Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProyek Pengembangan Pelabuhan Belawan telah dibiayai secara syariah dan masih menjadi milik IDB. Saat proyek tersebut telah selesai dibangun, maka Pemerintah Indonesia wajib mengembalikan pembiayaan proyek dengan cara yang sama yaitu syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan pembangunan proyek Pelabuhan Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai instrumen pengembalian dengan memperhatikan beberapa hal yaitu perkembangan proyek eksisting, kendala yang dapat mempengaruhi dan syarat yang diperlukan dalam pengembalian pembiayaan proyek pengembangan Pelabuhan Belawan.

---

ABSTRACTThe Belawan Port Development Project has been funded by sharia and still belongs to IDB. Currently the project has been completed, the Government of Indonesia is obliged to return the project financing in the same way that sharia. This study aims to determine whether the scheme Sukuk Negara can be implemented as a return of Belawan Port project development financing. The method used is descriptive qualitative method. The survey results revealed that the scheme Sukuk Negara can be implemented as an instrument of return financing regard to a several things: the existing projects, constraints and requirements that may affect the return financing required in Belawan port development project."

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"ABSTRAKProyek pengembangan Pelabuhan Belawan merupakan proyek yang dibiayai IDB dengan pembiayaan syariah menggunakan skema istisna. Dengan skema istisna, karya dan aset yang dibiayai IDB adalah milik IDB. Dibutuhkan pengembalian pembiayaan dengan skema syariah juga agar kepemilikan aset berpindah menjadi milik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema ijarah dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akad ijarah dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu pertama, memastikan ada aset yang akan disewa, kedua, memperjelas hak dan kewajiban antara pemilik aset yaitu IDB dengan penyewa yaitu Pemerintah Indonesia, dan ketiga, memastikan ada pihak yang akan menyewa proyek tersebut.

---

ABSTRACTDevelopment of Belawan Port Project is a project funded by the Islamic financing by the IDB uses istishna scheme. Within istishna scheme, all the assets that are financed by IDB belong to IDB. It required an alternative financing to move the asset ownership to be belongs to Government of Indonesia. This study aims to determine whether the Ijara scheme can be implemented as an alternative financing in this project. The research uses descriptive qualitative method. The study results revealed that the Ijara can be implemented as an alternative financing for this project by pay attention to several things; to make sure there are assets to be leased, to clarify the rights and obligations between the lessor of assets with the tenant, and ensure there are those party will lease these assets."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Pemberdayaan aset wakaf menjadi hal yang perlu untuk dikembangkan ditengah masih banyaknya tanah wakaf yang sampai dengan saat ini masih belum diberdayakan secara produktif. Minimnya pendanaan untuk mengembangkan aset wakaf menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Nazhir, pengelola aset wakaf, selain kurangnya pengalaman dan rendahnya kompetensi Nazhir dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi terhadap aset wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh suatu skema pembiayaan aset wakaf yang tepat melalui sukuk bank syariah sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dalam rangka memberdayakan aset wakaf yang tidak produktif serta meningkatkan produktifitas aset wakaf potensial untuk berkembang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan analisis struktur sukuk ijarah khususnya merancang skema Sukuk Ijarah Bank Syariah berbasis aset wakaf, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan merancang formula kuantitatif dan simulasi dari Nazhir, Investor dan Bank Syariah dalam pelaksanaan Sukuk berbasis aset wakaf. Simulasi dari skema Sukuk ijarah bank syariah mencakup simulasi pembiayaan dan pengembalian investasi terhadap rencana pembiayaan aset wakaf produktif Nazhir. Hasil dari penelitian menghasilkan: (i) usulan skema pembiayaan aset wakaf dengan menggunakan sukuk ijarah bank syariah, (ii) formula Sukuk ijarah bank syariah dapat diaplikasikan (menjadi rujukan) pihak-pihak yang terlibat di dalam skema Sukuk ini, (iii), hasil simulasi menunjukkan kelayakan skema pembiayaan dari sisi keuangan bagi para pihak yang terlibat yaitu Nazhir dan Investor Sukuk. Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sukuk ijarah sebagai salah satu sumber pembiayaan aeset produktif dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf.

---

Empowerment of waqf assets is a thing that needs to be developed amidst the many waqf lands which until now are still not productively empowered. The lack of funding to develop waqf assets is one of the problems faced by Nazhir, a waqf asset manager, in addition to lack of experience and low Nazhir competence in carrying out activities that can generate economic added value to waqf assets . This research is conducted to obtain an appropriate waqf asset financing scheme through Islamic bank sukuk so that it can become one of the funding sources to overcome financing needs in order to empower unproductive waqf assets and increase asset productivitypotential waqf to develop. The approach taken in this study is a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative methods are carried out by analyzing the structure of the ijarah sukuk in particular designing the waqf asset-based Islamic Bank Sukuk Ijarah scheme, while the quantitative analysis is carried out by designing quantitative formulas and simulations from Nazhir, Investors and Islamic Banks in implementing waqf asset-based Sukuk. The simulation of the Islamic Bank Sukuk Ijarah scheme includes a simulation of financing and return on investment to Nazhir's productive waqf asset. The results of the study resulted in: (i) the proposed scheme of financing waqf assets using Islamic Bank Ijarah Sukuk, (ii) the Islamic Bank Sukuk Ijarah formula can be applied (as a reference) to the parties involved in this Sukuk scheme, (iii), results simulation shows the feasibility of the schemefinancial financing for the parties involved, Nazhir and Sukuk Investors. Based on the results of the simulation and discussion, this study recommends sukuk ijarah as a productive source of financing in order to empower waqf land ."

"ABSTRAKSukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi serta strateginya dengan metode Analityc Network Process. Hasilnya menunjukan bahwa prioritas masalah aspek obligor adalah risiko, prioritas masalah aspek inisiator adalah proyek, prioritas masalah aspek investor adalah pengetahuan produk. Prioritas solusi aspek obligor adalah risiko, prioritas solusi aspek inisiator adalah proyek, prioritas solusi aspek investor adalah pengetahuan produk. Setiap kriteria masalah dan solusi memiliki sub kriteria rinci untuk dipertimbangkan. Prioritas strategi yang ditawarkan 1. Sinergi 2. Inovasi dan 3. optimalisasi penggunaan TI.

---

ABSTRACTSukuk is one of the sharia financial instruments used to finance infrastructure in Indonesia. But from 2013 to 2018, the issuance of sukuk for infrastructure financing was still low compared to the value of available underlying assets, the value of infrastructure investment needed and BMN assets owned by the state. Seeing this, an evaluation is needed to optimize the implementation of state sukuk for infrastructure financing. This study aims to look at the problem of implementing state sukuk for infrastructure financing in Indonesia and propose solutions and strategies using the Analytical Network Process method. The results show that the priority problem of the obligor aspect is risk, the priority problem of the initiator aspect is the project, the priority problem of the investor aspect is product knowledge. The priority solution of the obligor aspect is risk, the priority solution of the initiator aspect is the project, the priority solution of the investor aspect is the product knowledge. Each problem criterion and solution has a detailed sub criteria to consider. Strategy priorities offered 1. Synergy 2. Innovation and 3. optimizing the use of IT."

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami keputusan pembiayaan untuk proyek pelabuhan di Indonesia dari berbagai perspektif. Pemahaman mengenai masalah, hambatan, dan perbaikan pembiayaan infrastruktur pelabuhan ini didapatkan dengan menggunakan sebuah survei online dan focus group discussion FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan industri pelabuhan di Indonesia. Survei ini menemukan bahwa sindikasi perbankan domestik dan skema Public-Private Partnership PPP dengan dukungan fiskal dari pemerintah adalah metode pembiayaan yang paling diharapkan. Tesis ini juga menyajikan studi kasus dari sebuah proyek terminal container dengan membangun model simulasi arus kas berdasarkan skenario pembiayaan yang berbeda untuk mengilustrasikan efektivitas dari metode alternatif, yang diharapkan pada survei, untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan. Tesis ini berkontribusi dan penelitian dan praktik manajemen dengan mengungkap ekspektasi dan relaitas pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

---

ABSTRACT This paper aims to understand the financing decision for seaport project in Indonesia from various perspectives. An online survey and a focus group discussion are conducted to gain insights from the Indonesian seaport stakeholders on the issues, barriers, and improvement of port infrastructure financing and to find out ideas on the most effective financing vehicle for port infrastructure projects. The survey finds that Indonesian domestic banks syndication and Public Private Partnership PPP schemes with government fiscal support are the two most awaited financing vehicles. In reality, however, the domestic banks have limited capacity and the PPP schemes are still ineffective. This paper presents case study of a port infrastructure project financing strategy by constructing cash flow simulation model based on different financing scenarios to illustrate the effectiveness of the alternate ways to finance seaport projects. In short, this paper contributes to the research and management practice by revealing the expectation and reality of infrastructure project financing in Indonesia."