Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan."

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan.

---

One of the important points of the publication of the Regional Regulation (Perda) Jakarta Provincial No. 3 of 2013 on Waste Management the improvement of society and the active role of the professional community in waste management, including the management obligations of industrial areas, commercial areas, special areas, and residential areas elite to manage its waste independently and / or in cooperation with business entities in the field of hygiene.

Through a survey of 95 respondents, the study sought to examine the factors that affect the willingness of traders in Kramat Jati Market to pay the levy rates waste services / cleanliness, estimating the value of WTP traders to levy waste services / cleanliness in Kramat Jati Central Market; and examine the factors that affect the amount of the value of WTP. To determine the factors that affect the willingness of traders to pay the levy rates waste services / cleanliness used probit regression analysis method, to estimate the value of WTP used method of Contingent Valuation Method (CVM), while to determine the factors that affect the value of WTP used multiple linear regression analysis method.

Based on respondent data and calculations, factors which affect the willingness of traders are income, selling period, spacious stall, satisfaction levels, the amount of levy, as well as age. The average value of WTP Rp 38,000 / m2 per month. By using multiple regression analysis, obtained the factors that affect the amount of the revenue value of WTP traders, selling period, spacious stall, and the level of satisfaction with the services of waste."

"DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus sebagai Pusat Perekonomian, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Jakarta mengalami banyak masalah pokok perkotaan salah satunya adalah masalah lingkungan berupa bahaya banjir, mengingat kondisi geomorfologi Jakarta dan bentuk aliran sungai bercorak peneplain yang kemudian dibenturkan dengan degradasi lingkungan akibat pertambahan jumlah penduduk baik kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tambahan alam maupun urbanisasi penduduk yang terus meningkat. Konsep penanganan banjir yang berhasil dilaksanakan yaitu dengan menggunakan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta yang terbatas, sehingga tidak mencukupi dalam pembiayaan pengembangan kawasan naturalisasi sungai, maka diperlukan kolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) agar tercipta tujuan pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay) BUMS, khususnya yang berlokasi di sempadan sungai, dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai maka Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan insentif berupa penambahan nilai KLB. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistika deskriptif berupa tabulasi silang dan analisis statistika inferensial berupa ANOVA terhadap 24 responden BUMS di Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMS memiliki kesediaan membayar yang rendah dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan untuk kompensasi pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Selain itu, terdapat variasi dari kesediaan membayar BUMS, namun variasi ini tidak signifikan, kecuali pada aspek persetujuan BUMS apabila estimasi biaya kompensasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan eksisting mengenai pengembangan kawasan naturalisasi sungai.

---

DKI Jakarta, which is the capital city of the state, has the function as the center of government as well as the center of the economy, and has the highest population number and density in Indonesia. Jakarta experiences many urban problems, one of which is environmental problems in the form of flood hazards, considering the geomorphological conditions of Jakarta and the shape of the river flow pattern with a peneplain pattern that coincides also with environmental degradation due to population growth, both increasing population based on natural additions and increasing population urbanization. The concept of flood management that has been successfully implemented is by using the development and revitalization of water resource infrastructure in an integrated manner with the concept of naturalization. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in DKI Jakarta Province is limited, so that it is not sufficient to finance the development of river naturalization areas, so collaboration with Private-Owned Enterprises (BUMS) is needed to create the goal of developing river naturalization areas. This study aims to measure and analyze the willingness to pay of BUMS, especially those located on river borders. By developing naturalized river areas, the DKI Jakarta Government can provide incentives in the form of additional Floor Area Ratio (FAR) values. This study uses descriptive statistical analysis methods in the form of cross tabulation and inferential statistical analysis in the form of ANOVA to 24 BUMS respondents in DKI Jakarta Province which are located on river borders. The results of this study indicate that BUMS has a low willingness to pay compared to the value offered for compensation for the development of naturalized river areas. In addition, there is a variation in the willingness to pay for BUMS, but this variation is not significant, except for the aspect of BUMS approval if the estimated compensation cost is determined by the DKI Jakarta Provincial Government. Through these results, this research also produces policy recommendations for the DKI Jakarta Provincial Government related to the existing laws and regulations regarding the development of naturalized river areas"

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur Willingness to Pay (WTP) calon penumpang potensial MRTJ yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan penetapan tarif MRTJ, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tarif WTP MRTJ. Pembangunan MRTJ Tahap I jalur utara-selatan melintasi kawasan bisnis elite (Lebak Bulus - Bundaran HI) sepanjang 15,7 km pusat perdagangan dan jasa yang didominasi oleh pelaku usaha maupun pekerja kelas menengah atas yang menggunakan kendaraan pribadi (mobil dan motor) termasuk taksi/taksi online dan ojek/ojek online sebagai calon penumpang potensial. Biaya operasional dan pemeliharaan MRTJ yang mahal, menjadikan tarif MRTJ sebagai faktor penentu selain pendapatan non-tarif dan non-operasional. Selain berdasarkan biaya, penetapan tarif dapat mempertimbangkan kesediaan konsumen untuk membayar agar dapat ditetapkan tarif yang optimal yaitu tarif yang paling menguntungkan bagi calon penumpang maupun keberlanjutan bisnis MRTJ.Penelitian ini menggunakan Contingent Valuation Methods (CVM) yaitu menanyakan langsung kepada responden calon penumpang potensial melalui survei tentang kesediaan membayar serta besaran tarif yang bersedia dibayar atas penggunaan MRTJ. Survei besaran tarif WTP menggunakan metode open-ended questions sehingga responden dapat mengatakan apa yang diinginkan tanpa dibatasi pendapat yang telah disusun oleh peneliti. Variabel penelitian terbagi atas 4 kelompok yaitu: ruang lingkup, Willingness to Pay (WTP), Standar Pelayanan Minimum (SPM) MRTJ, dan karakteristik responden. Hasil penelitian adalah bahwa seluruh responden bersedia membayar tarif MRTJ. Berdasarkan analisis finansial dan ekonomi, maka besaran tarif WTP yang paling optimal adalah Rp. 15.000,-. Tarif tersebut mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan hanya dengan dukungan subsidi minimum dari Pemerintah. Dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 107.000 penumpang per hari, tarif tersebut mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) sehingga terjadi penghematan bahan bakar dan penurunan emisi CO₂ sampai 74,41%. Dengan mempertimbangkan Willingness to Pay (WTP) calon penumpang potensial MRTJ, maka akan menghasilkan besaran tarif MRTJ yang optimal.

---

This thesis aims to measure the Willingness to Pay (WTP) of potential passengers of MRTJ which can then be used as consideration of MRTJ tariff determination, as well as to know factors influencing MRTJ`s tariff. The construction of MRTJ Phase I of the north-south line passes through the elite business area (Lebak Bulus - Bundaran HI) along the 15.7 km commercial and service center dominated by business actors as well as upper middle class workers using private vehicles (cars and motorcycles) including taxi / online taxis and motorcycle taxis / ojek online as potential passengers. Costly MRTJ operational and maintenance costs, making MRTJ tariffs a determinant factor in non-tariff and non-operating income. In addition to the cost, the tariff determination may consider the willingness of consumers to pay in order to set the optimal tariff that is the (most favorable) tariff for prospective passengers as well as the sustainability of the MRTJ business.This research uses Contingent Valuation Methods (CVM), which is direct inquire to prospective potential passenger respondents through surveys on willingness to pay and the amount of tariff that is willing to be paid for the use of MRTJ. Survey of WTP tariff using open-ended questions method so that respondents can say what they want without limitation of opinion which have been prepared by researcher. The research variables are divided into 4 groups: scope, Willingness to Pay (WTP), (Minimum Service Requirement) SPM MRTJ, and respondent characteristics. The result of the research is that all respondents are willing to pay MRTJ tariff. Based on financial and economic analysis, the most optimal WTP tariff is Rp. 15.000,-. The tariff is able to cover operational and maintenance costs only with minimum subsidy support from the Government. With the estimated number of passengers reaching 107,000 passengers per day, the tariff is able to reduce the number of private vehicles (cars and motorcycles) resulting in fuel savings and decreased CO2 emissions up to 74.41%. Taking into account the Willingness to Pay (WTP) of potential passengers of MRTJ, it will generates the optimal MRTJ tariff."

"Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu aktivitas perekonomian di UPB Pasar Induk Kramat Jati harus tetap berlangsung, meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pengelola UPB Pasar Induk Kramat Jati telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk proteksi bagi masyarakat yang berada di area pasar. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli positif Covid-19 di UPB Pasar Induk Kramat Jati meskipun pasar ini telah menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Induk Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan protokol kesehatan kurang maksimal, yaitu, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga faktor tersebut menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah membuat instrumen kebijakan protokol kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan

---

UPB Kramat Jati Main Market has the important roles to provide basic daily needs for the community and as the center of the community's economy. Therefore, economic activity at UPB Kramat Jati Main Market must resume even during the Covid-19 pandemic. UPB Pasar Induk Kramat Jatihas implement the health protocol policy to prevent the transmission of Covid-19, but there's still the increasing number of people that getting infected by Covid-19. This reaserch aims to analyze the factors that influence the implementation of health protocol policies during the Covid-19 pandemic at the Kramat Jati Central Market. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review.The results of this research shows there are several factors that make this policy not optimal, such as the characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, and also economic, social and political conditions. Those factors are relate to the public participation which can't be found in this case. The recomendation of this research is to involve the community as stakeholders and strengthen its position by the policy instrument"

"Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja.

---

Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay).

The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing.

Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace."

"Provinsi DKI Jakarta menempati jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia bulan Juni 2021. Upaya pencegahan dilakukan melalui kebijakan nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan. Pasar merupakan tempat berkerumun orang sehingga sangat berpotensi dalam penularan COVID-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku pedagang menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif desain cross sectional pada 165 pedagang pasar yang diambil secara acak. Data dikumpulkan dengan pengisian kuesioner mandiri secara online, dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Sebesar 74 (44,8%) pedagang dengan skor perilaku 56,79 (skala 100) dalam mencegah COVID-19, perilaku tertinggi yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki area pasar (71,31%), terendah pada upaya untuk meminimalkan kontak di area pasar dengan pelanggan (42,83%). Jenis kelamin, pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana merupakan variabel yang berhubungan dengan perilaku pedagang. Sikap merupakan variabel yang paling dominan terkait dengan perilaku pedagang di Pasar Induk Kramat Jati 2021, pedagang yang bersikap positif akan 4,2 kali berperilaku baik dibanding yang bersikap negatif setelah dikontrol oleh pengetahuan, ketersediaan sarana, persepsi kerentanan, keseriusan dan hambatan serta dukungan teman dan kebijakan. Sikap pedagang perlu ditingkatkan dengan peningkatan pengetahuan, pemenuhan sarana protokol kesehatan, kolaborasi antara PD Pasar Jaya, Puskesmas dan Tokoh Masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Pasar

---

DKI Jakarta Province occupies the highest number of positive COVID-19 cases in Indonesia, June 2021. Prevention efforts are carried out through policy number HK.01.07/Menkes/413/2020 requiring the implementation of health protocols. The market is a place where people congregate, so it has the potential to spread COVID-19. This study aims to determine the behavioral determinants of traders implementing health protocols to prevent the spread of COVID-19 in the market. The study used a quantitative approach with cross sectional design on 165 market traders who were taken at random. Data were collected by filling out an online self-administered questionnaire, analyzed using the chi square test and multiple logistic regression. As many as 74 (44.8%) traders have good behavior, skor 56.79 (a scale of 100) in preventing COVID-19. The highest behavior is washing hands before and after entering the market area (71.31%), the lowest is in efforts to minimize contact in the market area with customers using a barrier/plastic/faceshield (42.83%). Attitude is the most dominant variable related to the behavior of traders in the Kramat Jati Main Market 2021, traders who have a positive attitude will be 4.2 times better behaved than those who behave negatively after being controlled by knowledge, availability of facilities, perceptions of vulnerability, seriousness and obstacles as well as support from friends and family. policy. The attitude of traders needs to be improved by increasing knowledge, supported by the fulfillment of health protocol facilities, collaboration between PD Pasar Jaya, Puskesmas and Community Leaders in implementing health protocols in the Market environment"

"ABSTRAKPermasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya. Fokus dalam tesis ini adalah mengenai corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagangn buah-buahan dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan guna pemenuhan kebutuhan hidup serta mengembangkan usahanya. Keteraturan sosial yang ada pada kehidupan mereka dapat dilihat dari tindakan-tindakan berpola para pedagang tersebut dalam melakukan aktivitas-aktivitas perdagangannya sehari-hari sebagai sumber nafkah. Dimana keuntungan dari usaha perdagangan tersebut dipergunakan utuk pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun pengembangan usahanya. "

"Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pasar besar dalam industri makanan halal, sehingga menarik negara lain untuk masuk mengembangkan bisnis di Indonesia, termasuk makanan ringan asal Taiwan, khususnya Shihlin Taiwan Street Snacks. Perkembangan Shihlin di Indonesia merupakan hal yang perlu disoroti konsumen, karena berkaitan dengan isu tidak halal dibeberapa titik kritis, seperti rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku (termasuk proses pemotongan hewan), penyimpanan, hingga pendistribusian. Oleh karena itu, Shihlin menjawabnya dengan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didapatkan pada 16 Januari 2020. Namun hal itu berpotensi menimbulkan peningkatan harga dan mempengaruhi willingness to pay. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Hosseini et al. (2019), yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay konsumen Muslim terhadap makanan ringan Taiwan di Indonesia dengan studi kasus Shihlin Taiwan Street Snacks. Responden merupakan 326 Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim yang berdomisili di wilayah Indonesia, kemudian data diolah menggunakan SPSS22 dan SmartPLS3.0. Hasil penelitian menunjukan animal slaughter, halal logo, price consciousness, food quality, dan religious commitment memiliki pengaruh positif terhadap willingness to pay konsumen Muslim pada produk Shihlin di Indonesia.

---

Indonesia is a country that has a large market potential in terms of the halal food industry, thus attracting other countries to develop businesses in Indonesia, including snacks from Taiwan, specifically Shihlin Taiwan Street Snacks. The development of Shihlin in Indonesia is something that needs to be highlighted by consumers, because it is related to non halal issues at several critical points, such as the supply chains, starting from procurement of raw materials (including slaughtering processes), storage, to distribution. Therefore, Shihlin responded with halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) obtained on January 16, 2020. However, this has the potential to increase prices and affect willingness to pay. This research is a replication of the research by Hosseini et al. (2019), which aims to analyze the factors that influence Muslim consumers' willingness to pay for Taiwanese snacks in Indonesia with case study of Shihlin Taiwan Street Snacks. Respondents are 326 Muslim Indonesian Citizens domiciled in the territory of Indonesia, then data was processed using SPSS22 and SmartPLS3.0. The results of the study show animal slaughter, halal logos, price consciousness, food quality, and religious commitment have a positive influence on Muslim consumers' willingness to pay for Shihlin in Indonesia."