Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jasa konstruksi dalam pembangunan suatu negara merupakan salah satu hal yang utama, dimana salah satu bentuk kontrak dalam jasa konstruksi adalah kontrak Lump Sum. Skripsi ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kontrak Lump Sum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait kontrak Lump Sum memiliki konsep dasar yang sama, namun terdapat perbedaan terutama terkait adanya perubahan dalam kontrak Lump Sum. Sementara dalam pelaksanaannya, baik sebelum dan sesudah UU Jasa Konstruksi, kontrak Lump Sum masih memiliki permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan adanya perubahan dalam kontrak Lump Sum.

---

A construction service within a country is one of the crucial issues, whereas one of the contract law types in construction services law is a Lump Sum Contract. This thesis discusses and analyses about the legal provisions and the implementation of Lump Sum Contract in Indonesia. This research is a juridical-normative legal research that is using secondary data.The result of this thesis shows that the legal provisions concerning Lump Sum Contract in Indonesia have a similar concept, however, there are some differences, especially in terms of provision concerning in the modification of the Lump Sum Contract. Meanwhile, on its implementation, there are several issues before and after enactment of Construction Service Law, and some of the problems are regarding the modification of the Lump Sum Contract."

"ABSTRACTLump Sum Cost Contract is one of the type of construction contract stipulated in Law No. 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services, but in practice this type of construction contract often encounter some problems such as problems on variation orders, caused by the overlapping rules in Indonesia and lack of traction on the rules regarding the additional work less, and in practice often different interpretations and biased the results in potential claims and disputes in the construction.

---

ABSTRACTKontrak Lump Sum merupakan salah satu jenis kontrak kerja kostruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Namun dalam perjalanannya jenis kontrak kerja konstruksi ini sering mengalami beberapa permasalahan seperti permasalahan pekerjaan tambah kurang, yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya aturan di Indonesia dan kurang tegasnya aturan mengenai pekerjaan tambah kurang tersebut, dan dalam prakteknya sering terjadi perbedaan interpretasi dan cenderung berat sebelah yang mengakibatkan potensi-potensi dalam terjadinya klaim dan sengketa konstruksi."

"Perkembangan teknologi mendukung terjadinya perubahan dalam sistem kehidupan manusia dari gaya hidup alam wujud (pisik) beralih ke alam elektronik (non pisik} atau yang biasa disebut sebagai ruang maya (cyberspace). Seringkali dalam kegiatannya, manusia menghasilkan berbagai jenis hubungan hukum dengan sesamanya akibat dari adanya kesepakatan yang mengikat diantara mereka dengan menggunakan media elektronik, atau dengan kata lain teknologi menjadi media bagi manusia untuk melakukan suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan media elektronika inilah yang disebut dengan online contract. Sedangkan pengaturan secara spesifik yang hampir menyentuh masalah online contract ini hanya mengatur perdagangan melalui media elektronik (e-commerce) dan Scripless trading dalam pasar modal. Sehingga untuk menghadapi persoalan hukum perdata dari online contract ini maka di coba untuk mengatasinya dengan menggunakan peraturan megenai hukum perdata yang ada di Indonesia terutama yang mengatur mengenai perjanjian. Adapun peraturan tersebut adalah Buku ke III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sebenarnya adalah warisan dari zaman kolonial diharapkan skripsi ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menyusun peraturan yang khusus mengatur online contract."

"Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws."

"Studi ini membandingkan dua jenis kontrak utama pada pengadaan publik, yakni kontrak harga satuan dan lumsum, dalam mempengaruhi selisih harga antara harga penawaran dan harga perkiraan sendiri (HPS) pada kasus pengadaan pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan data e-tendering periode 2018-2021, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif Ordinary Least Square regression untuk mengevaluasi selisih harga pada kedua jenis kontrak. Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata selisih harga pada kontrak harga satuan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan selisih harga pada kontrak lumsum. Dengan pendekatan ekonomi biaya transaksi, studi ini mengungkapkan bahwa selisih harga yang lebih tinggi pada kontrak harga satuan berkaitan dengan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan informasi terkait harga input dan desain proyek sehingga menghasilkan risiko permintaan perubahan kontrak yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak lumsum. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan kontrak harga satuan secara signifikan berpengaruh pada waktu tender yang lebih lama karena periode evaluasi penawaran yang lebih panjang.

---

This study compares two major types of contract in public procurement, i.e. unit price and lump sum contracts, in producing the gap between bid price and owner’s estimated price, taking the case of government procurement in Indonesia. Using Indonesian e-tendering data of 2018-2021, this study employes an Ordinary Least Square regression to evaluate the price gap between the two types of contracts. This study found that the average price gap in unit price contract is significantly higher than that of the lump sum contracts. With the help of the transaction cost economics approach, this study discussed that the higher the average price gap in unit price contracts is related to a lower cost of ascertaining information related to the price of the inputs and concluding the design of the projects, which later results in a lower risk of having a change order for the contract, compared to the lump sum contract. The study also found that the use of unit price contract is significantly related to a longer tendering time, due to a longer period in evaluating the bid."