Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Mobilisasi merupakan kegiatan yang cukup penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah untuk menuju tempat kerja. Tempat parkir basement adalah salah satu fasilitas yang dibutuhkan jika melakukan mobilisasi dengan kendaraan bermotor dan nitrogen oksida (NOx) adalah salah satu emisi terbesar yang dihasilkan kendaraan bermotor tersebut sehingga dibutuhkan penelitian untuk menganalisis pola sebaran emisi NOx di tempat parkir basement, serta korelasinya dengan jumlah kendaraan dan faktor meteorologi. Pengukuran konsentrasi NOx dilakukan menggunakan metode Griess Saltzman menurut SNI 19-7199.2-2005 dengan alat impinger yang dilakukan pada dua hari kerja dengan pengukuran pagi pukul 06:30-09:30 dan pengukuran sore pukul 15:30-18:30 di empat titik di lantai parkir basement. Pola sebaran konsentrasi NOx pada pengukuran pagi hari menurun dan menyebar ke titik 1 dan 3, sedangkan pada sore hari menurun dan menyebar ke titik 2 dan 3. Konsentrasi NOx yang dipengaruhi oleh jumlah dan jenis kendaraan yang melintas di lantai parkir basement dianalisa korelasinya menggunakan regresi linier dengan hasil di titik 1 dan 3 bernilai sangat kuat dan di titik 2 dan 4 bernilai kuat dengan penyumbang emisi NOx terbesar adalah sepeda motor, diikuti dengan mobil berbahan bakar bensin dan diesel. Hubungan faktor meteorologi terhadap konsentrasi NOx dianalisis menggunakan regresi linier sehingga didapat hasil korelasi suhu terhadap NOx yang kuat di titik 1 dan 2, dan lemah di titik 3 dan 4. Kelembaban memiliki korelasi yang sangat rendah, sedangkan kecepatan angin memiliki korelasi yang kuat di titik 1 dan cukup kuat di titik 4. Tempat parkir basement bersifat tertutup sehingga dibutuhkan sistem sirkulasi udara yang baik dengan kebutuhan udara yang cukup untuk mengurangi konsentrasi pencemar akibat emisi kendaraan bermotor dan tempat parkir basement 1 memiliki kebutuhan udara yang telah sesuai dengan standar SNI 03-6572-2001., Mobilization is a quite important supporting activity in daily activities, which one of it is to go to work. Mobilization by motor vehicles need basement parking as one of the parking fasilities. Nitrogen oxides (NOx) is one of the largest emissions by motor vehicles so the research is needed to analyze the distribution patterns of NOx emissions in the basement parking and its correlation with the amount of vehicles and meteorological factors. NOx concentration is measured using the Griess Saltzman method according to SNI 19-7199.2-2005 with impinger on two working days in the morning at 06:30-09:30 and in the afternoon at 15:30-18:30 at four points area in basement parking. NOx distribution pattern in the morning measurement decline and spread to the point 1 and 3, while in the afternoon decline and spread to the point 2 and 3. The concentration of NOx is influenced by the number and type of motor vehicles passing through in the basement parking and the correlation is analyzed using linear regression which the results are points 1 and 3 have very strong value and points 2 and 4 have strong value with the largest contributor to NOx emissions are motorcycles, followed by gasoline cars and diesel cars. The correlation of meteorological factors on NOx concentration is analyzed using linear regression and the results of the temperature correlation on NOx is strong in point 1 and 2, and weak in point 3 and 4. Humidity has a very low correlation, while the wind speed has a strong correlation in point 1 and strong enough in point 4. Basement parking needs a good air circulation system that needs sufficient air to reduce the concentration of pollutants due to emissions of motor vehicles and the basement parking 1 has enough air demand according to SNI 03-6572-2001.]"

"Pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Polri dibidang Lalu lintas yang sejak dulu hingga kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, hal ini dikarenakan dambaan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri yang cepat, efisien, sederhana dan proporsional masih belum sepenuhnya terwujud.Berbagai kendala yang dihadapi dari segi personil pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung, tata Cara / mekanisme pelayanan serta masyarakat pengguna jasa pelayanan, yang hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya berbagai pola-pola perilaku petugas Polisi lalu lintas (Polantas) dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka didalam Tesis ini ditampilkan Kerangka teori yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu teori-teori tentang pelayanan yang intinya menyoroti kelima komponen pelayanan yaitu Tugas pelayanan, pelaksana pelayanan, sarana pelayanan, mekanisme pelayanan dan masyarakat pengguna jasa pelayanan serta teori-teori Perilaku yang menitik beratkan pada budaya organisasi, motivasi, sikap, kepentingan, norma, persepsi, prasangka.Untuk mendeskripsikan hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kualitatif (memahami prinsip-prinsip umum dari gejala yang saling berhubungan satu sama lain), melalui penerapan metode pengamatan terlibat dengan pendekatan etnometodologi yaitu memahami gejala atau hubungan-hubungan yang berlangsung melalui pengamatan terhadap aktifitas petugas Polantas sehari-hari dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui wawancara terhadap beberapa Informan yang memahami seluk beluk pelayanan.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari rangkaian atau proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Jakarta, telah menghadirkan berbagai pola-pola perilaku petugas Polantas yaitu Perilaku Prosedural, Perilaku diluar Prosedur (mencakup perilaku Toleran, Perilaku Diskriminatif, Perilaku Saling Menguntungkan), Perilaku Penghindaran / menarik diri, Perilaku Rutinitas dan Perilaku tidak bertanggung jawab.Terwujudnya perilaku petugas Polantas dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kemampuan petugas / personil pelaksana yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai serta masyarakat / pengguna jasa pelayanan."

"Banyaknya merk dagang tersebut belum tentu memberikan jaminan bahwa akan menghasilkan fungsi yang sama baiknya dengan suku cadang standar (asli), sesuai spesifisikasi mesin yang ditetapkan oleh produsen mesin. Tujuan penelitian ini adalah menganalisan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan suku cadang cincin pegas kompresi tersebut tidak menghasilkan fungsi yang sama baiknya antara suku cadang standar (asli) dengan suku cadang dari merk-merk yang ada, khususnya ditinjau dari perameter rancang dan parameter material cincin pegas kompresi tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan e-Samsat bagi Wajib pajak dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kendaraan bermotor tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun keberadaan inovasi e-Samsat ini nampaknya tidak menciptakan dampak yang signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan riset terkait dengan akses pelayanan e-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed-method, yaitu metode kuantitatif dengan survei dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 145 responden yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian dengan kecenderungan pada kategori baik sebesar 86,9% menunjukkan kontradiksi dengan realita implementasi di lapangan dan pernyataan Wajib Pajak yang tersebar di berbagai ulasan sosial media. Hal tersebut didukung dari penilaian dimensi yang tercakup ke dalam kategori baik, yaitu dimensi approachability, availability and accommodation, affordability, dan appropriateness. Sedangkan satu dimensi masuk ke dalam kategori cukup, yaitu dimensi acceptability. Hasil yang cenderung baik ini tidak sepenuhnya sempurna, masih terdapat berbagai catatan untuk penyempurnaan inovasi.

---

This study aims to analyze access to e-Samsat services for taxpayers in annual motor vehicle liability activities in DKI Jakarta Province. However, the existence of this e- Samsat innovation has no significant impact. Therefore, the authors are interested in researching access to e-Samsat services. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through mixed methods, namely quantitative methods with surveys and qualitative methods with in-depth interviews and literature studies. Respondents in this study found 145 respondents from DKI Jakarta Province. The study results with a tendency in the good category of 86.9% show a contradiction with the reality on the ground and the statements of taxpayers scattered in various media reviews. This is supported by assessing the dimensions included in the excellent category, namely the dimensions of approachability, availability and accommodation, affordability, and suitability. In contrast, one dimension is included in the good category, namely the acceptability dimension. The results that tend to be good are not entirely perfect, and there are still various notes for improving innovation."

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di perusahaan kontaktor pertambangan, yaitu PT ABC. Analisis yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terhadap kepatuhan perpajakan, pengakuan biaya pajak, serta manajemen aset tetap berupa alat berat/besar di PT ABC. Data yang dianalisis terdiri atas data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2005-2014 terkait masa sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 Tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak PT ABC karena secara umum PT ABC berkomitmen untuk memenuhi kewajiban terkait administrasi perpajakan. Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap pengakuan biaya pajak dan manajemen aset tetap terkait alat berat/besar PT ABC. Terdapat pencatatan dan pengakuan atas biaya kepatuhan pajak dan pembentukan dana cadangan yang sebelum penerapan undang-undang tidak dibuat oleh PT ABC. Selain itu, PT ABC mengelola database alat berat/besar secara khusus setelah penerapan undang-undang ini.;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law., This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.]"