Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai wilayah metropolitan terbesar di Indonesia, jumlah penduduk yang melakukan pergerakan menuju DKI Jakarta, pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 1,1 juta jiwa dan terus bertambah. Kondisi ini akan menyebabkan beban lalu lintas di pusat kota semakin besar, sehingga membutuhkan transportasi umum yang baik dari segi keterjangkauan tarif dan tingkat pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan tarif optimal untuk bus METROMINI terintegrasi Transjakarta yang menerapkan sistem layanan langsung (Direct Service) demi meningkatkan pelayanan, serta memprediksi dampak kebijakan tarif terhadap potensi permintaan dan keuntungan operator bus. Estimasi jumlah penumpang bus sistem layanan langsung tersebut menggunakan metode log arc elasticity, dengan menggunakan koefisien elastisitas tarif dan layanan bus di Indonesia yang didasarkan dari analisis perbandingan di lima negara di Asia. Koefisien elastisitas tarif (fare elasticity bus) sebesar -0,75 saat jam sibuk dan -1,14 saat jam lengang, sedangkan koefisien elastisitas pelayanan (service elasticity bus) bervariasi menurut jenis pelayanan. Analisa skenario penetapan tarif optimal dilakukan berdasarkan potensi permintaan terbesar dan keuntungan maksimal. Untuk periode jam sibuk dan jam lengang, alternatif terbaik tarif rata (flat fare) adalah sebesar Rp 4.500 yang menghasilkan potensi permintaan terbesar. Sementara untuk tarif Rp 5.000 saat jam sibuk dan Rp 4.500 saat jam lengang akan memberikan keuntungan maksimal untuk pihak operator bus METROMINI.

---

Jakarta as the biggest metropolitan area in Indonesia, is having more than 1,1 million people commute every day and growing overtime. The need of decent public transportation with reasonable fares and proper services is very important. This paper aims to estimate the implementation of optimum fares direct service system for integrated METROMINI bus with Transjakarta, and also predicts the impact of fare policy on potential demand and expected profit for bus operator. This potential demand is analyzed by applying the log arc elasticity method. Prior to estimating the potential demand, a comparative analysis on five Asian country is conducted to obtain the coefficient elasticity. This analysis yields to a bus price elasticity of -0,75 for peak hour and -1,14 for off peak, while the service elasticity varies according to the type of service. Fare change scenarios of direct service system bus is based on the greatest potential demand and maximum profits, for each period of peak hours and off-peak.By applying a flat fares of Rp 4.500 will yields to the biggest potential demand. On the other hand, applying Rp 5.000 during peak hour and Rp 4.500 during off-peak will yields to the maximum profits."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak integrasibus sedang reguler ke sistem Transjakartapada aspek operasional dan finansial. Objek yang diteliti adalah Metromini S.640 dengan rute Pasar Minggu- Tanah Abang. Data pada penelitian ini didapatkan berdasarkan survei naik turun penumpang dan survei wawancara terhadap operator yang dijadikan sasaran untuk diintegrasikan. Metode analisis yang digunakan adalah perbandingan analisis deskriptif pada komponen operasional, biaya operasional dan pendapatan dari layanan eksisting dan layanan rencana. Komponen operasional yang ditinjau berupa waktu senjang (headway), waktu tempuh, kecepatan rencana, jumlah ritase, dan jumlah armada. Hasil penelitian menunjukan terjadi perubahan karakteristik operasional layanan setelah metromini diintegrasikan dengan Bus Transjakarta antara lain kecepatan perjalanan yang meningkat sebesar 59%, waktu tempuh yang berkurang sampai dengan 30 menit dibandingkan dengan layanan eksisting, jumlah ritase layanan rencana juga mengalami penambahan sebanyak 3 rit yang meningkatkan jumlah pendapatan. Biaya operasional yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan yaitu Rp 4227,69 /Bus-km untuk layanan rencana dan Rp 4113,72 /Bus-km untuk layanan eksisting. Dengan menggunakan tarif dan jumlah penumpang eksisting pendapatan untuk layanan rencana meningkat hingga 45,07% jika dibandingkan dengan layanan eksisting.

---

This research is conducted to find out the impact of the integration of the medium regular Bus with Transjakarta system on the operational and financial aspects. The object of this research is the Metromini S.640 which is starts from Pasar Minggu's terminal to Tanah Abang?s terminal. The data on this research areobtained based on boarding and alightingand interview survey.

Descriptive analysis method is used to compare the operational components, operational cost and revenue between existing services and planning services.The operational component analysed consists of headway, travel time,speed design, number of trip, and number of vehicle.

Results of this research show that there is a changes in services after the Metromini integrated with Transjakarta Bus. Travel speed is increased by 59%, travel time reduced up to 30 minutes, the number of trip are increased about 3 ritase. Operational costs are obtained based on the calculations is Rp 4227,69/Bus-km for the planning services and Rp 4113,72 /Bus-km for the existing services. Revenue for the planning services are increased up to 45,07% than the existing services by using the existing fares and number of passengers."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"ABSTRAKKoperasi Angkutan Jakarta (KOPAJA) P20 telah diintegrasi dengan BRT Transjakarta, disebut KOPAJA P20 Terintegrasi. Namun integrasi ini tidak menarik banyak peminat dari penumpang KOPAJA P20 Reguler, dikarenakan sistem pembayaran yang sulit dan waktu tempuh yang tidak memenuhi SPM BRT. KOPAJA merencanakan perbaikan pelayanan dengan penggunaan tiket elektronik dan percepatan waktu tempuh serta akan menambah biaya transportasi. Penelitian ini bertujuan memperkirakan potensi permintaan KOPAJA P20 Terintegrasi. Analisis dilakukan menggunakan model logit berbasiskan persamaan fungsi utilitas yang dikembangkan dengan metode wawancara stated preference ke dalam beberapa skenario selanjutnya dievaluasi dan dipilih fungsi yang terbaik. Hasil analisis menyatakan bila selisih waktu 10 menit dan selisih biaya Rp500, Rp1000 dan Rp1500 potensi permintaan penumpang yang bersedia pindah dari KOPAJA P20 Reguler ke KOPAJA P20 Terintegrasi ialah sebesar 78% (1.769 pnp), 55% (1.247 pnp) dan 29% (658 pnp). Selisih waktu 20 menit dengan selisih biaya yang sama, potensi permintaan penumpang ialah sebesar 90% (2.041 pnp), 74% (1.678 pnp) dan 49% (1.111 pnp). Selisih waktu 30 menit dengan selisih biaya yang sama, potensi permintaan penumpang ialah sebesar 95% (2.155 pnp), 87% (1.973 pnp) dan 70% (1.588 pnp). Mengacu pada hasil analisis peningkatan jumlah potensi permintaan KOPAJA P20 Terintegrasi tergantung dari pelayanan yang diberikan yang meliputi selisih biaya dan selisih waktu.

---

ABSTRACT

KOPAJA P20 is a medium bus service which is integrated with Transjakarta system. Yet since its integration, could not attract KOPAJA P20 Regular?s passengers significantly. This mainly due to in efficient payment system and prolong travel time. In order to increase its passenger, the management plan to improve its service by using e-ticketing system and impove travel time. On the contrary, they also plan to increase tariff. This research is aimed to estimate the potential demand of KOPAJA integrated. The demand is predicted by using binomial logit method based on the proposed utility function, this function is based on the data obtained from the stated preference survey. In order to establish a utility function, stated preference survey is conducted and several scenario is proposed, having evaluated several utility function so the best function is selected. The results of analysis show that within 10 minutes travel time saving and tariff increasement Rp500, Rp1000 and Rp1500 potential demand of passengers who are willing to move from KOPAJA Regular to KOPAJA integrated is 78% (1.769passengers), 55% (1.247passengers) and 29% (658 passengers). If 20 minutes travel time saving with the same tariff increasement, potential demand is 90% (2.041passenger), 74% (1.678passengers) and 49% (1.111passengers). If 30 minutes travel time saving with the same tariff increasement, potential demand is 95% (2.155passengers), 87% (1.973 passengers) and 70% (1.588passengers). Based on these results, it can be declared that demand KOPAJA P20 Integrated?s potential demand is depending on the service provided, travel time saving and tariff increasement."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan tarif kereta KRL yang sesuai, sebagai bahan pertimbangan PT. KCJ menuju target 1.2 juta penumpang per hari pada tahun 2019. Metode analisis yang digunakan adalah metode elastisitas yang dapat menggambarkan efek dari perubahan tarif terhadap jumlah penumpang. Elastisitas tarif KRL Indonesia diasumsikan sebesar -0.7 saat jam sibuk, dan -1.4 saat jam lengang, melalui analisis perbandingan terhadap negara-negara lain. Tiga metode elastisitas digunakan dalam studi ini untuk mengetahui perubahan dari jumlah penumpang yaitu shrinkage ratio, mid-point arc elasticity, dan log arc elasticity. Skenario perubahan tarif ditentukan melalui perubahan jumlah penumpang, pendapatan PT. KCJ, dan biaya operasi dari kereta KRL Jabodetabek. Dua skenario tarif yang menghasilkan pilihan terbaik, yaitu tarif Rp 4.000,00 saat jam sibuk dan Rp 2.000,00 saat jam lengang akan meningkatkan jumlah penumpang, sementara itu tarif Rp 5.000,00 saat jam sibuk dan Rp 2.000,00 saat jam lengang akan meningkatkan pendapatan dari PT. KCJ.

---

The aim of this study is to estimate the optimum fare, which could be applied by PT. KCJ to reach 1.2 million daily ridership in 2019. The elasticity method is utilised to obtain the impact of public transport rideship on revenue to portray the effects of fare alteration on the population of ridership. By comparing the characteristics and the elasticity of neighbouring countries, the fare elasticity of the Jabodetabek Commuter Line is assumed to be -0.7 on peaks and -1.4 on off-peaks. Three methods of elasticity namely, shrinkage ratio, mid-point arc elasticity, and log arc elasticity, are employed to calculate the changes in the population of ridership.

Several fare scenarios are tested to see the effects of fare alteration towards the ridership population, the revenue of PT. KCJ, and the operating costs of the Jabodetabek Commuter Line itself. Through a series of calculations, two alternative fares may be adopted depending on the focus of the business. A fare of Rp 4.000,00 on peak and Rp 2.000,00 on off-peak will generate more ridership, and a fare of Rp 5.000,00 on peak and Rp 2.000,00 on off-peak will generate more revenue for PT. KCJ."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik. Suatu kebijakantidak dapat dipisahkan dari proses strategi politik masa kampanye pemilu, hal tersebutmenjadi konsekuensi atas transaksi yang dilakukan antara kandidat dan voters. Dalam risetini menjelaskan hubungan klientelisme Anies Baswedan dan PKL Jatibaru Raya yangdihubungkan Haji Lulung serta pengaruhnya terhadap kebijakan penataan kawasan TanahAbang. Keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang kebijakan penataankawasan Tanah Abang merupakan manifestasi atas transaksi politik saat pilkada, kebijakantersebut berupa menata PKL dengan menutup dan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL)berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya. Konsep demikian merupakan usul dari Haji Lulungsebagai tokoh masyarakat Tanah Abang pada saat Anies Baswedan baru saja duduk di kursijabatan gubernur pada Oktober 2017. Kebijakan ini terdapat beberapa mal administrasi danberjalan parsial, serta identik dengan bias partisan. Dalam pemenangan pilkada Haji Lulungmemiliki peran menggerakkan jaringan organisasi PPM sebagai mesin politik pemenanganAnies Baswedan di kawasan Jatibaru Tanah Abang. Organisasi PPM ini melakukansosialisasi dari PKL Jatibaru dan warga ke warga untuk memenangkan Anies. Penelitian inimengungkapkan bahwa klientelisme dapat bersifat abu-abu karena transaksi yang dilakukantermanifestasi dalam program dan tidak selalu ditunaikan dalam masa kampanye, dalamkebijakan ini pula sumber daya yang di diberikan adalah kesempatan berdagang yaitu denganmemfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam.

---

ABSTRACTThis research explains about the influence of clientelism on public policy. A public policycannot be separated from political strategy during the election campaign, it becomes aconsequence of transaction during election between candidate and voters. This researchexplains about clientelism relationship between Anies Baswedan and PKL Jatibaru, also HajiLulung as a broker also its implication on the arrangement of Jatibaru Tanah Abang. InstruksiGubernur Nomor 17 Tahun 2018 is manifestation of political transactions during theelections, the policy is about arranged street vendors (PKL) on the Jatibaru Raya street byclosed it from vehicles. This concept of public policy proposed by Haji Lulung as a TanahAbangs public figure community leader when Anies Baswedan in office October 2017. Thispolicy has some maladministration, partial and partisan bias. At campaign phase, Haji lulunghas mobilize his network, such as PPM Organization as the political machine to winningAnies Baswedan in the Jatibaru area of Tanah Abang. this research reveals that clientelismcan be on the grey spectrum because transaction carried out is manifested in the program andnot always executed during the campaign period, in this policy, also the resource for thevoters by providing street vendors (PKL) opportunities for trade in Jatibaru Raya street. Thisstudy uses qualitative methods with in-depth interview techniques"

"Dalam usaha meningkatkan kualitas pasar para ahli banyak mengeluarkan ide ide mengenai perencanaan pasar seperti perhitungan antropomtrik untuk mendapatkan ergonomis pada pasar. Dengan mempelajari perhitungan antropometrik pada interior pasar kita dapat melihat apakah nilai ergonomis mutlak diperlukan dalam keberlangsungan pasar. Pada skripsi ini digunakan Pasar Tanah Abang sebagai studi kasus dan blok yang dimati adalah Blok F dan Blok B Tanah Abang. Pada studi kasus ini akan ditampilkan analisis managemen bangunan dan perhitungan antropometrik pada koridor dan unit retail dalam pasar. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualitas management dan nilai ergonomis dari perhitungan antropometri ini tidak mutlak untuk keberlangsungan pasar tetapi juga kehidupan sosialnya.

---

In an effort to improve the quality of the market many experts coming up with ideas on planning the market such as the anthropometric calculation to get on the ergonomic of market. By studying anthropometric calculations on the interior of market we can see whether the value of ergonomics is absolutely necessary in the sustainability market. In this essay the writer used Tanah Abang Market as a case study and the block he used is a Block F and Block B Tanah Abang. In this case study will be shown building management analysis and anthropometric calculations on the corridor and retail units in the market Based on the analysis conducted can be concluded that the quality of management and ergonomic value of the anthropometric calculations for the sustainability of the market is not absolute but also social life."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."

"Kemacetan merupakan masalah yang terjadi di kota-kota besar dunia. DKI Jakarta sebagai ibukota mengalami kerugian hingga Rp 65 Triliun per tahun akibat kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang menargetkan seluruh sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal dapat terintegrasi sehingga penggunaannya dapat mencapai 60% di tahun 2029. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Jaklingko, yang merupakan upaya mengintegrasikan aspek fisik, manajemen dan pembayaran dari semua moda transportasi beroperasi di wilayah Jakarta. Salah satu moda yang diintegrasikan dalam program JakLingko adalah angkutan kota (angkot) yang merupakan moda paratransit yang telah beroperasi secara informal selama 40 tahun. Penelitian ini bertujuan menguji dampak integrasi layanan angkutan kota terhadap jumlah penumpang Transjakarta. Selain itu, penelitian ini juga berusaha meneliti hubungan substitusi atau komplementer yang terjadi ketika layanan angkutan kota diintegrasikan dengan Transjakarta. Pengujian dilakukan dengan metode regresi model random effect menggunakan data harian jumlah penumpang Mikrotrans dan koridor utama Transjakarta selama Januari 2018 hingga Desember 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bukti yang signifikan secara statistik bahwa setiap terintegrasinya mikrotrans dengan koridor utama Transjakarta akan menambah jumlah penumpang sebesar 0,71% di koridor tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa integrasi layanan mikrotrans sebagai feeder berjalan sesuai rencana karena bersifat komplementer terhadap layanan koridor utama Transjakarta.

---

Congestion is a problem that occurs in major cities of the world. DKI Jakarta as the capital city suffers up to IDR 65 trillion per year due to traffic jams. To overcome this, the Government issued a Presidential Decree no. 55 of 2018 about Greater Jakarta Transportation Master Plan (RITJ). The decree targets entire urban transportation system based on mass public transportation to be integrated so that its use can reach 60% by 2029. To support this policy, the DKI Jakarta Provincial Government launched the Jaklingko program, which is an effort to integrate physical, management and payment aspects of all modes of transportation mode in Jakarta area. One of the modes integrated in the JakLingko program is Angkutan Kota, a paratransit mode that has been operating informally for 40 years. This study aims to examine the impact of the integration of urban transportation services on the number of Transjakarta passengers. In addition, this study also examine the substitution or complementary relationship that occurs when urban transportation services are integrated with Transjakarta. The test was carried out using a random effect regression method using daily data on the number of Microtrans passengers and the main Transjakarta corridor during January 2018 to December 2019 in DKI Jakarta Province. This study found statistically significant evidence that every integration of microtrans with the main Transjakarta corridor will increase the number of passengers by 0.71% in that corridor. This proves that the integration of the microtrans service as a feeder is going according to plan because it is complementary to the main Transjakarta corridor service."