Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya Ruang lingkup yang sangat luas terhadap pengertian keuangan negara, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN Persero. Di antaranya hilangnya prinsip badan hukum yang membedakan status uang dan kepemilikan suatu badan usaha. Hal ini mendorong pemeriksa dan penuntut umum mengategorikan semua perbuatan melanggar hukum dalam bidang hukum publik maupun bidang hukum privat sebagai kerugian negara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara dan bagaimana implikasi status hukum keuangan BUMN Persero setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa berlakunya pengawasan dan pemeriksaan negara terhadap BUMN Persero dengan prinsip Business Judgment Rules. Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan tetap berwenang memeriksa BUMN Persero oleh karena keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara.

---

ABSTRACTThere is a very broad scope of understanding of finances of the state give rise to legal uncertainty for the management and accountability SOE Persero. Including the loss of the principle of legal entity that distinguish the status of money and possession of a business entity. This prompted the examiner and the public prosecutor categorize all unlawful actions in the field of public law and private law areas as state losses. The writing of this thesis aims to find out whether the financial SOE Persero belong to the finances of the State and how the financial implications for the legal status of SOE Persero after the Constitutional Court decisions. This thesis writing method using the normative juridical and based on secondary data will be presented in descriptive analysis. The results of the writing shows that the enactment of supervision and examination of SOE Persero with the principle of business judgment rules. Badan Pemeriksa Keuangan are declared authorities to check SOE Persero."

"Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu pihak klien/Perusahaan, pihak ketiga/masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dalam rangka digunakan untuk tujuan. pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntan publik tidak memihak pada kepentingan klien, pihak ketiga maupun pemerintah. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan akuntan suatu perusahaan berlandaskan kepada perjanjian/kontrak yang dibuat dengan pihak klien/perusahaan. Perjanjian auditing (pemeriksaan laporan keuangan) merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang pengaturannya berdasarkan kebebasan berkontrak, ketentuan khusus untuk itu, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 2602 jo 1339 KUHPer). Hal yang khusus dari perjanjian auditing adalah perjanjian auditing harus tunduk kepada ketentuan khusus yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik Akuntan. Pelanggaran terhadap ketentuan khusus itu atau kelalaian dalam membuat opini (laporan akuntan) dapat berakibat fatal bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga karena itu akuntan publik dapat dituntut menurut hukum. Karena hal tersebut, penulis menjadi sangat tertarik untuk membahas perihal Tinjauan Yuridis Perjanjian Auditing (Pemeriksaan Laporan Keuangan) antara Perusahaan dengan Akuntan Publik dengan melihat permasalahan yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaiannya sehingga tercipta perlindungan hukum. Adapun metode yang dipergunakan adalah dengan melakukan analisa atas hasil riset lapangan di PT JIEP Jakarta dan Kantor Akuntan Drs. Santoso Harsokusumo di Jakarta maupun bahan kepustakaan."

"Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelola BUMN persero mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan yang sehat.

---

The findings on the legal disharmony of financial sector regulations in defining separated state assets in BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types, primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and dictionaries another big. The results of the study concluded that there was a legal conflict between Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resulting in BUMN Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that are separated as state capital participation should be interpreted as assets belonging to BUMN-Persero which are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based on the provisions of private law which refers to the principles of a good corporate governance."

"ABSTRAKGuna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berperan sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah, dan secara struktural BPKP mempunyai kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas-tugas pokok BPKP adalah merencanakan program kerja pengawasan dan melaksanakan program program pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan yang telah digariskan oleh Wakil Presiden, dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Instruksi, Preeiden Nomor 15 Tahun 1983. Dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa secara operasional, taknis pelaksanaan pengawasan yang akan di terapkan oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawas Pembangunan. Sedangkan setiap laporan hasil-hasil pengawasan BPKP kepada Presiden harus melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan. Secara struktural, kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam prakteknya segala tindakan-tindakan yang akan diambil oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara PAN dan Menko Ekuin/Wasbang sehingga secara psikologis eksistensi BPKP selaku Pengawasan Intern Pemerintah adalah lemah karena harus melalui pihak ketiga."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara khusus yang berbentuk perseroan diharapkan memberi pemasukan yang signifikan bagi negara dari sektor usaha serta sarana memenuhi hajat hidup warga negara. Namun, di sisi lain adanya disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga BUMN Persero tidak dapat secara optimal melakukan aktivitas usahanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperolah data sekunder dari literatur dan data-data terkait. Dari metodologi penelitian tersebut akan dihasilkan bentuk laporan yang akan bersifat eksploratoris fact-findings, dimana akan menunjukkan bukti bahwa hukum positif di Indonesia menyebabkan BUMN Persero tidak dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara maksimal.

---

State Owned Enterprise (SOE), specifically Limited Companies in form, are expected to give significant income for government from business sector and to fulfill people?s need. But, there is a disharmony on the regulation, so SOE cannot operate optimally. Research method used in this thesis is literature research to get secondary data from literatures and related data. From that research methodology, the result is exploratory fact-findings report, which will prove that regulation in Indonesia causes SOE cannot operate optimally."

"Laporan magang ini bertujuan menjelaskan prosedur audit yang dilakukan KAP SNF atas akun liabilitas PT MRA, untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2018. Salah satu prosedur audit yang akan dijelaskan adalah pengujian Search for Unrecorded Liability (SURL) sebagai bagian dari pengujian substantive-test of detail. Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pada pencatatan liabilitas atas asersi pisah batas, kelengkapan, dan keberadaan. Atas kesalahan tersebut, manajemen dan auditor sepakat untuk melakukan penyesuaian dikarenakan nilai salah saji secara keseluruhan adalah material.Secara keseluruhan, laporan magang ini menyatakan bahwa akun liabilitas PT MRA telah disajikan secara wajar dan prosedur audit KAP SNF atas akun liabilitas telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku, serta SNF Audit Guide.

---

The final projects aim to explain the audit procedures performed by KAP SNF on liabilities account PT MRA, for the financial statement as of December 31, 2018. One of the audit procedures to be explained is the Search for Unrecorded Liability (SURL) as part of the substantive-test of details. The audit results indicate that there are errors in the recording of liabilities, on cut-off, completeness, and existence assertions. For this error, management and the auditor agreed to make adjustments because the overall misstatement value was material.

Overall, final project states that the liability account of PT MRA has been fairly presented and the audit procedure by KAP SNF for the liability account have complied with applicable theories and standards, and the SNF Audit Guide."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian audit yang berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menggunakan audit report lag (ARL) sebagai proksinya. Objek penelitian adalah 236 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2008-2011. Data diolah menggunakan metode regresi data panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARL ditemukan lebih panjang pada perusahaan yang mengalami kerugian dan memiliki banyak anak perusahaan, namun lebih pendek pada perusahaan yang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, berita baik/buruk dan probabilitas kebangkrutan tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap ARL sama halnya dengan rotasi partner audit. Selain itu, perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara riil terbukti memiliki ARL yang lebih panjang, sedangkan perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara semu memiliki ARL yang lebih pendek. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa rotasi KAP secara cross-up tidak ditemukan berpengaruh terhdap ARL. Sedangkan rotasi KAP secara cross-down atau rotasi dari KAP dengan ukuran lebih besar ke KAP dengan ukuran lebih kecil terbukti memiliki ARL yang lebih pendek.

---

ABSTRACTThis research is aimed to examine factors that influence timeliness of audit completion which later affect the timeliness financial reporting with audit report lag (ARL) as proxy. The samples of this research are 236 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from period 2008 to 2011. The data is examined using panel data regression. Results show that audit report lag is also found to be longer for firms which experienced loss in their current year income and has large number of subsidiaries but shorter for firms who got unqualified opinion. Meanwhile, good/bad news and bankrupcty probability have no effect on audit report lag. the audit partner rotation does not significant effect on audit efficiency. Real audit firm rotation has effect on make audit report lag becomes longer and quasi firm rotation has effect on make it shorter. Results also show that cross-up rotation has no influences on audit report lag. On the other hand, firms which experienced cross-down audit firms rotation (audit rotation from larger audit firms to smaller audit firms) significantly have longer audit report lag."

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kekuasaan dalam mengelola keuangan negara yang dipegang oleh Presiden kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

---

An examination of the management and accountability of state finances that conducted by the Audit Board is an important element in the implementation of regional autonomy. Power in managing state finances held by the President then handed over to the governor / regent / mayor as head of local government to manage local financial and represents local governments ownership of property that is separated. Towards local governments financial management, Audit Board has the authority to conduct an examination of the management and financial responsibility. Through the investigation, the Audit Board may issue a recommendation that can substantially improve the local financial management, so that local autonomy can work well."