Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah dinamika hukum Australia terkait Aboriginal Land Rights. Skripsi ini mendiskusikan klaim seorang pemimpin Penduduk Kepulauan Sekat Torres yang terkemuka, Eddie Mabo, terhadap land rights. Di tahun 1982, Eddie Mabo dan empat kerabatnya menuntut Pemerintah Queensland atas legalitas hak mereka di tanah yang mereka huni. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, High Court memberikan land rights kepada orang-orang Aborigin. Kemenangan ini menjadi titik balik kebijakan Australia terkait penduduk asli dengan dikeluarkannya Native Title Act di tahun 1993. Penelitian ini didasarkan dari sumber arsip yang dimiliki oleh National Archives of Australia dan dokumen legal High Court of Australia juga surat kabar serta video dokumenter terkait Mabo. Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study is focusing on the dynamics of Australian Law regarding Aboriginal Land Rights. It discusses the claim of Torres Strait Islander prominent leader, Eddie Mabo on his land rights. In 1982, Eddie Mabo and friends sued Queensland Government concerning their legal rights on their own land. For the first time in Australian history, High Court passed the Aboriginal Land Rights. This winning became a turning point on Australian policy towards the indigenous people by producing the Native Title Act in 1993. This research based on archival sources held in the National Archives of Australia and High Court legal documents as well as newspapers and documentary video on Mabo. This study based on historical methods."

"Tugas akhir ini mengkaji tentang perjuangan hak atas tanah masyarakat Aborigin di Northern Territory, Australia dari tahun 1963-1976. Hal ini dilatarbelakangi oleh keputusan Persemakmuran Australia mengumumkan kerjasama dengan perusahaan Perancis, Pechiney untuk membangun pabrik alumina dan pertambangan bauksit di Semanjung Gove, Northern Territory, Australia dengan mengalokasikan lahan seluas 140 mil persegi dari Cagar Alam Arnhem Land pada tahun 1963. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. sumber yang digunakan meliputi arsip dokumen pemerintah Australia dari Arsip Nasional Australia, surat kabar dari Trove, serta buku-buku dan artikel jurnal yang diakses online dari Perpustakaan Australia, Jstor dan The Australian National University. Hasil penelitian menekankan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aborigin di Northern Territory, Australia di bawah kendali Persemakmuran Australia. Pada tahun 1963, masyarakat Aborigin memprakarsai gerakan hak atas tanah dengan mengajukan petisi Yirrkala ke Parlemen Australia. Kegagalan perjuangan masyarakat Yolngu pada tahun 1971 mendorong para aktivis- aktivis Aborigin dan masyarakat Larrakia dalam memperjuangkan hak atas tanah pada tahun 1972. Setelah Gough Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, pemerintahan Whitlam membentuk komisi Woodward yang merekomendasikan undang-undang hak atas tanah bagi masyarakat Yolngu. Pada tahun 1976, pemerintahan John Fraser mengesahkan The Aboriginal Land Rights (NT) Act 1976. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjuangan mereka dapat dikatakan berhasil dengan menghasilkan undang-undang hak atas tanah meskipun kesejahteraan masyarakat Aborigin masih rendah.

---

This final project examines the land rights struggle of Aboriginal communities in the Northern Territory, Australia from 1963-1976. This is motivated by the Commonwealth of Australia's decision to announce a partnership with French company Pechiney to build an alumina plant and bauxite mine on the Gove Peninsula, Northern Territory, Australia by allocating 140 square miles of land from the Arnhem Land Reserve in 1963. This research uses the historical method which includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources used include archives of Australian government documents from the National Archives of Australia, newspapers from Trove, as well as books and journal articles accessed online from the Australian Library, Jstor and The Australian National University. The results emphasize the suffering experienced by Aboriginal people in the Northern Territory, Australia under the control of the Commonwealth of Australia. In 1963, Aboriginal people initiated a land rights movement by submitting the Yirrkala petition to the Australian Parliament. The failure of the Yolngu people's struggle in 1971 encouraged Aboriginal activists and the Larrakia people to fight for land rights in 1972. After Gough Whitlam became Prime Minister of Australia, the Whitlam government established the Woodward Commission which recommended land rights legislation for the Yolngu people. In 1976, the John Fraser government passed The Aboriginal Land Rights (NT) Act 1976. The conclusion of this research is that their struggle can be said to be successful by producing land rights laws even though the welfare of Aboriginal people is still low."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih yang mendukung masyarakat Gurindji untuk mendapatkan hak mereka dengan membawa persoalan hak atas tanah adat Australia keruang publik nasional dan Internasional. Selain itu, Perjuangan Gurindji menuntut hak atas tanah sebagai pemicu pembentukan kebijakan Aboriginal Land Northern Territory 1976 yang berdampak kepada pengakuan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat Aborijin kedalam kegiatan perekonomian di Northern Territory, dan pengolahan lahan Aborijin yang berdasarkan dengan konsep kepemilikan tanah Aborijin. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Gurindji Aboriginal Struggle in 1966 which was a land rights movement and an equal of Aboriginal wages in the Northern Territory region of Australia. This movement was one of the first movements of Aboriginal Land Rights in Australia. The success of the Gurindji people 39 s demands was inseparable from the cooperation between the white community that supported the Gurindji community to gain their rights with conveyed problems about indigenous land rights of Australian national and international public spaces. In addition, the Gurindji struggle was one of Aboriginal efforts that triggered the policy of Aboriginal Land Right Northern Territory 1976. This policy had impacts of recognition of Aboriginal Land Right, involvement Aboriginal communities into economic activities in the Northern Territory, and Aboriginal land based processing with the concept of an Aboriginal land ownership. This undergraduate thesis is researched by using historical method."

"Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti yang sah terhadap tanah yang dipersengketakan. Gugatan yang diajukan membuat para hakim mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para pihak. Mengenai kekuatan pembuktian dalam persidangan yang dituangkan dalam putusan-putusan sengketa tersebut menjadi hal menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini menfokuskan pada pertimbangan hakim pada Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor 17/PK/TUN/2014 mengenai daluarsa dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara dan implikasinya pada Hukum Tanah Nasional. Serta bagaimana kekuatan pembuktian hak atas tanah berdasarkan SK KINAG Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan.

---

Land disputes related to legal certainty that often occur in the community are overlapping ownership of land rights. Where there are several parties who claim to be owners who also have a certificate of land rights or only with evidence of ownership of other ownership. The parties to the dispute feel that they have valid evidence against the disputed land. The lawsuit has been filed to make the judges consider the evidence submitted by the parties. On the strength of evidence in the trial as outlined in the decisions of the dispute becomes an interesting right to do research. This research focuses on judges 39 consideration on Judicial Review on the Supreme Court Number 17 PK TUN 2014 regarding the expiration in the perspective of State Administration Law and its implications on National Land Law. As well as how evidence of land tenure is based on SK KINAG Decree of the Chief Inspector of Agrarian with Building Use Rights Certificate."