Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKKasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ABSTRACT

;ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region, ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN’s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region]"

"Kajian ini menganalisis kerja sama negara-negara Asia Tenggara untuk menangani perdagangan ilegal senjata ringan (Small Arms and Light Weapon) di kawasan melalui kerangka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Dengan menggunakan pendekatan formal rezim dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa komponen kontraktualisme dan strukturalisme-situasi dalam interest-based theories of regime serta leadership hegemon dalam power-based theories of regime tidak terpenuhi seutuhnya dalam rezim kerja sama penanganan perdagangan senjata ringan ASEAN. Analisis kajian ini menunjukan upaya penanganan peredaran SALW ilegal oleh AMMTC berbenturan dengan kepentingan yang berasal dari faktor ekonomi, kebutuhan domestik, persinggungan isu sensitif, perbedaan prioritas, masalah bentuk kelembagaan dan tidak adanya ruang untuk leadership hegemon dalam mekanisme ASEAN. Dengan demikian upaya penanganan peredaran SALW ilegal di Asia Tenggara oleh AMMTC menjadi kurang optimal.

---

This study analyses the cooperation of Southeast Asia countries to resolving the illicit trade of Small Arms and Light Weapon in the region through the framework of ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). By using a formal regime theories and causal-process tracing on research method, this study shows that the components of contractualism and structuralism-situations in interest-based theories of regime as well as hegemon leadership in power-based theories of regimes are not fulfilled in the regime cooperation to resolving the illicit trade of Small Arms ASEAN. The analysis of this study shows that AMMTC's effort to resolving illegal circulation of SALW is in conflict with interests originating from economic factors, domestic needs, sensitive issues, priority differences, institutional forms and absences of hegemon leadership in the ASEAN mechanism. Thus AMMTC's efforts to resolving illegal circulation of SALW in Southeast Asia have become less optimal."

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"ABSTRAK

Perubahan yang cepat di lingkungan regional dan derasnya arus globalisasi jelas memunculkan tantangan-tantangan baru yang jauh lebih berat bagi ASEAN. Pengalaman di masa lalu dan sekarang menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kelembagaan yang memadai, termasuk yang bersifat regional kemajuan tidak mudah diraih. Mekanisme kelembagaan ini akan membantu mengumpulkan sumber daya dengan lebih efektif, seperti biaya bersama dan disribusi perolehan dengan lebih setara. ASEAN memerlukan konsolidasi kerjasama regional dan peningkatan kapasitasnya untuk bertindak dalam lingkup internasional. Ini memerlukan penyesuaian organisasi dan penerapan identitas internasional. ASEAN perlu memajukan integrasi yang lebih besar dan memiliki personalitas hukum. Agar memenuhi tantangan tersebut, ASEAN perlu memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ASEAN dilaksanakan secara efektif. Dan perancangan Piagam ASEAN berlaku sebagai langkah penting menuju pemenuhan persyaratan tersebut.

Penandatanganan Piagam ASEAN Desember 2008 menandai babak baru ASEAN dari kerjasama yang bersifat persaudaraan? menjadi organisasi yang berdasarkan suatu komitmen bersama yang mengikat secara hukum. Dengan kejelasan visi, tujuan, perbaikan struktur organisasi, adanya mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian konflik, serta peningkatan peran dan mandat Seketariat ASEAN, diharapkan dapat lebih menjamin implementasi kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang telah dicapai. Piagam ASEAN akan memberikan ASEAN dasar yang kokoh bagi kerjasama intra regional dan bagi peran internasional yang lebih efektif.

---

ABSTRACT

Rapid changes in the scope of regional and swift currents of globalization clearly raises new challenges that much harder for ASEAN. The past and present experience shows that without adequate institutional mechanism, including those that are regionally progress hardly to achieved. ASEAN needs regional cooperation consolidation and increase its capacity to act in international scope. This requires organizational adjustments and application of international identity. ASEAN needs to promote a large integration and have the legal personalities. In order to meet such challenges, ASEAN needs to ensure that the ASEAN agreements implemented effectively. The design of the ASEAN Charter is applicable as important step towards fulfilling these requirements.

The signing of ASEAN Charter in December 2008 marks a new phase of ASEAN from ?brotherhood cooperation? into an organization based on a shared commitment which is legally binding. With clear vision, goals, improvement of organization structures, decision-making mechanism and mechanism of conflict resolution, increasing role and mandate of the ASEAN Secretariat, is expected to a better ensure of the implementation of all agreements that has been achieved. The ASEAN Charter will give ASEAN a well-built foundation for intra-regional cooperation and more effective international role.

"

"Kawasan Asia Timur dewasa ini merupakan kawasan yang di tandai dengan berbagai kontradiksi. Di satu sisi ,dapat dikatakan bahwa perkembangan strategis di kawasan Asia Timur selama sepuluh tahun terakhir cukuup kondusif, kawasan ini termasuk kawasan yang cukup stabil dan dinamis, sehingga negara-negara di kawasan dapat lebih memusatkan perhatiannya baik pada upaya pemulihan ekonomi(dalam kasus Korea Selatan dan beberapa negara ASEAN) maupun dalam mempercepat pertumbuhsn ekonomi (khususnya dalam kasus China dan India)

---

."