saat ini kriteria utama yang digunakan di dalam evaluasi penawaran pekerjaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) hanya meliputi evaluasi harga penawaran (70 %) dan aspek teknis (30 %). Kriteria lainnya berdasarkan konsep best value evaluation seperti kemampuan teknis, kualifikasi personil, dan target waktu penyelesaian proyek tidak memiliki bobot penilaian yang cukup besar di dalam evaluasi penawaran. Sedangkan kriteria kemampuan manajerial dan kemampuan finansial belum dimasukkan ke dalam evaluasi dokumen penawaran. Tentunya kriteria dan besarnya bobot penilaian tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja (performance) peserta lelang ketika nantinya ditetapkan menjadi pemenang lelang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bobot penilaian kriteria yang paling tepat untuk digunakan pada evaluasi penawaran pekerjaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Untuk itu dilakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus dan objeknya adalah PT Jasa Marga (Persero). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden yang pernah terlibat pada pekerjaan pengadaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero).Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh besarnya komposisi bobot penilaian pada evaluasi penawaran untuk kriteria kemampuan finansial sebesar 40 %, harga penawaran sebesar 27 %, kemampuan teknis sebesar 11 %, kemampuan manajerial sebesar 11 %, project performance milestone sebesar 6 %, dan kualifikasi personil sebesar 5 %. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tersebut dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat besarnya bobot penilaian evaluasi penawaran dari sudut pandang kontraktor untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.

---

Selecting the most suitable criteria in bidding evaluation method is the most important factor in selecting goods and services supplier. mostly low bid method become the most important criteria with the biggest weighting point on evaluating bid for choosing supplier for goods and services based on low bid methods. This time the major criteria used in evaluating bid procurement project in PT Jasa Marga (Persero) only contain of evaluating bid pricing (70%) and technical aspect (30%). Another criteria based with best value evaluation such as evaluation of technical excellence, personal qualifications, and completion date doesn?t have a large scale weighting point in bidding evaluation. While managerial capability and financial capability not yet included to this evaluation bidding document. This weighting point and all of those criteria will give a significant effect to the performance of all bidders when finally they announce becoming the winner of tender.The purpose of this research is to find the most suitable weighting point criteria to use for evaluating bid construction project in PT Jasa Marga (Persero) by using Analytic Hierarchy Process (AHP). For that purpose we do some research with study case approach and the object is PT Jasa Marga (Persero). Data research result obtained by distributing questioners and interview to all responden who has involved previously in procurement project in PT Jasa Marga (Persero).Based on research result we find out the weighting point composition in bidding evaluation for financial ability 40 %, bidding price 27 % , technical ability 11 %, project performance milestone 6 %, and personnel qualification 5 %. Hopefully with all this research result we can do the next research to find out the weighting point scale in bidding evaluation from contractors point of view to get the optimal result."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai adanya persekongkolan tender yang diduga dilakukan oleh pengada tender dan salah satu peserta tender dimana dalam perkara ini, Penulis membahas dan menganalisis unsur-unsur yang harus dibuktikan dan penggunaan indikasi-indikasi yang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijadikan sebagai alat untuk membuktikan dugaan tersebut. Didalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana hasil dari penelitian Penulis menunjukkan bahwa unsur-unsur yang dibuktikan dan indikasi-indikasi yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam perkara nomor 03/KPPU-L/2016 Tentang Jack-Up Drilling Rig Service For BD seharusnya tidak terbukti karena menurut pendapat Penulis yang didasarkan pada peraturan-peraturan terkait, persekongkolan tender yang diduga dilakukan sebenarnya tidak terjadi sebab tender tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku investigator dan pengawas dalam persaingan usaha untuk lebih teliti dan cermat dalam menemukan dan membuktikan bukti-bukti terkait persaingan usaha tidak sehat agar menghindari terjadinya error in factie maupun error in persona Kata kunci:Dugaan persekongkolan, Persaingan usaha, Persekongkolan Tender.

---

The reasearch is talk about Commission rsquo s allegation towards bid rigging on Tender rsquo s organizer and one of its participant. In this case, the writer discuss and analyses some factors to be proven and also indicators which are used by the Commission as an evidence to prove the allegation.

In this research, the writer uses a normative juridicial method which has descriptive characteristics. The result of this research shows that the proved evidences and the used indications also the Law Judgement of Commission Council on case number 03 KPPU L 2016 about Jack Up Drilling Rig Service For BD shouldn rsquo t be proved. On writer rsquo s point of view, based on relevant regulations, bid rigging which has allegedly done doesn rsquo t happen actually because that tender can rsquo t be categorized as an unfair tender rsquo s competition and it has already befit implemented along with the valid regulations.

In this research, the writer suggest the commission as an investigator and caretaker on The Competition to be more careful while find and prove the evidence relate to the Unfair Competition to avoid error in factie or error in persona. Keywords Alleged of Conspiracy, Bid Rigging, Business Competition."

"Model penentuan harga aset CAPM yang pertama kali dikembangkan oleh Sharpe (1964), Lintner(1965) dan Black (1966), menjadi model paling elegan dan dipercaya para akademisi dan praktisi untuk memprediksi return. Model CAPM hanya menggunakan beta sebagal proxy resiko. Berbagai kritikan terhadap model CAPM menyebabkan lahirnya model penentuan harga aset yang dianggap lebih mampu memprediksi tingkat return, yaitu multifactor model. Model ini beranggapan bahwa besarnya return tidak hanya dipengaruhi oleh beta saja tetapi ada faktor - faktor lain yang dianggap lebih powerful dalam menjelaskan tingkat return. Model multifaktor ini telah dikembangkan oleh banyak peneliti yang mencoba memasukkan berbagal variabel yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat return. Variabe-variabel tersebut mempakan proxy resiko yang layäk dihargai1 sehingga perlu diberikan reward return.Beberapa peneliti yang menentang keunggulan model CAPM antara lain Fama & French yang menggunakan variabel beta, size dan book to market untuk memprediksi tingkat return. Merton mengembangkan model yang merupakan pertuasan dan CAPM dengan memasukkan variabel beta, size, residual risk dan public availability of information about the asset. Selain itu Amihud cian Mendelsofl meneliti varlabel beta, likuiditas dan size untuk menjelaskan tingkat return. Hasil penelitlan Amihud dan Mendelson untuk saham ? saham di NYSE membuktikan bahwa likuiditas lebih powerful dalam menjelaskan return dibandingkan size, bahkan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan beta.Tujuan penelitian dalam karya akhir ini adalah untuk menguji powerful dan likuiditas tersebut dengan menggunakan model Amihud & Mendelson untuk saham ? saham di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian dalam karya akhir ini membuktikan bahwa likuiditas ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi return saham tetapi size dan beta lebih powerful. Hal ini disebabkan karena kondisi pasar di Bursa Efek Jakarta masih lemah sehingga proxy resiko likuiditas tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi return, sementara kondisi pasar di NYSE jauh lebih etisien sehingga eksistensi likuiditas dihargal. Selain itu adanya faktor - faktor lain seperti kondisi politik, ekonomi, hukum dan keamanan yang masih belum stabil turut mempengaruhi pasar BEJ. Mengingat ketidakstabilan faktor - faktor tersebut sangat erat kaitarinya dengan kepercayaan investor, dimana kepercayaan inilah yang paling berpengaruh terhadap pasar BEJ.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan investor untuk Iebih mempertimbangkan variabel beta dan size daripada Iikuiditasnya. Selain itu penggunaan analisa teknis untuk memprediksi return saham di BEJ tetap harus dilakukan untuk rnendukung pemilihari investasi menurut beta dan size."