Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjualan dan pemblian tugas akhir tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari penjualan dan pembelian tugas akhir tersebut.. Penelitian ini adalah penelitian prespiktif yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran yang dirumuskan dalam pokok permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah penjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan plagiarisme, tetapi penjualan tugas akhir tersebut juga belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun walaupun pennjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu plagiarisme dan belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Pihak yang menjual tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama sembilan bulan sedangkan pembeli tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama dua tahun dan/atau didenda paling banyak dua ratus juta rupiah.

---

This thesis is discusses about the sale and purchase of student final assignment based on copyright law. The purposes of this thesis are to know if sale and purchase of student final assignment is consider as a copyright infringement or a plagiarism, also what is legal implication for the seller and buyer of the said final assignment. Research method which is used in this study is a perspective method, which aims to give a possible answer to the issues in this mini thesis.

The results of this thesis is that the sale of a student final assignment is not consider a plagiarism. In regard from copyright perspective, the sale of a student final assignment is not necessarily consider a copyright infringement, however sale and purchase of student final assignment is consider as a violation of law. The seller itself can be sentenced to prison up to nine months, whether the buyer can be sentenced up to two years and/or he/she must pay at most wo hundred millions rupiah. "

"Penulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum Hak Cipta, terutama Hak Moral dan Hak Ekonomi, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan pemberlakuan Sensor Film yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pembahasan mengenai hukum Hak Cipta dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama pada perbandingan pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonominya. Selanjutnya, penulisan ini juga membahas sekilas industri perfilman Indonesia dan menganalisis pelaksanaan Sensor Film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film sebagai salah satu lembaga negara Indonesia.

---

The focus of this study is about Copyright Law regulation, especially concerning Moral Right and Economic Right, in Law Number 28 of 2014 related to the implementation of Film Censorship that mandated by Law Number Number 33 of 2009. The analysis of Copyright Law done by doing comparison between Law Number 28 of 2014 and Law Number 19 of 2002. This writing is also at glance discuss the development of film industry in Indonesia and analyse the implementation of Film Censorship conducted by Film Censorship Body (Lembaga Sensor Film)."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implikasi dari larangan untuk mencatatkanciptaan logo yang digunakan sebagai merek atau lambing organisasi sebagai hakcipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta No.28Tahun 2008. Diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik, pencatatan, danpembatalan Hak Cipta dan juta karakteristik, pendaftaran, penghapusan, danpembatalan Merek. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai logosecara mendalam, seperti mengenai definisi, sejarah, jenis-jenis, serta karakteristiklogo. Logo sendiri dapat dilindungi oleh dua perlindungan, yakni Hak Cipta danMerek yang kemudian persilangan tersebut lebih dikenal sebagai titik singgungperlindungan HKI. Nantinya, akan diberikan contoh kasus untuk memperlihatkanmasalah yang timbul dari titik singgung antara Hak Cipta dan Merek.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implications of the prohibition to record the type ofcreation that is used as trademark logo or emblem of the organization as acopyright as stated in Article 65 of the Copyright Law of 28 of 2008. Begins witha discussion of the characteristics, recording, and cancellation of Copyright andalso the characteristics, registration, abolition, and cancellation Brand. Thenproceed with in-depth discussion of the logo, such as the definition, history, types,and characteristics of the logo. The logo itself can be protected by two protection,the Copyright and Trademark later this cross is known as cross protection of IPRprotection. Later, it will be given a case to demonstrate the problems that arisefrom the cross protection between Copyright and Trademark."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 terhadap karya-karya yang telah menjadi domain publik. Melalui UUHC 2014, terjadi peningkatan dari jangka waktu pelindungan hak cipta sebelumnya dari 50 tahun setelah kematian pencipta menjadi 70 tahun setelah kematian pencipta. Perubahan tersebut berdampak pada jenis-jenis ciptaan tertentu yang telah menjadi domain publik pada rezim UUHC 2002, tetapi kemudian dapat kembali dilindungi hak ekonominya berdasar UUHC 2014. Hal ini menimbulkan perbedaan pemahaman tentang implementasi jangka waktu perlindungan hak cipta antara masyarakat umum dan penerbit. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana public domain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan kedua, bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat perubahan jangka waktu perlindungan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, domain publik diatur melalui ketentuan tentang jangka waktu perlindungan UUHC, yang berdampak pada perubahan status hak ekonomi dan sebagian hak moral Pencipta. Kedua, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memanfaatkan ciptaan yang menjadi domain publik, bahkan jika terjadi perubahan jangka waktu perlindungan sekali pun.

---

This research aims to analyze the implications of changes in the copyright protection term stipulated in the Copyright Law 2014 on works that have turned into public domain. Under Copyright Law 2014, there has been an extension of the previous copyright protection term from 50 years after the death of the creator to 70 years after the death of the creator. These changes affected certain types of works that have become public domains in the 2002 UUHC regime, but then their economic rights can again be protected under the 2014 UUHC. This has led to different understandings regarding the implementation of the copyright protection period between the general public and publishers. The research questions addressed in this study are: first, how is the public domain regulated in Copyright Law Number 28 of 2014?; and second, what are the legal implications arising from the changes in the protection term in Copyright Law Number 28 of 2014? The findings of the research conclude that, first, the public domain is regulated through provisions regarding the duration of UUHC protection, which has an impact on changing the status of economic rights and some of the moral rights of creators. Second, there is no prohibition for anyone to take advantage of works that are in the public domain, even if there is a change in the term of protection."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."

"Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat bahwa di negara barat/ western, penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Konsep HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha di mana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Maka dengan Metode normatif, penulis akan menulis tentang bagaimana hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan modal di luar negeri, dan bagaimana apabila hal ini diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta yang baru memberikan peluang dan sudah mengatur tentang sistem ini, dan hak ini tinggal dilanjutkan bagaimana sistem pengaturan tentang penjaminan Hak Cipta dapat berjalan di Indonesia, dan apakah dapat selaras dengan pengaturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Dalam tahun-tahun terakhir, telah semakin nyata di dalam kebutuhan pembangunan harus bersandarkan pada industry yang menghasilkan nilai gagasan tinggi. Terutama setelah gagasan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

---

The historical background of the Intellectual Property Rights (IPR) is seen that in the west country / western, respect for intellectual property, or any results if the individual has a very long thought applied in their culture which is then translated into legislation. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) for the western society is not just a legal device used only for the protection of one's intellectual work but used as a strategic tool for businesses where a discovery commercial or intellectual property, allowing the creator or inventor can exploit creation / discovery economically. So with normative method, the authors will write about how copyright as Intellectual Property Rights can be utilized as part of an effort to raise capital abroad, and what if it is applied in Indonesia.

Copyright Act gives new opportunities and are already set on this system, and the right to continue living how the system settings on guaranteeing Copyright can run in Indonesia, and whether it can be aligned with the existing legal arrangements in Indonesia. The growing conception of wealth on intellectual works also eventually lead to protect or maintain such property. In turn, this need produce to the conception of the legal protection of wealth before, including the recognition of the rights to it. In accordance with the essence Anyway, Intellectual Property Rights is classified as private property rights that are intangible.

In recent years, it has been increasingly evident in the development needs should be based on industries that produce high-value ideas. Especially after the idea of MEA (ASEAN Economic Community) as well as the participation of Indonesia as a member of the WTO, have demonstrated the seriousness of the Government in supporting the economic system which is free or open, and indirectly spur companies in Indonesia to further enhance its competitiveness."

"Anime adalah satu dari banyaknya bentuk karya sinematografi yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas segala tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Hasil bajakan terhadap anime ataupun tayangan serial anime dapat didistribusikan secara luas baik secara fisik ataupun melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai pemegang hak cipta yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pihak yang bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban, serta cara penyelesaian sengketa yang dapat muncul. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pembajakan anime atau tayangan serial anime yang tersebar di internet.

---

Anime is one of many forms of cinematographic works which is one of the copyright-protected works. This protection was given to the creators and the copyright holders from all forms of copyright infringement such as piracy. Those pirated content of anime or the show’s serials can be distributed globally both in physical form or through the internet. The research method used in this thesis is normative juridical for which the reason is the use of library materials or secondary data. In this research, the thesis will discuss in regards to the copyright holder who was given the legal protection based on Indonesian Copyright Law, the parties responsible for piracy, the forms of responsibilities, and also dispute resolution that can be taken in terms of a copyright infringement occurs. The research indicates that there is piracy occurring on the internet against anime or the anime serials."