Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKbrPenelitian ini bertujuan untuk meneliti efek dari pengaruh sosial informasional dan identitas terkait perkotaan sebagai moderator terhadap partisipasi politik secara online. Penelitian ini diikuti oleh 271 partisipan yang memperoleh manipulasi berupa perbedaan jumlah penanda tangan petisi dan nama kota yang dicantumkan dalam petisi. Penulis juga mengukur tingkat identifikasi partisipan terhadap kota Depok dengan menggunakan Urban Identity Scale. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain 3 x 2 randomized factorial design. Penulis berhipotesis bahwa individu yang memiliki identitas terkait perkotaan yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi politik dengan cara menandatangani petisi online. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan binary logistic regression, penelitian ini menemukan bahwa identitas terkait perkotaan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara pengaruh sosial informasional dan partisipasi politik secara online dengan R2N= ,13, p > 0,05. Lebih lanjut, penulis menyimpulkan bahwa efek pengaruh sosial informasional terhadap partisipasi politik secara online tidak dipengaruhi oleh identitas terkait perkotaan.;The purpose of this study is to investigate the effect of social informational influence and urban-related identity as well as the interaction of both to behavior of signing online petition. 271 participants were given a manipulation in the form of different numbers of the petitioners and the city?s namelisted in the petition.Writer also measured participant?s level of identification to Depok city by using Urban Identity Scale. This study was an experimental study with a 3 x 2 randomized factorial design. Writer hypothesized individuals who have a high urban-related identity has greater opportunities for political participation by means of signing an online petition. Based on hypothesis testing using binary logistic regression, the study found urban-related identity was not significantly moderating relationship between informational social influence and online political participation with R2N = ,13, p > 0,05. Furthermore, the authors concluded that the effect of informational social influence on political participation online was not affected by the urban-related identity.;The purpose of this study is to investigate the effect of social informational influence and urban-related identity as well as the interaction of both to behavior of signing online petition. 271 participants were given a manipulation in the form of different numbers of the petitioners and the city?s namelisted in the petition.Writer also measured participant?s level of identification to Depok city by using Urban Identity Scale. This study was an experimental study with a 3 x 2 randomized factorial design. Writer hypothesized individuals who have a high urban-related identity has greater opportunities for political participation by means of signing an online petition. Based on hypothesis testing using binary logistic regression, the study found urban-related identity was not significantly moderating relationship between informational social influence and online political participation with R2N = ,13, p > 0,05. Furthermore, the authors concluded that the effect of informational social influence on political participation online was not affected by the urban-related identity., The purpose of this study is to investigate the effect of social informational influence and urban-related identity as well as the interaction of both to behavior of signing online petition. 271 participants were given a manipulation in the form of different numbers of the petitioners and the city’s namelisted in the petition.Writer also measured participant’s level of identification to Depok city by using Urban Identity Scale. This study was an experimental study with a 3 x 2 randomized factorial design. Writer hypothesized individuals who have a high urban-related identity has greater opportunities for political participation by means of signing an online petition. Based on hypothesis testing using binary logistic regression, the study found urban-related identity was not significantly moderating relationship between informational social influence and online political participation with R2N = ,13, p > 0,05. Furthermore, the authors concluded that the effect of informational social influence on political participation online was not affected by the urban-related identity.]"

"Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh manfaat sosial dan informasional situs komunitas online terhadap minat kunjungan ulang situs dan kepercayaan merek. Objek dalam penelitia ini adalah Situs Komunitas Online Hijab ZOYA. Penelitian ini termasuk dalam penelitian semi eksperimen dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS dengan analisis regresi linier. Responden dalam penelitian ini berjumlah 150 orang wanita dewasa berhijab yang berdomisili di Jakarta atau Depok, mengetahui keberadaan merek ZOYA dan pernah mengakses situs komunitas online. Hasil penelitian menyatakan bahwa baik manfaat sosial maupun manfaat informasional berpengaruh terhadap sikap konsumen pada situs komunitas online hijab ZOYA. Sikap konsumen pada situs komunitas online hijab ZOYA berpengaruh terhadap minat kunjungan ulang situs dan juga terhadap kepercayaan merek ZOYA. Tipe komunitas online dapat memoderasi pengaruh sikap konsumen pada situs komunitas online hijab ZOYA terhadap minat kunjungan ulang situs dan juga terhadap kepercayaan merek ZOYA. Oleh karena itu, penulis menyarankan pihak manajemen seharusnya lebih gencar lagi mengembangkan situs resmi komunitas online ZOYA (www.zoyalovers.zoya.co.id). Hal tersebut guna meningkatkan pengaruh positif pada sikap konsumen hijab ZOYA.

---

This thesis discusses how the influence of social and informational benefits online community site to re-visit sites of interest and confidence in the brand. Objects in this empirically is Online Hijab Community Site Zoya. This study was a sub experimental study with data collection method using a questionnaire. Data processing techniques performed using SPSS by linear regression analysis. Respondents in this study amounted to 150 adult women hijab domiciled in Jakarta or Depok, knowing where Zoya brand and never access the site online community. The study states that both social benefit and the benefit of informational influence on consumer attitudes on an online community site Zoya hijab. Consumer attitudes on an online community site Zoya veil affect the interest of repeat visits to the site and also Zoya brand trust. Type of online communities can moderate the influence of consumer attitudes on an online community site Zoya hijab to re-visit interest sites and also to trust the brand Zoya. Therefore, the authors suggest the management should have more incentive to further develop the official website of the online community Zoya (www.zoyalovers.zoya.co.id). This encourages a positive influence on consumer attitudes hijab Zoya."

"ABSTRAKBeberapa waktu belakangan banyak terjadi aksi-aksi demonstrasi dan protes. Muncul pertanyaan mengapa ada orang yang berpartisipasi pada aksi kolektif dan ada yang tidak? Beberapa hasil temuan sebelumnya sudah jelas menemukan faktor motivasional aksi kolektif. Penelitian ini berusaha menggunakan perspektif yang berbeda, menggunakan pendekatan kognisi sosial, yaitu realitas terbagi (shared reality) untuk menjelaskan aksi kolektif melalui model integratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh realitas terbagi pada keputusan seseorang mengikuti aksi kolektif. Penelitian ini juga menguji peranan faktor lain, yaitu keterlibatan politik secara daring dan identitas terpolitisasi. Penelitian ini dirancang melalui 4 studi pada isu politik dan lingkungan hidup. Studi 1 adalah studi kualitatif untuk menganalisis konten isi status twitter pada isu #2019gantipresiden. Hasil dari analisis tematik 250 isi status twitter selama bulan April-Agustus 2018 menemukan bahwa proses keterlibatan aksi bergantung pada proses yang terjadi di media sosial (twitter). Penulis menemukan proses ini berkaitan dengan pembentukan pandangan yang sama (realitas terbagi) dan keterlibatan pada isu-isu politik. Studi 2A adalah studi survei korelasional yang dilakukan pra-kampanye pilpres 2019 pada 473 partisipan. Hasilnya, penulis menemukan realitas terbagi dapat memprediksi aksi kolektif secara langsung. Selain itu, studi 2A menemukan bahwa keterlibatan politik secara daring dapat memprediksi aksi kolektif secara langsung atau dimediasi oleh realitas terbagi. Studi 2B, studi survei korelasional yang dilakukan pasca-kampanye pilpres 2019 pada 212 partisipan. Penulis menemukan realitas terbagi tidak dapat memprediksi aksi kolektif secara langsung, tetapi harus melewati (full mediation) identitas terpolitisasi dan keterlibatan politik secara daring. Studi 3, pendekatan eksperimental, pada 377 partisipan yang diacak pada desain 3 (tanpa realitas terbagi vs. realitas terbagi individu tunggal vs. realitas terbagi kelompok) x 2 (kasus lingkungan/satwa: Paus Hiu Berau vs. kasus politis: pengelolaan terminal kontainer/pelabuhan di Jakarta oleh asing), between subject. Hasil studi 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan aksi kolektif pada masing-masing kondisi. Realitas terbagi terbukti secara kausalitas menyebabkan peningkatan aksi kolektif. Aksi kolektif pada kasus lingkungan/satwa lebih tinggi secara signifikan daripada kasus politis. Berdasarkan 4 studi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa realitas terbagi dapat mempengaruhi partisipasi pada aksi kolektif. Realitas terbagi dapat berperan secara langsung atau turut dipengaruhi oleh identitas terpolitisasi dan keterlibatan politik secara daring.

---

ABSTRACTSeveral demonstrations and protests were conducted a few time ago. The question arises why do some people participate in collective action and others don't? Some previous findings have clearly found motivational factors as predictors of collective action. This study uses a different perspective from previous studies, namely a social cognition approach. I examine the role of shared reality on collective action through an integrative model. This research aims to explain the effect of shared reality on a decision to participate in collective action. This research also examines the role of other factors: online political engagement and politicized identity. This research was designed through 4 studies on political and environmental issues. Study 1, qualitative study to analyze the content of Twitter status on the #2019gantipresiden issue. The results of a thematic analysis of 250 contents of the status of Twitter during April-August 2018 found that the process of collective action involvement depends on the online process on social media (Twitter). I found this process related to the shaping of the same view, opinions, or feeling (shared reality) and engagement on the political issue. Study 2A, the correlational study collected 473 participants on the pre-campaign period of the 2019 presidential election. As the result, I found that the shared reality and the online political engagement directly predicted collective action. I also found that shared reality partially mediated the association of online political engagement and collective action. Study 2B, the correlational study collected 212 participants on the post-campaign period of the 2019 presidential election. I found that shared reality had no significant direct effect on collective action. Shared reality had an indirect effect (full mediation) via politicized identity and online political engagement. Study 3, 377 undergraduate students completed the experimental study with 3 (non-shared reality vs individual shared reality vs group shared reality) x 2 (environmental/ wildlife vs political cases), between subject design. Study 3 found a significant difference of collective action in each condition. Shared reality had a causality effect to increase collection action intention. The mean score of the action in the environmental/ wildlife case was significantly higher than the political case. In summary, it can be concluded that shared reality activated participation in collective action. Shared reality increased the collective action intention via political identity and online political involvement.

 

"

"Twitter menjadi ruang publicsphere yang diciptakan dalam komunitas maya atau virtualsphere. Penggunaannya pun bisa beralih fungsi menjadi ranah debat politik, gerakan mahasiswa hingga kampanye partai kepentingan demi meningkatakan elektabilitas. Untuk itulah penelitian mengenai hubungan antara jaringan sosial pada Twitter terhadap partisipasi politik online dan offline dilakukan. Dengan mengambil sampel mahasiswa yang tergabung dalam organisasi BEM FISIP UI 2014 dan BPM FISIP UI 2014. Dan hasilnya, bahwa jaringan sosial pengguna twitter cenderung kurang mempengaruhi partisipasi politik online dan offline. Namun, ditemukan bahwa dalam virtualsphere terjadi fenomena slacktivism dan clicktivism pada mahasiswa.

---

Twitter have became shared information from user to other user. Even, it could be a new public sphere in a virtual sphere. The function of twitter may be used for political aspect like debate, discussion, making a new student movements, or campaign from political parties for successing their goals. This study is finding relationship between social network on Twitter as independent variable and political participation. The sample of this study is member of BEM FISIP UI 2014 and BPM FISIP UI 2014. The results is relationship in social networking on twitter and political participation (online-offline) tend lowest. And, this study also finding phenomenon like as slacktivism and clictivism in virtualsphere."

"Skripsi ini menjelaskan pengaruh kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula, dalam studi kasus Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua Penelitian menggunakan paradigm positivis dan pendekatan kuantitatif serta termasuk jenis penelitian eksplanatif. Metode pengumpulan data yang dipakai survei dengan instrumen penelitian kuesioner yang dibagikan acak kepada 37 warga Jakarta sebagai sampel penelitian. Metode analisis penelitian adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terpaan kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Semakin tinggi terpaan kampanye politik media sosial, semakin tinggi pula partisipasi politik kehadiran pemilih dalam pemilihan umum, dibandingkan partisipasi politik secara offline dan online.

---

This research tries to prove the influence of political campaign of social media to political participation, in the case study of Regional Head Election of DKI 2017 Second Round of Research. This research use positivist paradigm and quantitative approach and including explanative type research. Data collection method used survey with randomly distributed questionnaire instrument to 37 Jakarta citizens as research sample. The method of research analysis is simple linear regression. The result of the research shows that there is a significant influence of social media campaign exposure to voter participation. The higher the exposure to social media political campaigns, the higher the political participation."

"Studi ini mengkaji penggunaan media sosial dan partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Media sosial menjadi salah satu alat distribusi informasi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Studi sebelumnya menunjukkan penggunaan media sosial dalam politik meningkat. Penggunaan media sosial memiliki hubungan positif terhadap efikasi politik, partisipasi politik dan partisipasi secara online. Ranah jejaring sosial di internet khususnya melalui media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pemilih. Potensi media internet untuk mempengaruhi pemilih dalam pengambilan keputusan berkembang dalam beberapa pemilu. Apakah pemilih menggunakan media sosial dalam proses memutuskan pilihan politik, menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini penulis mengadaptasi model Elaboration Likelihood Model yang dikembangkan oleh Richard Petty dan Jhon Cacioppo. Model rute mental yaitu rute central dan rute peripheral yang ditemukan oleh Petty dan Cacioppo penulis coba kembangkan dalam model pengambilan keputusan pemilih dalam pemilihan umum. Menggunakan metode survei online dan purposive sampling serta stratified simple sammpling berdasarkan usia. Data kemudian dianalisis secara diskriminan guna mencari faktor pembeda dalam penggunaan media sosial terhadap proses menentukan pilihan politik.Adapun hasil penelitian menunjukkan Pemahaman informasi politik melalui media sosial merupakan variabel pembeda terhadap partisipasi politik. Fungsi Diskriminan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah pengguna media sosial akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum atau tidak. Fungsi Diskriminan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah pengguna media sosial akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum atau tidak.

---

This study examines the use of social media and political participation in the election of Jakarta Governer race in 2012. Social media became one of popula political information distribution tool on the race. Previous studies have shown the use of social media in politics increased. The use of social media also has a positive relationship to political efficacy, political participation and participation online. The realm of social networking on the internet, especially through social media has a great influence on voters. The potential of the internet media to influence voters in the decision-making flourished in the election. Do voters use social media in the process of deciding political choice, a question in this study.In this study the authors adapted the Elaboration Likelihood Model developed by Richard Petty and John Cacioppo. Authors try to develop the decision-making model of voters in the general election by adapting the central and the peripheral route that developed by Petty and Cacioppo. Using an online survey method and purposive sampling and simple stratified sampling by age. Discriminanat Analysis used in this study to determine the use of social media to the process political choice.The research results demonstrate understanding of political information through social media is a differentiator variables to political participation. Discriminant function in this study can be used to predict whether social media users will use their right to vote in elections or not. Discriminant function in this study can be used to predict whether social media users will use their right to vote in elections or not."

"Sejalan dengan arus liberalisasi dan kebijakan negara yang berfokus pada pembangunan, partisipasi wanita sebagai warga negara dianggap sama penting dengan partisipasi pria. Namun dalam kenyataannya, partisipasi politik wanita hanya tinggi pada saat pemilihan umum. Bentuk dan intensitas partisipasi politik yang lebih tinggi lagi, terutama di institusi politik, begitu sulit dijangkau oleh wanita. Penelitian tentang wanita anggota DPR RI periode 1999-2004 ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 1) tingkat partisipasi politik mereka: 2) hambatan partisipasi politik mereka dan 3) hubungan antara hambatan partisipasi politik dengan tingkat partisipasi politik mereka. penelitian ini didesain sebagai suatu survai yang bersifat eksplanatori. Hambatan partisipasi politik yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik wanita, dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal, yaitu: 1) hambatan kultural: 21 hambatan struktural dan: 3) hambatan psikologis. Partisipasi politik sebagai variabel terikat dalan penelitian ini diukur dari: 1) frekuensi kehadiran rapat: 2) intensitas keikutsertaan dalam panitia dan badan DPR: 31 intensitas kunjungan kerja: komunikasi dengan pemilih dan 41 tingkat populasi penelitian adalah seluruh wanita anggota DPR RI periode 1999-2004 yang diangkat sejak tahun 1999 berjumlah 42 orang. Walaupun penelitian ini dirancang sebagai suatu sensus namun responden yang berhasil ditemui hanya mencapai 25 orang sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sensus tidak lengkap. Analisis data menggunakan prosedur Korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden mengalami hambatan partisipasi politik yang sedang sebanyak 60 persen. Sekitar 72 persen zesponden semiliki tingkat partisipasi politik yang juga sedang. Dari hasil uji Korelasi Spearman tidak terlihat adanya asosiasi di antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hasil secara peneltiian, teoritik pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti Vicky Randall, Nadezhda Svhedova, penelitian sebelumnya Ani mengenal Sutjipto pengaruh dan temuan hambatan partisipasi politik terhadap tingkat partisipasi politik dapat dikatakan tidak selalu sejalan. Untuk itu serangkaian penyempurnaan dalam studi sejenis perlu dilakukan. Hal penting yang disarankan bagi studi di masa depan adalah penggunaan konsep partisipasi politik bagi elit politik sehingga dapat digunakan variabel-variabel yang lebih sesuai dan penggunaan multi teknik pengumpulan data.

---

In line with the current of liberalization and state policies that focus on development, women's participation as citizens is considered as important as men's participation. However, in reality, women's political participation is only high during general elections. Higher forms and intensity of political participation, especially in political institutions, are very difficult for women to reach. This research on women members of the DPR RI for the period 1999-2004 aims to determine: 1) their level of political participation: 2) barriers to their political participation and 3) the relationship between barriers to political participation with their level of political participation. This research was designed as an explanatory survey. Barriers to political participation that have an influence on the level of women's political participation, in this study are limited to three things, namely: 1) cultural barriers: 21 structural barriers and: 3) psychological barriers. Political participation as a dependent variable in this research is measured from: 1) frequency of meeting attendance: 2) intensity of participation in DPR committees and bodies: 31 intensity of working visits: communication with voters and 41 levels. The research population is all female members of the DPR RI for the 1999-2004 period who were appointed since 1999 totaling 42 people. Even though this research was designed as a census, only 25 respondents were found, so this research can be categorized as incomplete census research. Data analysis used the Spearman Correlation procedure. The research results showed that the majority of respondents experienced moderate obstacles to political participation, amounting to 60 percent. Around 72 percent of respondents have a moderate level of political participation. from the test results Spearman's correlation does not show any association between these variables. Based on research results, theoretical opinions expressed by experts such as Vicky Randall, Nadezhda Svhedova, Ani's previous research regarding Sutjipto, the influence and findings of barriers to political participation on the level of political participation can be said to not always be in line. For this reason, a series of improvements in similar studies need to be carried out. An important thing that is recommended for future studies is the use of the concept of political participation for political elites so that more appropriate variables can be used and multiple data collection techniques can be used."

"Perkembangan teknologi informasi mempermudah khalayak mengakses berbagai informasi terutama berita online. Banyaknya situs online berita yang tumbuh dan berkembang menyebabkan saling berlomba mengejar traffic yang mengandalkan kecepatan tanpa memperhatikan keakurasian. Berita yang dihasilkan sebagian besar tidak merefleksikan realitas. Bingkai berita online dikemas sedemikian rupa untuk menarik page viewer guna meningkatkan traffic kunjungan ke situs berita tersebut. Berita online tersebut kerap menampilkan peristiwa yang sama secara berbeda. Berita online tersebut kerap menyajikan berita tentang tokoh atau lembaga pemerintah yang sedang menjadi trending topik. Terutama pemberitaan tentang lembaga pemerintah dan tokoh politik menjadi sasaran empuk media online. Pembingkaian yang dimulai dari judul berita hingga isinya dan tidak jarang konten yang tidak sesuai dengan judul mempengaruhi kepercayaan publik pada lembaga pemerintah, apalagi pemberitaan tentang kinerja dan isu politik, menjadi topik hangat yang diberitakan. Media online cenderung menampilkan berita dengan frame negatif di mana hal ini dikhawatirkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh efek pembingkaian berita online dan topik berita terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis membahas konsep framing menurut Capella Jamieson yang membagi framing tersebut secara issue frame dan strategic frame dan konsep kepercayaan menurut beberapa ahli. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan eksperimen. Hipotesis penelitian ini menduga ada pengaruh efek bingkai berita online terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang efek media.

---

The development of information technology makes easy for audiences to access various information, especially online news. The number of online news sites that grow and thrive causes each other to catch up on traffic that relies on speed regardless of accuracy. Most of news result does not reflect reality. Online news frames are packed as good as possible to attract page viewers to increase traffic to the news site. The online news often shows the same event with different frame. The online news often presents news about government institutions or political figure that are becoming trending topics. Especially news about government institutions and political figures became an easy target for online media.

Framing that starts from the title of the news to its content and not infrequently the content that does not fit the title affects public trust in government agencies. Moreover, the news about performance and political issues, became a hot topic that was preached. Online media has tendency to display news with a negative frame that feared to reduce public confidence in government institutions. This is what makes the authors interested in research whether there is influence of the effect of online news framing and news topics on political trust to government agencies.

In this study the author discusses the concept of framing by Capella Jamieson which divides the framing to the issue frame and strategic frame and the concept of trust according to some experts. The research method used is quantitative by doing experiments. The hypothesis of this research suspect there is influence of online news frame effect to political trust in government institution of West Java Province. The result of this research is expected to give contribution about media online effects."

"Studi-studi sebelumnya mengenai ekstremisme politik, partisipasi religius dan intoleransi dogmatik menemukan bahwa memang benar ekstremisme politik dan partisipasi religius berkontribusi terhadap sikap intoleransi dogmatik individu. Penelitian menguji kembali variabel- variabel tersebut di Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstremisme politik dan partisipasi religius terhadap intoleransi dogmatik. Sebanyak 177 responden (perempuan= 55,4%, laki-laki= 44,6%) direkrut dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik convenience sampling, rata-rata berumur 33 tahun (M = 33,61, SD = 14,077), tinggal di jabodetabek dan berlatar belakang pendidikan D3-S3. Terdapat satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu ekstremisme politik dan partisipasi religius mempengaruhi intoleransi dogmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstremisme politik (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) dan religiusitas (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) merupakan prediktor dari intoleransi dogmatik dimana partisipasi religius merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan ekstremisme politik.

---

Previous studies involving political extremism, religiosity and dogmatic intolerance had found that indeed political extremism and religious participation contributed to an individual’s dogmatic intolerance attitude. This research retested the same variables in the context of Indonesia and aims to discover the effect of political extremism and religious participation on dogmatic intolerance. 177 respondents (females= 55,4%, males= 44,6%) had been recruited into this research using convenience sampling technique, average of age 33 years of age (M = 33,61, SD = 14,077), lives in jabodetabek, and have an education background of D3-S3. This research has one hypothesis which is; political extremism and religious participation can influence dogmatic intolerance. The results showed that political extremism (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) and religious participation (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) indeed influenced dogmatic intolerance with religious participation being the stronger predictor compared to political extremism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi orientasi dominansi sosial SDO dan identitas sosial terhadap intoleransi politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Orientasi Dominansi Sosial dan Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 serta adaptasi dari Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . Penelitian dilakukan pada 772 mahasiswa S1/D4 yang dilakukan dengan accidental sampling dengan mengisi kuesioner daring melalui tautan http://lurus.in/niatnya. Penelitian ini menemukan bahwa SDO dapat memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,260, p < 0,05 , dan identitas sosial memiliki pengaruh yang kecil dalam memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,138, p < 0,05.

---

This study aims to predict social dominance orientation SDO and social identities religion and ethnicity on political intolerance. This study used correlational method, and examine SDO with Skala Orientasi Dominansi Sosial Putra, 2007 , political intolerance with Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 , and social identity with Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . The researcher used online questionnaire http lurus.in niatnya with 772 undergraduate students as sample with accidental sampling. The researcher found that SDO predicts political intolerance 0,260, p 0,05 and a small contribution of social identity to predict political intolerance 0,138, p 0,05."