Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper discusses about the backdoor listing as an attempt of a PT in order to be listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) without going through the process of an initial public offering in the Indonesian capital market regulations and how it impacts the ratification of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.1. on Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Company in the Field of Mineral and Coal Mining, which is intended to facilitate the endorsement of mining companies to be listed on the Stock Exchange. By using normative juridical research method, this study shows that implementation of backdoor listing rules associated with the passing of the BEI No. I-A.1 regulation by mining companies is still regarded as a compelling alternative to be listed because backdoor listing has certain advantages compared to the initial public offering (IPO). Besides superior in terms of cost, time, as well as no dependency on market conditions, also because there has been no special regulations associated with backdoor listing in Indonesia that lead to the absence of apparent restrictions and sanctions that can be applied when there are irregularities in connection with doing backdoor listing. It can then be considered as a loophole for mining companies to be listed on the stock exchange without having to pass through the same level of scrutiny like doing an IPO. Consequently, there is urgency for Indonesian capital market regulators to pass specific rules or regulations or guidelines that specifically apply to backdoor listing in order to enhance legal certainty surrounding the implementation of backdoor listing in Indonesia’s capital market.

---

Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing sebagai upaya suatu PT agar menjadi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui proses penawaran umum perdana dalam ketentuan pasar modal Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pengesahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengesahannya tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan pertambangan agar dapat tercatat di bursa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan backdoor listing terkait dengan disahkannya peraturan BEI Nomor I-A.1. tersebut oleh perusahaan pertambangan tetap dianggap sebagai alternatif listing yang memikat dikarenakan backdoor listing mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu apabila dibandingkan dengan penawaran umum perdana (IPO). Selain unggul dalam hal biaya, waktu, serta tidak ada ketergantungan terhadap kondisi pasar, juga dikarenakan belum terdapat pengaturan khusus terkait backdoor listing di Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya pembatasan yang jelas maupun sanksi yang dapat diterapkan ketika terjadinya penyimpangan sehubungan dengan dilakukannya backdoor listing. Hal ini kemudian dapat dianggap sebagai celah bagi perusahaan pertambangan untuk dapat tercatat di bursa tanpa harus melewati tingkat pengawasan yang sama ketatnya layaknya hendak melakukan IPO. Konsekuensinya, terdapat urgensi bagi regulator pasar modal Indonesia untuk mengesahkan suatu peraturan yang secara khusus ataupun pedoman yang mengatur mengenai backdoor listing agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya di pasar modal Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor dan calon investor pasar modal dalam hal dilakukannya backdoor listing terhadap emiten. Hal ini terkait dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, di mana dalam peraturan Indonesia tidak pernah disinggung mengenai backdoor listing. Penelitian ini menyumpulkan bahwa karena tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, maka peraturan yang harus ditaati emiten dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dan calon investor pasar modal adalah tergantung bagaimana backdoor listing dilakukan. Namun ternyata terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat timbul dari dilakukannya backdoor listing yang dapat merugikan masyarakat sebagai investor dan calon investor dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection

to investor and prospective investors on capital market if there?s a backdoor listing

towards issuer. This related to the fact that there?s no regulation about backdoor

listing in Indonesia, to be precise that backdoor listing is never be included on any

regulation in Indonesia. This study concluded that because of no regulation about

backdoor listing in Indonesia, regulation that has to be obeyed by the issuer and what

kind of legal protection to investor and prospective investors on capital market

depends on how backdoor listing is done. Nevertheless, there are risks caused by

backdoor listing that could inflict a financial loss to the investor and prospective

investors on capital market and haven?t included on any regulation yet."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya 5 (lima) tahun saja. Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah, ketidaktersediaan listrik, serta kompleksnya birokrasi yang melingkupi perluasan bidang usaha lintas sektor antara pertambangan (hulu) dengan pemurnian (hilir) membuat hal tersebut menjadi terlalu sulit diwujudkan, ditambah lagi dengan inkonsistensi Pemerintah yang menetapkan kewajiban divestasi saham bagi Perusahaan Pertambangan Penanaman Modal Asing, dari 20% (dua puluh persen) di tahun 2010, menjadi 51% (lima puluh satu persen) di tahun 2012. Selain kedua hal tersebut, pada tahun ketiga sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, Pemerintah telah melarang kegiatan ekspor mineral mentah, akan tetapi mencabutnya kembali dan menetapkan ketentuan ekspor dengan tambahan birokrasi yang semakin panjang, sehingga menyebabkan investor pertambangan penanaman modal asing kehilangan waktu dan sulit dalam merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menampilkan fakta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh PT. X selaku perusahaan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral nikel oleh karena kebijakan pertambangan yang tidak cukup berimbang.

---

Law Number 4 Year 2009 could be considered as a controversy for the metal mineral mining businesses, since it has changed the scheme of domestic metal mineral mining industry to not only contains mining but also obliged the mining companies to conduct mineral smelting and processing domestically within period of only 5 (five) years. The limitation of infrastructure facilities within the counties, unavailability of electrical source, and the complexity of bureaucracies that facilitates such cross borders industrial sectors between the mining (mainstream industries) , and the smelting and processing (downstream industries) has caused such policy too unreasonable to be accomplished, moreover the inconsistency of the Government whom has stipulated the divestment terms for the foreign investing mining company, from 20% (twenty percent) in 2010, and re-stipulated it to became 51% (fifty one) percent within 2012. Apart from those two main issues herein, by the third year since the enactment of Law Number 4 Year 2009, the Government has banned the raw mineral export activities, however revoked such laws and enacted a new regulation of raw mineral export policies with additional/ longer bureaucracy’s mechanism process, therefore it has put the foreign mining investors within difficult circumstances to actualize the mandate of the laws itself. This Thesis intends to display the problematic facts that experienced by PT. X as a foreign investing mining company in nickel mining by the insufficient fairness of mining policies."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transaksi backdoor listing sebagai alternatif pencatatan di bursa tanpa melalui penawaran umum perdana. Dalam penulisan ini, backdoor listing yang dilakukan melalui akuisisi perusahaan terbuka dan penawaran umum terbatas merupakan alternatif yang tepat bagi perusahaan tertutup untuk mencatatkan perusahaannya di bursa. Penulisan ini juga melakukan peninjauan yuridis terhadap transaksi backdoor listing yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas dengan HMETD, dimana perusahaan tertutup menjadi pembeli siaga terhadap saham yang ditawarkan oleh perusahaan terbuka. Hal demikian akan menyebabkan perusahaan tertutup bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada perusahaan terbuka. Prosedur transaksi backdoor listing dalam penulisan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Meskipun pada backdoor listing yang dilakukan oleh Indo Air Asia terhadap RMPP Tbk telah berhasil menyebabkan tercatatnya Indo Air Asia di bursa, namun pencatatan tersebut belum memenuhi ketentuan pencatatan di bursa sebagaimana ditentukan berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Dalam penulisan ini juga dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam pelaksanaan transaksi backdoor listing, yaitu dalam pembuatan akta perjanjian pembeli siaga dengan persyaratan, akta perjanjian pembeli siaga, dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham sebelum dan setelah periode perdagangan HMETD, serta akibat hukum terhadap akta perjanjian pembeli siaga yang tidak memenuhi kondisi persyaratan dalam perjanjian pembeli siaga dengan persyaratan.

 

Kata kunci:

Penawaran umum terbatas, backdoor listing, pengambilalihan

---

This thesis discusses the implementation of backdoor listing transaction as an alternative way for private company to be a listing company. In this thesis, such transaction is conducted through right issue, where private company become the stand by buyer for the shares offered by public company. Such transaction will cause the private company become the controlling shareholder of the public company. In this thesis, backdoor listing transaction had been performed in accordance with the prevailing laws and regulations, which are Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1995 on Capital Market, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability, and also Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 on Increasing Capital of Public Company by Right Issue and Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 8/POJK.04/2017 on The Form and Contents of Prospectus In Regard To The Public Offering Implementation. Backdoor listing which performed by Indo Air Asia to RMPP Tbk has caused Indo Air Asia, a private company, become a listed public company. However, the listing of Indo Air Asia has still not met the requirements as a  listing company based on Indonesia Stock Exchange Regulation. Furthermore, this thesis also discusses the duty and responsibility of a Public Notary as one of Capital Market Supporting Professional in backdor listing transaction, which comprises of drafting the deed of stand by buyer agreement with conditions, deed of stand by buyer agreement and the general meeting of shareholders before and after the trading period of right issue.

 

Key word:

Right issue, backdoor listing, acquisition

"

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan backdoor listing sebagai upaya suatu PT untuk menjadi tercatat di bursa tanpa melakukan penawaran umum perdana melainkan melalui tindakan hukum penawaran umum terbatas oleh PT yang telah tercatat Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini tidak terdapat peraturan mengenai backdoor listing di Indonesia backdoor listing melalui penawaran umum terbatas terkadang dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal Indonesia Pada prinsipnya backdoor listing melalui penawaran umum terbatas merupakan bentuk perjanjian pembelian saham sehingga dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan prinsip prinsip hukum perjanjian backdoor listing melalui penawaran umum terbatas adalah sah dan dapat dilakukan di Indonesia Adapun pelaksanaan backdoor listing PT Permata Prima Energi melalui PUT I PT Toko Gunung Agung Tbk telah sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia karena telah memenuhi antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX D 1 tentang HMETD.

---

This study discussed on the regulation of backdoor listing as a way to become a listed company without going through initial public offering but through a right issue action by another listed company By using legal normative method this study concluded even though there is no specific regulation on backdoor listing in Indonesia the backdoor listing through right issue action is not illegal. Principally backdoor listing through right issue action is a form of shares purchase agreement thus by referring to Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and principles of contract law backdoor listing through right issue action is legal in Indonesia In this case the backdoor listing transaction of PT Permata Prima Sakti through Right Issue I of PT Toko Gunung Agung Tbk is accordant with the law and regulation in Indonesia because it has complied Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and BAPEPAM Regulation No IX D 1 on Right Issue."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"ABSTRAKPenyimpangan terhadap pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara telah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Praktik yang digunakan untuk menyimpangi pengaturan tersebut tak lain dan tak bukan melalui konsep beneficial ownership yakni suatu konsep kepemilikan yang berasal dari sistem hukum common law mengenai pemisahan kepemilikan antara pemilik secara hukum legal owner dan pemilik sebenarnya beneficial owner . Skripsi ini membahas konsepsi beneficial owner, kaitan antara penguasaan tambang dengan kesejahteraan rakyat, urgensi pengaturan beneficial owner dalam kewajiban divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batubara, dan usulan pada pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamkan data sekunder.

---

ABSTRACTBreach on the arrangement of foreign share divestment in mineral and coal mining companies have occurred in Indonesia in previous years, which has had an impact on the Indonesian economy. The practice used to distort the arrangement is nothing but the concept of beneficial ownership that is a concept of ownership derived from the common law system of legal separation of ownership between the legal owner and the beneficial owner. This thesis discusses the conception of beneficial owner, the link between mine control and social welfare, the urgency of beneficial owner arrangement in the obligation of foreign share divestment in mineral and coal mining company, and a recomendation on foreign share divestment in mineral and coal mining company by using juridical research method normative secondary data. "