Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya biaya logistik di Indonesia disebabkan salahsatunya oleh ketimpangan perdagangan antara wilayah barat dan timur di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perbedaan kesejahteraan antara kedua wilayah tersebut. Perencanaan pendulum nusantara sebagai salahsatu solusi pemerataan biaya logistik disebut menjadi pilihan tepat bagi pemerintah untuk menyejahterakan Indonesia. Penelitian ini mengoptimasi dua alternatif model perencanaan pendulum nusantara dengan memutuskan ketiga tingkat strategis, taktis, dan operasional dengan kombinasi rute yang berbeda-beda. Hasil optimasi memperlihatkan bahwa alternatif kedua dengan kombinasi empat pelabuhan menjadi yang paling produktif dalam hal keuntungan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan kebijakan terkait rute pelayaran domestik

---

The high cost of logistics in Indonesia were caused by imbalances between trades on Western region and Eastern region in Indonesia. This has resulted in differences between the well-being of the region. Planning pendulum nusantara as a logistics cost equalization solution referred to be the right choice for the government to increases welfare of Indonesian people. This research is optimizing the planning models of two alternatives pendulum nusantara and decided the third level of strategic, tactical, and operational decision with a combination of some routes. Optimization results show that the second alternative with a combination of four ports became the most productive in terms of profit if compared to previous studies. This research is expected to help the retrieval of related policy cruise routes Indonesia."

"Revitalisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sebagai Upaya Terwujudnya Negara Maritim Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif di Indonesia), Dosen Pembimbing: Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengetahui dan menganalisa masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori Hukum dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan analogi terhadap doktrin dan teori tersebut dalam mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa UU Pelayaran menggabungkan 5 (lima) aspek yaitu kepelabuhanan, navigasi, hipotek atas kapal, keamanan dan keselamatan, dan pelayaran menjadi satu undangundang. Terkait dengan hal itu, terdapat berbagai permasalahan strategis terkait materi muatan UU Pelayaran, diantaranya yaitu inkonsistensi Pengaturan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan, inkonsistensi Penerapan Asas Cabotage (dispensasi penggunaan kapal asing untuk kegiatan angkutan laut dalam negeri dan divestasi kepemilikan saham milik asing lebih dari 50% (lima puluh persen pada perusahaan pelayaran nasional), ketentuan penandatanganan perjanjian kerja laut multitafsir, belum terbentuknya badan penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard), lembaga pembiayaan atau perbankan asing tidak bersedia membiayai pengadaan kapal di indonesia, bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, dan belum terbentuknya peraturan pelaksanaan UU Pelayaran. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan UU Pelayaran yaitu dengan melakukan perubahan UU Pelayaran, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yaitu dengan cara Uji Materiil (Judicial Review) UU Pelayaran. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dari UU Pelayaran, melakukan perubahan terhadap UU Pelayaran, dan selaku pembuat kebijakan (policy maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelayaran lebih berpihak kepada pelaut dan perusahaan pelayaran nasional, serta tidak terpengaruh pada kepentingankepentingan di luar hukum seperti politik, ideologi, kepentingan golongan dan seterusnya.

---

Revitalization of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping In An Attempt to Create The Country of Indonesian Maritime (Juridical Study Concerning Positive Law in Indonesia). Promotor : Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. This research is intended to describe and analyze the provision under Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping as mentioned above. It is also intended to understand and analyze strategic problems regarding Act No. 17 Year 2008.

Furthermore it is also intended to analyze, review, and find an alternative solution which can eventually be used to sort out strategic problems regarding the provision or content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

The research method used in this research is normative legal research by using policy oriented approach and value oriented approach. The method of data analysis used in this research is based on content analysis. It is conducted by examining the content of a number of legal rules, doctrines, legal theories. It is also conducted by doing gramatical and extensive interpretation as well as analogy concerning doctrines and theories as mentioned above in reviewing the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. According to the research, Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping combines 5 aspects, namely port, navigation, mortgage on ships, safety, security, and shipping under single governing body of law. In that regard, there are a number of strategic problems regarding the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. Among those examples are inconsistency concerning the rules of the activities of enterprise in port, inconsistency concerning the implementation of the principle of cabotage (dispensation on the usage of foreign ships for domestic shipping and divestment of foreign share ownership more than 50% (fifty percent on domestic shipping enterprise), multiple interpretations concerning the provision on the signature of work agreement, sea and cost guard have not been established, fund institution and foreign banks are not willing to fund ship procurement in Indonesia. Furthermore, the violation of the principle of regional autonomy, and the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping has also not been issued. The alternative solution to resolve the issue concerning the strategic problems on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping is by doing judicial review, either partially or entirely, on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

My conclusion and recommendation of this research is that the government needs to issue the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping and as a policy maker, especially in the field of maritime and shipping matters, the government needs to be concerned more about sailors and national shipping enterprise. They are not supposed to be affected by political, ideological, and other non legal interests."

"Aktivitas logistik merupakan salah satu bagian dari rantai pasok supply chain yang sedang menjadi perhatian dibanyak negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia biaya logistik masih terhitung tinggi, dikarenakan adanya ketidakseimbangan aliran distribusi barang di Indonesia bagian Barat dengan bagian Timur. Saat ini pemerintah Indonesia sedang dalam proses untuk mempersiapkan pembangunan pelabuhan peti kemas strategis untuk menyeimbangkan permasalahan anatara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Dilihat dari konsep perencanaan tersebut maka dalam penelitian tersebut akan mencari alternatif model matematika untuk mencari rute yang optimal dengan fungsi tujuan meminimumkan biaya. Dari model matematika tersebut didapatkan rute yang menghubungkan dari Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

---

Logistic is a part of supply chain that is being addressed in many countries, including Indonesia. The costly logistic of Indonesia is caused by imbalance trading between western and eastern regions in Indonesia. Challenging conditions come to the stakeholders particularly in the logistics sector. In this regard, the Government also plans to develop strategic container terminal ports. Concept of the planning in this research would also search for alternative a mathematics model to minimize logistics cost. From the model mathematics were obtained the route join the west Indonesia with eastern Indonesia."

"Industri perkapalan merupakan salah satu industri yang mempunyai peran utama dalam menunjang program tol laut pemerintah serta dalam menghadapi dampak globalisasi dunia dengan adanya perdagangan bebas Asia Tenggara 2016 dan berlakunya perdagangan bebas dunia pada tahun 2020. Namun peran ini tidak dimiliki oleh industri perkapalan Indonesia saat ini, dibandingkan dengan pangsa pasar dunia produktivitas industri kapal di Indonesia masih rendah. Permasalahan utama produksi kapal baru pada umumnya dikarenakan terhambatnya biaya produksi yang mahal serta waktu pengerjaan yang cukup lama. Sebagian besar komponen bahan pembuat kapal masih impor serta berasal dari industri lain yang pada umumnya berlokasi cukup jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam system pasokannya. Galangan kapal pada dasarnya hanya berperan sebagai tempat perakitan saja, sedangkan sebagian besar komponen dibuat oleh industri lain. Ketersediaan material sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi kapal, oleh sebab itu efisiensi rantai pasokan material memegang peran yang sangat penting bagi industi perkapalan, yang dapat meminimalisir biaya, waktu produksi, dan produktivitas galangan kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar peranan rantai pasok material khususnya pada pengadaan industri pendukung sebagai pelaku proses fabrikasi dan industri pemasok sebagai penyedia komponen inmpor maupun lokal pada konsep multiyard ship production terhadap proses pembangunan kapal pada industri galangan konsorsium yang diintegrasikan pada kawasan industri maritim.

---

The shipping industry is one industry that has a major role in supporting the government 39 s program and the marine highway in the face of globalization impact the world with the free trade of Southeast Asia in 2016 and the enactment of a free trade world in 2020. However, this role is not owned by the Indonesian shipping industry today, compared with a world market share of industrial productivity ships in Indonesia is still low.

The main problem of the production of new vessels in general due to the inhibition of the production costs are expensive as well as time spent on long enough. Most of the components are still imported materials as well as shipbuilders come from other industries which are generally located far enough away so it takes time and cost a bit in the supply system. The shipyard is basically only serves as a place of assembly only, whereas most of the components made by other industries. Availability of materials greatly affect the smooth production process vessels, and therefore the efficiency of the supply chain of materials holds a very important role for industry, shipping, to minimize costs, production time, and productivity shipyards.

The purpose of this study is to analyze how much the role of the supply chain of materials, especially in the procurement materials industries as agents of the process of fabrication and industrial suppliers as suppliers of components impor and locally on the concept multiyard ship production to the process of the construction of ships in the shipbuilding industry consortium that is integrated into the region 39 s maritime industry."