Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan program transmigrasi bedol desa dari Wonogiri ke Sawahlunto/Sijunjung tahun 1976-1994. Fokus dalam penulisan ini adalah pada kehidupan sosio-ekonomi transmigran Wonogiri di Sawahlunto/Sijunjung. Pada tahun 1976, pemerintah melaksanakan program transmigrasi pada daerah Wonogiri karena akan dibangun Waduk Gajah Mungkur. Pembangunan waduk ini menyebabkan 3.200 kepala keluarga harus dipindahkan ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Program transmigrasi ini adalah program transmigrasi pertama di Indonesia yang menggabungkan konsep resettlement dan konsep pola terpadu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan program transmigrasi telah berdampak pada perbaikan kehidupan sosio-ekonomi transmigran pada daerah Sawahlunto/Sijunjung.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of Transmigrasi Bedol Desa program from Wonogiri to Sawahlunto/Sijunjung from the year of 1976 until 1994. This writing focuses on the sosioeconomic life of transmigran from Wonogiri in Sawahlunto/Sijunjung. In 1976, the government implemented the transmigrasi program to the area of Wonogiri because Gajah Mungkur Reservoir was about to be built. The building process of this reservoir resulted in the migration of 3.200 families to Sawahlunto/Sijunjung. This program is the first transmigrasi program in Indonesia which combines the concepts of resettlement and pola terpadu. This research uses historical methods, which are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Based on data acquired, the implementation of transmigrasi program has affected the improvement of sosioeconomic life of the transmigran in Sawahlunto/Sijunjung."

"Awal pemerintah Orde Baru di Indonesia dihadapkan pada masalah keterpurukan ekonomi, persebaran penduduk dan ketidakmerataan pembangunan. Pemerintah berupaya memulihkan keadaan dan melakukan percepatan pembangunan. Berbagai kebijakan dituangkan melalui GBHN dan Pelita. Kebijakan transmigrasi mendapat perhatian serius dan diunggulkan. Presiden Soeharto pernah menyebut transmigrasi sebagai perpindahan terbesar dewasa ini di dunia. Sebelumnya, Presiden Soekarno menyatakan, transmigrasi sebagai soal mati-hidup bangsa Indonesia. Disertasi ini membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan informasi dalam rangka menyukseskan program transmigrasi, kurun waktu 1976 hingga 1983. Bagaimana Pemerintah Orde Baru merumuskan kebijakan informasi transmigrasi, faktor pendorong dan kendala dalam implementasi kebijakan informasi dan sejauh mana keberhasilan strategi dan pengorganisasian informasi transmigrasi dapat menumbuhkan animo, motivasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bertransmigrasi? Transmigrasi masyarakat Wonogiri yang dipindahkan secara “bedol desa” yaitu pemindahan seluruh komunitas (masyarakat) desa ke tempat lain memang bukan yang pertama di Indonesia. Tapi transmigrasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri karena merupakan “bedol desa” yang terbesar dalam sejarah transmigrasi di Indonesia yang diselenggarakan dalam waktu singkat dengan anggaran dana melimpah dan hampir sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Pusat. Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan ilmu informasi dan komunikasi budaya. Sumber sejarah yang digunakan berupa arsip, artikel surat kabar, wawancara dan sumber sekunder lainnya. Program transmigrasi “bedol desa” masyarakat Wonogiri ini dapat dikatagorikan berhasil dalam menciptakan masyarakat baru menuju sejahtera. Kontribusi disertasi ini secara teoritis dan praktis adalah ditemukannya penerapan model baru dalam penyelenggaraan program transmigrasi, “Pola Sitiung” yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan penyelenggaraan yang secara intensif menerapkan kebijakan informasi dalam berbagai bentuk dan strategi penerangan secara intensif, koordinatif dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Wonogiri.

---

At the beginning of the New Order in power, Indonesia was faced with a state of economic downturn, problems with population distribution and inequality in development. The government is trying to restore the situation and accelerate development. Various policies are outlined through the GBHN and Pelita. The transmigration policy received serious attention and was favored. President Soeharto once called transmigration the biggest movement in the world today. Previously, President Soekarno stated that transmigration was a matter of life and death for the Indonesian people. This dissertation discusses how the implementation of information policy in the context of the success of the transmigration program, from 1976 to 1983. How the New Order Government formulated a transmigration information policy, the driving factors and obstacles in implementing information policy and the extent to which the success of the strategy and organization of transmigration information can foster interest, motivation and encourage community participation to transmigrate? The transmigration of the Wonogiri people who were moved “bedol desa” namely the transfer of the entire village community (community) to another place was indeed not the first in Indonesia. But this transmigration has its own characteristics because it is the largest village bedol in the history of transmigration in Indonesia, which was carried out in a short time with an abundant budget and almost completely controlled by the Central Government. This dissertation research uses an information science and cultural communication approach. Historical sources used in the form of archives, newspapers, interviews and other secondary sources. This transmigration program is categorized as successful in creating a new society towards prosperity. The theoretical and practical contribution of this dissertation is the discovery of the application of a new model in the implementation of the transmigration program, the “Sitiung Pattern” which intensively applies information policies in various forms and information strategies intensively, coordinating and has been adapted to the cultural values ​​and character of the Wonogiri community."

"Skripsi ini membahas mengenai dinamika dalam proses pelaksanaan program transmigrasi bedol desa korban Merapi dan dampaknya. Terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 1961 menjadi faktor utama yang mendorong dilaksanakannya program transmigrasi bedol desa. Transmigrasi dengan konsep bedol desa merupakan pemindahan penduduk yang meliputi seluruh penduduk desa beserta pejabat-pejabat pemerintah desa ke daerah transmigrasi. Dari peristiwa tersebut, program transmigrasi memindahkan penduduk dari beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ke wilayah Balau Kedaton, Lampung. Perpindahan penduduk tersebut menyebabkan wilayah Balau Kedaton yang semula jarang memiliki penduduk kemudian menjadi wilayah yang cukup padat penduduk. Dengan adanya program transmigrasi bedol desa yang dilakukan pada tahun 1961 juga terbukti berhasil karena mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga para transmigran danmampu memajukan wilayah Balau Kedaton melalui peningkatan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Balau Kedaton. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk menjelaskan bagaimana transmigrasi bedol desa korban merapi dapat menimbulkan dampak bagi diri transmigran dan wilayah penempatan.

---

This thesis discusses the dynamics in the process of implementing the bedol desa transmigration program in the Merapi victims and its impact. The eruption of Mount Merapi in 1961 was the main factor that led to the implementation of thebedol desa transmigration program. Transmigration with the concept of bedol desa is the migration of residents from villages who are invited by the government officials to transmigration areas. From this incident, the program of population movement from several villages in Magelang District, Central Java to the Balau Kedaton area, Lampung. The displacement of the population caused the Balau Kedaton region which had a population to become a fairly densely populated area. With the existence of the bedol desa transmigration program carried out in 1961 it also proved successful in improving the family life of the transmigrants and was able to advance the Balau Kedaton area through the improvement of existing facilities and infrastructure in the Balau Kedaton area. This thesis uses historical methods to explain the transmigration of village bedol victims of Merapi can have an impact on transmigrants themselves and the placement area."

"Bergulirnya Undang-Undang nomor 22 / 1999, tentang pemerintahan daerah, memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sistem pemerintahan Nagari yang semenjak dahulu pernah berlaku di Minangkabau, kembali muncul. Pemerintahan Nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.Keinginan yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk kembali pada sistem pemerintahan Nagari pada hakekatnya masyarakat sangat ingin memfungsikan kembali unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Nagari yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Tiga unsur yang saling memberi kontribusi satu sama lainnya dan mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting dalam suatu Nagari. Tiga unsur tersebut adalah Penghulu sebagai pemegang kekuasaan dibidang adat, Alim Ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bidang agama, cerdik pandai memegang peranan sebagai pemikir, peranan ketiga unsur ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.Adapun pemulihan sistem pemerintahan Nagari yang dilaksanakan saat ini tidak seratus persen kembali pada sistem pemerintahan Nagari yang berlaku pada zaman dahulu, namun tentulah sistem pemerintahan Nagari yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sebagai suatu aturan hidup adat Miinangkabau tidaklah bersifat kaku, sifat adat Babuhue Sintak yang artinya simpul atau ikatannya dapat dikencangkan atau dilonggarkan. Adat Minangkabau dapat menerima perkembangan baru sesuai pertimbangan Attie jo Patuik, menurut logika orang Minangkabau.Dengan berhasilnya sistem pemerintahan Nagari dalam mempertahan ketahanan daerahnya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerahnya, sekaligus dapat meningkatkan ketahanan Nasional dan integrasi Nasional dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia."

"Pemilu (pemilihan umum) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara-negara modern dewasa ini. Mulai diperkenalkan pertama kali di negara-negara demokrasi Barat, pemilu dewasa ini juga merupakan bagian yang penting dari perjalanan kehidupan politik di negara-negara berkembang. Untuk Indonesia sendiri, sejak masa pemerintahan Orde Baru yang sudah berusia seperempat abad ini, telah diadakan empat kali pemilu. Dalam pemilu 1987 yang lalu, yang merupakan pemilu ke-4, Golkar bukan saja berhasil mempertahankan keunggulannya dari PPP dan PDI, tetapi juga berhasil menambah persentase perolehan suaranya, yaitu dari 64,3% dalam pemilu 1982 menjadi 74,5% dalam pemilu 1987. PPP sebagai saingan terdekat Golkar justru mengalami penurunan dalam perolehan suaranya, yaitu dari 27,8% (pemilu 1982) menjadi 15,25% (pemilu 1987). Tidak itu saja, Golkar juga berhasil menggusur PPP dari daerah-daerah pemilihan yang sebelumnya merupakan basis partai Islam ini.Penelitian ini mencoba mengungkapkan hal-hal di sekitar kemenangan Golkar untuk pertama kalinya terhadap PPP di Desa Moto Panjang, Kecamatan Kato VII, Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat. Pertanyaan pokok yang diajukan adalah: apakah ada pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kemenangan Golkar tersebut? Yang dimaksud dengan faktor-faktor tertentu adalah popularitas kontestan, keluarga, isyu/kampanye, pimpinan formal dan pimpinan informal. Untuk menjawab pertanyaan.ini, diadakan penelitian lapangan dalam bentuk pengumpulan data melalui pengisian daftar pertanyaan terhadap 103 responden yang dipilih secara sistematis, yang menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu 1987 di Desa Kato Panjang. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tak terstruktur dengan tokoh-tokoh masyarakat mau pun dengan anggota-anggota masyarakat biasa, serta melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis melalui penyajian tabel-tabel frekuensi dan tabel silang. Analisis bersifat kualitatif.Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa tidaklah mudah untuk mengetahui aspirasi politik anggota-anggota masyarakat, khususnya masyarakat desa. Apalagi untuk jenis penelitian yang mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu seperti pemilu ini, anggota-anggota masyarakat tidak sepenuhnya bersedia memberikan keterangan-keterangan yang dapat diandalkan. Kedua, sepanjang yang dapat diungkapkan oleh hasil penelitian ini, keberhasilan Golkar mengalahkan PPP untuk pertama kalinya di Desa Koto Panjang disebabkan karena keberhasilan pimpinan formal melakukan pendekatanpendekatan yang bersifat persuasif yang disertai dengan bantuan keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan desa. Pendekatan-pendekatan persuasif ini, yang disertai, dengan bantuan keuangan, telah mampu meningkatkan popularitas Golkar di mata masyarakat pemilih di Koto Panjang. Pada waktu yang sama popularitas PPP amat merosot di mata masyarakat, yang salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya konflik kepentingan yang berkepanjangan dalam tubuh DPP PPP.Tapi yang juga penting adalah kenyataan, bahwa kekuatan pengaruh faktor pimpinan formal ini tidak bersifat langsung terhadap masyarakat, melainkan bekerja melalui faktor pimpinan informal. Yang dimaksud adalah, bahwa sebenarnya pimpinan informal inilah - ninik-mamak dan pemuka-pemuka agama - yang mengalami perubahan prilaku memilih, yang kemudian diikuti oleh sebagian besar anggota masyarakat. Pimpinan formal atau pemerintahan tetap belum memiliki "akses" langsung terhadap anggota-anggota masyarakat. Agaknya hasil penelitian ini menegaskan, bahwa sementara pimpinan formal merupakan faktor yang semakin penting dalam mempengaruhi prilaku politik anggota-anggota masyarakat, khususnya masyarakat desa, pimpinan informal tetap merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan."

"Sebagai daerah otonom yang belum lama menjalankan kewenangan otonomi luasnya, Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditantang untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi daerah secara efisien. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tampaknya maksud tersebut masih sulit tcrcapai.Hal ini terlihat dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005, yang belum secara tepat merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna merumuskan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut.Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor PDRB, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas pertama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga.Melalui analisis SWOT dilakukan perencanaan strategis terhadap strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang yang perlu diambil oleh Kantor Bappeda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan merekomendasikan strategi jangka pendek yang dapat dipakai adalah "untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan yang cukup luas bagi pengembangan potensi unggulan (usaha perkebunan, kehutanan dan penggalian) di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dan selanjutnya, untuk strategi jangka panjang yang direkomendasikan adalah untuk "mengoptimalkan pemanfaatan posisi wilayah Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang strategis, untuk pengembangan potensi unggulan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung"."

"Pengdolaan obat tingkat kabupaien/kota bertujuan agar tersedianya obat dengan mum yang baic, terselzar secara merata dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelaynnan kesehatan dasar bagi masyarakax yang membutuhkan di unit pclayanan kesehatzm. Untuk menmpai tujuan tersebnt diperlukan dukungan manajemen, pendanaan dan sistem intformasi pengelolaan obat Serta snmber daya manusia. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabnpateu Sawahlunto/Sijunjung adalah belum optimalnya pengelolaan obat hal ini terlihat dari banyaknya obat yang kudaluarsa, ketersediaan obat belum sesuai kebutuhan karena perencanaan kebutuhan obat belum baik, dan sistem masih manual, untuk itu diadakan penelitian Pengembangan Sistcm Infonnasi Manajemen Pcngelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan sG:lus hidup pengembangan sistem yang tcrdiri dari tahap perencanaan, analisis, perancaugan dan pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan hanya sampai pada kegiatan dokumentasi sistem. Pengujian sistem hanya dilakukan di laboratorium menggunakan data obat di Gudang Farmasi. Pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan observasi dokumen. Unit keuja yang menjadi obyek penelitian adalah Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dalam penelitian ini telah dihasilkan prolotipe SIMPOP Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dihaxapkan dapat membantu manajemen Program Obat dan Perbeknlan Kesehatan di Kahupaten, untnk meningkatkan kinelja pengelolaan obat dan mznyediakan pelaporan kc tingkat yang lebih tinggi. Kelebihan sistem yang bam adalah terscdianya sistem peringatan dini terhadap obnt yang akan kadaluarsa pada enam bulan yang akan datang secara otomatis, sehingga dengan cepat dapat dilakukan tindakan untuk antisipasinya. Kondisi yang dibutuhkan dalam implcrnentasi sistem dilapangan adalah diperlukan komitmen dari Pimpinan Dinaa Kesehatan terutama dalam hal penanggung jawab program , kebijakan pendukung siatem, atumn dan pembagian tugas yang jelas serta dukungan dana, sehingga dapat menunjang terlaksananya program dengan baik.

---

Drugs management at district/city level is aimed to obtain the availability of good quality drugs, equally distributed with suitable type and quantity to meet the need of primary health care. In order to achieve those objectives, the management support is required as well as financing, drugs management information system, and hrmran resources- The problem that existed on implementing the drugs management in the Health Office of Sawahlunto/Sntmjrmg District was not managed optimally yet. It was revealed liom the large amount of existing expired drugs, inappropriateness between the available drugs and need because of the need assessment of drugs was not conducted well and the system that adopted was still manual. Because of those reasons, the study of management information system development lbr drugs in the Health Oliice of Sawahlunto/Sijunjung in 2007 was conducted.

The methodology that used was based on life cycle of development Qstem consisted of planning, analysis, design, and implementing stage. For the implementation stage was only conducted on system documentation System trial was conducted in the laboratory using data of drugs from the Pharmacy Warehouse. Information and data collection was conducted through interview and docrnnent observation The object of study was Pharmacy Warehouse in the Health Odice of Sawahlunto/Siiunjrmg District.

The study resulted in the prototype of SIMPOP of the Health Oflice of Sawahlunto/Sntmjrmg District. It was highly expected that could help the drugs and health logistics program management to augment the performance of drugs management and to supply the accurate reporting for the higher institution level. The advantage of this new system was the availability of early waming system automatically for drugs that would be expired in the next six months, so there could be immediately conducted some efforts to anticipate.

It was highly required the commitment from the head of the Health Oiiice in implementing the system specially about program manager, policy for system support, procedures, and clearly job description, and financing so that the program could nm well."

"Kelahiran Bayi Barat Lahir Rendah (BBLR) erat kaitannya dengan gizi ibu hamil khususnya anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK). Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh risiko KEK pada ibu hamil dan faktor lainnya terhadap BBLR di Kabupaten Sawahlunto-Sinjunjung tahun 2007. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder, jumlah sampel 228, desain kasus kontrol. Kasus adalah BBLR dan kontrol adalah Bayi Berat Lahir Normal (BBLN). Analisis bivariat dengan uji chi square dan analisis multivariat rnenggunakan multiple logistic regression. Hasil penelitian ditemukan pengaruh risiko KEK, Ante Natalcare (ANC) dan umur terhadap BBLR. Faktor yang paling domimn mempengaruhi BBLR adalah ibu hamil dengan risiko KEK (OR 4,8; 95% Cl 2,48-9,42), artinya ibu hamil dengan risiko KBK (LILA <23,5cm) berpeluang 4,8 kali melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu hamil tanpa risiko KEK (LILA >23,5cm) setelah dikontrol ANC dan umur ibu. Dengan mencegah risiko KEK dapat mengurangi kelahiran BBLR dan kematian bayi, disarankan kepada dinas kesehatan meningkatkan deteksi dini ibu hamil risiko KEK melalui ANC, mcningkatkan KIE kepada masyarakat, penanganan yang tepat, komitmen dalam evaluasi program dan feedback laporan, advokasi dengan Pemda, DPRD dan instansi terkait.

---

Low birth weight (LBW) really involved to the mother nutrient especially anemia and chronic malnutrition risk. The purpose of this research is to know the risk of chronic malnutrition influenced on pregnancy and another factor to LBW at district Sawahlunto-Sijunjung on 2007. This research was performed by secondary data analysis with case controls design with minimum sample amount was specified 228, Data were with chi square and multiple logistic regression.

The observational result indicated there are influence on chronic malnutrition risk on pregnancy, ANC and mother age to LBW. The most dominant factor which is influence to LBW is chronic malnutrition risk on pregnancy with odds ratio 4,8 (95% Cl 2,48 - 9,42), it's mean is pregnancy with chronic malnutrition will face the risk 4,8 times to LBW compare to pregnancy with out risk chronic malnutrition after ANC and mother age controlled

To avoid and settles chronic malnutrition risk on pregnancy which is expected could to reduce LBW and presses infant mortality. Recommend health district office to mothers to perform early detection on risk of chronic malnutrition on pregnancy passes through ANC, increasing elucidation (communication, information and education) to community, by performing the right treatment, commitment in evaluates program and feedback on regularly report, Advocate to Government, others institution."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana FISIP UI, penulis melakukan penelitian dengan judul Peranan KUD Limo Koto Dalam meningkatkan Penghasilan Para Penambang Batu Bara (Studi Kasus di Jorong Koto Panjang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Kato VII Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ).Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk variasi atau pernyataan tertulis dari berbagai sumber data.Untuk memperoleh data primer penulis mendapatkan dari 6 orang informan peneliti, yaitu dari pengurus KUD, Para penambang, Kepala Jorong, Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Pendapatan. Adapun teknik pengumpulan data dikumpulkan dari studi kepustakaan, wawancara dan observasi.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di Jorong Koto Panjang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, KUD Limo Koto telah membuktikan mampu menanggung dan memikul tanggung jawab terhadap pembinaan anggotanya dan modal usahanya. Hal ini disebabkan kerana KUD Limo Kota ini merupakan lembaga usaha bersama yang terdiri dari para penambang batu bara Bukit Bual yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama.Peranan KUD Limo Koto bagi pars penambang layaknya seperti malaikat penyelamat, karena KUD Limo Koto merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang kemampuan ekonominya lemah untuk bersama-lama, bahu membahu meningkatkan usaha mereka sehingga terjadi peningkatan taraf hidup mereka, menuju kesejahteraan yang telah lama dicita-citakan.Keberhasilan KUD Limo Koto mencapai tujuannya tergantung dari kegiatan para anggota, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Rapat Anggota. Dengan demikian usaha mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan para anggota, tergantung dari aktivitas para anggotanya sendiri. Dalam hal ini pengurus selain menangani dan melancarkan pengelolaan bidang organisasi, pemberian pembinaan, pengarahan dan mencari jalan keluar, juga menghilangkan penghambat-penghambat terhadap kelancaran usaha KUD Limo Koto, dimana para anggota merupakan tenaga-tenaga pelaksana yang rill dari pembinaan-pembinaan dan pengarahan tersebut.Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian dan perubahan yang terarah, yang dapat diubah melalui organisasi formal, yaitu KUD Limo Koto. Munculnya kesadaran dari diri sendiri bahwa dengan koperasi mereka mampu mencapai kesejahteraan bersama secara optimal.Untuk mempertinggi taraf hidup para anggotanya, telah tercantum dalam tugas koperasi yaitu untuk mempertinggi kecerdasan para anggota KUD Limo Kota tersebut, karena :1. Meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, sangat berkaitan dengan terwujudnya peningkatan pendapatan para anggota.2. Terwujudnya peningkatan pendapatan para anggota, dikarenakan para anggota dapat meningkatkan produksinya (baik kualitas maupun kuantitas) melalui koperasi dipasarkan dengan harga yang layak, yang memuaskan para angotanya.3. Peningkatan produksi hanya akan tercapai, selain karena adanya kegairahan kerja para anggota, juga karena pihak KUD mampu memberikan pembinaan-pembinaan, pengarahan pengarahan dan penyuluhan-penyuluhan tentang pola kerja yang rnenguntungkan, jenis dan kualitas batau bara yang diproduksi, cara dan teknik pengolahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.Koperasi Unit Desa (KUD) Limo Koto tidak mungkin secara sendiri menjadi semakin kuat, oleh karena itu ada baiknya KUD Limo Koto dapat meningkatkan ikatan kemitraan dengan koperasi yang ada di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Xiii + 116 halaman + bibliografi 48 buku + 3 buletin + 6 dokumen + 23 lampiran."