Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan industri maritim di Indonesia, tentu memberikan dampak yang sangat nyata kepada industri yang bergerak dalam bidang perawatan kapal. Peningkatan jumlah armada kapal yang berbendera Indonesia tentu juga mempengaruhi kebutuhan akan fasilitas pengedokan yang ada di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan akan fasilitas pengedokan kapal, diperlukan adanya peningkatan kapasitas pengedokan yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membuat sebuah dok apung berkapasitas 13.000 TLC ini. Pembangunan dok apung ini tentu diharapkan dapat menjadi investasi yang menjanjikan. Penelitian ini menggambarkan tentang perencanaan investasi dok apung berkapasitas 13.000 TLC. Adapun dana yang dipakai adalah 80% dana bank dan sisanya adalah dana pribadi. Perhitungan pinjaman pada penelitian ini juga menggunakan suku bunga sebesar 10,5% tiap tahunnya.

---

The development of the maritime industry in Indonesia, would provide a very real impact to the industry engaged in the maintenance of the ship. Increasing the number of Indonesian-flagged fleet would also affect the need for a docking facility in Indonesia. To answer the need for ship docking facilities, is necessary to increase docking capacity in Indonesia. One way that can be used is to create a floating dock with a capacity of 13,000 TLC. Construction of floating dock is certainly expected to be a promising investment. This study describes the investment planning floating dock with a capacity of 13,000 TLC. The funds are used is 80% of the bank and the remaining funds are private funds. Loan calculations in this study also uses interest rate of 10.5% annually.

"

"Asas cabotage yang sudah berlaku di indonesia sangat berpengaruh pada dunia perkapalan nasional, terbukti dengan jumlah armada kapal nasional semakin lama semakin meningkat. Sejalan dengan asas cabotage & peningkatan jumlah kapal nasional. Industri perkapalan di indonesia juga mendapatkan dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan industri pengedokan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal. Industri dok didalam negeri masih belum memiliki kapasitas dok yang mampu menampung perbaikan kapal nasional, maka dari itu diperlukan perencanagan suatu fasilitas dok yang sesuai untuk industri dok di indonesia.Pada tugas akhir ini membahas mengenai perancangan suatu dok jenis dok apung yang memiliki kapasitas dapat menampung berbagai tipe kapal yang banyak beroperasi di indonesia. Perancangan dilakukan mulai dari menganalisa besar kapasitas dok apung, prarancangan dok, menentukan spesifikasi dok hingga perancangan konstruksi dok dengan melakukan analisa kebutuhan pengedokan dan kekuatan memanjang dari struktur dok sesuai dengan peraturan badan klasifikasi kapal yang nantinya dapat ditentukan bahwa rancangan dok yang sudah dibuat memenuhi peraturan dan aman saat beroperasi.

---

Cabotage principle which is already force in Indonesia is very influential in national shipping industry. The number of national fleet progressively increasing. In line with cabotage and the increase in the number of and national fleet effect on shipbuilding industry in Indonesia such as the docking industry for ship repair and maintenance. Nowadays, dockyard in Indonesia't have enough capacity to accommodate the entire national demand for ship repair and maintenance, therefore, Indonesia must to plan a dock facilities that suitable for dockyard industry in Indonesia.

In this final project is discuss the design of a floating dock that have the capacity which is can accommodate many different types of vessels were operating in Indonesia. The design is done by starting from the determining the capacity of floating dock, initial design, determine the floating dock specification, design the dock construction and then longitudinal strength analysis of dock structure so the design can approved by classification society and comply with the regulation standard also to prove the dock design will safely operate."

"Indonesia mempakan negara kepulauan dengan beribu pulaunya dan lautnya yang luas. Potensi perikanan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, ya.itu selcitar 6,4 juta ton per tahun_ Alcan tetapi potensi ini belum tergali dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia kekurangan armada penangkap il-:an yang memadai- padahal untuk meniugkatlcan procluksi perikanan, dibutuhkan armada penzmgkapan ikan yang mampu memenuhi potensi perlkanan Indonesia.Untuk itulah ditawarkan sebuah alternatif pembuatan kapal ikan yang bam dengan kelmtungan pembuatan yang lebih mudah dan cepat. Altematif yang ditawarkan adalah dengan merancang larnbungjfar-suqfaced, yaitu lambung dengan pelat yang datar, Pcrancangan dilakukan pertama-tama dengan menggambar lines plan kapal pada umumnyafkonvensi0nal_ Kemudian lines plan ini dimodililcasi menjadi flat-swjfaced. Langkah ini diambil karena tidak adanya perhitungan untuk perancangan lambung flat-swjfaceci Modiiikasi pun tidak bisa dilakukan sembarangan, tctapi harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasilnya baik dan layak untulc diwujudnyatakan. Kapal dcngan flat-surfaced hull sangat mudah dibuat dan juga dalam waktu yang singkat sehingga diharapkan kapal ini bisa membantu Indonesia dalam menggali potensi perikanannya. Tentunya jlat-swfaced hull bisa juga diterapkan pada jenis kapal yang lain dengan keuntungan yang ditawarkan sama.Tentunya ada beberapa kekurangan juga yang dapat ditemui pada bentuk lambung sepcrti ini, seperti hambaian akfm relatif lebih besar. Akan tetapi untuk melihat apakah perbedaan itu akan signifikan perlu dilakukan pengujian Hal ini bisa dljadikan topik bam untuk penulisan tugas akhir, sebagaimana juga dengan stabilitas dan kekuatan kapal.

---

Indonesia is an archipelagic country with its thousand of islands' and acres of sea. [ts fishery potency is one of the largest in the world about 6.4 millions of tons per year. But this potency hasn ‘t been maximized yet. The lack of good fishing vessel _fleet might be the primary cause of this tragedy. So we can say that the conclusion of this problem is Indonesia needs- fishing vessel fleet to maximize the production of local fshery.

So we ojer an alternative in fishing vessel building with faster and easier production advantageous. This altemative is aflat-surfaced hull for shp. What we do here is to modyicate a conventional ship hull form into a _flat-surfaced form. We do it this way because we don 't have anyformula to design ajlat-surfaced hull. But it can not easib/ designed we must pay attention to several things in order to make a good design, Shhi with fIat~suU`aced hull can be built easib/ don in a small amount of time so we have expectation that this kind of shqo could hehe indonesia to maximize its potency of fishery. Moreover, this form of hull isn’t just for fishing vessel, it could be applied to another kind of shho with the some ojered-advantages.

It seems likely that shy: with this hull form could have a bigger form-resistance number. But to figure out whether this disadvantage is signyicant or not, we must held a towing tank test. This is interesting to be a new topic of thesis, but also the stability and strength as well."

"Dalam mendukung kemajuan industri perkapalan, pemerintah telah membuat beberapa program. Salah satu program tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 124/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan. Klaster industri perkapalan dinilai dapat meningkatkan produktivitas industri perkapalan nasional karena program ini memiliki konsep mengumpulkan industri-industri penunjang yang berperan dalam industri perkapalan, sehingga galangan yang dibangun dapat bersifat galangan non fabrikasi. Salah satu klaster industri perkapalan yang penulis coba memberikan gagasan adalah kawasan industri maritim kabupaten Tanggamus yang dirancang memiliki galangan non fabrikasi. Dari sistem pembangunan galangan seperti itu akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya lahan yang dibutuhkan untuk galangannya sendiri akan lebih kecil karena tidak adanya bengkel fabrikasi. Selain itu, kawasan khusus fabrikasi yang lebih terpusat bisa memproduksi bahan-bahan untuk dipakai di seluruh galangan di Tanggamus (tidak khusus hanya untuk satu galangan) sehingga proses produksi dapat terus berjalan. Keuntungan lainnya adalah dengan pembangunan seperti itu diharapkan masyarakat sekitar juga dapat ikut serta sebagai SDM sehingga program tersebut turut memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar.

---

The government has made several programs to support the progress of shipbuilding industry. One of the programs published in ?Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 124/M-IND/PER/10/2009? about the road map of shipbuilding industrial cluster. The shipbuilding industrial cluster is considered to increase the productivity of national shipbuilding industry because it has the concept of colecting the supporting industry that play a role in shipbuilding industry, so that the shipyard that built can be the non-fabrication shipyard. One of the shipbuilding industrial cluster that the writer try to gives an idea of is the maritime industrial area of district Tanggamus which is planned to has non-fabrication shipyard.

Of shipyard development system as it would have several advantages, including the area required for the shipyard itself will be smaller because of the absence of the fabrication shop. Moreover, the special are of fabrication which is more centralized could produce materials for use in the whole shipyard in Tanggamus so the production process can continue running. Another advantage is with such development, the local residents can also be expected to participate as the human resources so that the program contribute to improved the welfare of the local residents."

"Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mendapatkan insentif pajak, salah satunya insentif pajak atas pembebasan PPN, dan Bea Masuk. Insentif tersebut diakomodasi oleh industri galangan kapal di Batam, dimana industri galangan kapal Batam mendapatkan pembebasan PPN dan Bea Masuk atas impor bahan baku dan komponen kapal. Penelitian ini akan menfokuskan kebijakan insentif pajak di Batam yang dinikmati oleh industri galangan kapal di Batam dan mengevaluasi kebijakan tersebut apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Dunn dalam perspektif efektifitas, efisiensi, kecukupan, resposivitas, dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah pemberian insentif pembebasan PPN dan Bea Masuk pada impor bahan baku dan komponen kapal belum memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan industri galangan kapal di Indonesia.

---

Batam is a free trade zone that get tax incentives, such as the incentive on VAT exemption and import duty. The incentives are accommodated by the shipbuilding industry in Batam. Shipbuilding industry get the VAT exemption of import duty on imported raw materials and components of ships. This study will focus on the policy of tax incentives used by the industry Batam shipyard in Batam and evaluate the policy if it appropriate with the criteria for policy evaluation based on William Dunn?s theory. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative methods as well. The result is the provision of VAT exemption and import duty exemption on imported raw materials and components of ships have not provided significant benefits for the government and the shipbuilding industry in Indonesia."

"Dalam Industri maritime, khususnya industri perkapalan, kapal pelayaran rakyat mulai ditinggalkan dikarenakan langkanya kayu, mahalnya biaya pembuatan, dan kualitas kapal yang kurang bersaing. Lambat laun para pedagang mulai bisnis transportasi ini, dan berpindah ke transportasi laut yang lebih modern, dampaknya banyak pihak dan masyarakat pemilik kapal pelayaran rakyat kehilangan bisnisnya dan nilai budaya itu sendiri. Peningkatan Armada Pelayaran Rakyat dianggap dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan kejayaan pelayaran rakyat hingga kejayaan maritim di Indonesia. Pengembangan kapal pelayaran rakyat juga di dukung oleh pemerintah yang ditulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 pasal 47 Tahun 2010 terkait tujuan dan langkah pemerintah dalam mengebangkan kapal pelayaran rakyat.Tulisan ini berisikan perhitungan estimasi biaya pembuatan, perhitungan kelayakan investasi dan periode balik modal.

---

In the maritime industry, especially the shipping industry, Traditional shipping vessels are being abandoned due to scarcity of wood, the high cost of manufacturing, and the quality of ships that are less competitive. Gradually, the traders began this transportation business, and moved to more modern sea transportation, the impact occurs to many parties and people who owned shipping vessels lost their businesses and cultural values themselves.

The development Traditional Shipping Vessels is considered to be one solution to restore the glory of Indonesia maritime. The development of Traditional shipping vessels is also supported by the government written in Government Regulation No. 20 of article 47 - 2010, regarding the goals and steps of the government in developing Traditional shipping vessels.This paper contains a calculation of the estimated cost of manufacture, calculation of investment feasibility and return period."

"Dewasa ini banyak galangan yang menyerahkan pembuatan blok suatu kapal kepada pihak sub kontraktor. Bahkan ada lambung kapal yang terdiri dari beberapa blok, dikerjakan oleh beberapa sub kontraktor. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dalam sinkronisasi tiap blok. Masalah yang utama yaitu perbedaan kualitas, seperti tingkat kepresisian, kecepatan pengerjaan, tingkat kerapihan bentuk blok. Perbedaan kualitas tersebut akan mempengaruhi tingkat produktivitas pembuatan kapal. Jadi untuk dapat meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu prosedur yang terencana dari awal sampai akhir. Prosedur tersebut dapat dijadikan sebagai referensi oleh galangan dalam pembuatan kapal yang pada akhirnya digunakan untuk memperkirakan lama waktu ataupun ketepatan dimensi. Data- data referensi tersebut dapat digambarkan sebagai data statistik, yang sering dikenal sebagai Akurasi Kontrol. Dalam skripsi ini penulis hanya menguraikan prosedur untuk mengarahkan diterapkannya sistem akurasi kontrol, yang diharapkan bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai studi kasus, penulis mencoba membuat simulasi proses fabrikasi blok X sesuai prosedur yang mengarah ke sistem akurasi kontrol. Penulis mencoba menghitung produktivitas, melalui parameter manhour per ton pada tahap fabrikasi blok X. Setelah di simulasikan, didapatkan bahwa akurasi kontrol dapat meningkatkan tingkat produktivitas pembuatan kapal, yang ditandai dengan meningkatnya prosentase indek manhour per ton."

"Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beribu pulau dan lautnya yang luas. Potensi kelautan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Akan tetapi potensi ini belum tergali dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia kekurangan armada kapal yang memadai. Untuk itu dibutuhkan percepatan pembangunan di bidang industri perkapalan di Indonesia, bertujuan untuk menunjang perkembangan armada angkutan laut nasional, sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan kapal-kapal baru serta reparasi kapal. Salah satu alternatif material pembuatan lambung kapal adalah aluminium. Dalam perancangan Tugas Akhir ini, dirancang suatu tata letak stock yard kapal aluminium dalam kaitannya untuk memenuhi kegiatan bangunan baru kapal. Kapal aluminium memiliki keunggulan dibandingkan kapal baja yang salah satunya adalah materialnya yang relatif ringan serta tahan terhadap karat dari air laut. Perancangan ini meliputi tata letak landasan untuk bangunan baru kapal serta analisis alur material dalam proses produksinya, dengan pertimbangan aspek-aspek yang berkaitan dengan program produksi galangan.

---

Indonesia is maritime country with a thousands wide island and sea. The Potency of Indonesian maritime sector is one the biggest in the world. However, this potency is not enough. The problem is Indonesia don?t has much good vessel fleet. So, Indonesia must build many vessel fleets on Indonesia maritime industry, not in foreign shipyard industri. The rises national fleet vessel must be priority by the Indonesian Government to support the development global shipping industry in the world. The one of material alternatif for vessel construction is aluminum.

In The designing of this Final Tas, I designed a complete lay-out of aluminum vessel stock yard for build shipyard on shipnewbilding activity. Aluminum vessel has a better special quality than steel vessel. The aluminum vessel material is more lighter and it is more strongess for sea water than steel vessel. In This designing consist of newbuilding ship berth, with analizing the groove of aluminum materials in production process and other support structure, with comparasion the aspect that related with shipyard production program."

"Perkembangan teknologi dalam pembuatan kapal terus-menerus mengalami kemajuan. Salah satu kemajuan tersebut terdapat pada bidang konstruksi kapal. Kini banyak perusahaan galangan kapal yang menerapkan metode pembuatan kapal dengan tujuan efektifitas dan efisiensi pembuatan kapal. Sehingga didapat waktu pengerjaan konstruksi kapal yang lebih singkat. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan suatu galangan dalam memproduksi kapal, maka galangan tersebut akan semakin mendapatkan banyak keuntungan. Multiyard-Ship Construction merupakan salah satu metode pembuatan kapal dengan melibatkan beberapa galangan yang berada dalam satu manajemen serta lokasi yang berdekatan, sehingga waktu konstruksi yang diperoleh menjadi lebih singkat. Metode tersebut pertama kali diperkenalkan oleh salah satu galangan besar di Jepang, yaitu Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI Shipyards). Metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam produksi kapal. Galangan di Indonesia belum banyak menerapkan metode ini, oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisis simulasi metode ini pada salah satu galangan terbesar di Jakarta, yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Dalam skripsi ini, metode yang dipakai adalah analisis dari sampel kapal yang telah dibangun oleh PT DKB untuk kemudian dianalisis. Sampel yang penulis ambil adalah jenis kapal Oil Tanker 6300 DWT. Batasan analisis yang penulis ambil hanya pada proses konstruksi saja, sehingga dapat dilihat perbedaan lamanya waktu pembuatan kapal antara metode yang diterapkan oleh PT DKB dengan metode multi galangan (Multiyard-Ship Construction). Dari kedua metode tersebut, terdapat perbedaan waktu yang menunjukkan bahwa metode multi galangan mempunyai proses konstruksi lebih cepat. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa metode multi galangan bisa diterapkan untuk memperoleh waktu konsrtuksi yang lebih singkat, sehingga dapat dijadikan sebuah rekomendasi terhadap galangan dalam pembangunan sebuah kapal yang lebih efektif.

---

Technological developments in shipbuilding continually progressing. One of these advances there are in the field of ship construction. Now many companies are implementing shipyard shipbuilding methods with the aim of effectiveness and efficiency of shipbuilding. Order to get the ship construction time shorter. The faster the time needed to produce a vessels, the shipyard will increasingly gain many advantages.

Multiyard-Ship Construction is one of shipbuilding methods involving several shipyards that are in a management as well as sites adjacent, so that construction time is becoming shorter obtained. The method was first introduced by one of the major shipyards in Japan, Ishikawajima-Harima ie Heavy Industries (IHI Shipyards). This method is expected to be an alternative in ship production. Shipyards in Indonesia has not been widely adopted this method, therefore the author intends to analyze the simulation of this method on one of the largest shipyards in Jakarta, namely PT Dok and Perkapalan Kodja Bahari.

In this paper, the method is the analysis of the sample vessel has been built by PT DKB for later analysis. Sample the authors take is the type of ship 6300 DWT Oil Tanker. Restriction analysis that the authors take the only course on the construction process, so it can be seen the difference between the duration of shipbuilding methods applied by the PT DKB with multiple methods of shipbuilding (Multiyard-Ship Construction).

From both methods, there is a difference of time which shows that the shipyard has multiple methods of construction processes faster. Therefore, it is concluded that multiple methods can be applied to obtain the shipyard konsrtuksi a shorter time, so it can be used as a recommendation to the shipyards in the construction of a ship that is more effective."

"Skripsi ini membahas tentang upaya analisis terhadap kemampuan, kapasitas, dan jumlah industri perkapalan/galangan kapal di Indonesia yang memiliki ketentuan/standar dalam pembangunan kapal baru maupun reparasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat ditentukan industri perkapalan/galangan kapal nasional mampu atau tidak guna memenuhi permintaan pembangunan kapal baru maupun kegiatan reparasi terkait dengan penerapan azas cabotage sejak maret 2005 hingga maret 2010 (pasca dikeluarkannya INPRES No.5 Tahun 2005) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menerapkan suatu kebijkan maritim khusus terkait dengan industri perkapalan/galangan kapal nasional dengan melibatkan stakeholder kemaritiman terkait yang berkompeten dibidang masing-masing; perlu disesuaikan antara kebijakan sektoral perpajakan dengan program pemerintah membangun sektor perkapalan.

---

This scription discuses the effort to an analysis of the capability, capacity, and the amount of the shipping industry / shipyard in Indonesia, which have provisions / standards for new ship construction and repair relating to government policies, which can ultimately be determined shipbuilding industry / national shipyards capable or not to meet the demand for new ship construction and repair activities associated with implementation of the principle of cabotage since March 2005 until March 2010 (post issuance of Presidential Instruction No. 5 / 2005) in Indonesia. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest that the government needs to implement a development policy specifically related to maritime shipping industry / national shipyard by involving relevant stakeholders of the competent maritime field respectively; need to be adjusted between the sectoral policies of taxation by a government program to build the shipping sector."