Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam industri maritim, komponen kapal termasuk indutri pemasok. Galangan kapal hanya melakukan proses pemasangan saja tanpa memproduksi komponen kapal. Dengan adanya rencana dibangunnya Kawasan Industri Maritim Tanggamus diharapkan dapat meningkatkan industri perkapalan di Indonesia. Didalam penelitian ini, penulis menganalisa penempatan tata letak industri pemasok yang akan dibangun pada Kawasan Industri Maritim. Hasil dari penelitian ini berupa penempatan industri pemasok pada Kavling berupa industri apa saja yang termasuk dalam kavling yang akan dijadikan fabrikasi maupun distributor.

---

ABSTRACTIn maritime industry, ship?s components are being produced in supplier industries. The shipyards only do the outfitting process without producing the ship components. By the plan of the development of Maritime Industrial Estate of Tanggamus, it is supposed to improve the performance of ship industries in Indonesia. In this research, writers analize the best placement layout of supplier industries that will be built in Maritime Industrial Estate. Results of this research is a supplier industries placement in the form of the industry Kavling what is included in a kavling which will be fabricated and distributors."

"Dalam mendukung kemajuan industri perkapalan, pemerintah telah membuat beberapa program. Salah satu program tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 124/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan. Klaster industri perkapalan dinilai dapat meningkatkan produktivitas industri perkapalan nasional karena program ini memiliki konsep mengumpulkan industri-industri penunjang yang berperan dalam industri perkapalan, sehingga galangan yang dibangun dapat bersifat galangan non fabrikasi. Salah satu klaster industri perkapalan yang penulis coba memberikan gagasan adalah kawasan industri maritim kabupaten Tanggamus yang dirancang memiliki galangan non fabrikasi. Dari sistem pembangunan galangan seperti itu akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya lahan yang dibutuhkan untuk galangannya sendiri akan lebih kecil karena tidak adanya bengkel fabrikasi. Selain itu, kawasan khusus fabrikasi yang lebih terpusat bisa memproduksi bahan-bahan untuk dipakai di seluruh galangan di Tanggamus (tidak khusus hanya untuk satu galangan) sehingga proses produksi dapat terus berjalan. Keuntungan lainnya adalah dengan pembangunan seperti itu diharapkan masyarakat sekitar juga dapat ikut serta sebagai SDM sehingga program tersebut turut memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar.

---

The government has made several programs to support the progress of shipbuilding industry. One of the programs published in ?Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 124/M-IND/PER/10/2009? about the road map of shipbuilding industrial cluster. The shipbuilding industrial cluster is considered to increase the productivity of national shipbuilding industry because it has the concept of colecting the supporting industry that play a role in shipbuilding industry, so that the shipyard that built can be the non-fabrication shipyard. One of the shipbuilding industrial cluster that the writer try to gives an idea of is the maritime industrial area of district Tanggamus which is planned to has non-fabrication shipyard.

Of shipyard development system as it would have several advantages, including the area required for the shipyard itself will be smaller because of the absence of the fabrication shop. Moreover, the special are of fabrication which is more centralized could produce materials for use in the whole shipyard in Tanggamus so the production process can continue running. Another advantage is with such development, the local residents can also be expected to participate as the human resources so that the program contribute to improved the welfare of the local residents."

"Pada perencanaan pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus terdapat 4 jenis golongan industri yang saling berkaitan mendukung industri inti yaitu industri perkapalan. Salah satunya adalah industri pendukung. Industri pendukung menyediakan material yang kemudian diolah lagi oleh galangan untuk membangun kapal. Material plat sebagai bahan pembuat utama bangunan baru seringkali mengalami keterlambatan dalam pengadaannya karena berbagai faktor. Untuk pembangunan tahap 1 selama 5 tahun ke depan, kebutuhan aliran material plat per tahun untuk 1 galangan besar, menengah dan kecil adalah 46.000 ton/tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan 1 industri fabrikasi dengan luas 1.81 Ha. Dengan dibangunnya industri pendukung di KIM, aliran rantai pasok material dapat dipersingkat, jarak pengiriman menjadi 1/23 dibandingkan dengan tanpa pembangunan industri fabrikasi dan mengurangi kemungkinan hambatan yang ada. Mutu dari kualitas material juga lebih terjaga karena industri lebih fokus dan proses produksi dapat berlangsung terus menerus.

---

In the development of Maritime Industrial Cluster in Tanggamus there are 4 types of industries that are connected each other to support shipyards as the core industry. One of them is the supporting industry. Supporting industries provide the materials that will be processed by shipyards to build ships. Due to several factors, delays often occur in shipping plates as the main material to build ships.

For the first stage development in 5 years, the material needs for one large capacity shipyards, medium capacity shipyards and small capacity shipyards is approximately 46.000 tons per year. To fulfil the needs, one fabrication industry with area of 1.81 Ha is needed to be build. With the existence of fabrication industry in Maritime Industrial Cluster, the supply chain flow of materials can be shorten, the shipping distance become 1/23 of the conventional one. It also decreases the chances of obstacles that can be happen. The industry also become more focus in preserving the quality of material and the production process can be occured continuously."

"Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh sebab itu Indonesia memiliki potensi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Rumput laut merupakan salah satu komoditas sumber daya laut yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Di Pulau Tidung dapat dimanfaatkan tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan dapat dimanfaatkan dari sektor sumberdaya lautnya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan wilayah potensi pengembangan budidaya rumput laut dengan metode skoring. Berdasarkan data-data dari variabel kondisi perairan, budidaya, dan objek wisata ditumpangtindihkan dan kemudian dianalisis secara spasial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari segi kondisi fisik perairan di pesisir utara Pulau Tidung pada segmen U1, U2, U3, dan U4 merupakan wilayah yang sesuai. Potensi pengembangan budidaya rumput laut berada di segmen U2 yang didukung oleh jumlah produksi yang tinggi, jarak objek wisata yang jauh, dan jumlah penginapan yang rendah membuat di wilayah tersebut menjadi berpotensi untuk dikembangkan.

---

Indonesia is geographically an archipelagic country with two thirds of the oceans larger than the mainland. Indonesia has the potential in the utilization of marine resources. Seaweed is one of the marine resources commodities that have great potential to be developed. In Tidung island can be utilized not only from the tourism, even can be utilized from the marine resources. In this study aims to determine the potential areas of seaweedcultivation development by the scoring method. Based on data from the variables oceanography, cultivation, and tourist objects overlapped and then analyzed spatially. The results of this study show that in terms of oceanography in the north coast of Tidung island in U1, U2, U3, and U4 segments are the suitable areas. Potential development of seaweed cultivation in Tidung island is in U2 segment, which is support by high production quantities, long distance from tourism object, and low number of accommodation makes it potentially to be developed area."

"Salah satu industri yang direncanakan pada Kawasan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus adalah industri galangan kapal. Galangan kapal ini direncanakan memiliki kapasitas di atas 50000 DWT. Alokasi area untuk galangan kapal ini adalah 750000 m2 yang akan digunakan untuk menunjang fasilitas pembangunan dan reparasi kapal. Penelitian kali ini menghasilkan empat klasifikasi fasilitas untuk pembangunan kapal yang dibutuhkan oleh galangan ini yaitu; Building berth, main and warehousing production, support production, dan lifting and transfer facility. Tata letak dari fasilitas pembangunan kapal untuk galangan ini didapatkan melalui metode systematic layout planning dengan alokasi area seluas 116.400 m2. Tipe dari tata letak ini adalah fix production layout dan pola aliran S-Shaped.

---

One industry that is planned at the Maritime Industrial Cluster Tanggamus is the shipbuilding industry. The shipyard is planned to have a capacity of over 50,000 DWT. Allocations for shipyard area is 750,000 m2 which will be used by the shipbuilding and repair facilities.The facility for the new building of ships required by this shipyard is : building berth, main production and warehousing, production support, and lifting and transfer facility. The layout of the facility's new building of ships for the shipyard obtained through systematic layout planning method with the use of area 116.400 m2. This type of layout is fixed layout and production flow pattern S-Shaped."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah atas yacht berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2017 yang menjelaskan yacht dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebesar 75%, dimana dalam penelitian ini menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan pajak penjualan barang mewah atas yacht ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan serta penelitian ini juga membahas mengenai alternatif kebijakan pajak penjualan barang mewah yacht untuk industri wisata bahari Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengenaan pajak penjualan barang mewah atas yacht menurut kriteria efektivitas, efisiensi, perataan, dan ketepatan telah terpenuhi walaupun ada kendala terkait pendefinisian yacht yang dapat mempengaruhi terpenuhinya kriteria tersebut. Dalam hasil penelitian ini terdapat dua opsi alternatif kebijakan pajak penjualan barang mewah yang dapat dilakukan untuk industri bahari indonesia yaitu penurunan tarif pajak penjualan barang mewah atau penghapusan tarif pajak penjualan barang mewah. Opsi kebijakan penurunan tarif PPnBM atas yacht yacht dapat dipertimbangkan untuk dilakukan karena tidak menyalahi tujuan PPnBM, sebaliknya penghapusan tarif PPnBM atas yacht akan menyalahi tujuan PPnBM tetapi pendapatan yang didapat dari penghapusan PPnBM yacht akan 50x lebih banyak dan dapat pemerintah harus merumuskan peraturan yang tepat agar fasilitas tersebut tidak dipakai oleh pihak lain yang tidak bersangkutan.

---

ABSTRACT

This research discuss about luxury goods tax on yacht based on Finance Ministry Regulation number 35 year 2017 in which this research explains about evaluation of Luxury Goods Tax on Yacht based on effectiveness, efficiency, equity, adequacy, responsiveness, and approriateness criteria and this research also discusses alternative policy for luxury goods tax on yacht for Indonesia marine tourism industry. This research used post-positivist approach with qualitative analysis technique. Collection of data techniques used in this research are library research and field research. The results of this research explain that the luxury goods tax on yacht according to effectiveness, efficiency, equity, and appropriateness has been achieved even though there are an obstacle related to defining yacht that can affect the achievement of these criteria. Furthermore, there are two alternative options for luxury goods tax on yacht policy that can be done for the Indonesian marine tourism industry, namely the reduction of luxury goods sales tax rates on yacht or the exemption of luxury goods tax rates on yacht. The reduction of luxury goods sales tax rates for yacht can be done for purposes that do not violate the objectives of PPnBM, on the contrary the exemption of luxury goodstax rates tariffs on yacht will violate the objectives of PPnBM however the budget that can be obtained from luxury goods sales tax of yacht will be 50x more and the government must formulate appropriate regulations so that the facility is not used by other parties who are not concerned.

"

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai atas impor komponen kapal untuk meningkatkan daya saing bagi industri galangan kapal nasional. Pembahasan berdasarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan azas cabotage yang meningkatkan armada kapal nasional namun lebih condong ke arah import kapal ketimbang memproduksi kapal di dalam negeri, karena terdapat perbedaan harga produksi sangat jauh ketimbang mengimport langsung dari luar negeri. Setelah azas cabotage tahap pertama dilaksanakan maka tahap berikutnya adalah mendorong regulasi pemberian insentif yang sama dari pemerintah untuk industri galangan kapal nasional. Hasil penelitian ini memberikan gambaran terkait besarnya perputaran investasi ekonomi bila pembangunan dilakukan di galangan kapal nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the policy of removal of value added tax upon import of ship components to enhance the competitiveness of the national shipbuilding industry. Discussion upon the promulgation of the policy background the principle of cabotage that enhance national flotilla but more leaning towards import ships rather than producing boats in the country, because there is a difference in price of production very much rather than imported directly from overseas. After the first stage of the cabotage principles then the next stage is to encourage regulation of granting the same incentives from the Government to the national shipbuilding industry. The results of this research gives an overview concerning the magnitude of the turnaround in economic investment when construction is done at national shipyards.

"

"ABSTRAK

Pada perencanaan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus Lampung terdapat 5 industri yang saling berhubungan yaitu: industri pendukung, industri penarik, industri penyedia, penyedia jasa pendukung dan industri galangan kapal sebagai industri inti. Sebagai industri inti dalam konsep kawasan industri maritim, potensi pasar yang tersedia untuk pembangunan galangan dalam kawasan industri maritim harus didapatkan. Setelah didapatkan potensi pasar galangan maka akan ditentukan kapasitas galangan dari setiap galangan. Dari kapasitas galangan setiap galangan akan ditentukan fasilitas pengedokan yang harus dibuat dan disediakan. Galangan kapal pada kawasan industri maritim mempunyai konsep pembagian tugas antara galangan dengan perusahaan fabrikasi, hal ini yang menbuatnya berbeda dengan galangan konvensional.

---

ABSTRACT

On the development of an industrial maritime cluster in Tanggamus, Lampung Province there are five inter-related industries in this area: pulling industry, supplying industry, supporting industry, supporting service and shipyard as the core industry. As the core industry in industrial maritime cluster concept, the potential market available for the development of a shipyard industry in industrial maritime cluster must be found. The capacity of each shipyard can be determined after the potential market has been found, then docking facility needs will be determined afterwards. Shipyards in industrial maritime cluster has concept to distribute task between shipyards and Fabrication Company, which are not found in convensinal shipyards.

"

"ABSTRACTCompetitive strategy is required by every business unit to win competition in uncertain and turbulent business environment especially in manufacturing industry. Development and distribution new industrial estates located in Java and outside Java by Indonesian government in an effort to win the global competition in manufacturing industry. This study empirically investigates role of human capital, infrastructure, supply chain, science and technology on competitive strategy in business units at industrial estates and its impact on strengthening the competitiveness of manufacturing industries. The author conducted survey on the best-performing industrial estate to test hypothesis and analyze the survey results using structural equation modeling. The results concluded that human capital, infrastructure, supply chain, science and technology have positive influence on competitive strategy and have positive impact on the competitiveness of manufacturing industries especially located in industrial estates. In addition, importance of choosing the right competitive strategy will greatly determine how big this business has superior competitiveness compared to its business competitors. This research is expected to be reference for business units and manufacturing industries to be used as one of the considerations in development of industrial estate that is being built and developed by current government in order to get the best competitiveness."

"Indonesia memegang peranan penting dalam industry maritime dunia. Salah satunya melalui penyediaan pelaut untuk pasar utama Eropa, Amerika Utara, dan Timur Jauh. Dalam hal kualitas, pelaut Indonesia berada di level yang sama dengan pelaut Filipina, Indi, Vietnam, Srilanka, Bangladesh, dan lainnya. Pasar kru pelaut dunia meningkat selama dua puluh tahun terakhir karena generasi muda di Negara pasar kehilangan keinginan untuk menjadi pelaut. Namun pelaut Indonesia tetap mengalami kendala, yaitu masalah individu, masalah kompetensi pelaut dalam menjalankan tugasnya di atas kapal. Sementara pada aspek kelembagaan, Indonesia berhadapan dengan kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah."