Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dengan memanfaatkan Teknologi Reproduksi Buatan ialah menggunakan teknik surrogate mother, yakni benih (embrio) pasangan suami istri ditanamkan pada rahim wanita lain. Secara khusus Surrogate mother belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan sebagian negara telah melegalkan surrogate mother seperti di India yang diatur dalam pedoman nasional. Dengan ketidakpastian pengaturan hukum tentang surrogate mother memunculkan permasalahan terutama terhadap kedudukan anak yang dilahirkan. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui rahim ibu pengganti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di India.

---

One of the ways to acquire an offspring is by using Assisted Reproductive Technology called surrogate mother. Surrogate mother is a technique to implanted an embryo of married couple into another woman uterus. Surrogate mother in Indonesia has not been regulated in Indonesian positive law while some countries have legalized surrogate mother like India which regulates it in national guidelines. The uncertainty the legal regulation of surrogate mother bring up problems, especially on the status of the birth children. This mini thesis trying to explain the legal status of birth children from surrogate mother in Indonesia and India."

"ABSTRAKNama : Dewi NoviaNPM : 1406511055Program studi : Magister KenotariatanJudul : Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Ibu Pengganti Surrogate Mother Teknologi Surrogate Mother Ibu Pengganti merupakan sebuah teknologi baru yang berkembang di mana seorang wanita menyewakan rahim untuk memfasilitasi kehamilan di luar cara alamiah untuk mereka yang ingin mempunyai anak. Rezim hukum di Indonesia tidak mendukung para pihak yang ingin memiliki anak namun mempunyai kendala alamiah dan menggunakan teknologi ibu pengganti khususnya pasangan suami istri yang sah. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasangan suami istri yang sah tersebut secara hukum dapat mengakibatkan kesulitan bagi mereka yang menggunakan teknologi ibu pengganti di luar negeri, khususnya di negara seperti India yang tidak memberikan kewarganegaraan India bagi anak yang dilahirkan dengan teknologi ibu penganti di wilayah India. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/PAN.2/414/P/11/SK.Perdata, di mana anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti surrogate mother kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan ibu yang melahirkannya maka pasangan suami istri tersebut akan rdquo;kehilangan rdquo; anak genetiknya karena perbedaan kewarganegaraan. Meskipun pasangan tersebut tetap dapat memiliki anak genetiknya secara adopsi namun akan terkait dengan permasalahan waris dan hukum keluarga lainnya yang sebenarnya mirip rezim ibu sepersusuan.

---

ABSTRACTName Dewi NoviaReg. Number 1406511055Study Program Magister of Notary Title Gestational Surrogacy Agreement ndash Surrogate Mother Surrogate Mother Technology Substitute Mother is a new developing technology in which a woman 39 s uterus rented to facilitate pregnancy beyond the natural way for those who want to have children. Legal regime in Indonesia does not support the parties, in particular married couples, who want to have children but having natural constraints and using surrogate mother technology. Unfulfilled needs of couples who are legally married can lead to difficulties for those who use technology surrogate mother abroad, especially in countries like India that does not give Indian citizenship for children born to mothers substitute technology in the territory of India . With the issuance of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1278 PAN.2 414 P 11 SK.Perdata ,where the nationality of the children born by surrogacy surrogate mother following the substitute mother citizenship, the couple will lose genetic children because of differences in nationality. Although the couple can still have the genetic child by adoption there will be the issues of inheritance and other family law regime similar to the legal regime of brotherhood in nurturing mother. "

"Dewasa ini dunia kedokteran telah menemukan cara yang efektif guna mengatasi masalah-masalah pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak meskipun telah lama menikah. Bagi pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan melalui proses pembuahan alamiah dapat memiliki keturunan melalui proses bayi tabung. Akan tetapi proses penanaman kembali embrio ke rahim si istri ada kalanya tidak berjalan muluss atau bahkan tidak dapat dilakukan karena suatu hal rahim si istri tidak dapat menerimanya untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas maka digunakan rahim pengganti atau surrogate mother untuk dapat membesarkan zigot atau embrio tersebut sampai si bayi lahir. Selain mengundang problem etik dan moral penerapan teknologi bayi tabung dengan menggunakan rahim Ibu pengganti Juga menyebabkan permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana status atau kedudukan anak yang dilahirkan dari rahim ibu · pengganti jika di tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendapat hukum Mahkamah Agung Nomor 1278/PAN.2/414/P/SK.Per yang memperluas makna anak hasil surogasi sebagai anak yang sah. Sehingga, dengan demikian pernyataan itu menggeser makna anak sah yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1971. Penelitian ini adalah penelitian normartif menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa teori dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Praktik surrogasi ini walaupun belum diatur di Indonesia tidak menghalangi warga Indonesia untuk melakukannya. Hasil dari penelitian ini menyatakan minimnya peluang untuk mendapatkan status sebagai anak sah anak hasil surogasi itu ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan mengajukan permohonan adopsi atau permohonan pengakuan anak sah oleh orangtua biologis. Dalam hukum Islam praktik surrogasi terbatas bagi sepasang suami istri yang sah yang terhalang untuk memiliki anak karena alasan medis atau hanya dapat dilakukan oleh istri kedua saja untuk menjaga nasab dari anak tersebut. Sedangkan mengenai hubungan parental anak tersebut belum dapat ditentukan apakah ia anak dari pemilik benih atau anak dari ibu pengganti.

---

This research aims to evaluate the legal statement of Supreme Court Number 1278/PAN.2/414/P/SK.Per and other prevailed regulations in Indonesia, such as Marriage Law Number 1 of 1971, Indonesia Civil Law, Indonesia Administrative Civil Law Number 24 of 2013 related to status of childen as result of surrogate mother practice. The research is considered as normative legal research by implementing a qualitative approach which use analysis legal and theory related to administrative regulation toward surrogate mother practices in Indonesia. This reseach uses secondary data, among other: primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, also interview with gynecologist and islamic schoolar. Since there is no regulation on surrogate mother practices in Indonesia, but there is Indonesian did such practices. The result of thesis stated that there lesspossibilities of biological parent to adopt the child of surrogacy practice through application to court or apply for recognizing the childs as legal child of biologic parent. In Islamic law, such practices still limited to particular cases, among other the emergency of mother if she pregnant or the pregnancy by another wife in case of poligamy. However, there is not yet opinion about the parental status, which parental is right of biological parent or surrogacy parent. Furthermore, the research reccoment name of both parent written on biologically or surrogacy in the administrative document of childbirth."

"Perjanjian sewa rahim (Surrogate Mother ) adalah perjanjian seorang wanita yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. Di Indonesia Surrogate Mother ini belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya sehingga memunculkan masalah-masalah dalam melakukan perjanjiannya. Surrogate Mother bukan merupakan upaya kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta dianggap tidak memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Surrogate Mother belum dapat dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan permasalahan terhadap status dan hak waris anak.

---

Surrogate Mother is an agreement between a woman who associate themselves with other parties (husband and wife) to become pregnant and after she given birth, she reinquish the baby. Surrogate Mother in Indonesia doesn't have a valid fundamantal law about the implementation that raises problems by doing the agrrement. Surrogate Mother isn't an attempt pregancy wich is regulated in the Health Constitusion and Regulations the Minister of Health, and also not eligible the reuirement of agreement. The result concluded that Surrogate Mother doesn't been able to do Indonesia because contrary to the constitusion and make problem with status and inheritance of children rights."

"Gestational surrogacy merupakan metode penanaman embrio dalam rahim wanita yang tidak memberikan sel telurnya dalam pembuahan tersebut, disebut sebagai ibu pengganti, untuk kemudian dikandung, dilahirkan, dan dikembalikan kepada pasangan atau seseorang sebagai orang tua yang dituju dari si anak berdasarkan perjanjian di antara para pihak. Masih bersifat kontradiktif, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai praktik dan perjanjian gestational surrogacy di Indonesia, sehingga hak keperdataan anak yang lahir melalui praktik tersebut dipertanyakan. Di sisi lain, gestational surrogacy bukan lagi merupakan hal yang tabu untuk dilakukan di beberapa negara, termasuk Rusia yang memperkenankan praktik dan perjanjian tersebut, bahkan dianggap sebagai salah satu negara yang paling liberal dalam hal pengaturan terkait gestational surrogacy. Praktik dan perjanjian gestational surrogacy melahirkan beberapa permasalahan hukum, di antaranya status hukum, status kewarganegaraan, dan status kewarisan anak yang samar atau tidak pasti mengingat anak tersebut memiliki hubungan tidak hanya dengan ibu pengganti, tetapi juga dengan orang tua yang dituju. Dalam menyelesaikan permasalahan terkait, penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan akan dilakukan analisis untuk mencoba menjelaskan keberlakuan praktik gestational surrogacy di negara Indonesia dan Rusia, khususnya mengenai perjanjian serta permasalahan hukum yang dilahirkan apabila ditilik berdasarkan hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, hendaknya segera disusun regulasi khusus terkait praktik dan perjanjian gestational surrogacy di Indonesia agar menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi terjadinya penyelundupan hukum yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk anak yang lahir melalui praktik dan perjanjian tersebut. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Rusia yang memiliki beberapa produk hukum khusus dalam mengatur praktik dan perjanjian gestational surrogacy menjamin bahwa status keperdataan anak yang dilahirkan melalui praktik gestational surrogacy mutlak sama dengan status hukum anak sah yang dikandung secara alamiah.

---

Gestational surrogacy is a method of implanting an embryo in the uterus of a woman who does not provide her egg cells in the fertilization, referred to as a surrogate mother, to then be conceived, born, and returned to a couple or someone as the intended parent(s) of the child based on an agreement between the parties. Until now, there are no laws and regulations that specifically regulate the practice and agreement of gestational surrogacy in Indonesia, so the civil rights of children born through this practice are questionable. On the other hand, gestational surrogacy is no longer a taboo thing to do in several countries, including Russia which allows this practice and agreement, and is even considered one of the most liberal countries in terms of arrangements related to gestational surrogacy. The practice and agreement of gestational surrogacy gave rise to several legal issues, including the ambiguous or uncertain legal status, citizenship status, and inheritance status of the child considering that the child has a relationship not only with the surrogate mother but also with the intended parents. In solving related problems, this paper uses a normative juridical research type and is analytically descriptive in nature, so that in interpreting laws and regulations an analysis will be carried out to try to explain the applicability of gestational surrogacy practices in Indonesia and Russia, especially regarding agreements and legal issues that arise when viewed based on the laws in force in each country. Concerning these legal issues, special regulations should be drawn up immediately regarding the practice and agreements of gestational surrogacy in Indonesia in order to create legal certainty, so as not to provide an opportunity for law smuggling to occur which is feared will cause legal problems for the parties involved, including children born through the practice and the agreement. With regard to these legal issues, Russia, which has several special legal products regulating gestational surrogacy practices and agreements, guarantees that the civil status of children born through the practice of gestational surrogacy is absolutely the same as the legal status of legitimate children conceived naturally."

"Kontrak sewa rahim salah satu kontrak tidak bernama (kontrak innominaat) karena pada saat diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak sewa rahim belum berkembang seperti sekarang. Kontrak sewa rahim termasuk ke dalam Teknologi Reproduksi Buatan/Assisted Reproductive Technology, yang tujuannya untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami permasalahan kesuburan atau infertilitas. Kontrak sewa rahim dianggap bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, salah satunya dilarang pelaksanaannya di Indonesia. Meskipun tidak terdapat pengaturan yang spesifik, kontrak sewa rahim dapat berkiblat pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta juga melihat keabsahan dari syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer dengan menggunakan metode argumentum per analogiam. Selain itu, tulisan ini akan memuat kontrak sewa rahim menurut beberapa aspek perikatan seperti Pasal 1338 ayat (1) KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1548 KUHPer tentang perjanjian sewa menyewa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, tulisan ini akan mengamati bagaimana kontrak sewa rahim menurut perspektif hukum perdata Indonesia, serta perbandingannya dengan hukum perdata Finlandia yang berkiblat pada Act On Assisted Fertility Treatments dan India yang berkiblat pada The Surrogacy Regulation Act 2021 yang juga terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiganya. Setelah melakukan penelitian, Penulis menarik kesimpulan bahwa kontrak sewa rahim di Indonesia tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, hal itupun serupa dengan sistem hukum perdata Finlandia yang dengan bersamaan melarang kontrak sewa rahim. Akan tetapi, perbedaan terletak pada kontrak sewa rahim dalam sistem hukum perdata India yang memperbolehkan asalkan atas dasar kesukarelaan. Selain itu, akibat-akibat hukum yang timbul dari kontrak sewa rahim akan memengaruhi kedudukan hukum anak dan sistem kewarisan yang akan menimbulkan permasalahan dan sengketa di kemudian hari.

---

The surrogacy contract is one of the unnamed contracts (innominate contract) because at the time the Civil Code (KUHPer) was promulgated, surrogacy contract had not yet developed as it is now. Surrogacy contract are included in Assisted Reproductive Technology, the purpose of which is to help a family experiencing fertility problems or infertility. Surrogacy contract are deemed to be against the law, public order and good decency, one of which is prohibited from being implemented in Indonesia. Even though there is no specific regulation, surrogacy contract can be oriented towards the provisions of Law on Health Number 36/2009 (UU Kesehatan) and also looking at the validity of the legal terms of the agreement according to Article 1320 KUHPer using the argumentum by analogy method. Apart from that, this article will contain surrogacy contract according to several aspects of the agreement, such as Article 1338 section (1) KUHPer concerning the principle of freedom of contract and Article 1548 KUHPer concerning rental agreements. By using normative juridical research methods and comparative study, this paper will observe how surrogacy contract according to perspective of Indonesia civil law, as well as its comparison with Finland civil law which is oriented towards The Surrogacy Regulation Act 2021 which is also there is similarity and differences between the three. After conducting research, the author conclusion that surrogacy contract in Indonesia can’t be carried out because are deemed to be against the law, public order and good decency, and even then the Finland civil law system prohibits surrogacy contract at the same time. However, the difference lies in the surrogacy contract in the India civil law system which allows it as long as it on a voluntary basis. In addition, the legal consequences arising from the surrogacy contract will affect the legal position of the child and the inheritance system which will cause problems and disputes in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti dan dinyatakan di bawah sumpah oleh pemilik sertipikat tersebut, atau pihak lain yang diberikannya kuasa. Permasalahan pun muncul kemudian ketika terdapat sertipikat ganda terhadap objek yang sama. Dengan adanya dua kepemilikan ini terhadap objek yang sama, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas dasarsertipikat pengganti tersebut kepada pihak ketiga. Dalam penelitian ini, perbuatan hukum yang dilakukan ialah membuat akta hibah berdasarkan sertipikat pengganti tersebut yang kemudian dijual kembali dengan pihak ketiga. Dengan adanya perbuatan hukum tersebut, maka tentu terdapat pihak yang merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akta hibah yang dibuat tidak berdasarkan pada sertipikat pengganti yang tidak dibuat menurut perundang-undangan dianggap tidak sah dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan terhadap akta hibah yang memuat keterangan palsu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridisnormatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil Analisa adalah untuk menghindari adanya sertipikat ganda maka sertipikat sebelumnya dibekukan pada database Kantor Pertanahan, namun jika sertipikat ganda tetap terjadi maka salah satu dari sertipikat tersebut akan dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Adapun pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan berikan sanksi sesuai perbuatan atau pelanggarannya, yang terdiri dari 3 pertanggungjawaban, yaitu: Administratif, pidana dan perdata.

---

This study discusses the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant, which is known that the issue of a replacement certificate in the community is not new. A replacement certificate occurs if the original certificate was previously declared lost by the owner, then the local Land Office will also issue the replacement certificate by submitting a request for a replacement certificate and declared under oath by the owner of the certificate, or another party to whom the authority is given. Problems also arise later when there are multiple certificates for the same object. With these two same object ownership, it will certainly create new problems if one party commits legal actions on the basis of the replacement certificate to a third party. In this research, the legal action taken is to make a deed based on the surrogate certificate which is then resold to a third party. With the existence of these legal actions there are those who feel disadvantaged. The problem raised in this study is regarding the deed of grant made not based on a certificate replacement that is not made according to the law is considered invalid and the liability of the Acting Authority (PPAT) concerned is concerned with the deed of the grant containing false information. To answer these problems, method used is juridical-normative research, with a descriptive analytical approach. The analysis result is to avoid double certificates, the certificate was previously frozen in Land Office database, but if the double certificate still occurs, one of the certificates will be canceled based on a court decision. The accountability of the Land Deed Making Officer (PPAT) will provide sanctions according to the act or violation, which consists of 3 responsibilities, namely: Administrative, criminal and civil."

"Sarapan merupakan asupan makanan pertama dan terpenting dalam sehari. Kebiasaan sarapan penting bagi anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengetahuan ibu mengenai kebiasaan dan sikap sarapan anak usia sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik stratified random sampling digunakan untuk pengumpulan data pada 106 responden. Penelitian menggunakan kuesioner untuk kemudian dianalisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan 64,2% ibu mengetahui frekuensi sarapan anak setiap hari dan 50,94% ibu memiliki pengetahuan baik mengenai sikap sarapan anak. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kebiasaan sarapan anak dengan mengoptimalkan pengetahuan ibu mengenai manfaat sarapan bagi anak usia sekolah.

---

Breakfast is the first and the most important meal of the day. Eating breakfast is beneficial for school-age children. The aim of the study is to describe mother’s knowledge about breakfast habits and attitudes of their children. This study design was quantiative descriptive. Stratified random sampling technique on 106 respondents was used to collect data. This study used questionnaire in purpose analyzed by univariate analysis.

The results showed 64,2% mothers knew that children eat breakfast everyday and 50,94% mothers had good knowledge about children breakfast attitudes. Optimazing mother’s knowledge was needed to improve breakfast habits of school-age children."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara self esteem ibu dan interaksi ibu-anak usia toddler pada keluarga miskin. Self esteem ibu diukur menggunakan Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) yang telah diadaptasi oleh Sarandria (2012) dan interaksi ibu-anak diukur menggunakan Parenting Interaction with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO). Penelitian ini dilakukan pada 71 pasang partisipan, yaitu ibu dan anak usia toddler yang berasal dari keluarga miskin. Data penelitian diolah dengan menggunakan teknik statistik Pearson Product Moment Correlation. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara self esteem ibu dan interaksi ibu-anak usia toddler pada keluarga miskin (r = -0,234, p = 0,049, signifikan pada LoS 0,05). Hasil penelitian ini dapat dijadikan intervensi kepada ibu dari keluarga miskin berupa pemberian pengetahuan mengenai perkembangan anak dan cara mengasuh serta berkomunikasi yang baik kepada anak.

---

This study is conducted to find the relationship between mother`s self esteem and mother-toddler interaction in poverty family. Self esteem is measured using Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) which was adapted by Sarandria (2012) and mother-child interaction is measured using Parenting Interaction with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO). The participant in this research are 71 pairs of mother and toddler from poverty family. Data was analyzed using Pearson Product Moment Correlation technique. The result showed that there is a significant correlation between mother`s self esteem and mother-toddler interaction in poverty family (r = -0,234, p = 0,049, significant at LoS 0,05). The result suggest an intervention for mother in poverty family like giving knowledge about children development, child rearing, and interaction with children."