Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Radikalisme Menjala sebagai simpatisan dan penyebaran ideologi PNI Baru merupakan fokus dari penulisan ini. Pada masa pergerakan, majalah simpatisan menjadi sesuatu yang tabu, mengingat menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bergerak cukup sulit. Terbitnya Menjala menjadi tolak ukur nasionalisme kaum marhaen yang terus meningkat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menganalisa dan merekonstruksi peninggalan masa lampau. Pengumpulan surat kabar dan buku diperoleh melalui studi pustaka di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan koleksi pribadi. Dalam proses rekonstruksi tersebut, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh besar majalah Menjala sebagai pendorong dan penggerak pergerakan nasional, serta menumbuhkan radikalisme yang mencerdaskan pemikiran rakyat.

---

The radicalism of Menjala as a sympathizer and disseminator of New PNI ideology are the focus of this study. At the movement era, magazines that disseminate for particular ideologies were taboo, since it grew a kind of consciousness in people’s mind that their lives were restricted, so the founding of Menjala became a measurement of the nationalism of the marhaen people that was growing. This study is written through a historical method, which are analyzing and reconstructing the heritage of the past. The sources gathering process is carried out in the University of Indonesia’s Library, National Library of Republic of Indonesia and some private collections. In reconstructing process, this study shows that there are big significance changes in dissemination magazine like Menjala, as a firm advocate of national movement that yields radicalism and smart thinking in people’s mind."

"Radikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.

---

Religious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam.Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan.Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya.Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara."

"Pada tahun 1996, masyarakat Australia dikejutkan dengan munculnya seorang politisi baru, Pauline Hanson, yang membangkitkan kembali perdebatan publik mengenai kebijakan multikulturalisme dan imigrasi dari Asia. Hal yang menjadi perhatian adalah sikap anti-Asia yang ditunjukan oleh Pauline Hanson ternyata mendapatkan dukungan masyarakat Australia dalam pemilihan umum Federal 1996 dan Pemilihan umum Queensland tahun 1997.Fenomena Pauline Hanson tentunya tidak dapat muncul begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mendorong kebangkitannya. Perkembangan domestik masyarakat Australia memegang peranan penting dalam membentuk dukungan dari masyarakat, sementara itu terdapat pula beberapa perkembangan politik internasional terutama di Asia yang turut mendorong munculnya fenomenon ini.Pauline Hanson dapat diindentifikasi sebagai gerakan radikal kanan baru yang sebelumnya telah berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Gerakan ini dapat muncul dan berkembang di negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat sementara itu jumlah pengangguran semakin banyak. Para penganut gerakan ini menawarkan formula politik yang anti-imigran, anti-globalisasi dan kebijakan ekonomi yang nasionalistik.Dalam menganalisa fenomenon ini digunakan teori-teori yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa dari Herbert Kitschelt, Leonard Winenberg, Joseph H. Caren. Sementara itu dalam mencari gambaran hubungan internasional dari fenomenon yang dibahas, dipergunakan teori citra (image) yang dikemukakan oleh Kenneth E. Boulding dan R. Holsti.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Fenomenon Pauline Hanson menunjukkan dua hal : pertama, krisis identitas yang belum teratas; kedua, krisis ekonomi yang belum selesai. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan multikulturalisme dan imigrasi yang meningkatkan jumlah penduduk imigran dari Asia. Sementara itu, dalam jangka dua dekade terakhir, kebijakan ekonominya belum dapat mengatasi masalah ekonomi nasional sehingga angka pengangguran terus meningkat dan kesejahteraan hidup. Akibatnya timbul sentimen negatif terhadap imigran Asia, penegasan kembali superioritas budaya Inggris dan penolakan atas globalisasi dunia."

"Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats."

"Penelitian ini membahas mengenai program Desa Siapsiaga yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Program ini merupakan upaya pencegahan terorisme dan radikalisme berbasis masyarakat yang dilakukan di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan perancang program yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Formulasi program Desa Siapsiaga juga dianalisis melalui pendekatan kebijakan top-down. Analisis pelaksanaan program ini menggunakan community crime prevention dan kritik atas teori tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa formulasi program Desa Siapsiaga diinisiasi oleh organisasi pemerintah tingkat tinggi sehingga melupakan keterlibatan masyarakat dalam tahap awal program ini. Meskipun pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat, terdapat berbagai kekurangan di dalamnya sehingga menimbulkan berbagai kritik.

---

This research discusses the Desa Siapsiaga program initiated by the National Counterterrorism Agency. This program is one of community-based initiatives aimed at preventing terrorism and radicalism in rural areas. The formulation of the Desa Siapsiaga program is analyzed through a top-down policy approach. The implementation of this program is analyzed using community crime prevention and critiques of this theory. The analysis shows that the formulation of the Desa Siapsiaga program was initiated by high-level government organizations, thus overlooking community involvement in the early stages of this program. Although the implementation of this program involves the community, there are various shortcomings that have led to criticism."

"Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

---

The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism."

"Penelitian ini bertujuan membuat model pemenjaraan narapidana terorisme supaya lembaga pemasyarakatan tidak menjadi tempat penyebaran radikalisasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan permenkumham No 35 tahun 2018. tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan bahwa sudah diterapkannya assesmen dengan menggunakan SPPN (Standar Sistem Pembinaan Narapidana) untuk penempatan narapidana meliputi super maximum security, maximum security ,medium security atau minimum security. Standarisasinya disetiap kamar menggunakan CCTV untuk kategori kategori super maximum security  dan maximum security menggunakan konsep one man one cell. Agar terhindar dari adanya upaya pengancaman antar sesama warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme yang sudah berkomitmen nasionalisme dan yang belum berkomitem pihak lembaga pemasyarakatan memberikan fasilitas menempatkan warga binaan berbeda bloknya.  Permasalahan utama adalah penempatan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kategori narapidana terorisme tersebut sehingga mengakibatkan terjadi perekrutan serta penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai solusi harus ada strategi kebijakan pencegahan penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi aspek restoration (perbaikan), provision (penyediaan sumber-sumber daya) dan prevention (pencegahan).

---

This research aims to create a model of imprisoning for terrorism convicts so that correctional institutions do not become a place to spread radicalization in the Indonesian context. This research uses a qualitative approach and descriptive research. The results of this study indicate that based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 35 of 2018 about the revitalization of correctional administration that the assessment has been implemented using SPPN (Standard Prisoner Development System) for the placement of prisoners including super maximum security, maximum security, medium security or minimum security. The standardization in each room uses CCTV for the super maximum security and maximum security categories using the concept of one man one cell. In order to avoid attempts to threaten fellow prisoners of terrorism cases who have committed nationalism and who have not committed the correctional institution provides facilities to place prisoners in different blocks.  The main problem is the placement of prisoners who are not in accordance with the category of terrorism prisoners, resulting in the recruitment and spread of radicalism in correctional institutions. As a solution, there must be a policy strategy to prevent the spread of radicalism in correctional institutions, including aspects of restoration (repair), provision (provision of resources) and prevention (precaution). "