Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di zaman modern ini para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen mereka. Salah satu bentuk layanan kepada konsumen adalah dengan cara mengakomodir permintaan konsumen ataupun pengaduan konsumen yang dicatatkan dalam bentuk formulir, yaitu Formulir Layanan Pelanggan. Dalam Putusan Kasasi No. 2995/K/Pdt/2012 telah terjadi suatu perkara gugatan perdata wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa atas suatu Formulir Pelayanan Pelanggan, dimana konsumen mengajukan suatu permintaan perubahan bentuk pembayaran yang dituliskan dalam Formulir Layanan Pelanggan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dianggap oleh konsumen tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian. Kemudian, setelah pelaku usaha tersebut menghentikan jasa nya kepada konsumen karena menganggap konsumen tidak melakukan kewajiban pembayarannya, konsumen tersebut balik menyatakan bahwa pelaku usaha telah wanprestasi karena tidak mematuhi apa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Formulir Layanan Pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara formulir dengan perjanjian baku, apakah formulir layanan pelanggan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian atau tidak, dan benar atau tidaknya pertimbangan hakim mengenai formulir layanan pelanggan dalam putusan no. 2995/k/pdt/2012.

---

In this modern era, business actors are competing to give the best services for their consumers. One of their services to the consumer is to accommodate consumer?s demand or consumer?s complaint by means of a form ? a Customer Service Form. On Court Judgment No. 2995/K/Pdt/2012, a contractual civil lawsuit happened between a consumer and a business actor of a service industry regarding a Customer Service Form, which the consumer requested a change in payment form on the Customer Service Form and signed by both parties, which was assumed by the customer as a form of agreement. After the business actor stopped its service to the consumer by a reason of a default, the said customer responded back declaring the business actor was having a default of not obeying what signed back then by both parties on the Customer Service Form.

This research is to determine the correlation(s) between a form and a Standardized Contract, whether a Customer Service Form can be regarded as an agreement or not, and the accuracy of court consideration regarding the Customer Service Form on Court Judgment No. 2995/K/Pdt/2012."

"Perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang diatur dalam kelompok perjanjian bernama (nominat). Dalam perjanjian pemberian kuasa, seluruh perbuatan hukum pemberi kuasa dilimpahkan kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang diberikan dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa terdiri atas kuasa khusus dan surat kuasa umum yakni penyelenggarakan segala urusan kepentingan pemberi kuasa. Pada Putusan MA No. 2129 K/Pdt/2012 Penggugat bekerja sebagai konsultan hukum dan bertindak sebagai kuasa hukum yang melakukan perikatan berbentuk perjanjian pemberian jasa hukum dengan Yayasan Pendidikan (Tergugat I) yang diwakili oleh Diana (Tergugat II) dan Adi (Tergugat III) dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam menangani sengketa perkara dengan Pihak ke 3. Dalam penulisan skripsi ini Penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian yang sah dan patut menurut hukum. Bagaimana suatu perjanjian seharusnya ditafsirkan menurut prinsip itikad baik dalam hal adanya perbedaan penafsiran antara para pihak. Dan bagaimana putusan pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat menurut hukum

---

Authorization agreement is an agreement that stipulated in the agreement group named (nominaat). In agreement granting authority, the whole legal act authorizing delegated to the receiver the power to hold a given matter in the form of power of attorney. Power of attorney consists of specific powers and the general power of attorney arrangements for the benefit of all affairs of the authorizer. In Decision No. MA. 2129 K/Pdt/2012 Plaintiff works as a legal consultant and act as the attorney who shaped engagement agreement for legal services with Yayasan Pendidikan (Defendant I) is represented by Diana (Defendant II) and Adi (Defendant III) in the form of contracts for having an authorization in dealing with a dispute case with Third party. In writing this essay writer will further explore how the implementation of the agreement’s validity and in accordance by law. How an agreement shall be interpreted according to the principles of good faith in terms of multiple interpretation between the parties. And also, applications of Court’s decision for such case is in compliance to the law."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

---

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."

"ABSTRAKHukum Perdata mengenal adanya Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian yang mempunyai alasan yang mandiri untuk dibuatnya perjanjian tersebut sedangkan Perjanjian Bantuan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau alasan untuk dibuatnya perjanjian tersebut tergantung dari Perjanjian lain. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi untuk mempersiapkan para pihak membuat perjanjian pokok berupa jual beli.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) macam Kausa yaitu Perjanjian tanpa kausa, yaitu perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu, perjanjian dengan kausa yang palsu yaitu suatu perjanjian memang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya dan dan Perjanjian dengan Kausa yang terlarang yaitu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dalam berbagai kasus dimana dalam Perjanjian pengikatan Jual Beli atas objek bidang tanah mengandung Kausa yang palsu bukan kausa yang sebenarnya atau merupakan suatu perjanjian simulasi atau perjanjian pura pura.

---

ABSTRACT

Civil Law recognizes the existence of Principle Agreement and Assistance Agreement. Principal Agreement is an agreement having independent reason for the making of said agreement, while Assistance Agreement is an agreement of accessory nature or the reason of making such agreement depends on another agreement. Sale Purchase Binding Agreement is an assistance agreement having function of preparing parties in making principle agreement in the form of sale purchase.

The Civil Codes recognizes three (3) kinds of Causals, i.e. agreement without causal, namely agreement without purpose or cause, and agreement without causal is not included as prohibited causal or false causal, agreement with false causal is an agreement containing causal but not the actual one, and agreement with prohibited causal is an agreement against the Laws, Public Order and Decency. In many cases, Sale Purchase Binding Agreement on the object of land may contain false causal not the actual one or constitutes a simulation agreement or quasi agreement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama serta bagaimana keabsahan formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan norma hukum secara tertulis. Lebih lanjut, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku dikesampingkan dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagai kaidah otonom tertinggi dalam Hukum Perburuhan, yang mengatur lebih baik dan memberikan kemanfaatan terbesar bagi pekerja/buruh serta formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak sebab bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dan dapat dimintakan pembatalan karena memenuhi syarat pembatalan perjanjian berdasarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Kata Kunci: Syarat kerja, klausula baku, perjanjian kerja bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal status of the working conditions forms with the standard clause of the collective bargaining agreement, as well as the legality of the working conditions forms with the standard clause itself. The law research method that used is juridical normative approach in which focuses on the using of the written law norms. Furthermore, the technique of data collection in this research is document study on secondary data. Meanwhile, the method of data analysis is the qualitative method that later affects the result in form of descriptive analytical data. The result of this research concludes that the legal status of the working conditions forms with the standard clause is ruled out by the provision of the collective bargaining agreement as the highest autonomous rule in the labor law, which regulates better and gives the greatest benefit to the worker and the working conditions forms with standard clause cannot be made as a legal and binding for the parties because it is contrary to the terms of the agreement and may be requested for cancellation as it qualifies for the cancellation of the agreement based on the existence of undue influence. Keywords Work conditions, standard clause, collective bargaining agreement."

"Syarat sahnya suatu perjanjian yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga, segala perjanjian yang dibuat di antara para pihak baru dinyatakan sah apabila telah memenuhi semua syarat yang tertera dalam Pasal tersebut. Namun demikian, dapat diketahui bahwa terdapat banyak jenis-jenis perjanjian yang terdapat dalam praktiknya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur mengenai perjanjian yang dilarang yaitu salah satunya perjanjian penetapan harga. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha seringkali menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang diduga telah melakukan perjanjian penetapan harga. Dalam hal ini, perjanjian penetapan harga dibuktikan berdasarkan sebuah konsep yaitu concerted action atau yang dikenal sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama oleh para pelaku usaha. Namun demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan concerted action itu sendiri, sehingga menimbulkan kerancuan dalam praktiknya. Penulisan skripsi ini mencoba untuk melakukan analisa tentang concerted action, apakah concerted action dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah berdasarkan hukum Indonesia? Tidak hanya di Indonesia, concerted action juga diatur dan digunakan di Uni Eropa berdasarkan Treaty on The Functioning of The European Union dan Amerika Serikat berdasarkan Sherman Act. Sehingga, dalam penulisan ini juga akan dilakukan perbandingan dasar hukum serta penerapan concerted action dalam beberapa studi putusan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

---

The validity of agreement that applies in Indonesia is regulated in Article 1320 Indonesian Civil Code. Therefore, every agreement made between parties is only valid if it fulfils the requirements based on such Article. However, there are many kinds of agreements that occur in real life. Based on Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly and Unfair Competition, it regulates prohibited agreements one of which is price fixing agreement. In Indonesia, The Business Competition Supervisory Commission often sanctioned business actors who allegedly have conducted price fixing agreement. In this case, price fixing agreement is proofed based on the concept of concerted action or known as actions that are done by business actors in a similar manner. However, Indonesian Law does not specifically regulate or define what concerted action is, this cause ambiguity. This writing will analyze on the concerted action, whether or not concerted action can be classified as valid agreement based on Indonesian Law? Not only in Indonesia, concerted action is also regulated and used in European Union based on Treaty on The Functioning of The European Union and United States of America based on Sherman Act. Therefore, this writing will also compare the legal basis and the implementation of concerted action based on court decision between Indonesia, European Union, and United States of America."

"Penelitian ini akan membahas mengenai peraturan yang terkait dengan waralaba Primagama menurut hukum positif di Indonesia, selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas hubungan hukum antara penggugat dengan para tergugat dan membahas apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri sudah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan peraturan yang terkait dengan waralaba Primagama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I tetapi ada hubungan hukum penggugat dengan Tergugat II. Serta dapat diketahui bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri kurang tepat. Kata Kunci: peraturan waralaba, hubungan hukum, putusan hakim.

---

This research dicusesses the regulations about Primagama franchise in accordance with Indonesian law. This research aims to examine legal relationship between the defendant and the plaintiffs whether the ruling has been legal and binding. The methods used in this research are normative juridical and qualitative for the data analysis. The results show that regulations about Primagama franchise are Government Regulation No. 42 of 2007 on franchise, Ministerial Regulation of Ministry of Commerce no. 57 of 2014 on amendment of Ministerial Regulation of Ministry of Commerce no. 53 of 2012 on franchising, Law no. 20 of 2003 on National Education system, Government Regulation no. 66 of 2010 on amendment of Government Regulation no. 17 of 2010 on Management and Implementation of Education, Government Regulation no. 19 of 2005 jo. Government Regulation no. 32 of 2013 jo. Government Regulation no. 13 of 2015 on National Education Standards. There was no legal relationship between the plaintiff and the defendant I, while there was legal relationship between the plaintiff and the defendant II. In addition, it was found that the judge 39 s ruling was not really appropriate. Therefore, defendant I shall start filing new lawsuit to district court of Kediri regency. Keywords franschise regulation, legal relationship, judge 39's ruling"

"Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap pembatalan Akta Otentik sebagai Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)” yaitu tentang adanya gugatan pembatalan akta otentik tentang pengakuan hutang dan perjanjian pelunasan hutang dengan dasar adanya penyalahgunaan keadaan (paksaan/tekanan) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat proses pembuatan kedua akte tersebut.Adapun Tahap Penelitian berdasarkan Kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan serta wawancara kepada ahli hukum dan salah satu pihak yang bersangkutan dalam sengketa tersebut.Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa Penyalah gunaan keadaan (paksaan/tekanan) pada salah satu pihak dalam membuat akta otentik dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum sehingga dapat diajukan pembatalan dipengadilan terhadap akta tersebut. Bahwa akibat pembatalan akta otentik oleh hakim maka akta otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan mengikat para pihak sehingga dianggap tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam akta tersebut.

---

This thesis entitled " Judical review of the cancellation of the Authentic Deed as a Deed of Recognition Debt (Case Study of Court Decision No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)" is about a lawsuit authentic act of acknowledgment of debt and repayment agreements payable on the basis of misuse of state (force / pressure) by the Defendants to the Plaintiffs in the process of making the second certificate.

The stage research based literature by collecting a variety of data consisting of primary and secondary legal materials, such as law, government regulation, and legislation as well as interviews with legal experts and one of the parties concerned in the dispute.

Based on the conclusions note that Any use conditions (coercion / pressure) on one side to create the authentic act can lead to the act to be legally flawed that may be filed in court against the cancellation of the deed. That due to the cancellation of authentic by the judge authentic act is not a criminal (buiten effect stellen) and binding on the parties that are considered not occur as stated in the deed."

"ABSTRAKJaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawakonsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminantersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusiayang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusiyang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenaiwanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjianpokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telahcukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan dilaksanakannyaeksekusi tersebut. Sedangkan keabsahan perjanjian juga perlu diperhatikan karenasebagaimana diketahui Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan disertai PerjanjianJaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan atau pelengkap yang keberadaannyabergantung dari keabsahan Perjanjian Pembiayaan tersebut. Oleh karenanya pentingbagi hakim untuk menggali keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan untuk melihatapakah alasan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dapat dibenarkan atau tidak.

---

ABSTRACTFiduciary Warranty for motor vehicle which is not registered bring legalconsequences to the lender for warranty execution. This because without anyregistration, Fiduciary Certificate as the basic for execution implementation doesn?texist so the execution remains held was invalid. In addition to the registrationprovisions, the execution must also concern to the default provisions and also TheFinancing Agreement validity as a primary contract. In the event of default, is thedefault has been enough to cancel the agreement which is followed with executionimplementation. Meanwhile, the agreement validity must also concerned because aswell known The Financing Agreements was made with accompanied FiduciaryAgreement as an additional or supplementary agreements whose existence dependson The Financing Agreement validity. Therefore it?s important for the judge toexplore The Financing Agreement validity to see if the execution reason whichcarried out by lender can be justified or not ."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, dalam perkembangannya dalam masyarakat PPJB ini lahir dikarenakan adanya keinginan dalam mengikatkan niat baik dalam kegiatan jual beli tanah, dimana umumnya PPJB ini dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dikarenakan alasan administratif seperti belum disertipikatkan objek yang akan diperjual-belikan, pelunasan pembayaran yang memerlukan tahapan-tahapan pembayaran atau juga dikarenakan proses balik nama sertipikat dari nama penjual tanah terdahulu menjadi nama penjual tanah yang akan dilakukan proses jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam pelaksanaan PPJB ini sendiri sering kali menimbulkan permasalahan seperti sengketa kepemilikan yang dapat ditimbulkan dengan adanya PPJB dan juga seperti sengketa tanah dimana hanya melalui PPJB, tanah yang akan diperjual-belikan tersebut sudah beralih penguasaan fisiknya dan bahkan beralih penguasaan sertipikatnya.Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 731K/Pdt/1996 dan Nomor 2728 K/Pdt/2011 ini, timbul sengketa terhadap kepemilikan tanah yang bersumber pada PPJB yang menjadi dasar perikatan dimana dalam hal belum dilakukan perjanjian jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun kepemilikan terhadap objek tanah sudah beralih dengan PPJB sebagai dasar. Hal ini menunjukan bahwa dalam pemahaman yang berkembang dalam masyarakat umum dimana tidak semua masyarakat paham bahwa yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah hanyalah perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dengan menggunakan Akta Jual Beli. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan dilakukan PPJB maka kepemilikan tanah sudah beralih dan si pembeli tanah sudah berhak atas kepemilikan tanah dan berhak menguasai secara fisik objek tanah tersebut.

---

In society growth of The Sale and Purchase Agreement Commitment of the Land. This agreement was firm because of goodwill realization of society in land acquisition activity. A few reason that The Sale and Purchase Agreement Commitment was made example : administration matter as the land has‟t certificated yet, the buyer need a terms for sinking fund of the land and transfer the name in certificated from the previous owner into a recent owner, so the sell and purchase agreement in front of official land deed maker can‟t be held . The Sale and Purchase Agreement Commitment development in society cause problems as the ownership of land dispute and the transfer of land ownership only using The Sale and Purchase Agreement Commitment not The Sale and Purchase Agreement by official land deed maker. In Case Study of Indonesia Supreme Court verdict number 731K/Pdt/1996 dan Nomor 2728 K/Pdt/2011, the dispute was cause by transfer of land ownership using The Sale and Purchase Agreement Commitment and not by The Sale and Purchase Agreement of official land deed maker. This situation shown us that in general society, The Sale and Purchase Agreement Commitment still not applied as it purpose, because according to them, The Sale and Purchase Agreement Commitment is the official law action to transfer the ownership or land and by using The Sale and Purchase Agreement Commitment, they thought they own the land."