Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah benar bahwa Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai judex juris tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari pengadilan sebelumnya, sekaligus juga menganalisis putusan kasasi yang menjatuhkan pidana lebih berat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktenya, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya. Selain itu, peneitian ini juga menunjukan bahwa dalam dua putusan yang penulis analisis, pertimbangan majelis hakim pemeriksaan kasasi telah keliru memahami konsep dari pengadilan kasasi itu sendiri, dimana hal tersebut juga menunjukan bahwa kasasi yang ada di Indonesia telah keluar dari koridornya sebagai judex juris.

---

One of the functions of the Supreme Court is conducting the court of cassation. In practice, the court of cassation turns out to be a third-level court after the court of appeal. It became one of the discussion in the preparation of the new Code of Criminal Procedure. The drafters of the new Code of Criminal Procedure intend to purify the function of court of cassation as judex juris by limiting the Supreme Court to impose a more severe punishment than the previous court`s decision. This thesis discusses and analyzes wether it is true that the Supreme Court in his capcity as judex juris can not impose a more severe punishment than the prevous court`s decision, as well as analyzing the Cout of Cassion`s decisions that impose a more severe punishment than the prevous court`s decision. This research is a normative legal research using secondary data.

The results of this thesis showed that in practice, the Supreme Court may impose a more severe punishment than the prevous court`s decision. In addition In addition , this study also shows that in consideration of the judge in the decision that the authors analyzed , the judges of cassation examination has misunderstood the concept of a court of cassation itself , so it shows that appeal in Indonesia has come out of the corridors as judex juris."

"Tesis ini membahas tentang batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik pers dan batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik KUHP, faktor-faktor yang menjadi pembeda suatu perbuatan pencemaran nama baik dikategorikan masuk dalam delik pers atau dikategorikan masuk dalam delik KUHP serta penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung RI mengukur suatu peristiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana. Penelitian yang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta metode penelitian kepustakaan dan penelitian empiris. Mengenai data yang diperoleh, yaitu data dari Mahkamah Agung RI dianalisa dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik pers diantaranya melanggar beberapa pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP dan informasi yang diketahui umum merupakan pernyataan pikiran atau perasaan pelaku sehingga bertentangan dengan peran dan fungsi pers serta kode etik jurnalistik, sedangkan batasanbatasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik KUHP diantaranya perbuatan melanggar pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP, informasi yang diketahui umum merupakan pernyataan pikiran atau perasaan pelaku namun tidak berkaitan dengan peran dan fungsi pers serta kode etik jurnalistik. Salah satu faktor yang menjadi pembeda suatu perbuatan pencemaran nama baik dikategorikan masuk dalam delik pers atau dikategorikan masuk dalam delik KUHP adalah terletak pada metode penyelesaian setelah terjadinya perbuatan. Sedangkan Mahkamah Agung RI mengukur suatu peristiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

---

This thesis is discuss about the limitations of a defamation action which can be categorized into the press offenses and the limits of a defamation action can be categorized into KUHP offenses, the factors that made the difference a defamation action categorized into the press offenses or KUHP offenses as well as law enforcement in this case the Supreme Court measure a defamation event by the press as a criminal offense. This thesis is conducted by normative juridis which based on secondary data source that is including primary legal materials, secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach, as well as the method of literature research and empirical research. Regarding the data which acquired from the Supreme Court analyzed and presented in descriptive qualitative.

The results shows that the limitations of a defamation action can be categorized into the press offenses such as violating several articles about defamation in the KUHP and the information known by public is constitute state of mind or feelings is so contrary to the role of the offender and the function of the press and journalistic ethics , while the limits of a defamation action can be categorized into KUHP offenses of which actions violated article about defamation in the, KUHP commonly known information by public is a state of mind or feelings of the offender, but not related to the role and function of the press as well as the code of ethics journalism. One factor that made the difference a defamation action categorized into the press offenses or KUHP offenses is located on the method of completion after the act. While the Supreme Court measure an event defamation by the press as a crime by issuing Circular No. 13 year 2008 regarding Request The Expert Witness Testimony."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan dan berimbang antara penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut Umum, baik secara peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Permasalahan mengenai adanya sistem koordinasi yang dimulai oleh penyidik pada saat dimulainya penyidikan terkait dengan pemberitahuan oleh penyidik dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Peneliti. Seperti yang telah ditetapkan oleh KUHAP bahwa penyidik wajib menyampaikan kepada jaksa sejak dimulainya penyidikan agar Jaksa mengikuti perkembangan kasus sejak dimulainya penyidkan, yang mana menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

---

This thesis addresses two issues. First, regarding the rules and regulation concerning coordination system between National Police Investigator and Public Prosecutor in accordance with Criminal Law Procedure. Second, regarding the implementation of such coordination system in respect of check and balance system against the victim of wrongful arrest. By using the method of literature research combined with sources interviews, this thesis aims to determine the coordination system as check and balance system between National Police Investigator and Public Prosecutor, both in rule and regulation and in practice. The issue regarding coordination system must be addressed when Investigator starting the investigation in relation with the notification to Prosecutor that the investigation is formally commencing. As stipulated in Criminal Law Procedure (KUHAP) that Investigator obliged to convey the case progress to the Prosecutor as from the investigation is commencing, considering such investigation result would be determine as the basis of prosecution."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakanterhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal inidikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yangtidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahasmengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapatdijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the judicial remedy for verdict of additional punishmentwhich can be submitted by third party who are not prosecuted in corruption cases.This is because of the legal vacuum regarding the third party who are not prosecutedin corruption cases. This thesis discusses about the third party who are not prosecutedshould not be punished with additional punishment in a form of money substitute."