Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena disparitas harga beras Indonesia yang semakin melebar antara level petani dengan level konsumen, sejak tahun 1998. Padahal, sebagai komoditas yang strategis, kebijakan perberasan seharusnya mampu menjamin harga beras yang tinggi di level petani namun tetap terjangkau di level konsumen. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk melakukan analisis pergerakan harga gabah kering panen (GKP) di level petani dengan harga beras di level konsumen, dengan menggunakan pendekatan teori Asymmetric Price Transmission, dan (2) menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat integrasi pasar dan transmisi harga beras petani – konsumen, yang dikaitkan dengan kondisi struktur dan perilaku pedagang perantara beras di Indonesia. Model yang digunakan dalam analisa adalah model error correction (ECM), yang diestimasi dari pergerakan data harga GKP di level petani dengan harga beras di level konsumen. Data yang digunakan adalah data sekunder bulanan dengan rentang waktu (time series) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa dalam jangka pendek transmisi harga GKP petani terhadap harga beras konsumen bersifat simetris, sementara dalam jangka panjang bersifat asimetris. Fenomena transmisi harga tidak simetris pada jangka panjang disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) penyalahgunaan market power oleh pedagang perantara, dan (2) kebijakan Pemerintah. Pedagang perantara mendapatkan market power dari kondisi struktur pasar yang bersifat oligopolistik, dimana jumlah pedagang perantara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah petani dan konsumen. Hal ini menyebabkan pedagang perantara memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga memudahkan pedagang perantara untuk mengendalikan harga. Dalam hal kebijakan Pemerintah, berbagai kebijakan perberasan dirancang untuk mengintervensi harga di level petani agar berada di atas level harga Pemerintah, sementara harga di level konsumen diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini menimbulkan persepsi pedagang perantara bahwa penurunan harga GKP petani hanya bersifat sementara, sehingga pedagang perantara tidak segera bereaksi terhadap penurunan harga GKP petani.

---

The background of this thesis is due to the price disparity between the farm level and the consumer retail in rice sectors in Indonesia. The anomaly is the price disparity has widened after the liberalization of the rice market in 1998. As a strategic commodity in Indonesia, the government should develop a policy that can guarantee the price of rice is high at the farmers level and remain affordable at the consumer level.

The goal of this research is (1) to analyze the price transmission between the farm level and the consumer level in rice sector, by using the Asymmetric Price Transmission approach, and (2) to explain the factors that affect the level of market integration and rice price transmission between the farm level and the consumers level, which associated with the condition of the structure and behavior of Indonesian rice middle man.

The model used in the analysis is the error correction model (ECM), which is estimated from the movements of rice price in the farm level with the consumer level. The data used are monthly price in each level from 2000 to 2011.

Based on the model, the price transmission from the farm level to the consumer level is symmetric in the short term. Meanwhile in the long term, the price transmission is asymmetric. It means that the price transmission is caused by the long term factors, such as abuse of market power by the middle man and the government policy.

Middle man get their market power from the market structure of the middle man level which lead to oligopolistic market, where the number of middlemen are relatively few compared to the number of farmers and consumers. This causes the middle man has a higher bargaining position, so they can easily control the prices.

In terms of policy, the Indonesian government prefer to give more protection to farmer than to consumer. In the farm level, government made the Government Purchase Price Policy which aims to ensure that the farmer always get a better price (high price) by selling their rice. While, prices at the consumer level left to the market mechanism. This gives the perception in the middle man level that the falling price in the farm level only temporary, because the government will immediately intervene the market. This makes the middle man not immediately react for the falling prices in the farm level. On the other hand, the middle man believe that the rising price in the farm level is permanent, so they will increase the rice price in the consumers level immediately."

"Pencapaian swasembada beras sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi padi. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas produksi padi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu observasi antara tahun 1972 hingga 2011 dengan menggunakan metode ordinary least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh persentase perubahan luas panen padi di luar Pulau Jawa, harga padi di tingkat produsen beda kala satu tahun, dan produktivitas padi per satuan luas lahan.

---

The achievement of rice self-sufficiency is highly dependent with rice production. This study tried to determine and analyze factors which affect Indonesian rice production. This study was conducted in a span of year 1972 - 2011 and used ordinary least square method. This study found that Indonesian rice production is significantly affected by percentage of change in rice harvested area outside Java Island, producer price of rice one year lagged, and rice yield per unit of cultivated land."

"Kebijakan pemerintah di bidang produksi dan perdagangan beras terus menjadi kontroversi karena sifat komoditas beras yang sangat terkait dengan stabilitas makroekonomi terutama infkasi, ketahanan pangan, pengangguran dan kemiskinan. Tulisan ini membahas kondisi perberasan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia di tengah iklim liberalisasi saat ini. Data menunjukkan Indonesia mengalami surplus beras dari tahun ke tahun, terutama pada lima tahun terakhir. Pada kenyataannya Indonesia terus melakukan impor beras. Angka resmi yang dikeluarkan sejumlah sumber mengenai jumlah beras yang masuk ke pasar domestik bahkan jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan BPS. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan berkaitan larangan import dan penetapan tarif bea masuk import beras. Kelemahan data tampaknya telah menumbulkan kekhawatiran akan jaminan keamanan pangan sehingga impor beras tetap dilakukan di tengah kebijakan yang melarang import. Tingginya marjin ekonomi yang terbentuk dari selisih antara harga beras import dan harga beras domestik kemungkinan besar menjadi alasan dari kuatnya keinginan melakukan import beras, baik oleh Bulog maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja Bulog."

"Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk meneliti bagaimana impor beras dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat pada produksi beras dalam negeri selama era liberalisasi impor beras. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua langkah yang dilakukan oleh penulis. Pertama, penulis meneliti bagaimana respon petani terhadap perubahan harga beras baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dengan menggunakan Model Koyck- Nerlove. Kedua, penulis membuat simulasi dengan membandingkan kasus aktual dan hipotetis untuk menjelaskau bagaimana impor beras dapat mempengaruhi produksi beras dalam negeri selama era liberalisasi impor beras. Kasus hipotetis didesign dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan dalam target kebijakankan utama pada sektor beras dimana target kebijakan adalah untuk meningkatkan produksi beras domestik sehingga rasio impor beras net terhadap produksi beras domestik secara relatif akan rendah. Kasus hipotetis yang meliputi kasus jangka pendek dan jangka panjang (10 tahun sebagai periode perapihan) djperiksa unluk mengetahui bagaimana respon petani terhadap perubahan harga beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras pada kasus hipotetis lebih besar dari harga pada kasus aktual. Hal ini memberikan indikasi bahwa impor beras dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat pada produksi beras domestik. Lambatnya pertumbuhan produksi betas domestik yang disebabkan oleh liberalisasi impor beras seharusnya membuat Pemerimah Indonesia untuk lebih serius dalam memperhatil-can situasi beras untuk masa depan.

---

The aim of this paper is to investigate how much the relatively large amount of rice import could contribute to the growth deceleration in domestic rice production during the liberalization of rice import era. To this end, the following two steps of analysis have been taken. First, the author identities the responsiveness of rice farmers to price both in the short r|.1n and long rim utilizing Koyck-Nerlove model. Second, actual and hypothetical cases are compared to explain how much the large amount of rice import could influence domestic rice production in Indonesia during the liberalization of rice import era. The hypothetical cases are designed as if there were no change in the major policy target (the major policy target is designed to increase riee production) so that the ratio of net import to domestic rice production will be relatively low. The hypothetical cases consisting of two cases for the short run and long run (allowing 10 years for adjustment period) are examined to identify the responsiveness of rice farmers to price. The results show that the hypothetical rice prices are higher than the actual rice prices both in the short run and in the long run. This finding indicates that the large amount of rice import could be responsible for growth deceleration in domestic rice production. Therefore, it is highly important to recognize the impact of the large amolmt of rice import on domestic rice production. The reduced growth rate in rice production due to the liberalization of rice import should be regarded as an alarm for the Indonesian Government and make them more concerned about the future rice situation. "

"Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama di dunia diantaranya berada di wilayah Asia Tenggara sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan. Metode analisis deskriptiv digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012 laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08% dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22% terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21% persen dan dengan produksi padi lebih dari 30% terhadap produksi padi dunia. Pada umumnya negara-negara Asia tenggara mengintervensi pasar bebas melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Community menjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antar negara-negara Asia tenggara."

"This study forms a welcome addition to the growing number of works on the economic history of Southeast Asia. In his Foreword, Dr John F. Cady, the author of A History of Modern Burma, writes that Dr Cheng "has placed all students of Burma in her debt by this highly articulate and clarifying contribution to the country's economic history"."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan berupa dugaan adanya praktik kartel yang terjadi pada komoditas beras di Indonesia karena adanya kenaikan harga beras pada akhir tahun 2015 yang dinilai tidak wajar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap sebagai indikasi adanya kartel ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras tersebut dinilai wajar karena terjadi pada musim paceklik dan indikasi dari KPPU menduga adanya kartel pada komoditas beras ini didasarkan pada kenaikan harga beras pada bulan November dan Desember 2015 yang dianggap tidak wajar. Dan dugaan ini masih belum cukup kuat sebagai sebuah dasar adanya indikasi praktik kartel.

---

This bachelor thesis discusses about allegation anti-competition practices in the form of alleged cartel practices on rice commodity because increases price of rice in the end 2015 were judged abnormal by KPPU based on Law Number 5 Year 1999 about Prohibition of Monopoly Practices And Unfair Business Competition. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that increases price of rice were judged fair because happened in famine season and indication from KPPU to alleged a presence of cartel practices on rice commodity is because increases price of rice in November and December 2015 were judged unfair. And this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of cartel practices."

"The objectives of this research were to study the effects of SRI method on the decrease of Fe-available (Fe2+) and its relation to soil nutrient status and rice yeild which planed in newly opened ricefiled....."