Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"Ekspor merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sejalan dengan hipotesis export-led growth (ELG). Penelitian ini menganalisis perkembangan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I 2001 sampai dengan kuartal IV 2015. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta ekspor dan analisis kuantitatif metode Error Correction Model (ECM) dalam menganalisis efek jangka panjang dan jangka pendek dari ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode penelitian, data yang ada menunjukkan bahwa ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sama-sama mengalami peningkatan. Hasil regresi ECM menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mendukung hipotesis bahwa ELG berlaku untuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Peningkatan kinerja ekspor Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan perbaikan sistem administrasi ekspor, peningkatan riset dan pengembangan produk Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, stabilitas nilai tukar dan perluasan pasar non tradisional, termasuk perbaikan struktur ekspor komoditas."

"ABSTRAK Recently, trade liberalization issue particularly in agriculture sector has become the main issue in Doha Development Agenda-WTO. Trade liberalization in agriculture sector affected trade flow of primary agriculture products in global market particularly from developing countries to developed countries. This study analyzes the impact of trade liberalization in agriculture sector on macro and economic sectors of Indonesia, using general equilibrium economic model approach by employing GTAP model. It uses the data from the GTAP Version7. The main results show that trade liberalization in agriculture sector benefited developed countries such as the United States of America, Rusia, and European Union. On the other hand, some developing countries such as Pakistan, Bangladesh, and Indonesia were negatively affected. Furthermore, trade liberalization in agriculture sector reduced output of agriculture sector in Indonesia. Nevertheless, the output of manufacturing sector increased because of reallocation of input factor from agriculture to manufacturing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh dari pengumuman deviden tehadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian dilakukan untuk tahun 2007 dengan menggunakan data pengumuman deviden saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode observasi selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum tanggal exdeviden hingga 10 hari setelah tanggal ex-deviden. Sampel penelitian terdiri dari 88 perusahaan dengan total observasi sebanyak 102 pengumuman deviden. Metode event study digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari keputusan yang dibuat oleh investor pada sekitar periode observasi. Temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengumuman deviden yang diproksikan dengan dividend per share terhadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham di sekitar periode observasi. Didukung pula oleh hasil temuan tidak terdapat perbedaan average abnormal return, average abnormal volume, dan average frequency yang signifikan sebelum dan sesudah tanggal ex-deviden baik untuk pengumuman kenaikan deviden ataupun penurunan deviden. Namun hasil pengujian tambahan membuktikan bahwa pengumuman perubahan deviden menghasilkan nilai cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, dan cumulative frequency yang lebih rendah dibandingkan dengan pengumuman deviden tetap.

---

This research is aimed to examine the influence of dividend announcement on stock returns, trading volume, and also trading frequency. The analysis uses data from firms listed in Indonesia Stock Exchange who declare dividend announcement in the year 2007. Obs ervation period was 21 days, which is 10 days before ex-dividend date and 10 days after ex-dividend date. Sample consist of 88 firms with total observation 102 dividend announcement. An event study is used to determine the effect of the decision that was made by investors during observation period. The results show that there is no significant effect of dividend announcement to stock returns, trading volume, and trading frequency around observation period. The average of abnormal return, abnormal volume, and trading frequency before the ex-dividend date are not significantly different with those after ex-dividend date for both dividend increases announcement and dividend decreases announcement. The additional test results show that dividend change announcement create lower cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, and cumulative frequency than netral dividend announcement."

"The multilateral trading system as it now applies is o rule-bated system comprising a complex set of rules as articulatedin various WTO agreements. The .system is the ultimate choicefor nations if they were to establish trade relations amongnations in a good order and to more enhance the stability andpredictability and to better suit the interests of least developedand developing countries. Nevertheless, the substantive rulesthat have been "mutually agreed" have deficiencies andimbalances especially looking from the interest of developingcountries. The implementations of those rules have been moreadvantageous to developed countries. while the developingcountries do not have the capability to implement those rules.The concessions that have been given away do not meet withthe expected benefit out of their participation in thismultilateral regime. Such situation greatly effects developingcountries in the implementation and the effectiveness of WTOrules. The current round of trade negotiations needs to makecorrection to this legitimacy gap to ensure affair a fair gain from themultilateral trading system."

"ABSTRAKTesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level."

"

Terkenal sebagai mekanisme yang mudah diaplikasikan untuk mendukung perkembangan energi terbarukan, Feed-in-Tariff (FiT) and Net Metering/Billing dewasa ini cenderung menjadi semakin tidak menarik oleh karena terbatasnya ketersediaan dana dari pemerintah dan keseganan power utility untuk membeli harga listrik dari energi terbarukan lebih tinggi dari harga listrik dari energi fosil. Akibatnya, usaha negara dalam mengembangkan energi terbarukan akan menejadi tidak optimal, apabila tidak ada solusi win-win yang dapat mengatasi hal ini. Pada saat ini, transaksi energi secara Peer-to-Peer (P2P) mulai dikenalkan sebagai salah satu mekanisme berbasis investasi dari pelanggan yang memperbolehkan setiap pelanggan untuk menjual secara langsung listriknya ke tetangga-tetangganya melalui jaringan distribusi yang sudah terpasang dari sumber pembangkitan tersebar yang terpasang di masing-masing pelanggan. Tidak adanya penelitian terkait mekansime ini di sektor residensial di sebuah negara berpasar listrik monopoli (single buyer) mendorong penelitian ini untuk mendalami keterlaksanaan mekanisme penjualan listrik ini di kondisi demikian. Penelitian ini mengidentifikasi apakah skema P2P lebih menguntungkan daripada mekanisme yang sudah ada, seperti Net Metering pada sektor residensial. Penelitian ini juga meninjau sensitivitas dari setiap elemen ekonominya di setiap analisis potensial ekonomi seperti payback period (PP), levelized cost of energy (LCOE), internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). Alhasil, mekanisme P2P dapat mempercepat PP dua tahun lebih awal, IRR meningkat sebanyak 1-4,5%, dan menambah NPV sebanyak USD 100-240 untuk prosumer tanpa baterai dan USD 1.800-2.700 untuk prosumer dengan baterai. Walau PLN sekilas merugi 61.657 USD akibat beralihnya pelanggan PLN ke pelanggan P2P, tetapi sebenarnya PLN mendapatkan manfaat yang lebih dari kerugian itu berupa pemasukan dari penggunaan jaringannya yaitu sebesar 50.898 USD, berupa penjualan smart meter sebesar 2.207 USD dan juga biaya terhindarkan untuk membangun 139 kWp yang mana senilai dengan 178.765 USD. Pada Analisis Sensitivitas, hampir semua hasil potensial ekonomi menunjukan perubahan terbesar karena periode eknomi dan biaya modul surya, kecuali IRR yang hanya berpengaruh pada biaya instalasi modul surya. Berbeda halnya harga baterai yang mempengaruhi sensitivitas semua hasil analisis potensial ekonomi dalam kasus jika penjualnya adalah rumah tangga dengan baterai. Kesimpulan penelitian ini yaitu pada P2P yang dinilai lebih menarik dibandingkan mekanisme net metering pada sector residensial, hanya jika harga listrik jualnya lebih kecil dari pada harga listrik jual pada mekanisme net metering dan pelanggannya yang memiliki kapasitas beban yang besar, seperti contohnya pada penelitian ini 3300-6600 VA.

 

---

As the most applicable mechanisms to encourage the renewable energy, Feed-in-Tariff (FiT) and Net Metering/Billing recently tends to be more unattractive due to government funding limits and reluctancy of utility to purchase the renewable energy electricity higher than fossil-based electricity price. As consequences, national’s efforts towards renewable energy development will be not optimal if no win-win solution to address this situation. Recently, a so-called peer-to-peer (P2P) electricity trading is introduced as a new consumer-based investment mechanism that enable each consumer to trade directly to their neighborings through the existing distribution lines from their distributed generation (DG). Since none of study is focus in P2P residential sector in single buyer market country, this paper investigates an applicability of this new electricity trading mechanism in single buyer market. This study identifies the benefits of P2P scheme in comparison with the existing mechanism such as Net Metering for residential sector. In addition, this study will investigate the sensitivity level of economic element in each economic analysis namely payback period (PP), levelized cost of energy (LCOE), internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). The results find that P2P mechanism impacts the payback period up to 2 years earlier, the IRR increased about 1-4,5%, to gain 100-240 USD net present value for prosumer only and 1.800-2.700 USD net present value for prosumer with storage system. Due to using electricity from P2P market, PLN encountered a loss of 61.657 USD, actually, PLN will benefit more by power wheeling margins about 50.898 USD, smart metering margins about 2.207 USD and avoided cost of solar PV installation for 139 kWp which is equal of 178,765 USD investment. In sensitivity analysis, most cost-benefit results (except IRR) showed the largest sensitivities to economic period and solar installation cost, while IRR experienced largest sensitivity to solar PV cost. On the contrary, battery price greatly affects than other economic elements in all economic potential analysis for prosumer with battery. In conclusion, this study found that P2P is more attractive for residential sector if net metering price is lower than the electricity price and with household participants of which higher power capacities, such identified in this study household with 3300-6600 VA.

 

"