Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 63956 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asri Rahimi
"The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) adalah konvensi jual beli internasional yang disusun oleh United Nations Commission on International Trade Law demi menjembatani perbedaan sistem hukum negara-negara di dunia mengenai hukum jual beli internasional. Salah satu ketentuan CISG memungkinkan pembeli untuk membatalkan kontrak jual beli internasional, selama persyaratan tertentu dalam CISG terpenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah wanprestasi yang merupakan Fundamental Breach berdasarkan dalam Pasal 25 CISG. Fundamental Breach memiliki 2 elemen: substantial deprivation dan foreseeability. Berdasarkan 2 kasus yang dibawa ke hadapan pengadilan Kanada, yaitu Brown & Root v. Aerotech dan Diversitel v. Glacier, terdapat keengganan majelis hakim untuk memberlakukan CISG sebagai dasar hukum pembatalan kontrak.

The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) is an international sale of goods convention made by the United Nations Commission on International Trade Law to bridge the differences among every countries international sales laws. One of the provisions in the CISG allows the buyer to avoid a contract if certain requirements within the CISG are satisfied. One of those requirements is if the breach amounts to a Fundamental Breach according to Article 25 CISG. Fundamental Breach consists of 2 elements: substantial deprivation and foreseeability. According to 2 cases brought before Canadian courts, Brown & Root v. Aerotech and Diversitel v. Glacier, there is reluctance within courts in applying CISG as the basis of avoidance of the contracts."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S59956
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathia Izzati
"The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) adalah konvensi jual beli internasional yang disusun oleh United Nations Commission on International Trade Law demi menjembatani perbedaan sistem hukum berbagai negara di dunia mengenai hukum jual beli internasional. Conformity of the Goods adalah salah satu ketentuan dalam CISG mengenai kewajiban penjual untuk mengirim barang sesuai dengan kontrak sebagaimana diatur dalam Article 35 CISG. Namun yang sering menjadi masalah adalah siapa yang mempunyai beban tanggung jawab ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan hukum publik dalam negara pembeli, namun telah sesuai dengan ketentuan pada kontrak. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis penerapan Article 35 CISG mengenai Conformity of the Goods dalam kasus New Zealand dan kasus Frozen Pork.

The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) is a convention on international sales contract that is made by the United Nations Commission on International Trade Law in attempts to bridge the gap between the different legal systems of the world regarding international sales law. Conformity of the Goods is a provision in the CISG concerning the seller’s obligation to deliver the goods in accordance with the contract, as set forth in Article 35 of the CISG. What often becomes a problem is how to determine who bears the responsibility when the goods do not conform with the public law in the buyer’s country. In this research, the writer will analyze the application of Article 35 CISG regarding Conformity of the Goods in New Zealand Mussels case and the Frozen Pork Case.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Janet
"ABSTRAK
The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods CISG adalah konvensi yang disusun dalam rangka menjembatani perbedaan mengenai jual beli internasional dalam sistem hukum dari berbagai negara. Salah satu hal yang diatur oleh CISG yaitu tentang terbentuknya kontrak, termasuk diantaranya bahwa suatu kesepakatan mengenai lahirnya kontrak dapat dicapai melalui melalui konfirmasi langsung atau melalui suatu tindakan tertentu. Skripsi ini bertujuan untuk membahas perbedaan kualifikasi terbentuknya kesepakatan akan lahirnya kontrak menurut CISG dan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie sebagai sumber utama hukum perjanjian di Indonesia.

ABSTRACT
The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods CISG is a convention that is drafted in the spirit of bridging difference in various legal system rsquo s sales of goods. One of the key provisions in CISG is regarding the formation of contracts, whether by virtue of direct confirmation or certain acts. This writing is aimed to compare the qualification of when a contract is formed, both under CISG and Burgerlijk Wetboek voor Indonesie as one of Indonesia rsquo s main source of contract law."
2017
S68826
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Kritzer, Albert H.
Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989
346.02 KRI g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
London: Kluwer law international, 1995
346.02 REV (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Syaefudin
"ABSTRAK
Keppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaan
dari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^
man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalam
rangka melaksanakan Pembangunan Nasional.
Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut ti
dak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-
Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /
alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam Daftarlsian
Kegiatan/Daftar Isian Prbyek.
Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swasta
biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadi
masalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal
1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatan
para pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29
/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudan
dari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang Pengelolaan
Keuangan Negara.
Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukan
penelitian kepustakaan (library research) yang di
lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )
dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pa
da Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.
Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa Keppres
No.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian ada
lah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhi
oleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananya
bersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84
dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuah
Perjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' hal
tersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Subekti, 1914-
Jakarta: Haji Masagung, 1989
346.025 98 SUB l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Kusnadi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1976
331.891 Int i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>