Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset.

---

We can't deny that banks in conducting its business are also facing the risk. One of them is credit risk. In line with the times, there is a new credit risk mitigation techniques that have been recognized in accordance with the standards of international practice (best international practices) called assets securitization. This thesis talks about prudential banking regulation in asset securitization and the application of the prudential banking principle made by Bank BTN carrying their mortgage backed securities in associated with prudential banking regulation. This type of research is a library research which produces descriptive normative research.

The results stated that the setting of the prudential banking principle in this activity regulated in PBI No. 7/4/PBI/2005 about The Prudential Banking Principle in Asset Securitization Activity for Commercial Banks where Bank BTN has applied that principle in accordance with the mandate of that regulation. Thus Bank BTN can be a reference for other banks to implement their asset securitization."

"Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat tentunya harus memiliki sistem kinerja yang baik agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu produk yang paling diminati yaitu kredit oleh bank konvensional. Untuk mencapai keberhasilan baik dalam keuntungan maupun kinerjanya, bank perlu lebih hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Untuk itu, penulis meneliti prinsip kehati-hatian dari bank konvensional yang dalam hal ini penulis meneliti Bank Papua yang merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemajuan dibidang perekonomian sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat Papua maupun Negara Indonesia. Pada periode maret 2017, telah terjadi penurunan performa di bidang kredit pada Bank Papua yakni terjadinya Non Performing Loan yang melebihi ambang batas 5 sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan intensif terhadap Bank Papua. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pemberian kredit pada bank konvensional telah diatur di Indonesia dan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasinya karena ketidaktelitian pada saat melakukan analisis kredit dan analisis jaminan dan juga tidak terpenuhinya jumlah minimal komisaris pada bank papua seperti yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tetapi dalam hal ini Bank Papua telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari kebijakan perkreditan Bank Papua yang telah sesuai. Penulis menyarankan agar Bank Papua memperbaiki kualitas SDM dalam menganalisis kredit dan agunan, mengimplementasikan kebijakan perkreditan dengan benar, memenuhi jumlah minimal komisaris dan menjaga kesehatan Bank. Selain itu agar OJK juga mengedukasi Bank Papua dengan cara khusus.

---

As a financial institution that are trusted by the people, banking should have a good performance system in order to gain the expected profit. One of the most popular product is credit by conventional banks. To achieve success both in profit and performance, banks need to be more careful in providing credit to customers. Therefore, this paper will examine the prudential principle applied by conventional banks, specifically Bank Papua, which is one of Regional Development Banks Bank Pembangunan Daerah in Indonesia that are present to promote economic growth so as to make progress and improve development for the people of Papua and Indonesia in general. In March 2017, there was a decrease in credit performance in Bank Papua, namely the non performing loans exceeded the 5 threshold, so then Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan conducted an intensive supervision of Bank Papua. The research method used in this paper is normative legal which involves the study of the law to analyze the legal issues at hand.

The result of this study found that the prudential principle in providing credit by conventional banks has been regulated in Indonesia and the cause of the problem in its implementations is due to inaccuracy when conducting credit and bank guarantee analysis and also the non fulfillment of the minimum number of commissioners in Bank Papua as set out in Financial Services Authority Regulation No. 55 POJK.03 2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. However, in this regard, Bank Papua has tried to apply the prudential principle as reflected in the credit policy of Bank Papua.

This paper suggests that Bank Papua should improve the quality of human resources in analyzing credit and collateral, implement the credit policy correctly, meet the minimum number of commissioners and maintain the bank 39 s financial health. In addition, Financial Services Authority should also educate Bank Papua particularly. "

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action."

"Tesis ini membahas prinsip kehati-hatian dalam penerapan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada Bank X. Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu ketentuan perpajakan yang dinamakan Foreign Account Tax Compliance Act atau disingkat dengan FATCA, yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung (direct investment) melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun investasi tidak langsung (indirect investment) melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. FATCA mengatur kewajiban yang mengharuskan 2 (dua) entitas luar negeri, yaitu Lembaga Keuangan Asing (Foreign Financial Institution atau FFI) dan Lembaga non-keuangan (Non-Financial Foreign Entities atau NFFE) di luar wilayah Amerika Serikat untuk membuat sebuah perjanjian dan memberikan laporan keuangan kepada badan pemerintah Amerika Serikat yang menangani perpajakan, yaitu US Internal Revenue Service (IRS), mengenai akun atau rekening finansial milik warga Amerika Serikat yang berada pada 2 (dua) entitas tersebut. Kewajiban dalam FATCA tersebut tentunya berpotensi menyinggung peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perbankan terkait dengan rahasia bank, karenanya Penulis melalukan penelitian pada salah satu bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank X untuk mengetahui bagaimana penerapan FATCA serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank X serta bagaimana analisa yuridis terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank X agar tidak melanggar ketentuan terkait rahasia bank dalam pelaksanaan kewajibankewajiban oleh Bank X yang tunduk dalam FATCA. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan penelitiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian yang digunakan, diketahui dalam penerapan FATCA oleh Bank X memang terdapat kendala-kendala yang dihadapi, namun Bank X telah mengupayakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar dalam penerapan FATCA tersebut Bank X tidak melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya sebagai bank, khususnya terkait dengan rahasia bank.

---

This thesis discusses the prudential principle in the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Bank X. In 2010 the US government issued a tax provision called the Foreign Account Tax Compliance Act, or abbreviated with FATCA, which refers to the provisions of the Hiring Incentives to Restore Employment Act. The main objective of the establishment of FATCA is to tackle tax evasion (tax avoidance) by citizens of the United States who perform direct investment through financial institutions abroad or investing indirectly through ownership of overseas companies. FATCA obligations set requires 2 (two) foreign entities, namely the Foreign Financial Institutions (FFI) and non-Financial Institutions (NFFE) outside the United States to make an agreement and provide reports to finance the US government agency that handles taxation, namely the US Internal Revenue Service (IRS), the financial accounts or accounts belonging to US citizens who are in the 2 (two) entities. Obligations under FATCA is certainly potentially offensive regulations in Indonesia, particularly in the banking sector related to bank secrecy, hence the author put through research in one of the Islamic banks in Indonesia, Bank X to find out how the application of FATCA and constraints faced by the Bank X as well as how the juridical analysis of the prudential principle by Bank X in order to not violate the relevant provisions of bank secrecy in the implementation of the obligations by the Bank X which is subject to FATCA. In this paper, the author uses the normative research methods as the methods used in conducting research and descriptive research using library research method that uses secondary data types. The research results are used, known in the application of FATCA by Bank X is contained constraints faced, but the Bank X has sought to apply the prudential principle so that the application of the FATCA Bank X does not violate its obligations as related to the bank, particularly related with bank secrecy."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha perbankan yang memiliki risiko. Bank diharapkan hanya memberikan kredit kepada debitur jika Bank benar-benar sudah yakin bahwa debitur tersebut mampu untuk mengembalikannya. Untuk itu, Bank diharapkan menerapkan suatu prinsip kehati-hatian sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan prinsip kehati-hatian bank. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dan bagaimana kesesuaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit untuk perorangan yang dilakukan Bank X kepada Nasabah A. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan membandingkan data sekunder dan hasil wawancara. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit, Bank harus memiliki suatu peraturan intern yang tertulis mengenai pedoman pemberian kredit dan menerapkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance serta Penilaian Kualitas Aktiva Bank. Dalam memberikan kredit kepada Nasabah A, hal-hal yang dilakukan oleh Bank X sesuai dengan semua ketentuan Prinsip Kehati-hatian Bank pada pemberian kredit. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidakefektifan dalam hal pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank X kepada Nasabah A.

---

Credit granting is a banking business activity that has such risks. Bank is expected to grant credit to the debtor if only they were thoroughly doubtless that the debtor is capable to do the repayment. Therefor, Bank is expected to apply a prudential principle as a form of prevention and supervision on credit granting, known as the prudential banking principle. The issues studied in this research are about how is the implementation of the prudential banking principle on credit granting and how is the congruity on the implementation of the prudential banking principle on individual credit granting by X Bank for Customer A. It is an analytic-descriptive research that is done by comparing secondary data and interview data.

By this research, found that to implement the prudential banking principle on credit granting, Bank has to have a written internal regulation regarding credit granting guidance and applies Bank Indonesia regulations regarding Legal Lending Limit, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing, Transparency in Bank Product Information and Use of Customer Personal Data, Risk Management, Good Corporate Governance also Assessment of Commercial Bank Asset Quality. On the credit granting for Customer A, things that X Bank has conducted are appropriate with all the prudential banking provisions on credit granting. However, there are still shortage and ineffectiveness in terms of credit supervision which conducted by X Bank to Customer A."