Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalahperihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangansebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaanpenyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya khususnya padapenerbangan internasional. Kelalaian tersebut, menyebabkan konsumen sebagaipihak yang dirugikan berada diposisi yang lemah. Ketidaktahuan konsumenmengenai pengaturan terhadap kerugian yang dialaminya, menyebabkan pelakuusaha penerbangan internasional bertindak sewenang-wenang dalam memberikanganti rugi kepada konsumen. Kurangnya informasi mengenai tanggung jawabperusahaan penerbangan internasional perihal ganti rugi terhadap konsumenmenyebabkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha penerbangan internasionalseharusnya bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang PerlindunganKonsumen dan Konvensi Warsawa 1929.

---

ABSTRACT Along with the increased use of air transport services, issues emerge concerningsecurity, safety, and convenience of aviation service consumers as a result of aircarriers’ lack of attention regarding services to the quality of its service, especiallyon international flights. The negligence causes the consumer positioned as theinjured party and thus is in a weak position. Consumers’ unawareness about theregulations concerning the losses they endure, causing air carriers acted arbitrarilyin providing compensation to consumers. Lack of information concerning theresponsibility of air carriers regarding compensation to the consumer caused harmto consumers. Air carriers should be liable under the Consumer Protection Actand the 1929 Warsaw Convention."

"Dalam menegakan peraturan domestik dan menghindari pajak berganda, peran dilakukannya pertukaran informasi penting dalam hal administrasi informasi otoritas pajak negara yang berkepentingan, Pada tanggal 1 April 2014, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.03/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagai aturan pelaksanaan pertukaran Informasi (PMK 60). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pemikiran dilengkapinya peraturan sebelumnya dengan PMK 60 dan menjelaskan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK 60. Penelitian adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah yang mendasari diterbitkannya PMK 60 adalah masuknya Indonesia ke dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang memberikan dorongan negaranegara anggota untuk melakukan perjanjian pertukaran informasi, serta adanya ketentuan-ketentuan baru yang perlu diakomodir dalam peraturan domestik. Pelaksanaan sebelum diterbitkannya PMK 60 adalah Otoritas Pajak Indonesia menggunakan dasar Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER 67/PJ/2009 (PER 67) sebagai aturan teknis pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya, dan dalam pelaksanaan sesudah diterbitkannya PMK 60 Otoritas Pajak menggunakan PER 67 dalam hal teknis namun tetap menggunakan PMK 60 sebagai lex genralis peraturan pertukaran informasi. Diharapkan Otoritas pajak Indonesia dapat meningkatkan sistem informasi perpajakan Indonesia dan dapat menerbitkan aturan pelaksanaan dari PMK 60.

---

In order to enforce domestic regulation and to avoid double taxation, uses exchange of information for tax purpose is essential for administration of tax authority database. On 1st April 2014, Indonesia Minister of Finance issuing Minister of Finance Regulation Number: 60/PMK.03/2014 regarding for Indonesia Exchange of Information Procedures (PMK 60). This research aimed to analyze rationale of issuing PMK 60 as completed previous regulation and to explain before and after implementation of PMK 60 as regulation on exchange of information for tax purpose. The research uses qualitative method and descriptive purpose to analyze and process data.

Result of this research are Indonesia is join as member of Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes which member of Global Forum use this convention to created Tax Information Exchange Agreement between member’s. As implications of newer Tax Information Exchange Agreement’s raises new provisions which are not regulated in previous regulation. The implementation before PMK 60 issued is Indonesia Tax Authority use Director General Taxation number: 67/PJ/2009 (PER 67) as previous regulation that regulated Exchange of Information Procedure and the implementation after PMK 60 issued is Indonesia Tax Authority constantly use PER 67 as technical previous regulation, however use PMK 60 as lex generalis of Indonesia Exchange of Information procedure. Researcer expacted Indonesia Tax Authorty may increase information system database and may issued adminstrative regulation from PMK 60."

"Skripsi ini membahas pengaturan pengawasan ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup, prosedur, serta hasil dan tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan.

---

AbstractThis writings will emphasize on labour inspection rules after the enactment of Law Number 21 Year 2003 about Ratification of ILO Convention Number 81 concerning Labour Inspection in Indsutry and Commerce. The explanation that will be discussed in this writings not only restricted to the rules on the law itself, but also to compare it with other labour inspection regulations. The method used in this writings is juridist-normative. There will be also explanation about institutional, main objectives and functions, scope, procedur, also result and further action taken from labour inspection."

"Tesis ini membahas rencana Pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional Madrid Protocol yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional. Hasil penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris ini pun menyimpulkan bahwa Madrid Protocol memang memberikan manfaat bagi pemohon merek berupa biaya pendaftaran merek ke semua negara anggota konvensi yang jauh lebih murah serta, ketepatan jangka waktu pemrosesan pendaftaran. Namun, Pemerintah harus menunda rencana ratifikasi tersebut mengingat masih terdapat permasalahan lain yang menjadi fokus utama saat ini

---

The focus of this study is Government planning to ratify international convention Madrid Protocol that refers to trademark international registration system. This normative research which identified as explanatory found conclusion that Madrid Protocol itself contains benefit for the applicant of trademark registration such as low cost needed to do registration all over the state which are members of the convention also effectivity of time. But in other way, the Government have to cancelled the plan since there are still so many urgent problem need to handle first."

"ABSTRAKMerkuri merupakan salah satu unsur logam yang termasuk sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun B3 berdasarkan PP No, 74 tahun 2001, yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, yang menarik perhatian global kemudian melatarbelakangin dibentuknya Konvensi Minamata. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami permasalahan dalam pemanfaatan merkuri, mulai dari perdagangan illegal merkuri, pertambangan batu cinnabar, serta penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk juga berpartisipasi dalam mengendalikan emisi dan lepasan merkuri secara global, maka pada tahun 2017 lalu Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul bagi Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Minamata kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata. Skripsi ini juga akan membahas apa yang kemudian yang perlu diatur dalam Rencana Aksi Nasional dari Konvensi Minamata. Metode penulisan dari skripsi ini adalah yuridis normatif. Analisis dari skripsi ini kemudian mencapai kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata sehingga perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan serta memuat langkah-langkah strategis dalam Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan serta menghapuskan penggunaan merkuri.

---

ABSTRACTMercury is one of metallic substance that include as toxic and hazardous material based on Government Regulation No.74 year 2001, which can adversely affect the environment and human health. The case of mercury contamination in Minamata Bay, Japan, attracted global attention and as one of the background to form Minamata Convention. This objective of this convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emission and releases of mercury. Indonesia became one of the countries experiencing problems in the utilization of mercury, from illegal trading of mercury, cinnabar mining and artisanal small scale gold mining. As a form of Indonesia 39s commitment to participate in controlling global emissions and mercury releases globally, in 2017 Indonesia ratified the Minamata Convention. This undergraduate thesis discusses the obligations that arise for Indonesia after ratifying the Minamata Convention and then analyzing existing legislation in comparison with the obligations contained in the Minamata Convention. This undergraduate thesis will also discuss what then needs to be regulated in the National Action Plan of the Minamata Convention. The research method used in this writing is a normative juridical research. The analysis of this writing then reaches the conclusion that the existing legislation is still inadequate when compared with the obligations contained in the Minamata Convention so that the need for revision of regulations and contains the strategic steps in the National Action Plan for controlling and eliminating the use of mercury. "

"Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan kemudian mengatur Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dengan menungundangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44). Pada waktu Indonesia mengumumkan ZEEI tahun 1980 telah terdapat sejumlah 73 negara-negara yang telah melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif mereka , sebagai pengaruh dari perkembangan Konperensi Hukum Laut PBB ke-III yang telah menyetujui Informal Composite Negotiating Text. Saat dikeluarkannya pengumuman Indonesia tentang ZEEI tersebut diatas, Zona Ekonomi Eksklusif telah berkristalisasi menjadi hukum kebiasaan internasional karena konsep ZEE belah memperoleh dukungan yang besar baik dari negara -negara maritim utama, maupun negara-negara berkembang serta Zona Ekonomi Eksklusif telah merupakan bagian dari praktek hukum internasional.Bertambah banyak negara-negara yang memakai sistim joint venture dan atau perizinan sebagai dasar hukum pemberian izin bagi kapal perikanan asing pada ZEE mereka. Indonesia melaksanakan sistim joint venture bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang PMA dan pemberian SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan ) bagi pihak asing diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Sistim terakhir yang berlaku ialah, sistim sewa kapal perikanan asing yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomar 816/Kpts/IK.120/11/90 tanggal 1 Nopember 1990.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengadakan peninjauan atas perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pemanfaatan penuh sumberdaya alam hayati perIkanan JTB , kapasitas tangkapan dan akses atas surplus perikanan, yang hal ini berkaitan dengan pengaturan partisipasi pihak asing dalam perikanan ZEE baik di dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional.2. Sesuai dengan karakteristik hukum dari ZEE menurut KHL 1982, mengadakan tinjauan terhadap pelbagai hak dan kewajiban negara kepulauan Indonesia sebagai negara pantai di dalam menangani masalah pengaturan partisipasi perikanan pihak asing di ZEEI menurut perundang-undangan nasional dan menurut hukum internasional.3. Mengadakan perbandingan antara praktek negara-negara terutama di Asia Pasifik di dalam menerapkan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral perikanan serta seberapa jauh praktek pengaturan- negafa-negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982. 4. Mengadakan tinjauan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberi peluang kepada berbagai interpretasi atas hak negara pantai yang dengan demikian tidak mendukung kepastian hukum.5. Mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari hasil-hasil perjuangan Indonesia di dalam forum UNCLOS III, khususnya dalam rejim negara kepulauan dan rejim ZEE."