Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 219084 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rantika Adhiningtyas
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah ketiga praktik pelaporan CSR yang akhir-akhir ini banyak diimplementasikan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Ketiga praktik tersebut adalah penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri, kerangka pelaporan GRI, dan jasa asurans eksternal atas laporan CSR. Kualitas pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur berdasarkan konten dari informasi yang diungkapkan, tipe informasi yang digunakan untuk mendeskripsikan informasi CSR, dan orientasi manajerial dari informasi CSR. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan terbuka non-keuangan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar di atas rata-rata seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Teori legitimasi digunakan sebagai dasar bagi penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan CSR. Sementara itu, adopsi kerangka pelaporan GRI dan penggunaan jasa asurans eksternal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan CSR suatu perusahaan.

The aim of this study is to examine empirically whether three CSR reporting practices, which recently are frequently implemented by many firms, have any effect on the quality of CSR disclosures. The three CSR reporting practices that being examined in this study are the use of standalone reports, GRI reporting framework, and external assurance. The quality of CSR disclosures on this study is measured based on the content of the information disclosed, the type of information that are being used to describe CSR informations, and the managerial orientation of the CSR informations. This research is conducted based on 50 samples of nonfinancial listed companies with above average market capitalization on the Indonesia Stock Exchange for the years 2011-2013. Legitimacy theory is being used to conduct this research.
The result shows that the use of standalone CSR report has negative influence on the quality of CSR disclosures. On the other hand, adoption of GRI reporting framework and the use of external assurance have positive incluences on the quality of CSR disclosures.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60583
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Anastasia Tota Asi
"Skripsi ini membahas konsep perceraian yang bersifat HPI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perkembangan teori renvoi (penunjukan kembali) dalam praktek HPI Indonesia, serta implementasinya dalam proses penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis.
Dari penelitian ini terlihat bahwa hakim Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan teori renvoi dalam proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pengoptimalan implementasi teori renvoi dibutuhkan peraturan perundang-undangan HPI yang jelas untuk dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

This study focuses on the concept of foreign divorce based on Indonesian law, the progress of renvoi theory in Indonesia’s conflict of law, and the implementation in divorce settlement of foreign citizens in Indonesian court. This research is a normative-juridical research and is in descriptive analysis form.
This research shows that Indonesian judges have not fully consider renvoi theory in the judgement and decision-making. The result suggests that the regulation of Indonesia’s conflict of law is required to optimize the implementation of renvoi theory.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45563
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabilah Shafa
"Perceraian dari perkawinan di luar negeri dan perkawinan campuran internasional dapat dikatakan sebagai perceraian dengan unsur asing. Dalam perkara perceraian dengan unsur asing ini jika ditinjau dari segi HPI memiliki persoalan pokok yang menyangkut pada penentuan hukum yang berlaku serta kewenangan mengadili dari sebuah forum. Dalam prakteknya, ketika perkara perceraian yang melibatkan unsur asing diajukan di hadapan pengadilan Indonesia, maka hukum yang digunakan dalam perkara-perkara perceraian tersebut selama ini adalah lex fori, yakni hukum Indonesia. Sementara itu, dengan adanya perbedaan hukum yang mengatur perceraian serta forum tempat mengadili perceraian yang mungkin berbeda dengan hukum dan forum perkawinan menyebabkan permasalahan perceraian dengan unsur asing menjadi kompleks, Penelitian ini akan membahas serta menganalisis mengenai pertimbangan hakim terhadap forum yang berwenang dan lex fori sebagai hukum yang berlaku dalam perkara-perkara perceraian di Indonesia yakni Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.JP, Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Register Perkara 1978/Pdt.G/2017/PA.Tng.Nomor, dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 449/Pdt.G/2015/PN.Sg. Penelitian ini akan mengaitkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan teori-teori HPI.

Divorce from marriage abroad and international mixed marriage in Indonesia can be considered as divorce with foreign elements. In the case of divorce with foreign elements, if viewed from the Private International Law (PIL) point of view, has the main problem concerning the determination of the applicable law and the competent to adjudicate from a forum. In practice, when cases such as divorce with foreign elements are presented before an Indonesian court, then the law used in divorce cases so far is lex fori, specifically Indonesian law. In fact, due to the differences of the laws governing divorce as well as forums where the divorce proceedings may be different from the law and marriage forums, the problem of divorce with foreign elements becomes complex. This research will discuss and analyze the judges' consideration of the authorized forum and lex fori as the applicable law in the case of Central Jakarta Religious Court Decision Number 0304 / Pdt.G / 2014 / PA.JP, Tangerang Religious Court Decision Case Registration Number 1978 / Pdt.G / 2017 / PA.Tng, and Singaraja District Court Decision Number 449 / Pdt.G / 2015 / PN.Sg. This research will correlate these considerations with PIL theories."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alexander Dhika Surbakti
"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cyntia Catharina Junita S.
"Skripsi ini membahas mengenai klasifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam pelanggaran terhadap suatu transaksi terapeutik. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, aspek hukum dari hubungan dokter dan pasien, termasuk pengaturan transaksi terapeutik dan penerapan pengaturan mengenai transaksi terapeutik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) transaksi terapeutik merupakan perjanjian tidak bernama, dapat pula merupakan perjanjian untuk melakukan suatu jasa tertentu, (2) perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat diajukan kepada transaksi terapeutik inspanningverbintenis dan resultaatverbintenis dengan memperhatikan obyek atau prestasi yang dijanjikan dalam transaksi terapeutik tersebut, (3) perbuatan para dokter dalam kasus ini merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam melaksanakan tugasnya, para dokter tersebut telah lalai dan tidak berhati-hati.

This thesis is discussing about torts and non-performance and its relationship with therapeutic transaction. This thesis will be focused on three issues, torts and nonperformance according to Indonesian Civil Code, legal aspect of the relationship between doctor and patient and the implementation of the regulations about therapeutic transaction in the case of Decision of South Jakarta District Court No. 1809/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. The result of this research states that (1) therapeutic transaction constitutes as inominaatcontracten and agreement to perform certain services, (2) torts and non-performance may be submitted to inspanningverbintenis and resultaatverbintenis therapeutic transaction by considering the object of the agreement, (3) the actions of the doctors in this case constitutes as the tort, which the doctors was negligent in performing their duties.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55922
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fenny Marlinda
"Dalam hukum perkawinan nasional, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Berdasarkan penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maka hukum agama yang berlaku di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Hukum agama Islam melarang adanya perkawinan antaragama bagi umat-Nya, hal ini tercantum dalam dalil al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga perkawinan yang melibatkan umat Islam seharusnya tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan perkawinan antaragama, dengan cara meminta penetapan pengadilan dan melakukan perkawinan di luar negeri. Hal ini diperkuat oleh "Teori Penyelundupan Hukum" yang dikemukakan oleh Prof. Wahyono Darmabrata, terutama mengenai "Penundukkan Sementara Terhadap Agama Lain". M. Yahya Harahap pun menguatkan bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antaragama, maka salah satu pihak harus tunduk pada salah satu hukum agama. Permasalahan yang timbul adalah adanya perrtentangan dengan hukum agama Islam, dimana agam Islam melarang perkawinan antaragama dan tidak mengenal konsep "Penundukkan Sementara Terhadap Agama Lain". Tindakan umat Islam yang melakukan penundukkan tersebut dikategorikan sebagai riddah dan perkawinan tersebut batal atau cerai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas Perceraian dan Perkawinan Antaragama Melalui Penundukkan Sementara Terhadap Agama Lain.Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 904/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel, dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

In Indonesian Marriage Law, Article 2 paragraph (1) Law No.1/1974, stipulates that every marriage in governed by Indonesian Law. According to the explanation of Presidential Regulation No. 1 PNPS 1965 about The Prevention of Religion Abuse and/or Desecration , Religion Laws that recognized in Indonesia are Moeslim, Christian, Catholic, Hinduism, Buddhism and Khonghucu (confusius). Moeslim Law prohibits any inter-religion marriage that stipulated in Al-Qur'an,Indonesian Moeslim Law Codification and The Regulation of Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nevertheless, any marrriage between Moeslim and other religion, could not be recognized. In the other hand, government of Indonesia, establish The Indonesian Population Administration Law, Law No. 23/2006 that gives the opportunity for the citizens to held an inter-religion marrriage by obtaining The Court Order or by holding the marriage overseas. This matter is strengthened by Prof. Wahyono Darmabrata using the theory of "fraus legis" specifically the "Temporary Conformation to another Religion theory". M. Yahya Harahap also strengthens that to do the inter-religion marriage, they have to conform to one religion law relating to marriage. The problem is, there's a contradiction to the moeslim Law which don't recognized the concept of "Temporary Conformation to another religion". Every moeslim that do such action will be deemed as riddah and the marriage also will be deemed as invalid or divorced. This research is a legal research that writes about the inter-religion divorce and marriage by conforming to another religion. With Case Study from the South Jakarta District Court Decision No. 904/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel. This research data will be obtained by using secondary data from literature. In data tabulation phase,the method of descriptive-analytic will be used."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46266
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yurra Maurice Adhitya Rendra
"Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun masih banyak orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap nafkah anak, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban bapak memberikan nafkah anak, apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Depok dalam Putusan No.605/Pdt.G/2010/PAJB, dan Putusan No. 226/Pdt.G/2008/PA Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya hukum apa yang dapat ditempuh jika tidak dilaksanakannya putusan pengadilan dan apakah ada sanksi yang mengatur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang ditunjang dengan wawancara. Di dalam Hukum Islam, UU No.1/1974, dan Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka nafkah anak ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya, jika ayah tidak mampu maka ibu ikut memikulnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak adalah dilihat dari kemampuan ekonomi ayah berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya. Putusan Pengadilan Agama Nomor 605/Pdt.G/2010/PAJB dan Nomor 226/Pdt.G/2008/PA Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam, UU No.1/1974 dan KHI. Upaya yang dapat ditempuh oleh ibu jika ayah tidak membayar biaya nafkah maka ibu dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraian untuk mengeluarkan surat perintah sita eksekusi. UU No.1/1974 maupun KHI tidak ada ketentuan yang mengatur masalah sanksi yang dapat diterapkan terhadap ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah. Khusus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990, jika terjadi perceraian maka sepertiga dari gaji ayah akan dipotong untuk nafkah anak.

A divorce shall not deprive the parent’s obligation to provide their children livelihoods up to adulthood. Notwithstanding regulated in various laws and regulations there are still many parents who do not carry out such obligations. The main issue of this study is to study the legal consequences of divorcement because on children living, what factors that are being considered by judge in determining father’s obligation in providing children livelihoods, whether the consideration of Jakarta Barat and Depok Religious Court Judges in Verdict No.605 / Pdt.G/2010/PAJB, and Decision No. 226/Pdt.G/2008/PA Dpk are in compliance with the applicable regulations, what legal action that can be taken if such decision is not being properly implemented and are there any sanctions involved. The research method used within this study is a normative legal research method that is conducted by research literature using secondary data, supported by interviews.
In the Islamic Law, Law No.1/1974 and compilation of Islamic law in the event of divorce, the children livelihood shall be borne by the father in accordance to his ability, if the father is not able to provide such obligation, then the mother shall have the obligation as well. The factors which the judge considered in determining the child livelihoods are seen from the father’s economic ability in connection with the occupation, salary and other dependents. Religious court verdict No. 605/Pdt.G/2010/PAJB Number and No. 226/Pdt.G/2008/PA Dpk are already in accordance with the applicable regulations based on Islamic Law, Law No.1/1974 and KHI. The Legal Action that can be taken by the mother if the father does not fulfill his obligation is by submitting plead to the Chairman of the Religious Court who decided the divorcement process to issue the writs of execution foreclosure. Either Law No.1/1974 or KHI have the provision governing the sanctions that can be applied to the father who does not carry out his obligation to provide livelihoods. Special for Civil Servants based on Government Regulation / PP No. 10 of 1983 Jo PP No.45 of 1990, in the event of divorce then one third of father’s salary shall be deducted for the children livelihoods.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Zaki Yamani
"Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31847
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sudirman
"ABSTRAK
Dalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III huruf B, angka 3 dinyatakan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan Pokok Rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan aspirasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan Pembangunan Nasional yang berencana yaitu melalui Pembangunan Lima Tahunan yang berkesinambungan.
Kegiatan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Amanat Rakyat Indonesia melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Proses Pembangunan Nasional akan berlanjut dan efektif bila dapat terhindar dari segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Nasional yang sejalan dengan upaya meningkatkan Ketahanan Nasional di segala bidang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus.
Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa Pembangunan Jangka Panjang harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produk Nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri akan menjadi tulang punggung ekonomi.
Dalam kaitan ini ditegaskan, bahwa pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi kearah yang seimbang yaitu antara pertanian dan industri. Pembangunan industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi, yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri, yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh.
Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utarna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta memperluas kesempatan berusaha. Untuk itu perlu mendayagunakan dengan sebaik-baiknya sumber daya manusia, sumber daya a1am, energi, sumber dana, termasuk devisa serta teknologi yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan. Dalam melaksanakan pembangunan industri, perlu diusahakan agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi makin kokoh dengan mempererat keterkaitan antara sektor industri dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.
Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, memeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia.
Tujuan pembangunan industri ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.
Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa yang semakin penting. Seperti diketahui pariwisata memiliki keunggulan komparatif yang khas, dan sifat aktivitasnya yang banyak menyerap tenaga kerja sangat sesuai dengan strategi pembangunan nasional. Kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap fluktuasi perekonomian dan moneter dunia, serta prospeknya yang sangat cerah, merupakan salah satu alasan mengapa pariwisata juga dapat dijadikan komoditas andalan.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andrea Arimurti
"Penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan melalui layanan pesan singkat (sms). Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Saat ini di masyarakat sudah muncul fenomena perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms seiring dengan perkembangan teknologi.
Maka dari itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms ini sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 UU Perkawinan No . 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak yang dilakukan melalui layanan pesan singkat adalah tidak sah kecuali kedua belah pihak kemudian mengurus hal tersebut di Pengadilan. Dalam kasus pun Hakim terlihat terlalu buru-buru dalam menetapkan putusan karena bukti yang diajukan sebenarnya tidak cukup lengkap untuk membuktikan bahwa Tergugat benar mengirimkan SMS yang berisi talak kepada Penggugat.

Research in this thesis is about the validity of the divorce via short message service. This research is a juridical normative legal reseach using library research approach with written legal norms and case study. The divorce is evolve with the development of technology that makes a phenomenon of divorce via short message service.
Therefore, it needs to be further investigated, whether the divorce via sort message service is in accordance with the Marriage Law No. 1 of 1974 and also the Compilation of Islamic Law. According to Article 39 of the Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 113 Compilation of Islamic Law stated that a divorce can only be done at the Court after the Ccourt had tried to reconcile both of sides, but did not work.
Based on this research, it can be conclude that the divorce done through short message services is invalid unless both sides then took the matter to the Court. In this case, the judge look too quick take a decision because the evidence presented on the Court was not complete enough to prove that there is an sms containing a request to divorce.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65776
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>