Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor-fakto penarik lokasi industri yang dipertimbangkan oleh pemilik modal dalam melakukan investasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika model panel data dan count data serta memperhatikan robustness dari model, penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang signifikan bagi peningkatan FDI di Indonesia. Proporsi PAD dan belanja modal menunjukkan aktivitas perkonomian di suatu daerah akan mendorong terjadinya peningkatan infrastruktur dan akhirnya akan menarik masuknya FDI. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, kemudahan dalam proses perizinan, tingkat elektrifikasi, aksesibilitas jalan dan tingkat upah yang kompetitif akan mendorong masuknya FDI ke suatu daerah.

---

This study analyzed the effect of fiscal decentralization and industrial location considered by foreign investor in Indonesia. By using the econometric analysis of the panel data model, count data and observe the robustness of the model, this research obtain empirical evidence that fiscal decentralization has a significant impact on the inflow FDI in Indonesia. The proportion of revenue and capital expenditure in economy showed activity in the each region to encourage the improvement of infrastructure and ultimetely attracting more FDI. In addition, the quality of human resources, licensing process, the level of electrification, road accessibility and competitive salary levels will encourage the inflow of FDI in Indonesia."

"Ekspor maupun PMA merupakan pendorong peningkatan output (pertumbuhan ekonomi). Namun ekspor dan PMA Indonesia yang masih banyak dilakukan pada sektor industri pengolahan, dapat menimbulkan dampak buruk salah satunya berupa pencemaran udara dari berbagai jenis polutan yang dikeluarkan oleh aktivitas sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor dan PMA industri penyumbang polusi terhadap pencemaran udara di Indonesia menggunakan data 26 kota di Indonesia. Periode pengamatan dilakukan secara bulanan sejak Agustus 2019 hingga Februari 2020 yaitu saat stasiun pemantauan kualitas udara telah memiliki titik pantau di 26 kota. Dari pengolahan data menggunakan metode data panel fixed effect, diperoleh hasil bahwa ekspor dari total pelaku Ekspor di 7 industri penyumbang polutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap polusi udara O3. Sementara itu aktivitas ekspor di 7 industri dari hasil produksi PMA di wilayah pengamatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan pada semua variabel polutan yang diamati. PMA signifikan mempengaruhi polusi PM2,5. Pertumbuhan ekonomi signifikan meningkatkan polusi O3, PM10 dan PM2,5. Adanya aktivitas industri di wilayah dengan pangsa PDRB Industri pengolahan yang tinggi dan memiliki Pelabuhan ekspor utama menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan kenaikan polusi CO, PM10 dan PM2,5. Sementara itu kepadatan penduduk tidak memberikan pengaruh signifikan pada dependen variabel. Meskipun rata-rata partikulat O3 serta PM10 masih berada di bawah ambang batas KLHK dan WHO, namun pemantauan tetap perlu ditingkatkan diantaranya melalui pemanfaatan kendaraan umum serta terus menggalakkan ketentuan yang dapat mengakselerasi penggunaan energi ramah lingkungan di sektor industri.

---

Exports and FDI are drivers of increased output (economic growth). However, Indonesia's exports and FDI, which are still mostly carried out in the industrial processing sector, can have adverse effects, one of which is air pollution from various types of pollutants released by industrial sector activities. This study aims to determine the influence of exports and FDI of polluting industries on air pollution in Indonesia using data from 26 cities in Indonesia. Our monthly observation begins from August 2019 until February 2020, this is the period when the air quality monitoring stations have already been set up in 26 cities in Indonesia. From data processing using the fixed effect panel data method, the result is that exports from a total of export actors in 7 pollutant contributing industries have a positive and significant effect on O3 air pollution. Meanwhile, export activities in 7 industries from FDI production in the observation area did not show a significant relationship to all the pollutant variables observed. FDI significantly affects PM2.5 pollution. Significant economic growth increases O3, PM10 and PM2.5 pollution. The presence of industrial activity in areas with a high share of GRDP in the manufacturing industry and having major export ports shows a positive and significant relationship with CO, PM10 and PM2.5 pollution. Meanwhile, population density does not have a significant effect on the dependent variable. Even though the average O3 and PM10 particulates are still below the KLHK and WHO thresholds, monitoring still needs to be improved, among others through the use of public transportation and continuing to promote provisions that can accelerate the use of environmentally friendly energy in the industrial sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

---

ABSTRACTThis study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."

"Desentralisasi fiskal di Indonesia dewasa ini diharapkan dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja perekonomian wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, hal ini menjadi perdebatan seiring hasil penelitian- penelitian yang beberapa diantaranya menunjukkan hasil yang bertentangan di beberapa negara atau wilayah. Untuk menjawab pola pengaruh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, thesis ini melakukan analisis empiris pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan untuk mengidentifikasi dampaknya merujuk pada efisiensi ekonomi, keadilan fiskal horisontal, dan efek spillover pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia rentang periode 2005-2012 yang didasarkan pada model Solow-Swan, yang mengasumsikan bahwa hubungan antara output ekonomi, tenaga kerja dan modal dengan skala hasil konstan dan mengurangi kembali ke setiap masukan dan adanya peningkatan teknologi. Dalam hal ini teknologi kembali diasumsikan sebagai fungsi yang dipengaruhi oleh variabel eksogen terkait dan desentralisasi fiskal. Pembangunan ekonomi dalam thesis ini diungkapkan dengan Growth Model dan Level Model. Growth model menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan / proxy variabel penjelas lainnya secara normatif. Sedangkan Level Model mengidentifikasi model yang didasarkan dari Growth Model dengan perubahan variabel yang tidak dibentuk dalam kerangka pertumbuhan variabel-variabelnya tetapi pada tingkat nilai variabel tersebut yang dinormalisasikan menggunakan logaritma. Terkait desentralisasi fiscal, tingkat desentralisasi fiskal diwakili oleh rasio total belanja pemerintah daerah dan pendapatan terhadap total belanja dan pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan terkait efek spillover pertumbuhan ekonomi wilayah, analisa spasial yaitu Local Index Spatial Analysis (LISA) diterapkan untuk melihat koefisien regresi atas ruang (Anselin, 1995). Dalam analisis ini variabel seperti PDRB dan beberapa variabel dummy diperkenalkan untuk mengukur autokorelasi spasial terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization is offered as a way to accelerate the performance of each province?s economic capability to encourage economic growth and better public services for their people. However, this approach is still a debate. Previous studies show a contradictory result on the effect of fiscal decentralization in various countries and regions. This thesis performs empirical analysis of influences of fiscal decentralization on regional economic development to see the implementation of fiscal decentralization on developing country like Indonesia and to figure out the effects on traditional economic goals including economic efficiency, horizontal fiscal equity, and spillover effects of regional economic growth.

The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia from 2005 to 2012 and the model is basically based on the Solow-Swan Model, assuming a relation between economic output and labour and capital with constant returns to scale and diminish returns to each input and the existence of technology improvement, which is assumed as a function of other exogenous variables and fiscal decentralization. The economic development in this thesis is expressed by a growth model and a level model. The growth model explains regional economic growth using the degree of fiscal decentralization and the growth/proxy of other explanatory variables.

The level model regresses the level of province's GRDP on the degree of fiscal decentralization and the level or proxy of other explanatory variables. The degree of fiscal decentralization is represented by the ratio of total local government expenditure and revenue to the total expenditure and revenue of central government and local government. Regarding the spatial spillover effect, Local Index Spatial Analysis (LISA) is introduced to see the regression coefficients over space (Anselin, 1995). In this analysis variables such as GRDP and some dummy variables are introduced to measure the spatial autocorrelation with respect to economic growth."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Penelitian ini menganalisis dampak penanaman modal asing terhadap perdagangan intra industri IIT Indonesia dengan salah satu mitra dagang utama yaitu Jepang selama kurun waktu 1990-2017. Indeks IIT lalu didekomposisikan menjadi 3 tipe yaitu Horizontal IIT yaitu IIT kualitas setara, upper vertical IIT UVIIT yang mengindikasikan kualitas tinggi dan lower vertical IIT LVIIT yang mengindikasikan kualitas rendah. Hasil estimasi menunjukkan PMA Jepang memiliki peran yang signifikan untuk meningkatkan IIT bilateral kedua negara. Hasil analisis pada masing-masing tipe IIT menunjukkan bahwa PMA Jepang memiliki dampak positif signifikan terhadap LVIIT dan HIIT namun tidak terbukti memiliki dampak terhadap UVIIT.

---

This study analyzed the effect of foreign direct investment on Indonesia rsquo s intra industry trade with one of it rsquo s major trading partners Japan from 1990 2017. The IIT indexes are decomposed into 3 types of IIT which is horizontal IIT HIIT which indicates equal quality, upper vertical IIT UVIIT which indicates high quality, and lower vertical IIT LVIIT which indicates low quality. The estimation result show that Japanese direct investment have a significant role in enhancing bilateral IIT. The results of analysis on each type of IIT show that Japanese direct investment have positive significant impact on HIIT and LVIIT but there is no evidence on its impact to UVIIT."

"Indonesia bertujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 yang mengharuskan negara untuk mentransformasi perekonomiannya. Salah satu cara untuk meningkatkan sektor manufaktur adalah dengan menggunakan penanaman modal asing. Selain itu, penanaman modal asing diyakini dapat mentransfer teknologi ke negara penerima. Dengan menggunakan fixed effect, penelitian ini menemukan bahwa teknologi transfer investasi asing langsung ke Indonesia terlihat pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa tenaga kerja, produksi, dan modal sebagai saluran mekanisme transfer teknologi di Indonesia. Selain itu, inovasi memengaruhi transfer teknologi sementara tidak terdapat bukti yang kuat untuk mendukung dampak dari penelitian dan pengembangan.

---

Indonesia aims to be a high-income country in 2045, which requires it to transform its economy. One of the ways is by increasing the manufacturing sector using foreign direct investment. In addition, foreign direct investment is believed to transfer technology to the receiving country. By using fixed effect, this study found that foreign direct investment transfer technology to Indonesia which is seen in higher productivity levels. This research discovered that employment, production, and capital as the channel of transfer technology in Indonesia. Furthermore, innovation is found to affect technology transfer, while no evidence is found to support the impact of research and development."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."