Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya masalah time-inconsistent preference pada keputusan merokok perokok di Indonesia. Masalah ini berimplikasi pada kurangnya pengendalian diri seseorang sehingga perokok yang ingin berhenti merokok membutuhkan control device (misalnya kebijakan pengendalian rokok seperti larangan merokok dan peningkatan pajak rokok) untuk membantunya berhenti merokok. Skripsi ini menguji implikasi tersebut dengan menggunakan data primer yang didapat dengan melakukan survei di Universitas Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara keinginan berhenti merokok dengan dukungan bagi kebijakan pengendalian rokok. Hasil ini memberikan fakta empiris yang mendukung teori time-inconsistent preferences Gruber-Koszegi sekaligus meragukan teori rational addiction Becker-Murphy.

---

This paper studies time-inconsistent preferences in the context of cigarette smoking behavior. This implies that smoker give rise to a lack of self-control. Thus, a smoker who wants to quit has a demand for control devices, e.g., a smoking ban or a hike in cigarette excise taxes. This paper empirically tests this implication, using a sample that is based on survey data conducted in University of Indonesia. The estimation results indicate that a smoker’s intention to quit has a positive effect on the smoker’s support for smoking bans and a cigarette excise tax increase. These results lend support to the validity of the time-inconsistent preferences theory of Gruber-Koszegi. Also casts doubt on the validity of the assumption that individuals have time-consistent preferences in rational addiction theory of Becker-Murphy."

"Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi fiskal dari konsumsi Hasil Tembakau atau Rokok telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara balk yang berupa penerimaan cukai maupun PPN. Hal yang menarik dari sistem pemungutan PPN atas Hasil Tembakau atau Rokok adalah bahwa pelaksanaan pemungutannya berada dalam pengawasan DJBC, walaupun kewenangan pemungutannya tetap berada pada DJP.Berdasarkan ketentuan Cukai bahwa saat pelunasan cukai atas-Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan saat terutang PPN adalah pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada pembeli. Berpedoman pada ketentuan di atas maka penentuan saat terutangnya pajak adalah berbeda, dan oleh karena pengawasan pemungutan PPN dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka timbal permasalahan tentang penentuan saat pajak terutang tersebut harus dibayar. Dengan telah dirumuskan suatu kebijakan tentang pemungutan PPN yang harus dibayar atau dilunasi bersamaan dengan saat penebusan pita cukai maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran PPN dengan cara melakukan perencanaan pajak, balk dalam bentuk tax evasion maupun tax avoidance. Dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas cara-cars yang biasa dilakukan oleh Pabrikan untuk melakukan perencanaan pajak, di saniping itu juga dibahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh fiskus untuk mengantisipasi segala bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri untuk dapat memasukkan penerimaan pajak lebih awal dari yang seharusnya. Dengan berpokok pangkal pada hash analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau Dalam Negeri menyimpang dari ketentuan hukum positif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 PPN 1984, di mana penyimpangan ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kaidah kecukupan penerimaan negara atau fungsi budgeter.Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya klaim dari para pabrikan hash tembakau dalam negeri maka disarankan adalah dengan menambah ketentuan dalam UU PPN bahwa terutangnya pajak dapat ditetapkan saat lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan."

"Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya memperluas basis pajak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persiapan mendasar. Dalam rangka memberikan masukan terhadap upaya persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesis ini akan dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis I-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik.Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja.Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

---

Determination of Law Number 28 Year 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also been prepared in haste, so that in its implementation still needs some basic preparation. In order to provide input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesis will be discussed the impact of cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic (using IO analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria.The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as increasing output, income, and employment.Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of a good local tax, so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with enactment of the cigarette tax policy."

"[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empirispenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigaretteprice increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and taxrevenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cuton those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method,this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sizedhand-made cigarette companies. The government claims that the policy, whichcame into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue asoutlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production,though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]"

"Penelitian ini menganalisis hubungan tarif cukai terhadap perusahaan rokok di industri rokok Tanah Air yang tercatat di Ditjen Bea Cukai. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pasar industri rokok, dilakukan analisis menggunakan Structure-Conduct-Performance, yang melihat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri rokok. Hasilnya, industri rokok di Indonesia memiliki struktur oligipoli dengan tingkat persaingan moderat. Dari dua model pada seluruh perusahaan, ditemukan bahwa penerapan tarif cukai berhubungan negatif dan signifikan dengan pangsa pasar perusahaan rokok. Begitupun dengan harga jual rokok. Pertumbuhan penduduk usia 15-24 tahun juga diketahui berhubungan positif dan signifikan terhadap pangsa pasar rokok. Sementara itu, pada 5 perusahaan utama, pada model 1 atau usia 15+, ditemukan bahwa cukai per harga jual berpengaruh positif terhadap pangsa pasar.

---

This research analyzed the correlation between excise rates and Cigarette companies in Indonesia which was recorded in the Directorate General of Customs and Excise. In order to find out how the market shapes the cigarette industry, the analysis is conducted using the Structure-Conduct-Performance, which looked at the relationship between structure, behavior and performance of the cigarette industry. As a result, the cigarette industry in Indonesia has oligopoly structure with a moderate level of competition. Of the two models in the entire company, it was found that the application of the tax rates significantly and negatively associated with cigarette companies? market share, as well as the sale price of cigarettes. The growth population of 15-24 year-olds is positively and significantly impacted to cigarette market share. Meanwhile, the five major companies, the model 1 or ages 15+, found that excise per selling price has positive effect on market share."

"Konsumsi rokok di Indonesia menduduki posisi terbanyak di wilayah Asia Tenggara pada 2016 dan meningkat sampai di 2018, sehingga beban kerugian kesehatan dan ekonomi bertambah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rokok dan pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk merokok dan jumlah konsumsi rokok oleh perokok berdasarkan kelompok pendapatan di Indonesia tahun 2018. Kategorisasi kelompok pendapatan menggunakan perhitungan Had Kifayah dan nishab zakat serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam (Islamic values). Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan unit analisis Kepala rumah tangga sebagai representatif per rumah tangga. Dengan demikian, penulis mengadopsi two-part model untuk mengolah dan menganalisis data serta menggunakan software Stata 15. Model bagian pertama menggunakan model Logit sedangkan bagian kedua metode OLS dalam menjawab dua tujuan tersebut. Hasil penelitian bahwa harga rokok, pendapatan rumah tangga serta karakteristik sosio-demografis mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumsi rokok di semua kelompok pendapatan. Total elastisitas harga rokok pada konsumsi rokok secara keseluruhan sebesar -0,811 yang berarti kenaikan harga rokok 10% menyebabkan berkurangnya kemungkinan dan jumlah permintaan rokok sebesar 8,1%. Sedangkan, total elastisitas pendapatan secara keseluruhan adalah 0,975 artinya kenaikan pendapatan per rumah tangga sebesar 10% maka terjadi peningkatan 9,75% pada kemungkinan dan jumlah permintaan konsumsi rokok. Selain itu, kelompok rumah tangga mustahik lebih responsif dalam menghadapi perubahan harga rokok dan pendapatan, di mana elastisitasnya lebih besar daripada rumah tangga muzaki. Sementara itu, rokok dapat dikatakan sebagai barang normal dan bersifat inelastis, namun tidak sesuai dengan teori konsumsi ekonomi Islam.

---

Indonesia is cigarette consumption was the highest position in Southeast Asia in 2016. It had increased until 2018 and caused an increased risk of health and economic loss. This study discusses changes in cigarette prices and household income in the decision to smoke, the quantity of cigarette consumption by smokers according to income groups in Indonesia 2018. The categorization of income groups uses the calculation of Had Kifayah and nishab zakat and based on an Islamic economic perspective (Islamic values). This study used the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) raw data with the Head of the household analysis unit as the household representative. Thus, the authors adopted a two-part model to process and analyze data and use Stata 15. The first part model uses the Logit model while the second part of the OLS method in answering these two objectives. The result of this study is the price of cigarettes, household income, and socio-demographic characteristics significantly influence cigarette consumption behavior in all income groups. The total elasticity of cigarette prices on the overall cigarette consumption is -0,811, which means a 10% increase in cigarette prices caused a decrease in the probability and quantity of cigarette demand by 8.1%. On the other hand, total income elasticity is 0.975 that means an increase in income per household by 10% then an increase of also 9.75% in cigarette consumption behavior. Also, mustahik households can be more responsive in changing the price of cigarettes and income since the elasticity is greater than muzaki households. Meanwhile, cigarettes can be said to be normal goods and inelastic, but it does not fit with consumption theory in Islamic economics."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran seberapa besar peningkatan harga rokok akan membuat keputusan berhenti merokok pada mahasiswa Universitas Indonesia periode 2016-2017 yang merupakan perokok aktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Jumlah responden yang digunakan adalah 215 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 209 responden yang membuat keputusan ingin berhenti setelah harga rokok mulai mengalami peningkatan. Hubungan antara variabel peningkatan harga rokok sebesar 50 dan 100 menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap keputusan berhenti merokok yang terjadi pada 64 responden yang diteliti. Hasil merekomendasikan bahwa pembuat kebijakan dapat membuat perokok aktif berhenti merokok dengan membuat kebijakan peningkatan harga rokok

---

ABSTRACTThis paper studies to know how much of increasing price of cigarette to make smokers decide to stop smoking on pupil of Universitas Indonesia which is actively smoking cigarette period 2016 2017. This is a descriptive paper using quesionnaire to gather data. Total respondents that can be used for this studies are 215 respondents. Result of this research shows that there are 209 smoker that decide to stop smoking after price of cigarette going up to 50 and 100 resulted that price have positive significant decide to stop smoking which is 64 respondents. Result suggest that policy maker could make smokers to stop smoking, using policy which increasing proce of cigarette"

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."

"Kebijakan cukai terhadap hasil tembakau merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berupa pengenaan tarif cukai bagi setiap hasil tembakau berdasarkan harga jual ecerannya. Pemerintah memberlakukan kebijakan cukai terhadap hasil tembakau dalam upaya mencapai target penerimaan negara dalam suatu periode tertentu. Kebijakan ini ditempuh mengingat potensi produksi dan konsumsi hasil tembakau memberikan peluang yang besar untuk dijadikan salah satu penerimaan negara dari sektor pajak. Produk hasil tembakau yang menghasilkan sumbangan penerimaan negara yang besar diantaranya adalah sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (5PM). Produk tersebut dihasilkan aleh pabrik rokok yang memiliki skala produksi yang berbeda-beda yaitu skala besar, menengah dan kecil. Dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu tarif, harga jual eceran dan produksi hasil tembakau. Tujuan kebijakan pemerintah dibidang cukai khususnya hasil tembakau adalah menjamin keamanan penerimaan cukai hasil tembakau, mengontrol dan membatasi tingkat konsumsi hasil tembakau, menciptakan keadilan, iklim berusaha yang sehat dan membina seluruh pabrik hasil tembakau. Untuk itu tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat penetapan tarif cukai dan harga jual eceran minimum berdasarkan jenis hasil tembakau dan skala produksi industri rokok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap konsumsi rokok SKI, SKM dan SPM, untuk mengetahui apakah pengaruh diantara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM memiliki sensitivitas yang sama, untuk mengetahui pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM. Pengujian dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data antar komoditi (cross section) atau dengan metode Pooled data. Sebelum dilakukan pengujian,terlebih dahulu dilakukan pemilihan model persamaan yang terbaik disertai pengembangan model dengan struktur fixed effect dan seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas dari tiap-tiap individu jenis rokok terhadap permintaan rokok. Pola masyarakat daiam mengkonsurnsi rokok dipengaruhi oleh variabel harga rokok dan pendapatan. Dari hasil pengujian juga diperoleh permintaan rokok SKT, SKM, dan SPM bersifat inelastis. Oleh karena itu mengingat potensi penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar maka kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif cukai harus benar-benar mernperhatikan aspek perubahan pola konsumsi rokok bagi masyarakat serta keberlangsungan produksi rokok."

"[ABSTRAKMerokok merupakan suatu kebiasaan yang dapat berdampak pada kesehatan.Indonesia sebagai salah satu negara dengan perokok terbanyak harus menurunkanjumlah perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis model faktorupaya berhenti merokok dan Kesiapan berhenti merokok pada perokok aktifberumur 15 tahunkeatas di Indonesia. Desain Penelitian ini potonglintang denganmenggunakan data sekunder dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun2011 dengan sampel sebanyak 2.424 responden Hasil penelitian menunjukkanbahwa dari 19 variabel yang diidentifikasi, terdapat beberapa faktor yang berperanmeningkatkan upaya mencoba berhenti merokok diantaranya bertempat tinggal didaerah perkotaan, mendapatkan nasehat berhenti merokok, merokok setiapharinya 1-10 batang, lama merokok dibawah 20 tahun, membutuhkan jeda waktumerokok di pagi hari lebih dari 30 menit, melihat peringatan kesehatan,mendapatkan informasi bahaya merokok, terpajan iklan rokok, danberpengetahuan tinggi tentang bahaya merokok. Pada Rencana berhenti merokokfaktor yang berperan yaitu berpendidikan tinggi, berpengetahuan tinggi terhadapbahaya merokok, mendapatkan nasehat berhenti merokok, melihat peringatankesehatan, mendapatkan informasi bahaya merokok, dan menghabiskan 1-10batang rokok perharinya. Perlu dilakukan intervensi yang sesuaikan dengantempat tinggal dan tingkat pendidikan, meningkatkan kemampuan tenagakesehatan agar dapat memberikan nasehat berhenti merokok dengan maksimal;

---

ABSTRACTSmoking is a habit that can have an impact on health. Indonesia as one of thecountries with the most smokers, have to decrease the number of smoker. Thepurpose of this study was to analyze factors attempts to quit smoking and plan toquit smoking in active smokers aged 15 years in Indonesia. This reseach is crosssectionaldesign. The processed secondary data from the Global Adult TobaccoSurvey (GATS) in 2011 by taking a sample of households and individuals. A totalof 2,424 respondents who met the inclusion criteria. The results showed that ofthe 19 variables were identified, there are several determinant factors whichrelated to attempts to quit smoking, smoker who live in urban areas, get advice toquit smoking from doctor, smoking every day 1-10 stick, length of smoking lessthan 20 years, needed time smoking in the morning after wake up more than 30minutes, see a health warning, get information about the dangers of smoking,exposure to cigarette advertising, and have high knowledge about the dangers ofsmoking. While smoker which have plan to quit smoking, there are severalfactors, smoker which high educated, have high knowledge about the dangers ofsmoking, get advice to stop smoking, see health warnings, get informationdangers of smoking, and spend 1-10 cigarettes per day. Interventions need to betailored with spesific characteristic at every community and improving the abilityof health professionals have to provide advice to stop smoking at heath facilities;Smoking is a habit that can have an impact on health. Indonesia as one of thecountries with the most smokers, have to decrease the number of smoker. Thepurpose of this study was to analyze factors attempts to quit smoking and plan toquit smoking in active smokers aged 15 years in Indonesia. This reseach is crosssectionaldesign. The processed secondary data from the Global Adult TobaccoSurvey (GATS) in 2011 by taking a sample of households and individuals. A totalof 2,424 respondents who met the inclusion criteria. The results showed that ofthe 19 variables were identified, there are several determinant factors whichrelated to attempts to quit smoking, smoker who live in urban areas, get advice toquit smoking from doctor, smoking every day 1-10 stick, length of smoking lessthan 20 years, needed time smoking in the morning after wake up more than 30minutes, see a health warning, get information about the dangers of smoking,exposure to cigarette advertising, and have high knowledge about the dangers ofsmoking. While smoker which have plan to quit smoking, there are severalfactors, smoker which high educated, have high knowledge about the dangers ofsmoking, get advice to stop smoking, see health warnings, get informationdangers of smoking, and spend 1-10 cigarettes per day. Interventions need to betailored with spesific characteristic at every community and improving the abilityof health professionals have to provide advice to stop smoking at heath facilities, Smoking is a habit that can have an impact on health. Indonesia as one of thecountries with the most smokers, have to decrease the number of smoker. Thepurpose of this study was to analyze factors attempts to quit smoking and plan toquit smoking in active smokers aged 15 years in Indonesia. This reseach is crosssectionaldesign. The processed secondary data from the Global Adult TobaccoSurvey (GATS) in 2011 by taking a sample of households and individuals. A totalof 2,424 respondents who met the inclusion criteria. The results showed that ofthe 19 variables were identified, there are several determinant factors whichrelated to attempts to quit smoking, smoker who live in urban areas, get advice toquit smoking from doctor, smoking every day 1-10 stick, length of smoking lessthan 20 years, needed time smoking in the morning after wake up more than 30minutes, see a health warning, get information about the dangers of smoking,exposure to cigarette advertising, and have high knowledge about the dangers ofsmoking. While smoker which have plan to quit smoking, there are severalfactors, smoker which high educated, have high knowledge about the dangers ofsmoking, get advice to stop smoking, see health warnings, get informationdangers of smoking, and spend 1-10 cigarettes per day. Interventions need to betailored with spesific characteristic at every community and improving the abilityof health professionals have to provide advice to stop smoking at heath facilities]"