Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan desentralisasi fiskal memberikan efek positif yang dapat menimbulkan kompetisi antar pemerintah daerah demi memajukan setiap daerah. Interaksi strategis menggambarkan adanya persaingan yang sehat sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi. Penelitian ini menguji apakah terdapat interaksi strategis antar pemerintah daerah yang dicerminkan dari totalpengeluaran pemerintah daerah per kapita terhadap total pengeluaran pemerintah daerah per kapita tetangga di kabupaten/kota Indonesia tahun 2010.Penelitian ini memilih beberapa fungsi pengeluaran pemerintah daerah diantaranya fungsi pembangunan ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk melihat secara spesifik interaksi terhadap pengeluaran barang publik, apakah terdapat interaksi strategis antar pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi. Penelitian ini menggunakan metode spasial ekonometrika, yaitu Spatial Autoregressive.Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat interaksi strategis antar pengeluaran pemerintah daerah per kapita, ketika total pengeluaran per kapita pemerintah daerah tetangga naik satu satuan (Rp), maka akan meningkatkan total pengeluaran per kapita pemerintah suatu daerah sebanyak 0.24 satuan (Rp). Begitu juga berdasarkan fungsi pengeluaran yang menunjukkan hasil yang signifikan. Fungsi pengeluaran yang memiliki nilai koefisien terbesar ditunjukkan oleh fungsi ekonomi dikarenakan fokus utama pada setiap daerah adalah meningkatkan output perekonomian.

---

Implementation of decentralized generate positive impact which can build competitive environtment for each local government in order to develop each regions. Strategic interaction indicates a good competition caused by decentralized. This research purposes is whether any strategic interaction between each of local governments whilst generated from total expenditure per capita for local government to total expenditure per capita for neighbour in each yurisdiction of Indonesia in 2010.This research chose some government expenditure functions which are economy development housing and public facilities education health and social protection to seek in specific every interaction to outwarding of public items whether strategic interaction between region government expenditure to meet it rsquo s functions This research used Spatial Econometric Method specifically used spatial autoregressive method.The result indicated there is strategic interaction between local government expenditure when total expenditure of neighbour region government increase one Rp then would increase total expenditure od region government for 0 24 Rp Whileover based on the expenditure function showed an significant indication. Expenditure function which have the biggest coeffisien value indicated by economy function because of the main focus of each region is to increase the output of an economy."

"Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yang menargetkan AKB tahun 2019 sebesar 24/1000 kelahiran hidup, dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKB tahun 2030 sebesar 12/1000 kelahiran hidup. AKB tersebut menunjukkan peningkatan derajat kesehatan anak di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat mengancam kelangsungan hidup anak di Indonesia. Selain itu, menurut Bank Dunia, pengalokasian anggaran bidang kesehatan belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk pengaruh realisasi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel yaitu pengeluaran kesehatan, jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan, pendidikan wanita, pemberian vaksin tetanus toksoid serta jumlah penduduk perdesaan. Hasil penelitian diketahui pendidikan wanita dan persalinan ditolong tenaga kesehatan merupakan faktor yang signifikan terhadap kematian bayi. Penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran kesehatan pemerintah berfokus pada program kesehatan untuk mencapai tujuan SDGs. Selain itu, peningkatan sarana prasarana kesehatan di perdesaan.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012, IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia was 32 deaths per 1000 live births. This number was still far from the 2015 - 2019 RPJMN goals that mention IMR dropped to 24/1000 live births by 2019, and the Sustainable Development Goals (SDGs) targeted the IMR reduced to 12/1000 live births by 2030. The IMR shows that improving children's health status in Indonesia is not as expected, and can threat the survival of children in Indonesia. In addition, according to the World Bank, the allocation of health budget has not been maximized. This research was conducted to influence the realization of health expenditure of local government to infant mortality rate in Indonesia.

The study also involved several variables namely health expenditure, number of deliveries assisted by health personnel, female education, tetanus toxoid vaccine and the number of rural population. The results of the research that female education and childbirth assisted by health personnel are significant factors to degrade infant mortality rate. This study suggests that government health budget allocations are focusing on health programs to achieve the objectives of the SDGs. In addition, improvement of health infrastructure in rural areas needs to be develop."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran pengeluaran pemerintah (baik secara porsi maupun secara pengelolaan belanja di pemerintah) dan masyarakat terhadap pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2011, yang diestimasi menggunakan metode efek tetap dengan estimator Generalized Least Square.Hasil estimasi menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Tingkat birokrasi pendidikan dan tingkat pengambil kebijakan belanja kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Porsi konsumsi pendidikan rumah tangga mempengaruhi positif, sedangkan konsumsi kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government spending (both in portion and in management in government spending) and households spending on human development and its dimensions in Indonesia. This study uses provincial panel data during 2008-2011 in Indonesia, which is estimated using fixed effects method with Generalized Least Square estimator.

The results showed the share of government?s education and health spending has less impact positively on human development. Bureaucracy?s level in education and level of health policy makers in government spending have positive effect on human development. Share of education?s consumption have positive impact, while health?s consumption have less impact on human development in Indonesia."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"AbstractThis study aims to determine the relationship between local government spending, agricultural productivity, and poverty in Indonesia for the period of 2005-2008. Using econometric models of the panel and panelsimultaneous, this study find the evidence that local government spending on infrastructure and education significantly affect agricultural productivity and poverty. The study also found that the value of multiplier effect of local government spending on poverty, roads is the largest, followed by education (the literacy rate) and irrigation."

"Penelitian ini meneliti dampak dari pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenjangan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Alokasi yang tepat khususnya pada sektor pendidikan diharapkan dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berdasarkan penelitian menggunakan data level provinsi di Indonesia dengan periode 2003 sampai dengan 2011 dan menggunakan fixed effect model, peneliti menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan samapai dengan 20% mampu untuk mengurangi Koefisien Gini sebesar 1,601. Oleh karena itu kebijakan ini mampu untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga di Indonesia. Temuan lainnya, dampak desentralisasi pengelolaan dana pendidikan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik dana pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenajang pengeluaran ruamh tangga relatif sama.

---

This study investigates the impact of government education spending on expenditure inequality in Indonesia. Since the government of Indonesia has limited resources to finance public sector, right budget allocation on public sector, particularly education is expected to encourage reducing poverty and inequalities. By investigating data across provinces in 2003-2011 using fixed effect model, this study finds that increase in the proportion of the education spending up to 20% of the government budget are able to reduce gini coefficient by 1.601. Therefore, this policy are able to reduce expenditure inequality among households in Indonesia. Another finding is that the impact of dezentralization of the education spending on expenditure inequality is statistically insignificant. It means that wether the manager of education funds is central governmnet or local government, the impact of education spending on expenditure inequality among households is relatively the same."

"Sustainabilitas utang negara adalah issu utama didalam suatu negara. Banyak studi teoritis yang menganalisa bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat membuat utang negara menjadi lebih sustainable. Penelitian ini menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan utang negara di Indonesia dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Di dalam penelitian ini, Penulis membedakan antara pengeluaran pemerintah produktif dan tidak produktif. Penulis menggunakan data belanja modal, belanja rutin, nilai tukar rupiah dan utang negara secara triwulan dari tahun 1994 triwulan I sampai dengan tahun 2012 triwulan IV. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negative terhadap utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, hubungan antara pengeluaran pembangunan (belanja modal) dan utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah positive dan tidak signifikan.

---

The sustainability of public debt is a main issue in the country. Many theoretical studies analyze that productive government expenditure can make the public debt become more sustainable. This study examines the relationship between government expenditure and public debt in Indonesia by using Vector Error Correction Model (VECM). In this study, I differentiate between productive and unproductive government expenditure. I use the quarterly data on capital expenditure, current expenditure, exchange rate and public debt from 1994Q1 to 2012Q4. The result shows that the current expenditure has a negative effect on the public debt in the short term and long term. Meanwhile, the relationship between capital expenditure and public debt in the short term and long term is positive and insignificant."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"Salah satu usaha pemerintah sebuah negara untuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduknya adalah melalui pengalokasian belanja dalam fungsi kesehatan. Hasil dari studi terdahulu mengenai pengaruh dari belanja kesehatan pemerintah terhadap indikator kesehatan yang berbeda-beda menimbulkan dugaan adanya keterlibatan dari korupsi. Penelitian ini menguji hipotesis mengenai signifikansi pengaruh belanja kesehatan pemerintah serta tingkat korupsi terhadap angka morbiditas sebagai representasi indikator kesehatan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode regresi panel berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah secara signifikan mempengaruhi angka morbiditas, sementara tingkat korupsi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap angka morbiditas.

---

One of the efforts made by the government to increase a country’s health indicators is by the allocation of health function expenditure. Different arguments from previous studies regarding the relationship between government health expenditure and health indicators results in a presumption of the involvement of corruption. This research tries to analyze the impact of government health expenditure and the level of corruption on morbidity rate as a representation of health indicator in Indonesia. Using panel regression method based on the district/municipality level data from 2008 and 2010, this research shows that there is a significant impact of government health expenditure on morbidity rate. On the other side, the level of corruption doesn’t show a significant impact on morbidity rate."