Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum yang sedang dihadapi emiten pada penawaran umum dalam studi kasus PT Blue Bird Tbk. Blue Bird merupakan perusahaan yang pada saat akan melakukan penawaran umum menghadapi sejumlah sengketa hukum. Adanya beberapa sengketa hukum ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena putusan tersebut dapat saja akan mempengaruhi kelangsungan bisnis usaha Blue Bird. Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendafaran Blue Bird meskipun terdapat pihak yang meminta penundaan atas penawaran penawaran umum Blue Bird dengan catatan agar Blue Bird menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding). Berdasarkan hasil penelitian, Blue Bird telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum yang sedang dihadapinya.

---

The focus of this study is the application of disclosure principle regarding some litigations being faced by an issuer in case study of PT Blue Bird Tbk. Blue Bird is a company that at a time of going to conduct an Initial Public Offering (IPO) faced a number of litigations. Those litigations will lead to uncertainty for investors because the court judgment may affect Blue Bird’s business continuity. Otoritas Jasa Keuangan declared Effective on Registration Statement of Blue Bird even though there are those who ask for a delay on Blue Bird’s IPO deals with a note that Blue Bird apply the principle of Disclosure about the litigations. This study used literature reasearch that aims to find the problem. Based on the research results, Blue Bird has applied the disclosure principles regarding the litigations."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip keterbukaan yang telah dilanggar emiten akibat adanya penggantian pembeli siaga pada saat penawaran umum terbatas berlangsung. Namun, karena emiten memiliki itikad baik, maka Bapepam menyatakan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah pembeli siaga. Ketidakpastian informasi akibat adanya ketidakkonsistenan antara Pernyataan Pendaftaran dan pelaksanaannya merupakan alasan Bapepam memberi sanksi administratif kepada PT Victoria Sekuritas dan PT Batavia Prosperindo Sekuritas selaku pembeli siaga atas pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengalihan kewajiban pembeli siaga ini merugikan pemegang saham HMETD (investor) yang menanamkan modalnya pada perusahaan PT Bintang Mitra Semestaraya Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dengan pemberian sanksi administrative terhadap pembeli siaga merupakan salah satu kebijakan Bapepam guna menerapkan penerapan prinsip keterbukaan dalam rangka menyelenggarakan good corporate governance pada perusahaan efek dalam pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the principles of disclosure that has been violated due to the replacement of standby buyers while limited public offering took place. However, because the issuer has in good faith, the Bapepam said the party that should be responsible is the standby buyers. Uncertainty of information due to inconsistencies between the Registration Statement and the implementation itself is the reason for Bapepam to give administrative sanctions to PT Victorian Securities and PT Batavia Prosperindo Sekuritas for violations of Article 80 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. The transfer of this Standby Buyers obligation has harmed shareholders (investors) who has invested their funds to companies, PT Bintang Mitra Semestaraya. This research is the study of law with a normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical. The results in this thesis concludes that the provision of administrative sanctions against the standby buyers is one of Bapepam way in order to implement the policy of application of the principle of openness in order to organize good corporate governance in securities companies in the Indonesian capital market. "

"Penelitian ini berfokus pada pengaruh struktur kepemilikan yang diwakili oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur. Sampel yang igunakan adalah 86 laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Jumlah pengungkapan sukarela pada laporan tahunan diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Adhariani (2005) dan telah mengalami beberapa penyesuaian oleh Ningrum (2007). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, yang artinya bahwa semakin besar porsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka tingkat pengungkapan sukarela perusahaan akan semakin rendah.

---

This study is focusing on the effect of ownership structure represented by managerial ownership, blockholder ownership, foreign ownership, andinstitutional ownership in voluntary disclosure level of manufacturing companies.The samples consist of 86 annual reports of manufacturing companies listed on the IDX at 2007. The amount of voluntary disclosure provided in annual reports is measured by disclosure items developed by Adhariani (2005) and modified by Ningrum (2007). Findings from the research is managerial ownership has negative and significant influence in voluntary disclosure, which means that when managerial ownership getting bigger, the voluntary disclosure level will getting lower."

"Unsur fundamental dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan dalam pasar modal dimulai pada saat suatu perusahaan melakukan penawaran umum (dengan mengajukan pernyataan pendaftaran), setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa dan dalam hal terjadi peristiwa yang penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu yaitu laporan yang dirinci dalam Peraturan BAPEPAM X.K.1. Skripsi ini akan membahas mengenai keterbukaan perusahaan yang melakukan penawaran umum terkait dengan masalah kesalahan pencatatan dana dan alokasi penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai sebagaimana diungkapkan dalam prospektus. Surat Pernyataan Efektif tertanggal 1 Februari 2010 dari BAPEPAM-LK sudah keluar dan menandai prinsip keterbukaan informasi sebelum melakukan penawaran umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. Namun lain halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum. Prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum tidak terpenuhi secara baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk dimana terjadi kesalahan pencatatan dana dan hal tersebut baik disengaja maupun tidak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Ditambah lagi dengan dana yang salah catat tersebut, yang notabene merupakan dana hasil penawaran umum ternyata tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus. PT Benakat Petroleum Energy, Tbk sudah menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahan akibat kesalahan pencatatan dana (terlepas dari alokasi dananya). Dengan kesanggupan tersebut, ini merupakan bentuk perlindungan investor yang diberikan oleh PT Benakat Petroleum Energy Tbk kepada investor yang membeli atau akan membeli sahamnya.

---

The fundamental element in capital market is information disclosure. Disclosure in capital market is begun when a company conducts public offering (by proposing registration statement), after issuing company notes and sells its shares in stock exchange and in terms of important events that the report should be submitted in a timely manner specified in the Regulation of Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) X.K.1. This thesis will discuss about the information disclosure of company which is conducting a public offering related to the problem of error in reporting funds and the bidding allocation of funds which was not comply with the allocation funds in prospectus. Registration Statement dated 1 February from Capital Market Supervisory Board has been issued and it has noted that the information disclosure principal before conducting a public offering has been performed well by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. However, it was different with the application of information disclosure principle after conducting a public offering, which was not comply properly by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk in which there was an error in reporting funds whether willful or un-willful, that is definitely a violation on disclosure principle in capital market. Moreover, with the error fund listed, and also thte incompliance bidding allocation of funds, PT Benakat Petroleum Energy, Tbk has stated that it was agreed to take the responsibility on the error due to an error in reporting but not about the wrong allocation funds. That statement has signed the forms of investor protections that was given by PT Benakat Petroleum Energy Tbk for investor whose buy or own its shares."

"Pemilihan topik keterbukaan informasi dalam Pasar Modal dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis pada pasar modal yang mana penulis percaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangunan perekonomian Negara. Pasar Modal dapat membantu sector-sector produktif dalam sebuah Negara mengumpulkan modal dalam jangka panjang.Salah satu elemen penting dalam terlaksananya pasar modal yang efektif, adalah kepercayaan dari masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh emiten. Kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pasar modal dikenal dengan prinsip disclosure. Penulis membedah Prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal dengan melihat pengaturannya Undang-Undang Pasar Modal no. 8 Tahun 1995, juga peraturan pelaksanaanya yakni, PP No. 45 Tahun 1995, selain itu keterbukaaan informasi juga diatur oleh Bapepam-LK sebagai lembaga yang berotoritas. Prinsip keterbukaan informasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum dan keterbukaan informasi pasca penawaran umum. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bakrie&Brothers, Tbk. dan PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. Kedua perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dengan melanggar ketentuan Peraturan Bapepam X.K.4 dan IX.E.2 jo. UUPM dan PP.No.45 Tahun 1995. Penanganan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT. Bakrie&brothers, TBk, dan PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. dapat diselesaikan dengan memperhatikan system hukum pasar modal secara komprehensif. Pendekatan penyelesaian kasus pelanggaran keterbukaan informasi ini dengan memperhatikan Teori Lawrence M friedmen tentang factor Structure, Substance dan Legal culture.

---

The Selection of information disclosure topic is based on the author’s interest of the capital markets, that the authors believe to be an effective tool in order to build a stronger State economy. In a lot of country capital markets could help its productive sector to raise their capital in long-term condition.One important element in the implementation of an effective capital market is the trust of its community. That is why it is important to be implemented by the issuer. The obligation to maintain public’s trust in capital markets is known as the principle of disclosure.The authors examine the principle of disclosure in capital markets trough researching the law of the Capital Market Law which in Indonesia named as the Undang- undang No. 8 tahun 1995, as well as PP No. 45 Tahun 1995. In addition to the regulations of disclosure principle, Bapepam as an authoritative institution also regulates it. The principles of disclosure are acted upon 2 stages, first of all in the context of public offerings and second of all in the context of post-initial public-offering.

In this thesis the author is analyzing the violations committed by PT. Bakrie & Brothers, Tbk. And PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. Both companies are proven to committed violations against the principles of disclosure which regulated by Bapepam’s regulations No. X.K.4 and IX.E.2 jo. Capital Market Law No. 8 Tahun 1995 aa well as PP.No.45 of 1995. Handling the violations against the principles of disclosure done by these companies: PT. Bakrie & Brothers, Tbk, and PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. had to be solved in regard to the comprehensive legal system in capital markets. On the other hand to resolve this disclosure violations case, regarding Theory Lawrence M. Friedman is to consider three factor in law, such: Structure, Substance and Legal culture."

"Pasar Modal memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai roda penggerak perkembangan perekonomian suatu negara. Keberadaan Pasar Modal mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum atau. Initial Public Offering (IPO). Melalui penerbitan POJK 41/2020 menjadi dasar berlakunya Penawaran Umum Berbasis Elektronik (E-IPO) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi atau keterbukaan informasi pelaksanaan Penawaran Umum di Indonesia. Pelaksanaan sistem E-IPO sesuai dengan upaya penerapan prinsip keterbukaan informasi yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang likuid dan efisien dengan kemudahan akses informasi khususnya bagi Investor. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi pada sistem penawaran umum berbasis elektronik (E-IPO) di Indonesia dan perbandingannya dengan penerapan di Amerika Serikat melalui NASDAQ sebagai bursa elektronik pertama dan yang paling besar di dunia. Penulis juga menganalisis persamaan dan perbedaan penerapan prinsip keterbukaan informasi pada masing-masing negara. E-IPO perlu meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan informasi melalui pembuatan peraturan yang komprehensif, kemudahan akses informasi dengan pengembangan situs resmi, dan transparansi pembentukan harga penawaran umum.

---

The Capital Market has a very important position as the driving force of a country's economic development. The existence of the Capital Market will able to provide an opportunity for companies to increase capital through an Initial Public Offering (IPO). The issuance of POJK 41/2020 is the basis for the enactment of an Electronic-Based Public Offering (E-IPO) to increase efficiency, effectiveness, accountability, and transparency or information disclosure on the implementation of the Public Offering in Indonesia. The implementation of the E-IPO system is in accordance with efforts to implement the principle of information disclosure which is very important to create a liquid and efficient market with easy access to information, especially for Investors. This research will discuss the application of the principle of information disclosure in the electronic-based public offering (E-IPO) system in Indonesia and its comparison with the application in the United States with NASDAQ as the first and largest electronic exchange in the world. The author also analyzes the similarities and differences in the application of the principle of information disclosure in each country. E-IPO needs to improve the application of the principle of information disclosure through comprehensive rulemaking, ease of access to information with the development of official websites, and transparency in the formation of public offering prices."

"Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

---

Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis.

This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law."

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan usahajasa konstruksi yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Penelitian yangmenggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi pustaka dan wawancara mendalam ini, bertujuan untuk menganalisisperlakuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber daridalam negeri jika ditinjau dari asas equity, serta menganalisis perlakuanperpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negerijika tinjau dari asas equality. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengenaanpajak atas penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri sesuai dengan prinsipschedular tidak mencerminkan prinsip kesanggupan membayar bagi Wajib Pajakkarena tarif yang melebihi kewajaran. Di sisi lain, Perlakuan perpajakan ataspenghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negeri tidak mencerminkanasas equality jika dipandang dari sisi jenis penghasilan. Seharusnya diperlakukan equaldengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri, yaitu dengan penerapan tarifskedular dari penghasilan bruto. Sehingga beban pajak antara penghasilan usaha jasakonstruksi luar negeri sebanding dengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri.

---

ABSTRACT The research conveys about the tax treatment of construction service incomefrom internal and external resources. This research that used qualitative approachby study literature and in-depth interviews for data collection, is aimed to analyzethe tax treatment of construction service income from internal resources based onequity principle, and analyze the tax treatment of construction service incomefrom external resources based on equality principle. The results of this researchshowed that the tax imposition in construction service income from Indonesia inaccordance with the schedular principle is not reflect “the ability to pay” oftaxpayer, because of over rate. On the other hand, the tax treatment ofconstruction service income from external resources is not reflect on equalityprinciple. The tax treatment of construction service income from internal andexternal resources should be equal, by the treatment of schedular rates from grossincome. So that the tax burden between construction service income from internaland external resources are proportional."

"[ABSTRAKHampir 20 tahun berlalu sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh adanya jumlah utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Hal tersebut telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri korporasi non-bank, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol utang luar negeri melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dengan 3 komponennya yakni lindung nilai, likuiditas, dan peringkat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, dengan didukung data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skudner, dan tersier. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi non-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indoensia, serta implementasi kebijakan tersebut oleh bank Indonesia dan penerapannya pada PT. X. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. X wajib melakukan lindung nilai.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84ABSTRACTAlmost 20 years have passed since the monetary crisis in 1997-1998 caused bythe uncontrolled amount of private foreign debt. It has provided a valuable lessonfor Indonesia. With the increasing number of foreign debt by the non-bankcorporation, Bank Indonesia issued a number of regulations aimed at controllingthe foreign debt through the application of the prudential principle, with threecomponents namely hedging, liquidity, and debt rating. The method used in thisthesis is juridical-normative, supported by secondary data, which consists ofprimary legal materials, secondary, and tertiary. This thesis will discuss theapplication of hedging for non-bank corporations in Indonesia through BankIndonesia Regulation, as well as the implementation of these policies by BankIndonesia and its application to the PT X. Based on the analysis that has beendone, hedging is required for PT X.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84, HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84]"