Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pidana dan pemidanaan serta lembaga pemasyarakatan telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Disadari atau tidak, perkembangannya dewasa ini, baik dari sisi aturan perundang-undangan maupun dari sisi praktik penerapannya di lapangan, memperlihatkan suatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi mereka yang berminat dengan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan untuk terus mengikuti perkembangannya.Buku ini membahas mengenai perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Pembahasannya meliputi beberapa bab. Pada bab pertama dibahas mengenai hukum pidana dan kebijakan pidana. Fokus utama pembahasan di bab ini adalah memperkenalkan hukum pidana dan arah kebijakan pidana Indonesia. Pada bab kedua dibahas mengenai sistem pemidanaan. Fokus utama pembicaraan di bab ini mengenai pidana pokok, pidana tambahan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan dan sanksi pidana bagi korporasi. Pada bab ketiga dibahas mengenai lembaga pelaksana pidana. Di bagian ini fokus pembicaraan adalah rumah tahanan (Rutan), rumah penyimpanan barang sitaan (Rupbasan), lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan balai pemasyarakatan (Bapas). Di bab terakhir dibahas mengenai masalah remisi. Di bagian ini fokus pembicaraan ialah soal masalah pemberian remisi, remisi di Indonesia, Jenis-jenis remisi di Indonesia, perkembangan pemberian remisi dan isu terbaru PP No. 99 Tahun 2012 terhadap syarat remisi.Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa dari Fakultas Hukum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, dapat dimanfaatkan pula oleh para pengajar Fakultas Hukum sebagai bahan ajar mata kuliah yang terkait dengan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan."

"Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh,pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhanbelum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approachdan sociolegal. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidanghubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Strukturhukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KementrianTenaga Kerja dan Kementrian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah.Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budayahukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintahdalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO."