Ditemukan 103505 dokumen yang sesuai dengan query
Reninta Kusuma Ranti
"Berawal dari belum adanya hukum pertanahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, Landreform melalui Undang-undang Pokok Agraria sebagai pembaharuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1960 masih mempergunakan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Berdasarkan kepentingan yang berbeda, maka undang-undang mengenai pertanahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia harus segera dibuat. Fokus penelitian ini adalah dampak landreform bagi rakyat khususnya petani di Kediri Jawa Timur. Penelitian diawali dengan membahas kehidupan sosial petani di Kediri, pemanfaatan tanah sebelum adanya landreform, Undang-Undang Pokok Agraria dirumuskan dan pelaksanaannya di tingkat nasional hingga tingkat desa, serta dampak bagi petani di Kediri. Skripsi ini mengambil tahun penelitian dari 1960 sampai dengan 1966 sebagai awal dari Undang-undang Pokok Agraria dan pelaksanaannya.
Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
S61254
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Samosir, Heru Poppy
"Ketimpangan kepemilikan tanah disebabkan oleh akses yang tidak setara terhadap tanah. Studi ini mengkaji dampak akses ke tanah terhadap total pengeluaran rumah tangga petani. Kebijakan reforma agraria diasumsikan membuka akses dan memperluas akses ke tanah untuk kelompok rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah dan memiliki tanah tetapi ukuran tanah yang sangat kecil. Melalui pendekatan state-led dan market-led, penelitian ini memberikan kategorisasi akses ke tanah ke dua hal yaitu variabel access opening dan access expansion dengan masing-masing cakupan sampel. Pada pendekatan state-led, pembukaan akses dilihat dalam bentuk redistribusi tanah ke petani yang tidak memiliki tanah dan perluasan akses dilihat dari bentuk redistribusi tanah ke petani yang merupakan petani gurem. Pendekatan market-led mengacu pada pembukaan akses melalui skema sewa dan perluasan akses melalui skema penguatan hak milik melalui sertifikat hak milik (SHM). Melalui metode
two period difference-in-difference (DID), penelitian ini menganalisis dampak pembukaan dan perluasan akses terhadap total pengeluaran rumah tangga petani dengan menggunakan data IFLS 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dalam total pengeluaran rumah tangga petani akibat adanya pembukaan dan perluasan akses mengacu pada skema distribusi tanah (pendekatan state-led), serta tidak terdapat perbedaan signifikan melalui pendekatan market-led terutama perluasan akses ke tanah. Kebijakan reforma agraria perlu dilakukan dengan penekanan redistribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani gurem.
Inequality of land ownership is caused by unequal access to land. This study examines the impact of land access on total farmer’s household expenditure. The Agrarian reform policy is assumed can open access and expand access to land for groups of farmer households who do not own land and own land but the size of the land is very small. Through state-led and market-led approaches, this research provides a categorization of access to land in two ways, namely access opening and access expansion variables with each sample coverage. In the state-led approach, the opening of acces is seen in the form of land redistribution to farmers who do not own land and the expansion of access is seen in the form of land redistribution to smallholders. The market-led approach refers to opening access through a rental scheme and expanding access through a scheme to strengthen property right through ownership certificates. Using the two period difference-in-difference (DID) method, this study analyzes the impact of opening and expanding access to the total expenditure of farmer household using IFLS 2007 and 2014 data. The results show that there is significant differences in the total expenditures of farmer households due to the opening and expansion of access reffering to the land distribution scheme (state-led approach), and there are varying results significant difference through the market-led approach. Agrarian reform policies need to be carried out by emphasizing the implementation of land redistribution to landless and small farmers."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Washington: World Bank, 1974
333.1 WOR l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1960
346.04 IND b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Medina, Jose C.
New York: SEADA Group, 1975
333.7 MED p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Budi Eristijono
Depok: Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tri Chandra Aprianto
"Studi ini menjelaskan upaya penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau dikenal dengan istilah reforma agraria, di wilayah perkebunan Jember, Jawa Timur tahun 1942-74. Perkebunan adalah produk dari sistem kolonialisme yang tidak saja bentuk struktur agrarianya tidak adil tapi juga cenderung eksploitatif. Inilah yang menjadi alasan dilakukan proses perubahan struktur agraria di wilayah perkebunan dari corak kolonial ke nasional. Partisipasi masyarakat perkebunan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam penataan tersebut. Sepanjang periode disertasi ini, masyarakat perkebunan bukanlah sebagai suatu objek yang statis dan mekanis. Studi ini memanfaatkan sumber lisan, tulisan serta foto untuk melihat struktur agraria di wilayah perkebunan. Perubahan struktur agraria, dinamika sosial, politik, dan ekonomi serta sejarah perkebunan Jember dari perspektif masyarakat perkebunan menjadi fokus studi ini.
This study explains the attempts of geverning resources fairer--or commonly known as agrarian reform in Jember plantation area, East Java, 1942-1974. Plantation was a product of colonialism system which did not only engender unfair agrarian structures, but also tended to be exploitative. This condition became a reason for conducting process of changing of agrarian structure in plantation area, from colonial to national pattern. During the period of this dissertation, plantation societies were not a static and mechanistic object. This study uses oral, written, and photographs sources for viewing agrarian structure in plantation area. The changes of agrarian structure, the dynamics of social, politic, and economic, and the history of Jember plantation from the perspectives of plantation societies become the focus of this study."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2014
D1920
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Cahyanto
"Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling yang dilakukan oleh developer perumahan dalam rangka lingkungan siap bangun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling, merupakan penyelundupan hukum oleh karenanya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling adalah disarankan untuk tidak dibuat.
This thesis is reviewing about the legal binding of sale/purchase agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot in order of development-ready neighbourhood. This research is a qualitative research with statute approach. This reseach result concludes that sale/purchase agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot is a law evasion, so it does not meet the legal requirement. Therefore it is null and void, and not legally binding. For that reason, sale/purchase agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot is suggested as not to be made."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47424
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Abussoud, Hassan
[T.t.] The Ministry of Guidance [t.th.]
333 A 40
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Robert Markus Zaka Lawang
Jakarta: UI-Press, 1999
333.31 ROB k
Buku Teks Universitas Indonesia Library