Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Rencana pembanguna jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025,membutuhkan peran komunikasi dan informasi melalui media massa....."

"ABSTRAKReformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagibangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisidemokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

---

AbstractReformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear."

"The arrangement of Nation Development Plan are fully related to the political and democracy mechanism which grows among people. Basically this must be flexible so can adapt to the changes that happen all the time and different situation. On the other hand, this must be able to develop all level potencies from the smallest community to the central government. there are three steps to understand in arranging the National Development Plan: planning, realization, and supervision. Indonesia experienced evolution of National Development Plan in four government significantly is not quite different because they used dissimilar parameter. Democracy which is formed from good and honest political system that put national interest over individual interest can create good Balance of power. "

"Currentlu, almost every single 'conflict' in the society is followed by demonstration . It seems that the demonstration is a popular trend after the New Order era and more specifically such fenomenon has been reflected in the modern democracy life of the society...."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"ABSTRAKBerkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakatsipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasimasyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

AbstractThe growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society onthe process of democratization undergone todate. The objectivesof this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society inthe process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy. "