Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alat bongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101 utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebut dirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukan tying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan. Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yang dibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tying agreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat surat pemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.

---

This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties, PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services. According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999, considering letter of the notification is not included in the definition of the agreement."

"Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga.

---

This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam's monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price."

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."

"Natural monopoly refers to a situation where only one business or one group of businesses controls the production and marketing of a good or service that is important to many consumers. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a state-owned company that plays a dominant role in the electricity industry in Indonesia. The results of this research show that PLN has a natural monopoly position in the downstream electricity industry in Indonesia. This monopoly occurs because the electricity industry is a sector that controls the lives of many people and has a significant impact on society. The state has an important role in regulating and supervising the monopoly to ensure the provision of reliable, affordable, and sustainable electricity services. The state's role in regulating natural monopolies is carried out through various institutions and policies, including the Ministry of Energy and Mineral Resources as the main regulator in the electricity sector. The state's goal is to maintain a balance between the public interest and the need for operational efficiency in the industry. In regulating natural monopolies, the state needs to exercise strong supervisory and regulatory functions. It aims to prevent abuse of monopoly power, ensure accessibility and fair prices for consumers, and encourage efficiency and innovation in the electricity industry. In addition, it is important for the state to encourage private sector participation and investment in electricity infrastructure to expand transmission coverage and improve overall system efficiency. This research provides a better understanding of natural monopoly in the downstream electricity industry in Indonesia and the role of the state in regulating it. The implication of these findings is the need for strong and transparent policies to maintain fairness of competition, protect consumers, and ensure adequate development of electricity infrastructure.

---

Monopoli alamiah merujuk pada situasi di mana hanya satu pelaku bisnis atau satu kelompok bisnis yang mengendalikan produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa yang penting bagi banyak konsumen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan milik negara yang memegang peran dominan dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN memiliki posisi monopoli alamiah dalam industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia. Monopoli ini terjadi karena industri ketenagalistrikan merupakan sektor yang mengendalikan kehidupan banyak orang dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi monopoli tersebut untuk memastikan penyediaan layanan listrik yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Peran negara dalam mengatur monopoli alamiah dilakukan melalui berbagai lembaga dan kebijakan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator utama dalam sektor ketenagalistrikan. Tujuan negara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan efisiensi operasional dalam industri ini. Dalam mengatur monopoli alamiah, negara perlu menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memastikan aksesibilitas dan harga yang adil bagi konsumen, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, penting bagi negara untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan investasi dalam infrastruktur ketenagalistrikan guna memperluas jangkauan transmisi dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang monopoli alamiah di industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia dan peran negara dalam mengaturnya. Implikasi temuan ini adalah perlunya kebijakan yang kuat dan transparan untuk menjaga keadilan kompetisi, melindungi konsumen, dan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai."

"Posisi dominan secara ekonomi sesungguhnya diperbolehkan dan tidak dilarang. Namun posisi dominan dapat menjadi awal mula dari perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Karena telah banyak sekali kasus-kasus tentang penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melihat dari unsur-unsur yang dimiliki oleh pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga melihat efektifitas dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan teori efektifitas hukum oleh Clarence J Dias yang dimana teori tersebut lengkap dan dengan analisa yang mendalam karena teori ini menjabarkan tentang efektifitas hukum dari segala aspek yang bersangkutan. Dari artian hukum itu sendiri, penerapan dari hukumnya pihak yang terlibat dalam hukum tersebut dan juga pihak yang menjalani dan menerapkan hukum tersebut. Kasus-kasus yang digunakan adalah kasus dari PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, dan juga PT. Forisa Nusapersada. Ketiga kasus tersebut dalam putusan yang dibuat oleh KPPU terbukti telah memenuhi unsur dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun beberapa dari kasus tersebut telah dibatalkan putusannya dengan digantikan dengan putusan pengadilan negeri dan juga tingkat mahkamah agung.

---

Having a dominant position within an economy or market is not prohibited by law. However, this dominant position could encourage prohibited behaviors and abuse such as stated within the Indonesian constitution, within article 25, number 5 Year 1999 on abuse of dominant position. Due to this reason, there are so many cases of abuse of dominant position in Indonesia. This research is focused on the implementation of article 25 Number 5 Year 1999 by looking at the elements owned by Article 25 of Law Number 5 Year 1999. This study also looked at the effectiveness of Article 25 of Law Number 5 Year 1999 using the theory of legal effectiveness by Clarence J Dias, describing a thorough analysis and the legal effectiveness of all aspects concerned. From the meaning of the law itself, the application of the law of the parties involved in the law as well as those who undergo and apply the law. The study case used in this research focuses on PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, and also PT. Forisa Nusapersada. The three cases has been identified by KPPU proved to have fulfilled the element of article 25 of Law Number 5 Year 1999. These three companies have been found guilty by KPPU in violations according to article 25 of Law Number 5 Year 1999. However, some of these court decisions have been void, replaced with the decision of the district court and the Supreme Court."

"Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products."

"ABSTRAKGlobalisasi mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam menjalankan usahanya untuk menghasilkan barang dan/atau jasa pada kegiatan ekonomi sektor tertentu. Kondisi ini menimbulkan peningkatan persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan usaha tersebut dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaku usaha pesaing dalam mengoptimalkan inovasi dan efisiensi pada barang dan atau jasa yang dimilikinya. Dampak dari persaingan usaha salah satunya adalah monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 lima puluh persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar dengan efisiensi yang tidak dimiliki pelaku usaha lain dapat menciptakan kondisi monopoli alamiah. Monopoli alamiah juga dapat terjadi berdasarkan hukum, yaitu dengan adanya BUMN. Monopoli alamiah yang dilakukan oleh pelaku usaha BUMN maupun pelaku usaha swasta berperan dalam mencapai kesejahteraan negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU sebagai lembaga yang memegang amanat dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif sehingga menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha. Pengawasan KPPU terhadap pelaku usaha swasta menjadi penting utk diawasi karena efisiensi, kelebihan dan selera pasar yang dikuasainya dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

ABSTRACTGlobalization encourages businessmen to innovate in running their business to produce goods and or services on the economic activities of a particular sector. This condition leads to increased competition between businessmen. Business competition is needed to find out how the performance of competitors in optimizing innovation and efficiency in their goods and or services owned. One of the effects of business competition is monopoly. Monopoly is the control on the production and or marketing of goods and or services by one businessmen or a group of businessmen. One businessmen or a group of businessmen controls more than 50 fifty percent of the market share of a type of goods or services. Businessmen who have large scale business with efficiency which is not owned by other businessmen can create a natural monopoly condition. A natural monopoly can also happen by law with the existence of BUMN. The natural monopoly run by BUMN and private companies has a role in realizing the welfare of the state based on the mandate of the 1945 Constitution and the Constitution concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. KPPU as the institution holding the mandate of the Constitution Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition has the responsibility to run the duty and authority to create a healthy business climate and competitive so ensure business opportunity for all businessmen. KPPU 39 s supervision on private companies becomes important to supervised because the efficiency, the advantages, and the market tastes controls can lead to unhealthy business competition."

"Tesis ini meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menangani perkara praktik diskriminasi di sektor digital, khususnya pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan meotde penelitian yuridis normaitf dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Praktik diskriminasi merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat zaman yang semakin terus berkembang, praktik dskriminasi pada persaingan usaha juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha yang saat ini marak dilakukan pada melalui sektor digital. Pada penelitian ini, penulis menganalisis penerapan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibandingkan dengan Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 dan Digital Market Act, yang mengatur secara khusus mengenai praktik diskriminasi pada sektor digital. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai praktik diskriminasi di Indonesia, khususnya di sektor digital, masih ketinggalan zaman dimana belum adanya pengaturan lebih merinci terkait praktik diskriminasi itu sendiri, dimulai dari belum adanya penjabaran mengenai praktik diskriminasi sampai dengan jumlah penguasaan pangsa pasar khusus pada pasal 19 itu sendiri.

---

This thesis examines the application of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition in handling discrimination cases in the digital sector, particularly in Article 19 d of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research uses a normative juridical research method with a comparative approach. Discriminatory practices are one of the activities prohibited under Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Considering the ever-evolving era, discriminatory practices in business competition have also evolved along with the increasing number of business activities currently carried out through the digital sector. In this study, the author analyzes the application of Article 19 d of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition compared to the Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 and the Digital Market Act, which specifically regulate discriminatory practices in the digital sector. The conclusion obtained from this study is that the regulation of discriminatory practices in Indonesia, especially in the digital sector, is still outdated, where there is no more detailed regulation regarding discriminatory practices themselves, starting from the lack of elaboration on discriminatory practices to the amount of control over a special market share in Article 19 itself."