Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bringing together experts in landscape studies, natural resource management and forest restoration, conflict management, environmental economics and urban studies, this book defines the nature and potential of FLR to address a global environmental problem."

"This book draws together a team of experts from the natural and social sciences to discuss its success so far in addressing critical issues such as biodiversity, ecological function, and human livelihoods. Applying principles of landscape ecology, restoration ecology, planning theory and conflict management, the book presents a series of case studies which document the approach, and discusses how the approach can help with priority setting for the future."

"The contents also highlight efforts to conserve and promote traditional forest management practices that balance the environmental, economic and social objectives of forest management. It places these efforts in the context of recent trends towards the devolution of forest management authority in many parts of the world.The book includes regional chapters covering North America, South America, Africa, Europe, Asia and the Australia-Pacific region. As well as relating the general factors mentioned above to these specific areas, these chapters cover issues of special regional significance, such as the importance of traditional knowledge and practices for food security, economic development and cultural identity. Other chapters examine topics ranging from key policy issues to the significant programs of regional and international organisations, and from research ethics and best practices for scientific study of traditional knowledge to the adaptation of traditional forest knowledge to climate change and globalisation."

"Penelitian ini membahas mengenai resentralisasi tata kelola hutan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah tentang mengapa urusan kehutanan kembali disentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana seharusnya resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi urusan kehutanan di Indonesia. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pemerintah melakukan resentralisasi urusan kehutanan karena kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah di era kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada praktiknya penyelenggaraan desentralisasi selama ini, baik sebelum maupun setelah rezim UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hanya menambah beban ekonomi biaya tinggi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar dan justru menjadi pusat suap dalam hal perizinan kehutanan. Kedua, kebijakan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan seharusnya dibangun dengan pendekatan bioregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola hutan yang baik good forest governance.Kebijakan resentralisasi demikian mensyaratkan beberapa unsur antara lain: 1 transparansi dan akuntabilitas; 2 partisipasi; dan 3 koordinasi dan supervisi. Pada tataran implementasi, penyelenggaraan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 akan menemui beberapa tantangan. Pertama, tantangan untuk mempercepat proses pelaksanaan pengukuhan hutan, khususnya dalam hal penentuan tata batas, agar tidak kalah cepat dengan proses perambahan. Kedua, tantangan kelembagaan KPH dan cabang dinas provinsi di tingkat kabupaten/kota, menyangkut pula aspek kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Ketiga, penguatan peran stakeholder, khususnya pemerintah provinsi. Selain itu juga penguatan peran masyarakat adat atau lokal dan masyarakat sipil, misalnya dalam memberi masukan atau review perizinan.

---

This research aims to analyse about re centralization of forest governance in Indonesia. The problem is focused on why forestry affairs are re centralized based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance Law No. 23 2014 and how re centralization of integrative and sustainable forest governance should be. This type of research is normative legal research that has a prescriptive nature. This research use a historical, legal and conceptual approach related to the centralization and decentralization of forestry affairs in Indonesia. The answer of the research is the first one, The Goverment do re centralization because the increasingly severe damage to forest resources in the era of decentralization policies. In practice the implementation of decentralization so far, both before and after the regime of Law No. 22 1999 on Regional Governance, only adds to the burden of high cost economy, because the district city government does not perform proper supervisory functions and instead becomes the center of bribery in forestry licensing. The second one, integrative and sustainable forest management decentralization policies should be developed with bioregion and sustainable development, managing transboundary resourches, and good forest governance principles approach.

The concept of re centralization has several elements including 1 transparency and accountability 2 participation 3 coordination and supervision. At the implementation level, re centralization of integrative and sustainable forest governance based on Law No.23 2014 will meet some challenges. The first one, the challenge to accelerate the implementation process of forest empowerment, especially in terms of setting boundaries, so as not to lose quickly with the process of encroachment. The second one, the challenges of KPH empowerment and branches of provincial services at the district city level, concerning aspects of human resource and funding readiness. The third one, strengthening the role of stakeholders, especially the provincial government. In addition, strengthening the role of indigenous or local peoples and civil society, for example in giving input or review of permissions. "

"ABSTRAKEkosistem hutan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung, dimana kemungkinan nilai tidak langsungnya lebih tinggi daripada nilai guna langsungnya. Dikarenakan tidak adanya harga pasar, maka perlu dilakukan perhitungan manfaat hutan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi manfaat taman hutan wisata alam Grojogan Sewu secara menyeluruh, mengetahui tingkat membayar pengunjung dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya. Nilai manfaat yang dihitung dalam penelitian ini adalah nilai manfaat wisata, nilai potensi kayu, nilai serapan karbon, nilai kesejukan dan nilai serapan air. Metode kontingensi dengan regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengitung nilai guna wisata. Sedangkan untuk nilai kayu dan serapan karbon menggunakan pendekatan harga pasar yang berlaku dan nilai kesejukan dan nilai serapan air menggunakan pendekatan biaya pengganti. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini salah satunya adalah tingkat kemauan membayar pengunjung terhadap objek wisata TWA Grojogan Sewu. Nilai kemauan membayar pengunjung di objek wisata ini yang diperoleh masih lebih rendah daripada harga tiket masuk ketika penelitian dilakukan, yaitu dengan nilai terendah sebesar Rp10,622.56 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan tinggi dan memiliki jarak tempat tinggal ke lokasi wisata lebih dari 500 km, sedangkan nilai tertinggi adalah Rp12,406.39 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan menengah dan jarak tempat tinggal ke objek wisata kurang dari 500 km. Faktor ? faktor yang mempengaruhi nilai kemauan membayar tersebut adalah tingkat tawaran harga, umur, jenjang pendidikan tinggi, jumlah kunjungan, waktu berkunjung, persepsi responden terhadap ekosistem hutan di lokasi rekreasi sebagai daya tarik wisata dan persepsi terhadap TWA Grojogan Sewu sebagai asset nasional dan keamanan dalam melakukan kegiatan wisata di TWA Grojogan sewu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai ekonomi penggunaan langsung lebih rendah daripada nilai penggunaan tidak langsung.dengan nilai total sejumlah Rp68.805.414.238,30.

---

ABSTRACT

Forest ecosystem provides many benefits for human being, those are use values and non-use values, which its non-use values may considerably exceed its use values. Due to lack of market price on forest ecosystem service, therefore needs a comprehensive method of forest ecosystem service valuation. Aims of this study are estimating the benefits value of Grojogan Sewu tourism forest, eliciting willingness to pay of tourist and drawing factors which influence to willingness to pay (wtp) level. The economic values which are estimated in this study are recreation value, commercial timber value, carbon storage value, micro-climate value and watershed service. Contingent valuation method along with logistic regression is used to evaluate the recreational value. However, commercial timber value and carbon storage value are based on market price approach; otherwise micro-climate and watershed value are based on substitution. Result of willingness to pay of tourist in this study is lower than the current price of entrance fee when this research was established which the lowest wtp is around Rp10,622.56 that generated from respondents who have a high education and home distance to attraction site more than 500 km; on the other hand the highest wtp is about Rp12,406.39 which generated from tourists with a medium education level and home distance less than 500 km. In this case, wtp is influenced by bid vehicle, age, a high education level, numbers of visit, the time-length of visit, perception on natural surroundings of forest ecosystem as recreational attraction, perception on statement that Grojogan Sewu as a national asset and safety feeling surrounding recreational site. Based on the study, it is defined that the use value is lower than the non-use value which the amount of total values around Rp Rp68.805.414.238,30."

"This volume introduces the concepts of social forestry to the student, gives examples of its practice around the world and attempts to anticipate developments in its future. It aims to widen the concept of social forestry from a sub-practice within forestry to a practice that will make forestry relevant in countries where wood production alone is no longer the main reason for keeping land forested, thereby rediscovering and redefining this important topic."