Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas self-determination sebagai dasar pelaksanaan referendum Falkland Islands 2013. Penelitian ini mengangkat isu self-determination, termasuk definisi referendum secara umum. Skripsi ini menjelaskan status hukum Falkland Islands dan menganalisis legalitas referendum itu sendiri dalam hukum internasional. Sifat penelitian ini berfokus pada keabsahan pelaksanaan referendum Falkland Islands, melalui hak self-determination yang tercantum dalam instrumen hukum internasional, termasuk juga batasan-batasannya. Hasilnya, skripsi ini menyimpulkan bahwa beberapa aspek dari referendum Falkland Islands 2013 tidak sesuai dengan hukum internasional.

---

This research discusses self-determination as an underlying cause of the Falkland Islands’ referendum in 2013. This research raises the issue of self-determination, including its broad definition, then explains the legal status of Falkland Islands in international law. Lastly, this research analyzes the legality of the referendum itself in regards to international law. The nature of this research focuses on the legality of the Falkland Islands’ referendum, through the exercise of the right to self-determination enshrined in international law instruments, including its limitations. As a result, this research concludes that some aspects of the Falkland Islands’ referendum is not in accordance with international law."

"Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, pasal 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum telah membuat pergeseran terhadap ketentuan pasal 37 tersebut. Dengan demikian pengaturan materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diatu dalam Tap MPR tersebut tidak sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 baik ditinjau dari kedudukan, wewenang, dan fungsi MPR, maupun ditinjau dari tata susunan norma ketetapan MPR dan sistem norma hukum."

"The scheme of checks and balances in the process of legislation in various countries, experienced a shift after judical review accommodated. Legislation does not only involve exeecutive institutions and the parliament bbut also the judiciary. Judicial review is a channel for the expression of public dissent against the decision taken by the legislators. Through the authority of judical review, the Constitutional Court may overturn legislation. This is not because the Constutional Court is in a superior position but becausae judical review is an instrument of the checks and balances mechanism among institutions in the legislative process. Therefore, the presence of the Constitutional Court with powers of judical review should be understood in order to contribute to the democratization in the legislation process."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) oleh PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kepailitan. Konversi utang menjadi saham adalah salah satu alternatif yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang berada dalam ancaman kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konversi utang menjadi saham tidak terhindar dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa konversi utang menjadi saham dilaksanakan dalam perdamaian dengan para kreditor dan menimbulkan akibat hukum seperti berubahnya kedudukan kreditor menjadi pemegang saham.

---

This thesis discusses about debt to equity swap conducted by PT Istaka Karya (Persero) as an effort to save the company from bankruptcy. Debt to equity swap is one of the alternatives that a company on the verge of bankruptcy often choose. This thesis uses a normative juridicial study and found that there are a few obstacles that may arise during the debt conversion process. This thesis concludes that debt to equity swap is a part of reconciliation process and causes legal consequenses such as the changed status of creditors to shareholders."

"Rakyat sering kali tidak diuntungkan karena pembentukan suatu undang-undang. Beberapa peristiwa seperti keributan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK melalui pengubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi kabar buruk yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Semua itu tercipta karena rakyat tidak memiliki sarana atau porsi lebih dalam pembentukan suatu undang-undang. Menanggulangi hal tersebut sistem referendum dapat menjadi salah satu opsi solusi. Referendum yang dimaksud adalah pemberian persetujuan oleh rakyat terhadap pembentukan suatu undang-undang. Melalui jajak mendapat rakyat memberikan jawaban iya (menyetujui) atau tidak (menolak) undang-undang yang telah dibentuk atas persetujuan bersama DPR dengan Presiden. Contoh paling memukau dari pelaksana referendum dengan jenis itu adalah negara Selandia Baru dan Swiss. Baik secara tradisi kenegaraan maupun kebudayaan kedua negara itu sudah mapan menggunakan referendum dalam kurun waktu sampai ratusan tahun. Bercermin dari kedua negara itu, referendum sebagai sarana persetujuan rakyat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mustahil bahkan menjadi suatu rekomendasi yang harus dipertimbangkan.

---

People often do not benefit from law-making processes. Several events, such as the commotion over the law-making process of the Job Creation Law, the weakening of the KPK through the amendment of the Corruption Eradication Commission Law, to the establishment of the State Capital Law, became bad news that the people did not want. All this was created because the people did not have the means or more portion in the law-making processes. To overcome this, the referendum system can be one solution option. The referendum in question is giving approval by the people to the law-making process. Through the ballot, the people gave the answer yes (approved) or no (rejected) to the law that had been formed with the joint approval of the DPR and the President. The most striking examples of implementing this type of referendum are New Zealand and Switzerland. Both the state and cultural traditions of the two countries have been well established using referendums for hundreds of years. Reflecting on the two countries, a referendum as a means of people's approval in the law-making process in Indonesia is not something that is impossible and even becomes a recommendation that must be considered."

"Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, keberadaan rumah susun serta tujuan pembangunannya berkembang tidak hanya ditujukan untuk hunian, namun juga sebagai sarana investasi. Skripsi ini membahas mengenai kondominium hotel sebagai salah satu bentuk perkembangan konsep dari rumah susun yang akan terbagi dalam dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai perjanjian pengikatan jual beli dari rumah susun dengan konsep kondominium hotel apakah memiliki perbedaan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun untuk hunian. Kedua, dibahas mengenai pengaturan perhimpunan penghuni rumah susun berkonsep kondominium hotel dan implikasinya terhadap pemilik unit kondominium hotel. Kedua bahasan tersebut akan ditinjau melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hotel Pullman Bali Legian Nirwana yang merupakan sebuah rumah susun dengan konsep kondominium hotel. Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimanakah isi perjanjian pengikatan jual beli dari rumah susun yang memiliki konsep kondominium hotel sehingga dapat dikaji perbedaan apa saja yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual belinya dibandingkan dengan rumah susun hunian. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai perhimpunan penghuni rumah susun dengan konsep kondominium hotel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah susun dengan konsep kondominium hotel dengan rumah susun hunian dan pengaturan mengenai perhimpunan penghuni pun berbeda di dalam rumah susun berkonsep kondominium hotel dibandingkan dengan perhimpunan penghuni rumah susun hunian. Setiap pihak yang terlibat dalam jual beli unit kondominium hotel, dalam memasuki perjanjian pengikatan jual beli baiknya mengerti posisi masing-masing agar dapat tercipta perjanjian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

---

With the constant changing of people needs, the development of condominium keep evolving it's concept and purpose. Not only for residential, condominium is also aim for investment. Condominium hotel is one of the concept of condominium that aiming for investment purpose. This thesis is discuss about condominium hotel, which divided into two main discussion; first, is about the preliminary sale of property agreement of condominium hotel, and secondly is about the resident's association in condominium hotel with Pullman Bali Legian Nirwana's Preliminary Sale of Property Agreement as it assessment.

The purposes of this thesis are to study the differences between a preliminary sale of property agreement of condominium hotel with the preliminary sale of property agreement of residential condominium. Also, to see how the resident?s association regulated in condominium hotel.

The outcomes of this thesis are there's a differences between a preliminary sale of property agreement of condominium hotel with residential condominium and they have a different regulation for resident's association in condominium hotel compared to regulation in residential condominium. To anticipate the loss from buyer's side, it's best for prospective buyers to read carefully and understand the a preliminary sale of property agreement before entering ones. Because there's might be clauses that will bring disadvantages for buyers."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan: pertama, teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan serta teori dan pengaturan tentang pencemaran nama baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, sedangkan pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 310 sampai 320 KUH Pidana. Kedua, perlu atau tidaknya putusan pidana untuk mengajukan gugatan perdata karena pencemaran nama baik. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di putusan Hakim. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hakim di dalam Putusan No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: i Definisi “penghinaan” dalam bidang Hukum Perdata perlu dibuat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dengan menggunakan terminologi Hukum Pidana; ii Pengaturan mengenai tidak perlunya putusan pidana dalam mengajukan gugatan pencemaran nama baik perlu diatur sehingga menimbulkan kepastian hukum dan tidak terjadi perbedaan pendapat diantara hakim; iii Penggugat seharusnya meminta kepada hakim untuk rehabilitasi nama baik dan kehormatan dengan cara penempelan putusan di muka umum dan agar Tergugat membuat pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah fitnah.

---

This thesis discusses the unlawful act in the field of civil cases for defamation. This research is a juridical-normative legal normative research with a literature study. The research methods used to answer the problems: first, the theory of unlawful act and its regulation as well as the theory and the regularion of defamation. Unlawful act is regulated in Article 1365 until 1380 Civil Code, while defamation is regulated in Article 1372 to the 1380 Civil Code and Article 27 paragraph 3 ITE Law in conjunction with Article 310 to 320 of Penal Code. Second, is criminal verdict necessary or not to file a civil lawsuit for defamation. This lack of regulation caused diifferent opinion in the Judge's decision. Third, analysis of the judges' considerations in the Verdict No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut.

The result of this study suggest that: i Definition of "defamation" in the field of civil law needs to be made, because to avoid ambiguity by using the terminology of the Penal Code, ii There is need the regulation that criminal verdict is not necessary to file a civil lawsuit for defamation, in order to certainty of law and no different of opinion among the judges; iii Plaintiff's should request for rehabilitation of the reputation and honor by way of settlement decisions in public and that defendant made a statement that his act of doing is defamation."

"Bahwa penulisan skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil usaha di Restoran "SEDERHANA" Masakan Padang, dimana perjanjian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pemilik usaha Restoran "SEDERHANA" Masakan Padang sebagai pihak pemberi kerja dan pihak pekerja di Restoran "SEDERHANA" Masakan Padang sebagai pihak penerima kerja berdasarkan sistem kerja sama bagi hasil usaha dengan proporsional bagi hasil usaha sebesar 50% : 50%. Bahwa berdasarkan perjanjian ini para pihak memposisikan hubungannya sebagai mitra, karena mempunyai kedudukan yang setara, namun dalam praktiknya pihak pekerja mempunyai hubungan sub ordinasi dengan pihak pemilik usaha. Kemudian, dalam aktualisasinya terdapat perbedaan antara pengaturan yang diatur dalam perjanjian ini dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan dari berlakunya perjanjian ini ditinjau dari aspek hukum perdata, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari aturan dalam perjanjian ini serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diterapkan, apabila pekerja di Restoran "SEDERHANA" Masakan Padang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan cara menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini diperoleh hasil bahwa keberlakuan dari perjanjian kerja sama bagi hasil usaha yang diterapkan di Restoran "SEDERHANA" Masakan Padang adalah tidak sah menurut hukum dan perjanjian ini menjadi batal demi hukum. Kemudian, kelebihan dari aturan dalam perjanjian ini adalah pihak pekerja merasa ikut memiliki dan menjadi bagian dari usaha yang dikelola oleh pihak pemilik usaha, sedangkan kekurangan dari aturan dalam perjanjian ini adalah rentan melanggar hak-hak dari pihak pekerja. Selanjutnya, apabila pihak pekerja di Restoran "SEDERHANA" Masakan Padang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka pihak pemilik usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga tersebut.

---

In this thesis writing will be discussed about analysis of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant "SEDERHANA" Padang Cuisine, where this agreement executed by the two parties, that the owner of the business as employer and the workers as employee based on a profit and loss sharing cooperation system in proportional of 50%: 50%. Based on this agreement the parties positioning as partner relationship, because have an equal position, but in practies the workers have a subordination relationship with the owner of the business. Then, in the implementation, the rule arranged in profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant "SEDERHANA" Padang Cuisine have a different with Act No. 13/2003 in Labor Law. It is then raises the question of how about the validity of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant "SEDERHANA" Padang Cuisine based on civil law aspect, then what the advantages and disadvantages of the rule in this agreement and how about implementation of legal liability, if the workers at Restaurant "SEDERHANA" Padang Cuisine make a mistakes that cause loss to third parties. The form of research in this thesis is a judicial normative with using approach of legislation.

In this thesis writing obtained result that the validity of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant "SEDERHANA" Padang Cuisine is not valid according the law and this agreement be a null and void. Then, the advantages of the rule in this agreement is the workers feel a sense of belonging and be a part of the business managed by the owner of the business, whereas the disadvantages of the rule in this agreement is susceptible violates the rights of the workers. Furthermore, if the workers at Restaurant SEDERHANA Padang Cuisine make a mistakes that cause loss to third parties, then the owner of the business should be responsible for losses suffered by third parties."

"ABSTRAKPesawat Udara merupakan moda transportasi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh kebutuhan manusia dalam melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan cepat. Seringkali penggunaan pesawat udara ini dilakukan melalui charter pesawat udara atau sewa-menyewa pesawat udara. Namun tidak serta merta seluruh charter pesawat udara dapat dianggap sebagai suatu sewa-menyewa, karena pada dasarnya dalam perjanjian charter pesawat udara tersebut juga terdapat unsur-unsur perjanjian bernama lainnya. Dalam hal pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara sendiri, kemungkinan untuk terjadi suatu risiko juga tidak dapat dipungkiri. Bahwa kenyamanan serta keamanan daripenumpang tidak selamanya terjamin, untuk itu dalam hal terjadinya suatu risiko penumpang dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pengangkut. Perjanjian yang digunakan dalam skripsi ini adalah antara PT. X dan PT. Y yang mana memperlihatkan bahwa dalam hal perjanjian charter pesawat udara tidak digunakan oleh PT. Y melainkan Pihak Ketiga.

---

ABSTRACTAn aircraft is the most appropriate mode of transportation to fulfill the human needs to travel from one region to another quickly. Often the use of the aircraft is done via charter or thru lease. But a charter aircraft agreement cannot be considered as a lease, because in the Aircraft Charter Agreement it contained elements of the other nominaat contract. In the implementation of the Aircraft Charter Agreement, the possibility of a risk cannot be denied. The comfort and security of the passenger who used the capacity of aircraft is not always guaranteed, for it in the event of a risk, Passenger will sought accountability tothe carrier. The Aircraft Charter Agreement used in this thesis is between PT. X and PT. Y, which shows that in the case of an Aircraft Charter Agreement, the aircraft is not used by PT. Y but by a Third Party."