Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan membahas mengenai salah satu program yang dibentuk PSSI yaitu Program Primavera. Program Primavera merupakan program yang dibentuk PSSI pada periode 1993-1995 untuk mengatasi kemerosotan prestasi tim nasional Indonesia. Program Primavera merupakan program pembinaan dengan mengirimkan satu tim yang berisi pemain sepakbola usia muda untuk berlatih di Italia. Program Primavera diharapkan mampu mengangkat prestasi persepakbolaan nasional telah lama mengalami kemunduran.

---

This thesis will discuss about Primavera Program which was formed by PSSI. Primavera Program is a program established by PSSI during the period 1993-1995 to overcome deterioration of the achievements of the Indonesian national team. Primavera Program is a development program by sending a team which contained young Football players to practice and compete in Italy. That program was expected to lift the achievement of the Indonesian national football that long been in decline."

"Pendamping mempunyai peranan yang sangat penting dalam Program Keluarga Harapan. Tesis ini membahas peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara mendalam dimana tujuan mendeskripsikan bagaimana tugas pendamping di lapangan, peran yang dilakukan oleh pendamping serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa proses pelaksanaan tugas dan perannya telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa peran yang belum maksimal. Di lapangan, ada beberapa hal yang mengemuka semisal besarnya jumlah dampingan serta belum berkembangnya peran teknis pendamping di lapangan dan perlunya dukungan pelatihan untuk para pendamping;Facilitators have played important roles in Program Keluarga Harapan-PKH.

---

This thesis will provide a qualitative study on the roles of PKH facilitators in Bogor, West Java. The discussion will be presented through descriptivequalitative research resulted from in-depth interviews in order to get the real pictures of how local facilitators perform their duties and play their roles in practice, the underlying supporting factors and the constraints and challenges.

The findings shall argue that, in general, local facilitators have performed their tasks well. However, at some points, some are not undertaken optimally. Issues are including but not limited to facilitators have high number of recipients to assist, and the need to enhance facilitators? capabilities to perform their duties well through education and training program"

"Lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja program sosial pemerintah harus lebih inovatif. Langkah inovatif yang Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) pilih adalah penggunaan pendekatan audit sosial dalam melakukan penilaian kinerja program sosial IASMO Bebas Pemko Makassar. Audit sosial adalah suatu proses untuk memahami dan mengukur kinerja lembaga dan program (institusional and program performances) dari aspek sosial dan tidak termasuk aspek keuangan. Secara praktis, audit sosial merupakan suatu kegiatan pemantauan yang sistematis dan memuat pandangan stakeholders secara demokratis atas kinerja lembaga atau program.

---

Non-governmental organizations in conducting the monitoring and assessment of the government's performance in delivering the social programs must be innovative. YKPM using the social audit approach as a tool for community-citizen to assess the performance of social programs IASMO Bebas implemented by the government of Makassar City. Social Audit is a process to understand and measure the performance of agencies and programs (institutional and program performances) from the social aspects, excluding the financial aspects. In practical terms, the social audit is a systematic monitoring activity, of which also provides an overview of the said stakeholders performance in a democratic manner."

"Pengembangan kepemimpinan pemuda di sektor kebaharian sebagai salah satu bidang yang menjadi bagian penting dari suatu ketahanan negara mengingat Indonesia adalah negara maritim yang memiliki lautan 2/3 lebih luas daripada daratan. Program Kapal Pemuda Nusantara tahun 2012 menjadi salah satu strategi pengembangan kepemimpinan pemuda dalam mencapai ketahanan bahari nasional. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan di sektor kebaharian Indonesia dan menganalisis strategi pengembangan kepemimpinan pemuda di sektor kebaharian dalam mempertahankan ketahanan bahari nasional dengan studi kasus program Kapal Pemuda Nusantara KPN tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan strategi pengembangan kepemimpinan pemuda pada program Kapal Pemuda Nusantara KPN tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengembangan kepemimpinan pada program KPN tahun 2012 belum berjalan maksimal yang didasari beberapa hal, diantaranya : belum ada database purna program sebagai media pengawasan pasca kegiatan, perlunya pembenahan dalam sistem seleksi daerah untuk memilih peserta yang memiliki minat khusus di bidang kepemimpinan di sektor kemaritiman, dan belum adanya kegiatan pre-departure training sebagai kegiatan pemahaman sebelum program, serta kegiatan post-program sebagai media evaluasi purna program secara berkelanjutan.

---

Youth leadership development in the maritime sector as one of the area that is an important part of a country 39 s resilience considering that Indonesia is a maritime country that has an ocean 2 3 wider than the mainland. Youth Ship Archipelago Program in 2012 became one of the youth leadership development strategy in achieving national marine resilience. This thesis aims to analyze the maritime sector leadership in Indonesia and analyze strategy for leadership development of youth in the maritime sector in maintaining the resilience of marine national, case study in Youth Ship Archipelago Program KPN in 2012. This study used qualitative methods to describe the strategy for leadership development of youth in the Youth Ship Archipelago Program KPN in 2012. The results showed that the strategy of leadership development has not maximal which is based on several things, including no database as a media to monitoring the post activity program, the need for improvements in the system the selection area to select participants who have a special interest in the areas of leadership in the maritime sector, and the lack of pre departure training activities as the activities of prior understanding of the program and post program activities as a full evaluation of media programs."

"Indonesia merupakan negara berkembang dengan salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapinya adalah jumlah kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Upaya untuk mengendalikannya pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) bagi Pasangan Usia Subur. Namun, jumlah peserta KB aktif di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek, hanya 17,45% yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki prevalensi MKJP terendah di Indonesia (5,43%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan MKJP pada akseptor wanita di Provinsi Kalimantan Barat dengan melakukan analisis lanjut data SDKI tahun 2017 yang menggunakan disain penelitian cross sectional. Jumlah sampel sebesar 488 dari 1026 WUS yang memenuhi kriteria : berusia 15-49 tahun, berstatus kawin, memakai alat kontrasepsi dan memiliki data lengkap, dianalisis menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara umur (nilai p=0,006), tingkat pendidikan (nilai p=0,023), indeks kekayaan (nilai p=<0,001), jumlah anak (nilai p=0,008) dan pengetahuan tentang MKJP (nilai p=0,006) dan sumber pelayanan KB (nilai p=0,015) dengan perilaku penggunaan MKJP. Upaya untuk meningkatkan penggunaan MKJP, BKKBN Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan promosi mengenai MKJP melalui media massa, penyuluhan serta konseling bagi Pasangan Usia Subur.

---

Indonesia is a developing country with one of the development problems it faces is an increasing population. Efforts to control it the Indonesian government has implemented a Family Planning program for fertile age couples. However, the number of active family planning participants in Indonesia still uses the method of short contraception, only 17.45% use the long acting reversible contraceptive (LARC) and West Kalimantan is the province that has the lowest prevalence of LARC in Indonesia (5.43%). This study discusses the factors related to the use of LARC among female acceptors in West Kalimantan by conducting further data analysis of the 2017 IDHS using cross sectional research designs. Samples were 488 out of 1026 women of childbearing age who met the criteria: 15-49 years old, were married, used contraception and had complete data, analyzed using chi square. The results showed the relationship between age (p-value=0.006), education level (p-value=0.023), wealth index (p-value=<0.001), number of children (p-value=0.008) and knowledge about LARC (p-value=0.006) and the source of family planning services (p-value=0.015) with behavior of using LARC. In an effort to increase the use of LARC, BKKBN in West Kalimantan needs to do a promotion of MKJP through mass media and counseling for Fertile Age Couples. "

"Tesis ini menganalisis serta membangun kompetensi jabatan supervisor divisi marketing dan collection di PT. XYZ yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manager divisi human resource planning and development, beberapa orang dari divisi marketing (area manager dan supervisor) dan beberapa orang dari divisi collection (area manager dan supervisor), visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, serta deskripi pekerjaan diperoleh hasil bahwa kompetensi yang sesuai untuk jabatan marketing supervisor terbagi kedalam 4 kategori, yaitu achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, dan personal effectiveness. Sedangkan untuk kompetensi jabatan collection supervisor terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, managerial, cognitive, dan personal effectiveness.

---

This thesis analyzed and building the role competence of marketing and collection supervisor in PT. XYZ as one of multifinance company in Indonesia. Based on the result of behavioral event interview, the vision and mission of the company, the corporate values, and the job descriptions obtained the outcome that the role competences of marketing supervisor are divided into 4 categories including achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, and personal effectiveness and the competences of collection supervisor are divided into 6 categories including Achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, managerial, cognitive, and personal effectiveness."

"Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan sampai anak berusia dibawah dua tahun. Dampaknya pada jangka panjang dapat mengancam kualitas hidup manusia maupun kemampuan daya saing bangsa. Persoalan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia, dimana pemerintah sudah menurunkan target angka prevalensi stunting menjadi 14%. Upaya percepatan penurunannya dapat dilakukan melalui program spesifik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang efektivitas manajemen program spesifik dalam percepatan penurunan stunting di Puskesmas Teluk Melano Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum efektifnya manajemen program spesifik dari asfek input (SDM, anggaran, SPO, sarana dan prasarana serta peralatan). Pada aspek proses juga belum efektif (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring dan evaluasi) serta pencatatan dan pelaporan program). Oleh karena aspek input dan proses belum tercapai, maka berdampak pula terhadap efektivitas aspek output yang belum mencapai target yang diharapkan, sehingga aspek outcome (penurunan stunting) juga belum tercapai.

---

Stunting a chronic nutritional problem that occurs from the time of pregnancy until the child is under two years old. The impact in the long term can threaten the quality of human life and the ability of the nation's competitiveness. The problem of stunting is still a big problem in Indonesia, where the government has lowered the stunting prevalence rate to 14%. Efforts to accelerate its reduction can be carried out through specific programs. This research is a qualitative research with a case study design. This study aims to analyze in depth the effectiveness of specific program management in acceleration of stunting reduction at the Puskesmas Teluk Melano in 2021. The results of the study indicate that specific program management is still not effective in terms of input aspects (human resources, budget, SPO, facilities and infrastructure and equipment). The process aspect is also not effective (planning, implementation, monitoring and evaluation as well as program recording and reporting). Because the input and process aspects have not been achieved, it also has an impact on the effectiveness of the output aspect which has not reached the expected target, so that the outcome aspect (reduction of stunting) has also not been achieved."

"Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities."

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."