Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik.

---

Tuberculosis (TB) control program in prison has been established since 2004. But until 2013, prevalence of TB in prison is still greater than the prevalence of TB in general population. Moreover, TB is the second cause of death in prison. The crucial challenge is less of political commitment of stakeholders. Therefore, this research aims to analyse the dimension of political commitment that inhibit tuberculosis control program. In-depth interview conducted to gather information from key person. The result is presented in three dimensional of political commitment which are expressed commitment, institusional commitment, and budgetary commitment. The result shows that budgetary commitment need to be improved."

"Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatan masyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatan masyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitu kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitu kondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehingga berdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik, mental dan sosial.

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugs related risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of the Discussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff. This study uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in 2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach in the content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacity and lack of health care services, the individual factors that drugs dependence and risky behavior among prisoners that affect each other and impact on increased vulnerability to physical, mental and social health problems."

"Penelitian ini berjudul ?Analisis Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba?. Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia ternyata kebebasan tersebut disalahgunakan oleh para narapidana/ tahanan untuk melakukan transaksi ilegal lainnya dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Salah satu contoh transaksi ilegal yang banyak ditemukan adalah tindak pemerasan atau pemalakan yang kadang menjadi sebab terjadinya kerusuhan di dalam Lapas/ Rutan, hingga transaksi peredaran narkoba di dalam Lapas/ Rutan. Lokasi penelitian akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dengan metode penelitian kualitatif.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif selalu tergantung dari dinamika data sehingga peneliti harus menyediakan banyak ruang untuk melakukan revisi terhadap proses penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh formulator kebijakan terhadap para implementator sebagai pelaksana kebijakan. Merujuk hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) maka perlu dilakukan penambahan pegawai yang dapat mendukung pelaksanaan program tersebut secara terus menerus. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan dasar tentang pemasyarakatan harus dilaksanakan pada saat orientasi awal pegawai, sehingga pada akhirnya pegawai dapat memahami dengan jelas tugas pokok dan fungsinya serta dapat menjalankan program tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

---

This research is entitled ?Analysis of Money Circulation-Free Implementation at Salemba Correctional Institution?. The background of title selection is based on empirical and theoretical study. Over the time, on implementation of Correctional system in Indonesia, there are freedom abused which is illegal transaction using cash as a means of payment that sometimes became reason of a riot to drug transaction inside the Correctional Institution or Detention Centre. This research will be conducted at Salemba Correctional Institution with qualitative research methods.Research methods used in this research ia a qualitative approach. Qualitative approach is place the data as a central point the reaserch. This placement makes qulitative reasearch process always depends on the dynamics of the data so that researchers need to provide more space to do the revision process of the research.The results of this research shows that implementation of Money Circulation-Free Program at Salemba Correctional Institution basically can through well, although there are few things that must be considered by the formulator of policy to the policy implementers. Refers to results of the research which have been done that in order to implement the policy formulated by the Directorate General of Corrections about Money Circulation-Free Program, the addition of staff is required to support the implementation of the program continuously. Besides, education and basic training about Corrections should be implemented at the beginning of the employee orientation, in the end so that employees can clearly understand the basic tasks and functions and can run the program with a good purpose in accordance with the policy."

"The state prison class I , which is located at the Central Jakarta and frequently called Salemba Prison , currently the number of it's inmates is already overcrowded by four folds of it's normal capacity, Therefore it can cause inconvenience to the inmates who are serving their respective sentences . This poor condition can spark diction of different interest among the prisoners in order to maintain themselves or their groups.While spending their time to serve their punishment , a number problems may emerge the so-called sub prison-culture in the form of suppression and exploitation by the strong groups against the individual or minority groups within the prison, which surely will cause the insecurity . It will also lead to the break-up of the friendship ness among the inmates themselves.This evaluation is trying to reveal the forms and factors that cause the worsening security condition and the anticipation measures that have been taken by the Salemba State Prison Official to overcome such poor situation in order to apply a proper security anticipation measures at the State Prison Class I.Based on this research result, it reveals some forms of riots sparked by the prisoners due to which is due to the suppression and exploitation against individual inmate or group of inmates, which also emerge due the different cultural background of the prisoner or group of prisoners, that eventually ignites cultural conflicts among the inmates.The author have some suggestions as to where to place the prisoner and the inmates under their respective tribal background and region of their origin in order to to reduce the risk of riots at Salemba State Prison class I."

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum, membina dan merehabilitasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulanginya lagi, namun kenyataannya kejahatan dan pelanggaran justru terjadi di lapas, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di lapas tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka di dalam pelaksanaannya Lapas Klas IIA Salemba menyelenggarakan sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan metode penulisan menggunakan diskriptif analisis. Lapas Klas IIA Salemba telah menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik melalui adanya KPLP, peralatan sekuriti fisik, tetapi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik belum optimal, yaitu: terbatasnya atau minimnya jumlah anggota pengamanan yang belum seluruhnya ditunjang oleh kompetensi yang ada pada anggota KPLP; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai; banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh narapidana maupun petugas tidak mendapatkan tindakan tegas sehingga terkesan terjadi suatu pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi; lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para pejabat Lapas dilingkungan lembaga pemasyarakatan karena tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pengamanan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman, namun pengamanan yang dilakukan di lapas sedikit berbeda, karena pengamanan di ditujukan terhadap orang-orang yang menjalani hukuman dan pembinaan sehingga diterapkan desain lingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran (crime prevention through environmental design) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan (situational crime prevention), dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan Lapas Klas IIA Salemba.

---

This thesis discusses the results of research on the function of the Correctional Institution as a place to punish, build and rehabilitate someone who has committed a criminal act, hoping not do it again, but in fact a crime and a violation would occur in prisons, the crime or offense in prison can not be separated from security system, with good security correctional process must be going well, and to achieve the objectives desired in its implementation Klas IIA Salemba Prison organize security through management principles. The research method used a qualitative method and the method of writing using descriptive analysis. Lapas Klas IIA Salemba has held management physical security through their KPLP, equipment physical security, but crimes or offenses committed by insiders and outsiders are still going on, this is due to the implementation of management of physical security is not optimal, namely: limited or inadequate number of security members which has not been entirely supported by the existing competence in KPLP members; lack of adequate facilities and infrastructure; the number of violations committed by both inmates and officers did not get a firm action so impressed occur an omission of the various violations; weak supervision and control system carried out by officials Prison correctional environment because it does not run in accordance with applicable regulations. Basically safeguards have the same goal which is to create a sense of security, but security is conducted in prisons is slightly different, because security in the directed against persons serving sentences and coaching so that the applied design environment to prevent crime and offense (crime prevention through environmental design) and make the situation becomes unprofitable for the perpetrators of crimes (situational crime prevention), with these measures is expected to prevent a crime or offense at Klas IIA Salemba prison environment."

"Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat pembinaan para narapidana tidak akan berjalan efektif apabila para narapidana tersebut menderita sakit. Salah satu penyakit tersebut adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular melalui percikan dahak diudara. Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program dengan teori implementasi program Mary Ann Scheirer serta faktor-faktor yang menjadi kendala program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.Hasil penelitian menunjukan bahwa program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta telah dilaksanakan sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Aksi Nasional Program TB di Lapas, Rutan dan Bapas Tahun 2012-2014 meskipun belum seluruhnya efektif karena dalam proses implementasi program terdapat komponen, proses dan variabel yang belum terpenuhi. Selain itu, belum tercapainya getting to zero case tuberculosis, menandakan implementasi program belum efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala internal adalah faktor sumber daya manusia untuk dokter spesialis, perawat khusus, analist, apotecker dan administrator; fasilitas terbatas, seperti ruang isolasi, laboratorium, rontgen, ventilasi dan pembuangan limbah medis, termasuk kesulitan akses keluar lapas; tidak ada dukungan dana, norma kerja yang menghambat, tidak ada perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian program yang baik, tidak ada SOP, kelompok beresiko dan perilaku beresiko warga binaan. Faktor eksternal meliputi keterlambatan pengiriman obat, keterbatasan kelompok pendukung, pengawasan yang kurang dari induk organisasi dan kebijakan merujuk pasien keluar Lapas.Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk pengendalian infeksi di Lapas, menyediakan sumber daya manusia dan pelatihan, membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap program penanggulangan tuberkulosis, menyediakan sumber daya termasuk pendanaan, meningkatkan upaya pencegahan tuberkulosis dan pendeteksian dini, mengendalikan infeksi, meningkatkan peran serta seluruh petugas dan narapidana.

---

Correctional Center is as place for inmates to develop character building. It will not run effectively if convict gets illness. One of the diseases is tuberculosis, the disease have been transfered by droplet nuklei. At three years ago, in high position of ill and death range in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center although tuberculosis coping program has held since 2005. This research aims to evaluate and investigate implementation program with implementing program Mary Ann Sheirer?s theory and the factors which relates to the problems of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center. The writer does a research using qualitative method and data collection procedures are interview and documentation that relates directly to the implementation of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center.

The result of this research is point out that tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center has been appropriate to Coped Tuberculosis National Directive and National Action Plan on TB Program in Prisons, Detention Centers, and Parole Offices in 2012 ? 2014 though it is not all of the program going effectively yet because the processes of implementing program are not completely in components, processes and variables. Than, not going to the goal getting to zero case tuberculosis, its sign that implementing program going effectively yet. Internal factors problem are humman resources for specialist docters, specialist nurses, analist, apoteker and administrator; inadequate facilities for isolation rooms, laboratory, x-ray, poor ventilations and medist rubbishes banishment, include dificultly acces to hospital facilities, not supported of budgeting, problem of work norms, lack of planning, controlling and organizing good program, no Standard Operational Procedure, risk group and beharvioral risk of inmates. External factors are lated delivery of tuberculosis medicine from government, less of supports group, lack of controlling from central organization and policy of hospitally inmates outside of prisons.

For those reasons, the writer suggest to Government to provide the best health facilities to control the infection in prison, provide the human sources for helping this program and hold training for inmate. The writer also suggest to official correctional center should arrange planning and controlling concern with tuberculosis coped program, provide the budget, give knowledge to prevent of tuberculosis, control the spread of infection, and increase the role of people in prison, the officials and inmates."

"Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatana masyarakat. Salah satu populasi yang paling berisiko adalah tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian TB di dalam lapas. Data yang digunakan adala data primer yang diambil pada bulan Desember 2013 hingga Februari 2014. Analisis data menggunakan Chi Square, dan Chi Square Mantel Haenzel untuk bivariat, serta Regresi Logistik untuk multivariat. Ada hubungan signifkan antara keberadaan orang dengan penyakit TB dapam satu kamar tahanan (p value<0,0001), lama tahanan (p value=0,008), dan pemanfaatan ARV (p value=0,039). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan orang dengan penyakit TB dalam satu kamar merupaka faktor paling berisiko terhadap kejadian TB di lapas (OR=13,009). Pengupayaan perbaikan sistem ruang isolasi dan modifikasi lingkungan, serta peningkatan pelayanan kesehatan dengan pemeriksaan rutin terhadap suspek TB dapat dijadikan upaya pencegahan penularan TB di dalam lapas. Diperlukan upaya provokasi ke atas guna melancarkan upaya pencegahan karena upaya yang diambil berhubungan dengan sistem keamanan lapas.

---

Tuberculosis is still a problem for public health. One of the populations most at risk are prisoners. This study aimed to determine the risk factors in the incidence of TB in prisons. The data used is primary data taken in December 2013 to February 2014. Analysis of the data using Chi Square, Chi Square and Mantel Haenzel for bivariate, and multivariate logistic regression for. There was a significant association between the presence of a person with TB disease in the detention room (p value <0.0001), length of detention (p value = 0.008), and the use of antiretrovirals (p value = 0.039).

The results showed that the presence of people with TB in the room is the most risk factors on the incidence of TB in prison (OR = 13.009). Striving for improvement and modification system isolation room environment, as well as increased health care with routine checks on suspected tuberculosis prevention efforts can be used as TB transmission in prison. Required to provoke up to launch prevention efforts because of measures taken related to prison security system."

"Penanggulangan peredaran narkoba bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sangatlah berbeda dengan strategi pada umumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lembaga pemasyarakatan ini juga dilaksanakana kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sama tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana untuk tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan treatmen tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran secara analisis, kasus-kasus yang terjadi, dan melakukan wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas penjagaan, serta narapidana yang melanggar peraturan dengan mengkonsumsi narkoba di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah jumlah penghuni yang padat, serta penggunaan handphone secara bebas, sistem pengamanan manual dan moral petugas yang masih mudah disuap hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukan kasus-kasus peredaran narkoba, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan peredaran narkoba.Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan petugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motifasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil.

---

Trend of violence and drug using is increasing from time to time. With the most important causes is the limitation of criminal justice system in exceeding drug using?s effort. Among so many ways of drug entering into a prison, bring it inside food or drinking water is the most often during visiting period. Drug dealer is an actor behind those efforts with probably helped by an officer who work in prison and final caused an illegal drug dealing inside it.The purpose of this research is trying to find out the way of how to exceed a drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta with some obstacles in facing that problem.Research method used in this study is an analysis of descriptive in which giving an overview of some cases and conducting an interview with high rank officer, guard personnel and also the prisoner who broke the rule by using drug inside prison area.From the result of this research, we can find that some factors which caused drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta are over capacity, unlimited telephone facility, manual controlling system and the moral quality of personnel who may receive a bribe easily that reflect from some cases describe inside. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta is also facing another kind of obstacles such as a limited budget, human resources, authority level and lack of supporting facilities in developing the exceeded of drug dealing.The conclusion can be taken from this research is in order to build a well-controlled prison from drug dealing activity, Chairman of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta has to take a lot of real actions to optimize available personnel by increasing discipline, quality of moral, motivation and also conducting drug searching regularly and accidentally."

"Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal tidak dilarang. Walaupun hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang lntinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi "sumber masalah" terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh kerena itulah peredaran yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rutan, dilarang. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bebas peradaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dangan wawancara menggunakan pedoman wawancara. lnforman penelitian adalah petugas dan narapidana, dengan lokasi penelitian di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan dengan menggunakan Buku Tabungan, dan Kupon BPU sebagai alat transaksi pengganti uang tunai. Penelitian ini juga menemukan bahwa Program Bebas Peredaran Uang (BPU) mampu menjadi salah satu manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya ancaman dan gangguan keamanan yang bersumber dari beredarnya uang tunai. Dalam pelaksanaannya program Bebas Peredaran Uang (BPU) terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia petugas, sarana prasarana dan kendala struktur birokrasi."

"Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan layanan informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai pemegang kebijakan yang tertinggi dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Latar belakang dipilihnya penelitian ini berangkat dari semaraknya pemberitaan di media massa dan elektronik yang mengangkat tentang buruknya pelayanan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.Sebagai upaya mewujudkan Program BUTERPAS yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta membuat kebijakan penyelenggaraan layanan informasi melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. Kebijakan ini merupakan bukti dari keseriusan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta untuk memperbaiki citra petugas pemasyarakatan dimata masyarakat dan narapidana melalui usaha memberikan layzman informasi yang ramah, terbuka, transparan dan akurat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan informasi pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik namun masih belum terlihat hasil yang optimal. Hal ini dengan ditemukannya beberapa hambatan dari faktor komunikasi yaitu isi kebijakan, prosedur dan aturan dalam kebijakan layanan informasi belum tersosialisasikan dengan baik ke petugas implementor maupun kelompok sasaran kebijakan (narapidana dan masyarakat), sehingga terjadi ketidakjelasan. Faktor sumber daya yakni jumlah petugas tim layanan informasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, fasilitas ruang layanan yang kurang nyaman dan data yang kurang up to date. Kemudian dari faktor Kecenderungan atau sikap dari petugas pelaksana yang memandang bahwa tugas memberikan layanan informasi hanya sebagai suatu kewajiban tanpa diikuti oleh komitmen dan motivasi untuk mcmperbaiki kinerjanya. Dan terakhir dari faktor struktur birokrasi yakni lemahnya pengawasan dari atasan atau pimpinan sebagai perumus kebijakan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga terjadi kelonggaran dalam pelaksanaan dilapangan.Merujuk dari basih penelitian yang telah dilakukan, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terutama para pejabat struktural sebagai pemengang kebijakan perlu segera melakukan sosialisasi yang tersturktur dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi dan tindakan petugas pelaksana dilapangan. Selain itu untuk meningkatan pengetahuan dan skills serta motivasi para petugas tim layanan perlu dilakukan pelatihan teknis serta penerapan sistem reward and punishment agar tercipta tampilan kerja yang profesional dan terukur.

---

This study is focusing on the implementation of information service policy issued by The Head of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta as a supreme policy maker in prison organization. This study chosen based on the growing news from medias both paper and electronic about the bad services of information given by prison officers as they undergoing their jobs and functions.

In order to bring BUTERPAS program into reality which is issued by Minister of Law and Human Right, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta make policy of information service based on Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. This policy become a proof for Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta to rehabilitate the image of prison officers very seriously in society and inmates through efforts by giving information service in hospitable, open, transparent and accurate way.

The result of study shows that the implementation of informational service policy basically has been well-undergone but far from optimal. It is because of still some obstacles appear from communication factor such as the content of policy, procedures and rules in informational service policy has not yet well-promoted both to the officers and object of the policy (inmates and society), the unclearness, resources factors that is the officers are not balance with the inmates, inconvenient room, and not up-to-date data. Factor of tendency or attitudes of the officers still consider that information service is just an obligation without commitment and motivation of improvement. The last is birocracy structure which is lack of surveillance from superior or leader as policy maker in responding fouls done by officers, so lot of the indiscipline in the field.

Referring the result of the study, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, especially structural officers as policy holders need to undergo structured socialization and continue to avoid the differences of perception and act of an officer in field. Furthermore, to improve knowledge and skills and motivation of the officers? service team, technical training and reward and punishment is needed to create a professional and measured work."