Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecepatan menjadi faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap jumlah kecelakaan karena baik kecepatan yang kurang maupun lebih dari batas kecepatan mempunyai resiko terhadap terjadinya kecelakaan di jalan raya. Beberapa kecepatan yang berlaku di jalan yaitu kecepatan rencana (design speed), batas kecepatan (posted speed limit) dan kecepatan yang disarankan (advisory speed). Kecepatan yang konsisten dengan rambu-rambu di alinemen horizontal dapat menyampaikan pesan yang realistis untuk pengemudi dan dapat membuat operasi jalan menjadi lebih efektif. Tujuan dari penelian ini adalah menetapkan rambu kecepatan berkeselamatan yang diambil dari advisory speed dan mengkaji resiko kecelakaan di lokasi penelitian dengan diberlakukannya rambu ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advisory speed diambil berdasarkan Metode GPS. Advisory speed ini berlaku di tikungan, sementara di jalan lurus dilakukan perubahan batas kecepatan menjadi 60 Km/Jam tetapi di lokasi-lokasi khusus ada pengurangan kecepatan untuk mengurangi kecelakaan terhadap pejalan kaki.

---

Speed becomes the most factors that affect number of accidents because whether the speed is less or more than speed limit have the risk toward accident on the road. Some speed which is applicable on the road are design speed, speed limit, and advisory speed. Speed that is consistent with signs in horizontal alinemen can give realistic message to drivers and can make road operation be more effective. The purpose of this study was to determine safety speed signs which is taken from advisory speed and to review the accident risk in this study location by enforcing this speed signs. The results indicate that advisory speed is taken based on GPS method that is a speed from the measurements of road geometric. This advisory speed is applied at the road bend while in the straight road there is changing of the speed limit become 60 Km/Jam but at special locations such as school there is a reduction due to reduce the accident risk toward pedestrians."

"[ABSTRAKAdanya kebijakan pembangunan jalan kereta api di pulau Sulawesi untukmendukung pembangunan sarana publik dan pembangunan infrastruktur diSulawesi Selatan. Pembangunan jalan kereta api Trans Sulawesi (Makassar) Parepare) berjarak ±136,3 KM dan melewati 5 (lima) kota/Kabupaten yaitu KotaMakassar, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Parepare, dan Kab. Barru. Nilaiinvestasi yang digunakan dalam pembangunan ini yang berdampak pada provinsiSulawesi selatan sebesar ± Rp. 908,16 Milliar. Metode penelitian yang digunakanadalah dengan analisa input-output dengan data awal adalah tabel input outputprovinsi Sulawesi selatan tahun 2009 kemudian di update dengan metode RASdan simple LQ. Dari penelitian ini setelah adanya pembangunan jalan KA TransSulawesi (Makassar Parepare) sektor kunci dalam perekonomian yang sebelumpembangunan jalan KA adalah sektor kuncinya antara lain sektor makanan,minuman dan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; bangunan;angkutan jalan raya; angkutan udara; dan lembaga keuangan tanpa bank.kemudian setal pembangun sector kuncinya menjadi sektor makanan, minumandan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; pupuk, kimia, & barang darilaut; banguunan; dan angkutan rel. Dengan adanya pembangunan jalan KAtersebut memunculkan sektor baru dalam perekonomian Sulawesi selatan yaitusektor angkutan rel. Dampak ekonomi terhadap penciptaan output dari tahun 2012? 2019 sebesar Rp. 2,14 Triliun. Dampak ekonomi terhadap peningkatanpendapatan masyarakat dari tahun 2012-2019 sebesar Rp.302,93 Triliun.Dampak ekonomi terhadap penciptaan NTB dari tahun 2012-2019 sebesarRp.640,65 Triliun dan dampak ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja daritahun 2012 ? 2019 sebesar 24.044 jiwa.

---

ABSTRACTThe policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants., The policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants.]"

"ABSTRAKBiaya investasi yang tinggi untuk proyek infrastruktur termasuk jalan tol membuat pemerintah mencari skema pendanaan baru dengan tidak membebankan seluruh anggaran pembangunan jalan dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan alternatif skema pendanaan untuk mendanai dan mengembangkan jalan tol di Indonesia terutama pada Jalan Tol Trans Sumatera JTTS . Terdapat skema pendanaan baru untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu skema pendanaan Deep Discount Bond DDB dapat diimplementasikan di Indonesia, dan berpotensi positif bagi pembangunan jalan tol di Indonesia. Skema pendanaan baru dapat menimbulkan permasalahan baru, namun untuk memastikan skema tersebut dapat diterapkan, model kelembagaan diperlukan untuk mengatur keterlibatan para stakeholder. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam skema pendanaan DDB; mengidentifikasi faktor kesuksesan model kelembagaan DDB; dan menentukan model kelembagaan pendanaan DDB untuk JTTS. Dalam metodologi penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview dengan tiga tahapan, dan dianalisis dengan menggunakan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Hasilnya, sepuluh stakeholder telah diidentifikasi berserta perannya, didapatkan sepuluh faktor kesuksesan kelembagaan dan diperoleh model kelembagaan untuk dapat mengimplementasikan skema pendanaan DDB untuk JTTS.

---

ABSTRACTHigh investment for infrastructure projects including toll road makes government seek new funding scheme without charging the entire budget of road construction from the State Budget. Therefore, an alternative funding scheme is needed to attract investors to fund and to develop toll road in Indonesia especially at Trans Sumatera Toll Road TSTR . There is new funding to answer that problem, the Deep Discount Bond DDB funding scheme can be implemented in Indonesia, and potentially positive for development of toll road in Indonesia. New funding scheme can address new issue, but to ensure the scheme can be implemented, institutional model is needed to regulate the involvement of the stakeholders. This research has three aims i.e. identify the stakeholders involved in providing DDB funding schemes identify the success factors for DDB institutional model and determine appropriate institutional model for DDB funding scheme for TSTR. In this research methodology, collection data with in depth interview with three phase and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. For the result, ten stakeholders have identified with their roles, ten institutional success factors and obtained institutional funding model to implement DDB for TSTR."

"ABSTRAKKebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak sebanding dengan anggaran yang disiapkan. Oleh karenanya dibutuhkan skema pendanaan baru seperti Deep Discount Bond DDB dan Land Lease LL . Untuk dapat memastikan skema tersebut berjalan, dibutuhkan model kelembagaan untuk mengatur para stakeholder yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan in-depth interview dan dianalisis dengan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Model kelembagaan paling efektif untuk pendanaan DDB dan LL menggunakan skema corporate finance, pelaksanaan LL dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , serta menggunakan satu buah Special Purpose Company SPC .

---

ABSTRACTThe needs of the fund for the development of infrastructure including highways are not comparable to the budget that prepared. Therefore new funding schemes are required such as Deep Discount Bond DDB and Land Lease LL . To ensure the scheme is running, institutional model was needed for organizing stakeholders involved. This data were collected using in depth interview and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. The most effective institutional model for funding DDB and LL use corporate finance scheme, the implementation of LL was done by Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , and using single Special Purpose Company SPC ."

"ABSTRAKRencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengalami permasalahan dalam hal kesenjangan pendanaan. Skema land lease diajukan dalam penelitian sebagai model pendanaan alternatif. Penelitian difokuskan pada pengembangan kebijakan land lease pada proyek jalan tol. Penelitian terdiri dari tiga research question. Pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Social Network Analysis SNA dan Soft System Methodology SSM . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendanaan land lease, dan didukung dengan transformasi fungsi dan kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN dalam fungsi mengelola pendanaan land lease.

---

ABSTRACTThe development of Trans Sumatera Toll Road is experiencing problems with the financial gap. The land lease scheme was proposed in the study as an alternative funding model. The study focused on land lease policy development on toll road projects. The study consisted of three research questions. The data was collected by in depth interview conducted in two stages. Data analysis methods used for this research are Social Network Analysis SNA and Soft System Methodology SSM . The result of the research concludes that it is necessary to establish a Government Regulation PP governing land lease funding, and supported by transformation of function and institutional of State Asset Management Institution LMAN in the function of managing land lease funding."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"Permasalahan keselamatan jalan merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan sebab menurut penelitian yang dilakukan WHO, Indonesia menempati urutan kelima negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban rata-rata 120 jiwa per harinya. Secara umum faktor utama yang paling berkontribusi dalam kecelakaan lalu lintas adalah manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Permasalahan dengan karakteristik uniform yang terjadi pada ruas jalan nasional merupakan indikator permasalahan yang berlaku secara general. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan keselamatan pada Ruas Jalan Poros Bulukumba -Sinjai, Sulawesi Selatan; Ruas Jalan Antasari-Tambanan, Bali; Ruas Jalan Sei Duri-Singkawang, Kalimantan barat, serta membandingkanya untuk mendapatkan perilaku yang bersifat general. Analisis dilakukan dengan membandingkan data kecelakaan pada tiga ruas jalan nasional yang diteliti. Pengolahan dan analisis data terkait dengan pengetahuan dan persepsi menggunakan statistik nonparametrik dengan pendekatan Uji Kai-Kuadrat. Penelitian ini akan mengusulkan Program Safe Condition dengan tujuan peningkatkan keselamatan jalan secara nasional.

---

Problem of road safety is a serious problem that needs to be considered because according to research conducted by WHO, Indonesia ranks fifth country with the highest number of deaths from traffic accidents with casualties in an average of 120 people per day. In general, most of the main factors contributing to traffic accidents are human, vehicle, road and environment. Problems with uniform characteristics that occur on national Roads is an indicator of the prevailing problems in general. This study aimed to identify the safety issues on Poros Roads -Sinjai Bulukumba, South Sulawesi; Antasari-Tambanan Road, Bali; Sei Duri-Singkawang Road, West Kalimantan, as well as contrasting to get the behavior that is general. The analysis is done by comparing the data of accidents at three national roads studied. Processing and analysis of data related to the knowledge and perception using non-parametric statistical approaches Kai-Square Test. This study will propose Safe Condition Program with the goal of enhancing road safety nationwide."

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."

"Sebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya.

---

Prior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially.

By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road."

"Tesis ini melakukan analisa terkait kebutuhan masyarakat terhadap konsep rest area pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tebing Tinggi – Parapat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena perencanaan rest area yang ada saat ini masih belum efektif secara konsep dan kurang memerhatikan aspek komersial. Padahal dengan sisi komersial rest area yang optimal, biaya pemeliharaan rest area dapat dibiayai dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, Perseroan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan, mengingat terdapat beban keuangan Perseroan yang diakibatkan oleh pembangunan JTTS yang tidak layak secara finansial. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Analytic Network Process (ANP) yang nantinya akan dibagi menjadi 3 cluster yaitu cluster tujuan, cluster kriteria, dan cluster alternatif. Klaster tujuan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kriteria cluster merupakan kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis benchmark rest area eksisting, studi literatur, dan validasi ahli. Klaster alternatif merupakan pilihan pengembangan yang diperoleh dari hasil analisis penggunaan tertinggi dan terbaik.

---

The paper establishes and analyzes research regarding community needs for the concept of rest areas on the Trans Sumatra Toll Road Section of Tebing Tinggi - Parapat. The background of the research is due to the fact that the current planning of rest areas is still not effective yet in concept and does not pay much attention to the commercial aspect. Even though with the optimal commercial side of the rest area, the cost of maintaining the rest area can be funded from the income earned. Thus, the Company does not need to incur additional costs for maintenance, considering the Company's financial burden due to the construction of JTTS which is not financially feasible. The analysis used in this study is the Analytic Network Process (ANP) Model which will later be divided into 3 clusters namely the destination cluster, the criteria cluster, and the alternative cluster. The objective cluster is the final goal to be achieved in this study. Cluster criteria is the assessment criteria used in this study based on analysis of existing benchmark rest areas, literature studies, and expert validation. Alternative cluster is development options obtained from the results of the highest and best use analysis."