Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah terhadap desentralisasi fiskal adalah melalui penguatan pajak daerah. Upaya penguatan pajak daerah yang dilakukan pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih dalam memungut pajak seperti yang di atur dalam UU No 28 Tahun 2009. Skripsi ini bertujuan untuk melihat perkembangan upaya pemungutan pajak (tax effort) daerah di era desentralisasi fiskal dengan membandingkan pendapatan pajak aktual terhadap pajak potensial daerah serta menganalisa bagaimana faktor determinan tax effort mempengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pemungutan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebesar 1,081, yang berarti dari basis pajak yang ada, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Sementara itu dari hasil estimasi determinan tax effort menunjukkan bahwa share sektor pertanian terhadap total PDRB dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah. penerapan UU No 28 Tahun 2009 secara signifikan berkorelasi negatif terhadap tax effort. Di sisi lain PDRB perkapita tidak signifikan berkorelasi terhadap tax effort.

---

ABSTRACT In attempt to support fiscal decentralization policy, central government increase fiscal authority to boost local taxing power. In order to boost local taxing power, central government gives more authority in collecting tax to local government which regulated in UU No 28 Tahun. The research aims to analyze the index of local tax effort in fiscal decentralization era by comparing the actual tax collection with taxable capacity, and how the determinant of tax effort affect tax effort it self. The result shows the average of tax effort index in second local government in West Sumatera province is 1,081, Which means by the given base tax, government can significantly increase its local revenue . Meanwhile, the result of tax effort determinant estimation shows that agriculture share on regional GDP and transfer from central government is positively significant correlated with local tax effort. Implementing UU No 28 Tahun 2009 is negatively significant correlated with tax effort. On the other side, percapita regional GDP is insignificantly correlated with tax effort."

"This study investigates the relationship between the level of socio-economic development and infant and child mortality in India. The perspective of this study is based on the "Theory of Demographic Transition" which states that improved public health programs and technological and medical advances bring down the level of mortality. The study tests the following major hypothesis: the higher level the level of socio-economic development, the lower the infant and child mortality rates among the states in India. The study applies correlation and multiple regression analysis to data collected by the National Family Health Survey 1992-1993, one of the most comprehensive surveys of its kind ever conducted in India by the Ministry of Health and Family Welfare Government of India. The finding support the theory of demographic transition in large measure revealing that the overall socio-economic development is inversely related to infant and child mortality rates among the states of India."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh atau dampak penerapan kebijakan desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi daereah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan panel data yang meliputi 15 Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun (periode 2001-2010) yang digunakan untuk menguji apakah penerapan fiscal decentralisasi memberikan pengaruh yang significant dan positif terhadap ekonomi lokal. Estimasi menggunakan analisis data panel memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa perubahan peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan memberikan kontribusi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa variable-variabel lain yang dipertimbangakan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThe main objective of this paper is to examine the effect of fiscal decentralization implementation on local economic growth in Sumatera Barat Province. A sample of cross section data which covers 15 city (kota) and regency (kabupaten) in Sumatera Barat during ten year (the period 2001-2010) is employed to test whether fiscal decentralization affect on economic growth positively and significantly. The result from panel data estimation yields evidence that there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in Sumatera Barat. The findings suggest that the increase change of fiscal decentralization degree will contribute to stimulate local economic growth. The further analysis also confirms that other variables which are considered as determinant of economic growth influence local economic growth significantly."

"ABSTRAKSelama lebih dari satu dasawarsa pelaksaaan desentralisasi fiskal di Indonesia, perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan masih sangat kurang serta masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari Pusat. Ada 2 hal yang merupakan masalah bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya (Le, Minh. et al, 2008). Pertama, keterbatasan taxable capacity, dan kedua adalah rezim perpajakan cenderung kurang efisien dan efektif dari upaya pengumpulan pajak (tax effort). Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi pajak (taxable capacity) dan tax effort pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta menghitung perkiraan potensi pajak setelah adanya kebijakan pendaerahan PBB. Kemudian mengestimasi respon dari hasil pungutan pajak terhadap perubahan perekonomian daerah menggunakan pendekatan elastisitas pajak (tax elasticity).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel. Tax effort adalah rasio dari penerimaan pajak actual (actual tax collections) terhadap kapasitas pajak (taxable capacity). Nilai actual tax merupakan jumlah penerimaan pajak, sedangkan taxable capacity merupakan hasil estimasi dari potensi pajak.Hasil Estimasi taxable capacity Pajak Daerah menunjukkan bahwa koefisien variabel konsumsi makanan, jumlah hotel, konsumsi listrik, luas lahan bangunan rumah dan variabel dummy desentralisasi signifikan secara statistik dengan taraf nyata 5% (α=5%). Sedangkan variabel luas lahan baku sawah tidak signifikan secara statistik. Dan dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan peningkatan tax effort dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan maka tax effort index Pajak Daerah sebelum pendaerahan PBB lebih tinggi daripada setelah adanya pendaerahan PBB (simulasi). Hal ini disebabkan karena perhitungan tax effort berdasarkan asumsi bahwa data realisasi PBB yang digunakan adalah data masa lalu dimana pada saat itu PBB masih merupakan Pajak Pusat dan tingkat penggunaan potensi PBB masih rendah sehingga tidak cukup menstimulus peningkatan tax effort index.Nilai total elastisitas Pajak Daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB) baik sebelum maupun setelah kebijakan pendaerahan PBB dapat dikatakan cukup responsif terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Namun jika melihat dari analisis dekomposisi elastisitas pajak, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang responsif terhadap perkembangan perekonomian akan tetapi hampir semua variabel basis Pajak Daerah memiliki kinerja pemungutan yang cukup baik.

---

ABSTRACTFor more than one decade of fiscal decentralization implementation in Indonesia, the development of regional financial capability to fund the governance is still deficient; furthermore, there is still high dependence level towards the central government. There are two problems for regions to increase their revenue (Le, Minh. et. al, 2008). First, the limitation of taxable capacity and the second is taxation regime that tends to be less efficient and effective in the tax effort. The objectives of this study are to count the taxable capacity and the tax effort in regencies/cities of East Java, and also to count the estimation of taxable capacity and tax effort after the existence of Property Tax decentralization policy. Then, this study will estimate responses from the result of tax collections towards regional economics changes using tax elasticity approach.The method used in this study is regression analysis by using panel data. Tax effort is the ratio of actual tax collections towards taxable capacity. The value of actual tax is the amount of tax collections, and the taxable capacity is the estimation result of tax base.The estimation result of taxable capacity of Local Tax indicates that the coefficient variables of food consumption, numbers of hotel, electricity consumption, width of house building land and dummy variables are statistically significant with real level 5% (α=5%). Nevertheless, the variable of standard farmland width is not statistically significant. The implementation of fiscal decentralization in Indonesia shows the increased tax effort year by year. If we make a comparison, tax effort index of Local Tax before Property Tax decentralization policy is higher than after Property Tax decentralization policy (simulation). It is because based on the assumption that the data interface is the realization of the Property Tax past data which low level use of potency so that it does not stimulate the improvement of tax effort index.The total value of Local Tax elasticity towards regional economy before and after Property Tax decentralization policy can be categorized quite responsive towards the development of local economy. Nevertheless, if we look tax elasticity decomposition analysis, it can be concluded that kinds of Local Tax nowadays have tax bases which are less responsive towards the economy development. However, almost all Local Tax bases variables have fairly good tax effort performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Intergovermental transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Selain dipengaruhi oleh DAU dan DAK, pertumbuhan ekonomi kab/kota di pengaruhi juga oleh pendapatan asli daerah (PAD) karena pada era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengumpulkan pajak dan retribusi, serta dikontrol pula dengan variabel jumlah penduduk, investasi, indeks daya saing usaha daerah dan dummy wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) maupun yang tidak memiliki SDA.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dengan model random ejfect untuk 337 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003-2007 pada model 1 dan 131 kabupaten/kota pada tahun 2003-2005 untuk model 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan ini sesuai dengan hipotesis, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap investasi.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol investasi menunujukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel indeks daya saing usaha, jumlah penduduk dan dummy wilayah SDA tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

---

The objective of the study is to seek the impact if intergovemmental transfer especially the general fund allocation (DAU) and targetted fiind allocation (DAK) on the districts economic growth in Indonesia during the era of fiscai decentralization. Apart from the impact of these transfers, districts/local economic growth is also affected by regional income (PAD) since during fiscal decentralization era, districts have authorities to collect tax and retribution. Moreover, districts growth are also controlled by other variabels of population, investment, competitiveness index and dummy variables of either rich or poor natural resources.

The study employs panel data with random effect models which distinguished into three models. Model I uses data of 337 districts in Indonesia from 2003 to 2007, model 2 and 3 use data of 131 districts for the year of2003 to 2005. The result of the study proved the hypothesis that targetted fund allocation and regional income positively affect districts economic growth. Meanwhile, general fund allocation does not affect economic growth but do have effect on investment.

Estimation result shows that control variabels of investment shows positive relationship on economic growth. Meanwhile competitiveness index, population and dummy variables of natural resources have not significant impact on districts economic growth in Indonesia."

"Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun meluasnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, menyiratkan adanya keyakinan yang kuat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis meliputi Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode GLS dan model estimasi Fixed Efect. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mencakup periode 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal (2001-2009). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal pasca tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya, seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

---

Empirical studies show that fiscal decentralization may give positive or negative impact to regional economic growth. However, the widespread implementation of fiscal decentralization in many countries, implying the existence of a strong belief that fiscal decentralization can increase efficiency which in turn will promote economic growth. Likewise, the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, effectively implemented since 2001, is expected to accelerate development and promote local economic growth.

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization on economic growth especially areas in Jambi Province. Fiscal decentralization in this study is measured using Expenditures Indicator, Revenue Indicator, and Autonomy Indicator. In addition, to see the effect of fiscal decentralization to other economic growth factors, I use a set of control variables (Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period) which are frequently used empirically and shown to have a significant effect on economic growth.

Analyses are performed by multiple regression analysis model by using GLS method and Fixed-Effect estimation model. I use data panel at the district/city in the Province of Jambi which covers the 6 years period before fiscal decentralization (1995-2000) and 9 years after fiscal decentralization (2001-2009).

The result indicates that the implementation of fiscal decentralization, post 2001 period, gives better effect on local economic growth in Province of Jambi than the previous period. In addition, all control variables of the local economic growth which consists of Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period, is the positive influence on local economic growth in the Province of Jambi."