Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik komunal yang terjadi di India, khususnya di Kota Ahmadabad. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak politik perseteruan terhadap kekerasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di Ahmadabad. Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan skripsi ini menggunakan teori politik perseteruan serta konsep kekerasan langsung dan struktural. Hasil penelitian ini adalah politik perseteruan komunal yang terjadi mengakibatkan terbentuknya identitas politik masyarakat Hindu yang kemudian diarahkan menjadi kerusuhan komunal selama tahun 1985-2002. Politik perseteruan ini berdampak pada masyarakat Muslim yang menjadi korban atas kekerasan komunal, baik kekerasan langsung (fisik) pada saat kerusuhan terjadi maupun pasca kerusuhan terjadi (2002-2014) dalam bentuk kekerasan struktural. Sedangkan kelompok Nasionalis Hindu yang memobilisasi kekerasan ini mendapatkan keuntungan politik dimana sayap politik mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), berhasil membangun basis massa mereka dan secara perlahan mampu menguasai suara mayoritas di parlemen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kekerasan komunal dengan kompetisi politik di India.

---

This research explains about the communal politics in India, especially in Ahmedabad. The issue in this paper is how the impact of political contention toward the violence experienced by the Muslim community in Ahmadabad. This research is an explanative research using qualitative methods. This thesis applies contentious politics theory and direct and structural violence concept. The result of this research is the contentious politics caused the formation of Hindu identity which can be directed to mobilize communal riot in 1985-2002. This political contention has an impact on Muslim community who are being victimized of communal violence, both direct violence (physical) during the riots and after the riots occurred (2002-2014) in the form of structural violence. Meanwhile, the Hindu Nationalism that mobilizes this violence gains political benefit where their political wing, Bharatiya Janata Party (BJP), is successful in establishing political bases and gradually able to control the majority in the local parliament. This case indicates that there is a link between communal violence with political competition in India."

"Kajian ini membahas tentang penyebab keberlangsungan sistem devadasi yang berlanjut hingga hari ini di masyarakat India. Sistem devadation adalah praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat India yang berasal dari kasta yang lebih rendah (dalit). Sistem ini dilakukan dengan mendedikasikan anak perempuan kepada dewa dan mereka akan mengabdikan diri mereka untuk para dewa. Namun dalam praktiknya, sistem devadasi dapat dikatakan sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Kekerasan Budaya oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat India yang penuh dengan budaya patriarki, melegitimasi sistem devadasi dan praktik budayanya. Ini termasuk praktik budaya seperti pemerkosaan dan praktek prostitusi yang termasuk tindak kekerasan terhadap wanita. Di sisi lain, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan, namun dalam implementasi kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten. Kesimpulan budaya patriarki dan peran pemerintah yang tidak konsisten dalam sistem devadasi membuat sistem devadasi yang merugikan perempuan masih berlangsung sampai Saat ini.

---

This study discusses the causes of the sustainability of the devadasi system that continues to this day in Indian society. The devadation system is a religious ritual practice carried out by Indian people who come from lower castes (dalits). This system is done by dedicating daughters to the gods and they will devote themselves to the gods. But in practice, the devadasi system can be said to be a practice of violence against women. By using the theory of Cultural Violence by Johan Galtung, the researcher sees patriarchal culture as a form of cultural violence. This study finds that the characteristics of Indian society, which is full of patriarchal culture, legitimize the devadasi system and its cultural practices. This includes cultural practices such as rape and the practice of prostitution which includes acts of violence against women. On the other hand, the Indian government has issued policies, but the implementation of policies is not implemented consistently. Conclusion

patriarchal culture and inconsistent government roles in the devadasi system make the devadasi system detrimental to women still ongoing today."

"Peneliti berargumen bahwa dominasi kepemimpinan dinasti politik Nehru-Gandhi telah mempengaruhi proses institusionalisasi Partai Indian National Congress (INC) pada tahun 2004-2014. Lebih lanjut, dalam mengidentifikasi fenomena tersebut, peneliti menggunakan model teori dimensions in party institutionalization milik Randall dan Svåsand dan didukung dengan konsep hereditary succession yang dicetuskan oleh Tullock. Melalui metode kualitatif, peneliti memperoleh beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh dominasi dinasti Nehru-Gandhi pada era kepemimpinan Sonia Gandhi terdapat pada dimensi internal dan eksternal partai INC. Pada dimensi internal terdapat pada aspek-aspek berupa pembenahan sistem organisasi INC dan upaya penegakkan infusi nilai dan nilai-nilai kepartaian dalam perumusan kebijakan. Sementara, pada dimensi eksternal pengaruh dominasi dapat terlihat dalam upaya memperluas konsituensi dengan memberikan citra inklusivitas sosial kepada masyarakat India dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan partai dengan menjadikan partai tersebut sebagai partai pemimpin koalisi dari koalisi United Progressive Alliance (UPA) di tengah skandal yang menyebabkan keluarnya beberapa partai anggota koalisi. Suksesi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan diidentifikasi dengan pengangkatan Rahul Gandhi sebagai Wakil Presiden INC pada tahun 2013. Atas dasar temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dinasti politik Nehru-Gandhi berhasil dalam mempengaruhi proses institusionalisasi partai INC melalui dimensi internal dan eksternal partai tersebut, serta melaksanakan hereditary succession pada periode kepemimpinan Sonia Gandhi tahun 2004-2014.

---

This study argues that the dominance of Nehru-Gandhis political dynasty leadership had influenced the institutionalization of the Indian National Congress (INC) Party in 2004-2014. Furthermore, in identifying the phenomenon, researcher used the Randall and Svåsands dimensions in party institutionalization model theory and supported by the concept of hereditary succession which was initiated by Tullock. Through qualitative method, researcher has found several findings in this study, that influences by the Nehru-Gandhi dynasty in Sonia Gandhis period of leadership were found in the internal and external dimensions of INC as a party. In internal dimensions were found in aspects such as revamping the organizational system of INC and efforts to enforce identity values (ideology) and party values in policy formulation. Meanwhile, on the external dimension the influence of domination was an effort to expand the constituency by giving the party social inclusiveness image to Indian society and maintaining the autonomy of the INC by making it a coalition leader party of the United Progressive Alliance (UPA) amid scandals which led to the resignations of several party members of the coalition. Hereditary succession was identified with the appointment of Rahul Gandhi as INC Vice-President in 2013. On the basis of these findings, the researcher concluded that Nehru-Gandhi political dynasty had succeeded in influencing the institutionalization process of the INC party through the partys internal and external dimensions, also succeded the hereditary succession in the period of Sonia Gandhis leadership in 2004-2014."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pembentukan Forum Pengada Layanan FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam perpolitikan Indonesia. FPL adalah jaringan organisasi nasional yang memayungi 115 NGO yang bergerak dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian Mengapa FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat terbentuk? Penelitian ini menggunakan Konsep Politik Tubuh, Konsep Jaringan Feminis, dan Konsep Peran NGO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa FPL dapat terbentuk dikarenakan tiga faktor, yakni pertama karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; kedua, adanya peningkatan kebutuhan Komnas Perempuan akan lembaga operasional yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis; ketiga, adanya kesediaan NGO menjadi anggota FPL. Dapat disimpulkan bahwa FPL dapat terbentuk karena adanya ketiga faktor tersebut. FPL merupakan jaringan yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis. Karakteristik FPL juga merupakan jaringan feminis yang menjadikan FPL sebagai satu-satunya jaringan nasional terbesar dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya FPL dilihat sebagai perwujudan politik tubuh karena menyuarakan kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan politik di ranah publik yang dahulu dianggap sebagai permasalahan personal. FPL dibentuk sebagai gerakan bersama yang berupaya mencari solusi kolektif akan permasalahan bersama ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the establishment of Service Provider Forum FPL as the embodiment of political body in Indonesian politics. FPL is a network of national organizations that oversees 115 NGOs engaged in the elimination of violence against women. The condition of violence against women in Indonesia has become worrisome. This research is a qualitative research with feminist approach which try to answer the research question Why FPL as the embodiment of body politics in the effort of eliminating violence against women can be formed This study uses the Concept of Political Body, NGO Role Concept, and Feminist Network Concept. The results of this study prove that FPL can be formed due to three factors, namely first because of an increase in cases of violence against women secondly, there is an increasing need for Komnas Perempuan for operational institutions that can serve as partners, service providers and catalysts third, the willingness of NGOs to become FPL members. It can be concluded that FPL can be formed due to the existence of all three factors. FPL is a network that can act as partners, service providers, and catalysts. FPL Characteristics is also a feminist network that makes FPL the single largest national network in eliminating violence against women in Indonesia. The presence of FPL is seen as a manifestation of the body politics because it voiced violence against women as a political problem in the public sphere that was once regarded as a personal matter. The FPL was formed as a joint movement that seeks to find a collective solution to this common problem. "

"Skripsi ini membahas mengenai strategi politik Bharatiya Janata Party dalam meraih suara pemilih pemula pada pemilihan umum Lok Sabha di India tahun 2014. Pemilih pemula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan Lok Sabha tahun 2014, melihat peningkatan signifikan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Diperkirakan dari 834 juta, 120 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilihan Lok Sabha tahun 2014 menjadi babak baru dalam perpolitikan India, di mana untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, suatu partai berhasil meraih kursi mayoritas di Lok Sabha dan itu bukanlah Kongres melainkan BJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Model Marketing Politik oleh Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski dan Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, dan Newman mengemukakan bahwa dalam proses marketing politik terdapat setidaknya tiga elemen kunci, yakni pengembangan pesan politik, penyebaran pesan, dan pembangunan hubungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih pemula sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya sebelum menyebarkan pesan, di mana menghasilkan bahwa masyarakat India lebih terktarik dengan Narendra Modi dibanding partainya sehingga kampanye BJP berfokus pada brand Modi. Selanjutnya BJP membangun hubungan dengan pemilihnya dengan menawarkan solusi-solusi terhadap keresahan masyarakat pada pemerintahan United Progressive Alliance (UPA) yang dipimpin oleh partai Kongres selama dua periode. Strategi yang digunakan BJP dinilai lebih unggul dan efektif dibandingkan BJP, terutama dalam penggunaan media sosial.

---

This thesis discusses the political strategy of Bharatiya Janata Party (BJP) in gaining the voting of first-time voters in the Election of the Lok Sabha 2014 in India. First-tme voters become one of the factors that influenced the results of the 2014 Lok Sabha election, seeing the significant increase of the voters turnout compared to previous elections. It is estimated that from 834 million voters, 120 million of them are the first-time voters. The 2014 Lok Sabha election became a new chapter in Indian politics, where for the first time in 30 years, a party secured a single majority of seats in Lok Sabha and for the first time it was not Congress but BJP.

This research uses qualitative methods by collecting data from literature studies. The theory used is the Political Marketing Model by Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski and Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, and Newman suggest that in the political marketing process there are at least three key elements: the development of political messages, message dissemination, and relationship building. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategies used by BJP in gaining the votes of first-time voters who affects the final results of the election.

This study concludes, that in achieving its victory BJP first tried to understand the views of its voters before spreading the message, which resulted that Indian voters are more interested in Narendra Modi than his party so that the BJP campaign focused on the Modi brand. Furthermore, the BJP builds relationships with its voters by offering solutions to public unrest in the government of the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress party for two periods. The strategy used by BJP is considered superior and effective compared to BJP, especially in the use of social media."

"Tesis ini mencoba untuk mengangkat komunitas peranakan muslim India-Pakistan sebagai salah satu komunitas diasporik di Indonesia. Mereka memiliki tradisi kebudayaan, aktivitas ekonomi, kelompok sosial dan organisasi yang membuatnya berbeda dengan penduduk lokal. Hal tersebut menjadi menarik disebabkan konteks masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural. Komunitas ini juga memiliki simbol, norma serta nilai-nilai kebudayaan yang diwarisi dari para leluhur yang masih tetap mereka pertahankan sampai saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda komunitas ini dikenal dengan sebutan golongan timur asing yang berprofesi sebagai pedagang kelas menengah di dalam struktur masyarakat Indonesia. Sehingga, kondisi ini membuat mereka terpisah dan berjarak dengan penduduk lokal (pribumi). Dinamika komunitas dapat terlihat melalui organisasi, konstruksi dan rekonstruksi identitas etnik serta jaringan sosial yang terbentuk. Jaringan sosial tersebut termasuk di dalamnya komunitas virtual berbasis etnis pada generasi ketiga komunitas peranakan muslim India-Pakistan kelas menengah terdidik. Fenomena ini selanjutnya memberikan warna baru dalam pembentukan rasa primordialisme, nasionalisme serta perubahan persepsi mengenai etnisitas, konsepsi perempuan dan ideologi gender. Pada akhirnya kebudayaan didefinisikan sebagai suatu proses kosntruksi dan rekonstruksi sosial yang disebabkan oleh kebertahanan sekaligus negosiasi antara nilai-nilai leluhur dari India, nilai-nilai lokal Indonesia sekaligus nilai-nilai modernisasi Barat.

---

The purpose of this study is to provide an insight of the moslem Indo-Pakistani peranakan community as one of the members of diasporic communities in Indonesia. This community has severalcultural traditions, economic structures and also social groupings that make them unique in the multicultural Indonesian society. Symbols, norms and cultural values inherited from their ancestors since the beginning of the century of their first arrival in this country make for a unique ethnic identity. Duringthe Dutch colonial period, the Indo-Pakistani community was segregated from the local ethnic groups, having been regarded as ?foreign Orientals? by the colonial government, and also due to their social function as economic middlemen. The dynamic of this community can be seen from the organizations, construction and reconstruction of ethnic identity, and also their social networking. This networking included the construction of ethnic-based virtual community among the third generation educated middle class Peranakans. This brings a new form of primordial sentiment, construction of nationalism and changes in their way of thinking about their ethnicity, conception of women and gender ideology. In the end culture can be defined as a social construction and reconstruction caused by their resistance and negotiating process through cultural brokers, in order to face cultural heritage (from the Indian subcontinent), negotiate with local values (from the indigenous Indonesian peoples) and also modern values (from the West)."

"[Peningkatan jumlah kasus Dowry dan Dowry Death di India yang semakin lama semakin bertambah membuat isu ini menjadi signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan budaya dan teori pengaruh lingkungan tetangga dan kesulitan ekonomi terhadap kekerasan domestik sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Praktik Dowry dan Dowry Death merupakan bentuk dari sistem patriarki yang ada dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan pemerintah India dan aktor non pemerintah yaitu media dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan Dowry dan Dowry Death. Meskipun dalam data belum terlihat penurunan jumlah kasus yang signifikan, setidaknya telah ada usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah dalam menghadapi permasalahan Dowry dan Dowry Death.;Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death., Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab kegagalan kebijakan Make in India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2014-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan pekerja, dan membangun India menjadi negara pusat industri manufaktur dunia. Teori the Competitive Advantage of Nations oleh Michael Porter digunakan sebagai pedoman analisis. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat target program Make in India tidak tercapai. Ditemukan bahwa kegagalan reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, dan Labor Laws 2011) dan pembebasan lahan (Land Acquisition Bill 2015) berimplikasi pada ketidaktercapaian target dan tujuan dari program. Make in India. Reformasi dua undang-undang ini terhenti karena adanya penolakan dari pihak oposisi di parlemen dan serikat pekerja. Hal ini akhirnya berdampak pada tingkat kompetitif perusahaan manufaktur domestik di India yang seharusnya menjadi kunci untuk memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan global.

---

This study aims to discuss the causes of the failure of the Make in India policy during the reign of Narendra Modi in the 2014-2019 period. This policy aims to facilitate investment, encourage innovation, enhance worker skills development, and build India into a global manufacturing hub. The Competitive Advantage of Nations theory by Michael Porter is used as a guideline for analysis. This theory is used to analyze the factors that prevent the targets of the Make in India program from being achieved. It was found that the failure to reform labor laws (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, and Labor Laws 2011) and land acquisition (Land Acquisition Bill 2015) had implications for the targets and objectives of the Make in India program not being achieved. The reform of these two laws was halted due to resistance from the opposition in parliament and the trade unions. This ultimately impacts on the competitive level of domestic manufacturing companies in India which should be the key to having a competitive advantage in global trade."