Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal Ilmu Hukum Yustisia bertujuan sebagai media akademik di bidang ilmu hukum. diperuntukan bagi pembahasan ilmu hukum berupa artikel konseptual dan hasil penelitian"

"Penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bahwa perilaku hukum dan moral bagian yang tidak terpisahkan dari pemantapan kultur, karena hukum merupakan dari nilai-nilai moral yang wajib direalisir oleh seseorang dalam sikap perilakunya. Pertama tujuan penelitian adalah engungkap perilaku moral kepolisian Republik Indonesia pemantapan diktum polisi sipil yang profesional. Kedua ruang lingkup Polri merupakan bagian dari sub sistem hukum dalam pelaksanaan tugasnya untuk menegakkan hukum agar terwujud keamanan dalam negeri, terselenggaranya perlindungan, penganyaman dan pelayanan kepada masayrakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian yang empiris yaitu mengamati refleksi perilaku sosial-budaya kehidupan Polri dalam masyarakat dikaitkan dengan landasan hidup Polri yang disebut rastra sewakottama (abdi utama negara bangsa dan negara). Keempat ringkasan hasil penelitian mencakup perilaku polri dikaitkan budaya hukum dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya. Secara universal tugas dan peran polri tidak jauh berbeda antara satu negara dengan negara lain, didasarkan pada asas-asas pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Ada filosofi Polisi dalam melaksanakan tugasnya yang disebut "vigilat quiscant" yaitu polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat melaksanakan aktivitasnya dengan aman. Polisi yang bermoral adalah polisi memiliki prinsip-prinsip, ajaran-ajaran atau aturan main agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.Polri diberi atrribusi oleh ketentuan perundang-undangan untuk menegakkan moralitas masyarakat secara konkirt dengan berbagai instrument dari yang halussampai yang lebih ekstrim. Polri wajib lebih dulu membangun moralnya baru kemudian membangun moral masyarakat. Kelima kesimpulan. Membangun moral Polri selaku unsur penegak hukum mutlak memahami budaya hukum, juga masyarakat agar hukum dihayati dan dipahami setiap individu. "

"On March 5, 1999 Indonesia passed a Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Policy, known as Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. This Policy was made to prevent the monopoly practice and unfair competition, and to provide the society with a policy to regulate the Indonesian market. The objectives of this policy were largely determined by the need to establish a common market. (it means that without a spesific policy or regulation, it is very difficult to control the trading practices and market structures). In the control of restrictive trade practices, there the need to prove the unfair competition practices exist. The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Policy gives authority to abort any agreements that cause monopoly practice and unfair competition. The Supervisory Comission for Business Competition, known as Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), is the one and only that has such authority. As an independent commission, it reports directly to the President, which means the Supervisory Commision for Business Competition has the full authority to keep the competition in Indonesia in the right way according to the Prohibition of Monopolistic and Unfair Business Competition Policy. From this present and to the future, let us hope that the Supervisory Commission for Business Competition will run their job effectivel. (it is also our responsibility to support the Commision in Achieving its objective to establish a fair competition in the Indonesian economy) "

"Jurnal ini sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2/S-3"